Penulis: Santosa
Judul: Sukarno: Biografi Politik
Penulis: Kapitsa M.S. & Maletin N.P.
Penerjemah: B. Soegiharto, Ph.D.
Editor: Bilven
Edisi bahasa Indonesia ini pertama kali diterbitkan oleh Ultimus
Cetakan 2, Juni 2017
xx + 396 hlm.; 14,5 x 20,5 cm
ISBN 978-602-8331-04-3
Nomor panggil IVAA Library: 900 Kap S
Nama Bung Karno mempunyai daya tarik tidak hanya di tanah air, namun juga di kalangan masyarakat internasional. Sejarah kehidupan beliau dalam buku ini diawali masa kanak-kanak Soekarno yang berasal dari kalangan bangsawan bawah, putra seorang muslim dan ibunya Hindu. Diberi nama Koesno, waktu kecil ia sakit-sakitan. Bapaknya mengira bahwa pemberian namanya tidak cocok maka namanya diubah menjadi Soekarno, yang berarti ksatria yang gagah perkasa dan baik. Di usia 12 tahun, anak ini sudah diakui sebagai pemimpin oleh kawan-kawan sebayanya.
Bung Karno sebagai pemimpin perjuangan untuk Indonesia Merdeka dalam buku ini digambarkan berbeda dari analisa-analisa barat, khususnya Belanda yang menuduh Soekarno berkolaborasi dengan Jepang. Para penulis justru memberikan gambaran bahwa itu adalah taktik Soekarno untuk menggunakan bala tentara Jepang dengan tujuan mengenyahkan Belanda dari Indonesia, ini sama saja dengan memintas jalan ke arah kemerdekaan. Bagaimana Soekarno menyatukan kekuatan politik, friksi-friksi Soekarno dengan Bung Hatta, Sjahrir, Tan Malaka, dan lainlain yang anti-kolonialisme dengan menggunakan konsep persatuan dalam menghadapi musuh utama, penjajahan Belanda.
Soekarno meletakkan ideologi Pancasila dalam pidatonya 1 Juni 1945. Prinsip Pancasila sebagai perjuangan anti-kolonial, anti imperialis, dan anti-kolonialisme dengan mewujudkan bangsa yang merdeka dan demokratis.
Soekarno dengan demokrasi terpimpinnya dinilai melahirkan konsepsi yang memperkuat rezim otoriternya. Walau sebenarnya konsep ini muncul karena dorongan dari kekuatan-kekuatan politik yang ada waktu itu, baik kekuatan kanan maupun kiri. Dengan pertumbuhan sistem demokrasi terpimpin yang pada mulanya ditujukan untuk membatasi kekuatan kaum kanan (Masyumi, PSI, kaum militer kanan), akhirnya justru sedikit demi sedikit berubah ke arah sebaliknya. Dalam situasi ini kekuatan kaum kanan kemudian menjadi yang lebih cepat memobilisasi kekuatan politik ke pihaknya dengan menggunakan UU Keadaan Bahaya. UU yang telah meningkatkan peran militer dan penguasaan sektor negara yang dibentuk dari perusahaan asing yang telah dinasionalisasi, khususnya dengan alasan momok komunisme.
Disoroti juga tentang politik konfrontasi Bung Karno dalam menghadapi Malaysia, di mana Soekarno memutuskan Indonesia keluar dari PBB karena Malaysia telah diangkat sebagai anggota sementara PBB. Para penulis menjelaskan radikalnya politik luar negeri Soekarno dikarenakan kedekatannya dengan Peking. Ini berkaitan juga dengan pertentangan di dalam gerakan komunis Tiongkok, hingga Indonesia terseret masuk ke dalam pusarannya.
Mengenai peristiwa 30 September, dalam buku ini dianalisa bahwa ada dukungan masyarakat secara luas dalam peristiwa ini, khususnya di Jateng dan Jatim, dan dukungan dari kalangan militer (AL, AU, Polisi, dan sebagian AD), mereka mencoba merebut kekuasaan presiden dengan memberikan tekanan, intimidasi penggerakan massa dan demonstran, penggunaan mahasiswa dan pelajar (KAMI dan KAPPI) untuk turun ke jalan dengan dukungan dari AD, dan ini berlangsung hampir 3 tahun. Soekarno memang tidak menghendaki perang saudara walaupun jika mau ia mampu mengobarkannya. Soekarno mengeluarkan surat perintah “Supersemar” dan beliau menandaskan surat tersebut bukan pelimpahan kekuasaan negara, tetapi hanya merupakan tugas praktis dalam bidang keamanan dan ketertiban.
Bung Karno pun sampai di akhir karir politik praktisnya, sebagai seorang profesional-revolusioner yang berjuang sendirian menghadapi keroyokan lawan-lawan politik lamanya yang kemudian melahirkan Orba.
Artikel ini merupakan bagian dari Rubrik Sorotan Pustaka dalam Buletin IVAA Juli–Agustus 2017.
