Oleh: Krisnawan Wisnu Adi

Tulisan ini merupakan bagian dari rubrik Sorotan Dokumentasi dalam Buletin Dwi Bulanan edisi November-Desember 2016.

“MEMBANGUN DUNIA KEMBALI: Visi Alternatif dari Khatulistiwa.”

Serangkaian kata dalam kalimat yang cukup ambisius di atas adalah tema untuk Simposium Khatulistiwa kali ini. Sebagai bagian dari rangkaian acara Biennale Jogja XIV Seri Equator #4 2017, Yayasan Biennale Yogyakarta menyelenggarakan sebuah simposium guna mengenalkan kepada publik terkait tema besar yang diangkat. Selain itu, simposium ini juga menjadi ruang kolektif untuk berbagi gagasan dalam mengupas beberapa topik atau isu relevan seputar dunia seni rupa kontemporer.

Simposium Khatulistiwa periode ini digelar pada Sabtu dan Minggu, 29 & 30 Oktober 2016, di Gedung Pasca Sarjana Ilmu Religi dan Budaya Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta. Baik Sabtu maupun Minggu, acara dimulai pada pukul 09.00 WIB hingga kurang lebih pukul16.30 WIB. Berbeda dengan simposium sebelumnya, kali ini sistem pemberian dan diskusi materi dilakukan dengan sistem kelas, layaknya mahasiswa yang kuliah bersama dosen. Di masing-masing hari, terdapat tiga sesi (pagi, siang, dan sore). Lalu di setiap sesi, diselenggarakan kelas dengan waktu yang bersamaan. Maka peserta mau tidak mau harus memilih salah satu kelas di setiap sesi.

Taman Beringin Soekarno menjadi tempat yang dipilih untuk mengawali simposium ini sekaligus perjumpaan awal dengan publik. Bukan sembarang memilih saya kira, karena Taman Beringin Soekarno cukup menghadirkan memori tentang sosok Bung Karno yang menginisiasi peristiwa Konferensi Asia-Afrika pada 1955 di Bandung. Sebuah peristiwa yang telah menginspirasi langkah tim Biennale Seri Equator untuk mewujudkan visi alternatifnya.

Imperialisme Inggris di Abad ke -19 dan Asia Tenggara Modern
Sesi pertama yang saya ikuti bertajuk “Imperialisme Inggris di Abad ke-19 dan Asia Tenggara Modern” oleh Tyson Tirta, seorang sejarahwan dan peneliti sosial. Dalam topik ini, Tyson hendak menghadirkan studi sejarah imperialisme Inggris dengan pendekatan sejarah global. Pendekatan ini memiliki empat poin inti, yakni; bukan sekedar sejarah peradaban dunia, tetapi juga pemahaman fragmen-fragmen kecil yang saling terkait; bersifat disiplin karena bukan hanya ilmu sejarah yang terlibat; menawarkan konsep kesetaraan bukan sekedar stratifikasi; dan batasan (geografis dan kultural) yang ada tidak membatasi pemahaman akan suatu peradaban, tapi lebih sebagai suatu narasi besar yang mengalami modernisasi.

Ada ungkapan yang menarik dalam kelas itu, bahwa imperialisme Inggris adalah cara yang sama seperti Inggris mendefinisikan dirinya. Artinya adalah imperialisme yang dilakukan Inggris bukan semata-mata praktik eksploitasi manusia dan alam bangsa jajahan. Mereka juga mengusahakan beberapa hal untuk keteraturan dan kemajuan, entah pendidikan atau perdagangan, di wilayah yang dijajah itu.

Sebagai penanggap, Rosyid, mahasiswa pascasarjana Fakultas Ilmu Religi dan Budaya Universitas Sanata Dharma mengatakan bahwa, meski dengan pendekatan yang demikian setaranya, bagi dia semua itu masih dan tetap saja pada kerangka inferioritas kapitalisme. Narasi kesetaraan yang diwujudkan melalui proses ‘mengadabkan’ negara jajahan sebenarnya hanya sebagai bungkus.

Ia menambahkan bahwa kita perlu melihat sejarah global sebagai strategi. Strategi untuk melihat realitas bukan sekedar yang metafisis, melainkan secara nyata tentang ke mana realitas itu terjadi. Contohnya adalah fenomena pembentukan ASEAN sebagai strategi baru untuk menanggapi situasi global pada kala itu.

Ruang Politis yang Abu-Abu: Dekolonisasi dan Dewesternisasi
Kelas berikutnya yang saya pilih bertajuk “Ruang Politis yang Abu-Abu: Dekolonisasi dan Dewesternisasi” oleh Wayne Lim. Ia adalah seorang seniman dari Singapura yang sedang studi master di Dutch Art Institute.

Situasi mempertanyakan ruang publik dan privat nampaknya menjadi titik tolak gagasan. Bahwa karena laju modernisasi yang sangat kompleks, batasan ruang publik dan privat menjadi kabur. Bahkan yang publik, seperti sekolah, pun sudah diprivatkan untuk kepentingan tertentu dan bersandar pada sumber pengetahuan ‘modern’. Bagi Lim, sangat penting untuk menciptakan sekolah yang mengajarkan self-organizing, meningkatkan intuisi siswa tentang sekolah. Kemandirian tanpa tergantung institusi formal merupakan cara alternatif untuk menanggapi dilema aktivitas di ruang publik atau privat, yang berdasarkan kepentingan kekuasaan.

Selanjutnya dekolonisasi dan dewesternisasi bagi Lim merupakan konsep kunci untuk hidup di era modern. Konsep ini mampu memberikan akses pengetahuan yang otonom, terbebas dari belenggu modernitas neo-kolonialisme. Konferensi Bandung dapat dilihat sebagai titik tolak perjuangan melawan neo-kolonialisme dengan gagasan dekolonisasi dan dewesternisasi.

Rosyid, sebagai penanggap, menambahkan bahwa gagasan di atas sebenarnya adalah masalah yang hampir dialami oleh semua orang; problem ruang, manusia, dan kapitalisme. Melalui resistensi kultural, kiranya problem tersebut dapat diminimalisir secara perlahan. Aktivitas seni-budaya seperti biennale dapat dilihat sebagai sebuah ruang negosiasi baru. Ruang negosiasi baru yang menjadi pintu pembuka untuk membongkar masalah struktural di level makro, yang secara bersama-sama mencoba mendefinisikan kedirian negara-negara dunia ketiga.

Ruang negosiasi secara kultural ini juga berpotensi membentuk kewargaan baru dalam ruang yang sudah dibentuk oleh kapitalisme. Mungkin seperti apa yang dimaksud oleh Lim dengan ruang abu-abu, ruang negosiasi kultural dapat menjadi representasinya. Kerja ruang abu-abu yang tidak hanya merespon ruang publik-privat secara fisik, melainkan juga merujuk kepada level suprastruktur. Level suprastruktur yang di dalamnya terdapat hubungan tiga aspek, seperti apa yang digagas oleh Althusser, yakni aparatus ideologis, lalu turun ke level negara melalui pendidikan dan media massa, dan ide tentang bagaimana kita harus berpikir dan bertindak (kesadaran palsu).

Biennale sebagai ruang negosiasi baru secara kultural telah menjadi bukti keberadaan ruang abu-abu. Tidak hanya itu, ia telah menjadi praktik resistensi kultural dalam rujukannya kepada level suprastruktur, untuk mengusahakan akses pengetahuan baru dalam bingkai negara-negara ekuator; menciptakan kewargaan baru untuk saling terhubung dalam rangkaian diskursus yang memang terlalu abu-abu untuk didefinisikan.

Menyikapi Perubahan Lingkungan Hidup dan Bermasyarakat  
Sesi kali ini sedikit berbeda dengan sesi-sesi sebelumnya, karena yang menjadi bahasan bukan perihal konsep-konsep seni rupa atau sejarah yang rumit, melainkan lebih kepada pengalaman aksi nyata yang dibagikan. Dua narasumber yang dihadirkan adalah Mas Kaca dan Mas Kendal. Mas Kaca adalah pembudidaya burung hantu untuk mendukung keberlangsungan sawah atau kebun dari gangguan hama. Sedangkan Mas Kendal adalah sarjana sosiologi UGM yang memutuskan untuk menjadi petani di tempat asalnya, Kulon Progo.

Awal kisah Mas Kaca berangkat dari peristiwa makan siang bersama temannya di sebuah warung makan. Saat itu ia mendengar keluh kesah dari si penjaja warung makan bahwa mereka akan mendapat ancaman gagal panen padi. Sontak Mas Kaca merasakan situasi yang janggal; ia dan rekannya bisa makan nasi dengan lahap saat seorang penjaja warung makan mengeluh soal gagal panen padi yang menjadi ancaman. Jika gagal panen padi benar-benar terjadi, lantas apa yang akan dimakan orang-orang yang bergantung padanya? Pertanyaan di atas terus mengganggu benak Mas Kaca, dan akhirnya membuat ia dan rekannya berinisiatif untuk menemukan solusi mencegah gagal panen padi.

Kebanyakan faktor yang membuat padi serta tanaman lain seperti buah dan sayur menjadi rusak adalah keberadaan hama. Salah satu hama yang paling dibenci adalah tikus. Menipisnya predator ular membuat jumlah tikus tak terkendali. Oleh karena itu Mas Kaca bersama timnya memutuskan untuk melakukan pembudidayaan burung hantu. Dengan menggunakan salah satu ruang kosong di rumah seorang warga, beberapa burung hantu dikembangbiakkan untuk memangsa hama tikus. Segala perhitungan jarak penempatan kandang, pemantauan aktivitas burung hantu, pertumbuhan anak burung hantu, menjadi aktivitas yang terus mereka lakukan. Tujuannya adalah agar menghasilkan upaya pemberantasan hama secara maksimal.

Berbeda dengan Mas Kaca, Mas Kendal membagikan pengalaman aksi lingkungannya sebagai seorang petani; tentang bagaimana mendorong warga untuk mau bangkit mandiri dalam berkebun dan bertani. Upaya yang dilakukan olehnya adalah dengan sedikit demi sedikit memanfaat lahan kosong di rumahnya untuk dijadikan kebun dan sawah secara organik. Meski tidak cukup luas dan banyak cibiran dari warga yang meragukan, ia sudah beberapa kali merasakan panen padi dari tanah sendiri.

Tidak menggunakan zat kimia seperti pestisida adalah prinsip dari Mas Kendal dalam mengusahakan pertaniannya. Ia memiliki misi mendorong warga untuk tidak tergantung pada pasar dan dapat memenuhi kebutuhan primer dari tanah sendiri, tanpa harus membeli. Perlahan, niatnya ini mendapat dukungan dari warga. Bagi Mas Kendal, kota tidak akan bertahan tanpa keberadaan desa dengan segala potensinya.

Sampai sekarang ia terus mencari cara yang tepat untuk menciptakan pembasmi hama secara natural, bukan dengan bahan kimia. Salah satu cara yang pernah ia terapkan adalah dengan mengembangbiakkan laba-laba sebagai predator untuk hama belalang.

Dua pengalaman yang dibagikan oleh Mas Kaca dan Mas Kendal dapat dipandang sebagai respon masyarakat atas situasi lingkungan hidup yang kian berubah. Simbiosis mutualisme antara masyarakat dan lingkungan yang seharusnya dipahami bukan sebagai eksploitasi alam.

Perihal Kawasan dalam Perspektif Seni Rupa
Memasuki hari ke dua, pada sesi pertama, saya memilih kelas “Perihal Kawasan dalam Perspektif Seni Rupa”. Pius Sigit Kuncoro (kurator untuk Biennale kali ini), Woto Wibowo alias Wok the Rock (kurator untuk Biennale sebelumnya), dan Charles Esche (penulis, kurator, dan direktur Van Abbemuseum, Belanda) menjadi pemateri. Sesi ini dimoderatori oleh Enin Supriyanto (kurator dan pejabat pelaksana Simposium Khatulistiwa).

Banyak sekali detail materi yang masing-masing pemateri sampaikan, tetapi dalam tulisan ini saya hendak mengutarakan poin inti saja. Menyinggung perihal kawasan, sepenangkapan saya kawasan yang dimaksud adalah persoalan atau konteks wilayah tertentu sebagai latar belakang dari kerja seni yang sedang dioperasikan. Khatulistiwa (negara-negara di dalamnya) dapat dilihat sebagai sebuah kawasan yang terbentang luas dengan segala masalah dan tantangan yang dihadapi.

Charles Esche dalam presentasinya mengatakan bahwa Eropa selama ini nampak seperti hanya berkaca di depan cermin secara egois. Hanya diri mereka yang dilihat, tak ada yang lain. Berbagai penemuan teknologi dan ilmu pengetahuan oleh bangsa ‘yang dianggap tidak beradab’ dalam sejarahnya hanya diklaim bangsa Eropa untuk menciptakan orientasi terpusat yang universal. Kemudian sebuah proses panjang terjadi hingga muncul rasionalitas ala barat sebagai tolak ukur menentukan arah modernitas. Hasilnya? Masih ada pembagian antara negara dunia pertama dan dunia ketiga. Pandangannya ini terkuatkan ketika ia ikut berdinamika di Biennale Indonesia, khususnya Jakarta. Suatu kerja seni rupa yang berbeda dari barat. Seakan bersifat postmodern namun juga bukan postmodern. Hal ini ia perkuat dengan gagasan bahwa postmodern, selain tepat digunakan untuk kritik, menjadi kebuntuan serta revisi teoritis yang masih dalam bingkai modernisme. Sedangkan Biennale seri Equator memiliki misi yang besar untuk suatu perubahan solutif melalui kerja seni-budaya.

Selanjutnya Wok the Rock lebih banyak berbagi pengalamannya ketika menjadi kurator Biennale Seri Equator sebelumnya bersama Nigeria. Ia menceritakan dinamika suka dan duka yang dialami. Dari sulitnya menyamakan persepsi dengan seniman Nigeria, hingga sedikitnya dana yang dimiliki untuk menjalankan misi yang sedemikian ambisius. Ia juga menceritakan fenomena para seniman yang lebih tertarik untuk bekerja di Eropa atau Amerika, daripada di negara-negara sepenanggungan yang lebih layak dimitrakan. Ini membuktikan adanya pandangan Eropa-Amerika sentries hasil dari kolonialisme dan imperialisme, bahkan dalam diri segolongan seniman.

Pius Sigit, dalam presentasinya, lebih menjelaskan arah Biennale Equator kali ini. Ia mengawali dengan sebuah pengalaman pribadi yang cukup unik. Ketika ia tahu bahwa negara yang akan menjadi rekan adalah Brazil, ia lantas berpikir bagaimana caranya agar bisa sampai ke sana untuk melakukan proses negosiasi? Bahkan rute pesawat Indonesia-Brazil pun ternyata harus melalui transit di Inggris (baca: negara kaya). Pengalaman ini justru menjadi analogi untuk menjelaskan posisi negara-negara berkembang yang selalu berada di bawah intervensi negara kaya. Akan tetapi justru dari situasi semacam ini, arah Biennale Equator menjadi semakin kuat dan relevan untuk dioperasikan.

Memeriksa Kembali Praktik Seni Rupa Kontemporer dalam Bingkai Pertukaran dan Interaksi Transkultural
Sesi ini dibawakan oleh Jajang Supriyadi, seorang seniman dan pengajar di FDKV Universitas Widyatama, Bandung. Cukup berbeda dari kelas-kelas yang saya ikuti sebelumnya, kelas kali ini cukup berat karena banyak berbicara tentang konsep abstrak dan berani dalam dunia seni rupa kontemporer.

Jajang berusaha menyampaikan bahwa praktik seni rupa kontemporer selama dua dekade terakhir nampaknya telah bertautan dengan situasi regional hingga global. Tentu di dalamnya terdapat proses pertukaran dan interaksi transkultural. Bahkan, ia berpendapat bahwa justru terjadi pencarian imajiner melalui proyeksi lain. Serangkaian proyeksi tersebut menjadi refleksi utuh tentang diri.

Pertukaran dan interaksi transkultural semakin nampak ketika Jajang menggunakan konsep zona kontak. Praktik seni rupa kontemporer telah menghadirkan zona kontak; ruang untuk menafsirkan globalisasi dan kontestasi keberagaman. Ruang transkultural untuk mengatasi keterpilahan fragmentasi budaya yang heterogen.

Jajang juga mengatakan bahwa Biennale telah menjadi sebuah praktik seni rupa kontemporer yang mengandung kecenderungan di atas. Selain itu, Biennale Seri Equator dilihat sebagai usaha untuk menjadi antitesis dari determinisme budaya, dengan cara melihat ‘yang lain’. Lebih beraninya lagi, ia melihat adanya kecenderungan untuk melakukan kreolisasi dalam praktik seni rupa kontemporer. Strategi linguistik yang diadopsi untuk tujuan sama, yakni membangun kekuatan antar negara jajahan.

Pada Akhirnya
Melalui simposium ini tim Biennale Jogja mencoba memberi tahu kepada publik mengenai latar belakang serta arah dari Biennale seri Equator sebagai kerja seni yang kompleks. Satu poin yang saya garis bawahi adalah persoalan hubungan horizontal antara negara-negara berkembang sebagai sebuah upaya resistensi kultural terhadap modernitas yang tak kunjung memenuhi janji. Berkaca dari peristiwa politik Konferensi Asia Afrika 1955, hubungan antar negara jajahan menjadi kembali penting untuk diperjuangkan. Masing-masing bangsa khatulistiwa memiliki epistemologi sendiri untuk menjalankan roda kehidupannya. Melalui kerja di berbagai bidang, khususnya seni-budaya, kekuatan horizontal antar bangsa jajahan dibangun untuk menciptakan ‘modernitas kami’, bukan ‘modernitas mereka’. Yang menjadi lain adalah ketika upaya menghubungkan ini bukan berada di jalur politik, melainkan jalur seni-budaya. Seperti apa yang digagas oleh Walter Mignolo, dalam tulisannya yang berjudul The Darker Side of Modernity, seniman dan museum (atau kerja seni-budaya) memiliki peran penting untuk mengaplikasikan pemikiran dekolonial. Menjadi kondisi yang penting juga bahwa cara ini hanya bisa diwujudkan dalam operasi skala global. Jika saya hubungkan dengan simposium ini, maka bolehlah saya mengatakan bahwa Biennale seri Equator menjadi kerja seni-budaya sebagai resistensi kultural melawan universalisme pemikiran dan praktik modernisme barat di ranah global.

*Krisnawan Wisnu Adi, seorang mahasiswa tingkat akhir di FISIP Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang sedang mengikuti Program Magang IVAA. Tulisan ini telah mengalami penyuntingan. Silakan unduh artikel ini dalam versi utuh di sini.

Kembali ke Buletin IVAA edisi Nov/Des 2016.