oleh Krisnawan Wisnu Adi dan Lisistrata Lusandiana

Biasanya semester kedua itu dipenuhi oleh perayaan-perayaan seni-budaya, entah pameran, pertunjukan, seminar, festival dan lain-lainnya. Juga, semester kedua identik dengan bulan-bulan wisata. Banyak wisatawan mancanegara maupun domestik yang piknik menikmati waktu luang. Wisata dan perayaan seolah menjadi paket liburan yang menyenangkan. 

Wabah corona kemudian memukul berat dunia perayaan dan wisata sejak awal 2020. Meski begitu, pada semester kedua ini suasananya agak beda. Wisata memang masih belum seramai biasanya, tapi tidak untuk perayaan. Ada beberapa hajatan seni-budaya yang tetap digelar dengan menyesuaikan situasi yang serba terbatas. Sebagian besar mengandalkan wahana daring, sebagian lainnya mencoba luring. Dua-duanya seolah sama-sama gagap. Yang daring susah payah mengupayakan komunikasi virtual secara maksimal, yang luring kesulitan menghadapi publik yang tidak sepenuhnya menerapkan protokol kesehatan dan pendaftaran kunjungan. 

Kami cukup penasaran, membayangkan bagaimana perayaan yang biasanya dipenuhi kerumunan orang di suatu tempat tertentu, harus berhadap-hadapan dengan perubahan saat ini. Dinamika keruangan macam apa yang muncul? 

Merayakan Yang Virtual

Festival Sumonar bisa dibilang cukup getol menyambut perubahan sosial akhir-akhir ini. Secara khusus, melalui tema ‘Mantra Lumina’ (5-13 Agustus 2020) festival seni cahaya ini mencoba mencari kemungkinan-kemungkinan baru dari ruang maya. Kemungkinan baru yang dimaksud adalah interaktivitas. 

Melalui “Optimisme dalam Hiperteks” dalam e-katalognya, Sujud Dartanto sebagai kurator mengurai bahwa acara ini bukan acara dokumentasi dari karya-karya yang terekam, namun, melalui wahana ‘online’ ini makna ritual akses sesungguhnya sudah berbeda dengan ritual akses dalam cara ‘offline’. Ritual akses secara ‘online’ menandai cara mengada (ontologi) acara ini yang berbeda dengan cara mengada ‘offline’. Cara mengada berdampak pada bentuk presentasi dan interaksi yang terjadi. Pengakses akan membuka laman situs, berselancar di dalamnya, dan menikmati karya-karya ‘architectural projection/ video mapping’ dan instalasi cahaya dengan kebebasan melakukan ‘play’ kapan saja, di mana saja. 

Festival Sumonar memandang kultur digital macam ini sebagai peluang dan inspirasi dari keniscayaan perubahan. Menegaskan pengalaman estetika baru, ketika karya bisa terus direproduksi, disebarkan secara massif, dan bahkan direspon oleh pengunjung. 

Galeri Nasional melalui pameran dua tahunannya, Manifesto, juga tak kalah ketinggalan merespon perubahan besar ini. Untuk perayaan Manifesto VII (8 Agustus-6 Desember 2020), Galeri Nasional menggelar pameran daring bertema ‘Pandemi’ yang menyuguhkan 217 karya video dari 204 peserta lolos seleksi. Semua berupa karya video. Melalui pameran ini, Galeri Nasional ingin melebarkan sebaran peserta pameran. Selain mereka yang punya karir seni, boleh mengirimkan karya. Harapannya, Manifesto VII mampu menjadi saksi sejarah, menandai zaman. 

Serentak virtual nampaknya jadi pemantik untuk mempertegas kultur teknologi era 2000-an ini. Bicara soal itu, ada tulisan menarik dari Antariksa, Nuraini Juliastuti dan Djudjur T. Susilo (2000) berjudul “NetArt: Penyelidikan Awal”. Tulisan yang dibuat untuk acara diskusi NetArt di Galeri Benda Yogyakarta pada 12 Juni 2000 ini bicara soal virtualitas dalam konteks pertemuan internet dan seni. 

Dengan merujuk gagasan Nicholas Mirzoeff, mereka menulis bahwa virtualitas merupakan ruang yang tidak nyata tapi tampak (that is not real but appears to be). Sesuatu yang berada di antara, seperti halnya ketika kita sedang bertelepon. Peralihan dari realitas eksternal tiga dimensional ke realitas internal poli-dimensi. Dalam konteks ruang sosial pameran, peralihan ini bergerak dari ruang sosial di mana pengunjung dapat mengakses karya (virtual antiquity), lalu representasi dari karya (pictorial space), hingga ruang mental pengunjung ketika representasi bertemu persepsi. 

Seiring berjalannya waktu, virtualitas bergeser dari ruang mental ke ruang arsitektur virtual, utamanya ketika internet hadir. Perbedaan menonjol terletak pada interaksinya. Pengunjung punya kontrol untuk merespon karya. Pengalaman estetik bukan lagi perihal kontemplasi, melainkan aksi. Otentisitas dan orisinalitas sang seniman diruntuhkan. 

Sepertinya menarik kalau kita coba hadapkan penyelidikan awal 20 tahun silam itu dengan fenomena hari ini. Mari kita lihat kembali Festival Sumonar. Ada sekitar 25 seniman yang terlibat: 11 untuk projection mapping dan 14 untuk instalasi cahaya. Semua karya itu ditampilkan secara daring melalui website Festival Sumonar. Jika kita lihat dengan paradigma virtualitas dalam pengertian ruang arsitektur virtual, kebebasan pengunjung memang menonjol. Kita dapat leluasa menentukan kapan akan menyaksikan karya-karya tersebut. Ruang pamer virtualnya pun begitu artifisial; berdiri di tengah perempatan 0 km Jogja melalui layar, bebas mau dari kiri atau kanan sembari memilih ruang mana yang mau kita tengok. Festival Sumonar nampak betul-betul menyambut perubahan besar ini secara serius. Mereka membangun secanggih mungkin arsitektur ruang virtualnya. 

Akan tetapi dalam hal interaksi dengan karya, setidaknya hanya ada satu karya yang betul-betul menunjukkan aspek itu. “E-xorcism: A Self Digital Exorcism” dari Krack Studio. Karya berwujud video ini menampilkan ‘mantra’ yang diambil dari percakapan keseharian yang disesuaikan dengan aura pengunjung. Masing-masing penglihat akan melihat warna aura yang berbeda, begitu pula mantra-mantra dan musik yang muncul setelah mengklik tombol ‘interact with artwork’. Namun, jika kita cermati keseluruhan karya dalam pameran ini, rasa-rasanya belum menciptakan interaktivitas yang betul-betul melahirkan reproduksi lanjut oleh pengunjung. Seolah, Festival Sumonar belum terlalu ikhlas kalau orisinalitas karya dicabut begitu saja. Memang ini perkara rumit, apalagi berkaitan dengan teknologi digital yang butuh kemahiran berbeda dari produksi seni non-NetArt. 

Manifesto VII dari Galeri Nasional, meski juga ada dalam posisi yang sama, punya fokus yang agak lain. Mereka memanfaatkan metode daring untuk menghapus sekat antara seniman profesional dengan yang bukan. Ada karya-karya yang dibuat oleh dokter, guru, pegawai, ibu rumah tangga, perawat dan pelajar. Tepat sekali kalau gebyar virtual ini dipandang sebagai momen menghapus sekat. Akan tetapi entah kenapa hanya karya berbentuk video yang diterima. Argumen ‘mengutamakan durasi’ seperti yang dijelaskan di pengantar-pengantarnya terasa kurang meyakinkan, dan agak bertabrakan dengan kemungkinan-kemungkinan lain dari wacana seni dan internet. 

Dua perayaan di atas, dan mungkin juga beberapa perayaan lainnya, menyambut ‘yang virtual’ secara lebih tegas. Jika perubahan ini menjadi rezim ke depan, nalar keruangan seni tentu akan semakin kompleks. Memang, interaktivitas baru sebagai kemungkinan yang dibayangkan mungkin belum sepenuhnya NetArt, kalau meminjam gagasan dalam tulisan Antariksa dkk. Akan tetapi, atas nama eksperimentasi seni, perayaan ‘yang virtual’ ini sangat patut diapresiasi. 

Arus Balik: Refleksi dan Kritik atas Ruang yang Timpang

Tak semua perayaan getol menyambut gebyar virtual. Ada beberapa perayaan yang bergerak dengan dinamika keruangan yang berbeda. 

ArtJog dengan tema ‘Resiliensi’ mencoba menempatkan hajatan pada 2020 ini sebagai momentum refleksi, memikirkan ulang perjalanan mereka selama 12 tahun. “Kami memberanikan diri untuk menyelenggarakan lagi bukan karena latah untuk mengikuti tata kebiasaan baru. Festival tahun ini tidak hanya didasari oleh keinginan untuk bangkit, tapi lebih pada upaya untuk menguji kembali ketahanan kita, melihat lagi apa-apa yang sudah kami capai sebagai sebuah festival yang telah 12 tahun berjalan. Kami juga ingin melihat apa yang bisa kami perbuat di tengah situasi yang masih tidak menentu ini. Kami harus bisa beradaptasi dengan berbagai keadaan, bahkan di masa yang sulit sekalipun”, ungkap Heri Pemad dalam press release. 

Selain menggunakan platform online untuk menampilkan karya, mereka tetap menyiapkan mekanisme pameran secara fisik di Jogja National Museum dengan protokol kesehatan. Nampaknya mereka belum mau terlalu yakin bahwa ruang arsitektur virtual betul-betul menjamin pengalaman estetik. Pembauran luring dan daring jadi pilihan.

Kehati-hatian mereka ini begitu nampak dari pembukaan pamerannya. Dikemas dalam bentuk videotaping, sudut-sudut ruang Jogja National Museum tetap menjadi latar tempatnya, bukan green screen. Diawali dengan ruang demi ruang yang kosong, pernyataan dan sambutan dari kurator, seniman, hingga pejabat pemerintah dipantulkan ke tembok menggunakan proyektor. Elemen fisik seolah tetap ingin dihadirkan, sebagai kehati-hatian sekaligus kerinduan. 

Sikap untuk tidak terburu-buru itu semakin dipertegas dengan refleksi yang muncul dari beberapa seniman yang bicara. Salah satunya adalah Ugo Untoro, “Karya seni memang tidak bisa langsung berhubungan atau memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat. Sekarang ketika perkembangan teknologi demikian cepatnya, saya melihat ada gejala makin menjauhnya perupa dengan masyarakatnya. Perupa lebih banyak terlibat atau melibatkan diri dalam art market daripada melibatkan diri dengan masyarakat, walaupun ada beberapa komunitas yang turun langsung ke masyarakat.” Di tengah gebyar virtual ini, ArtJog mengajak publik seni untuk selain berefleksi juga mengkritik jagat seni itu sendiri. 

Sikap yang lain juga muncul dari kolaborasi biennale (Jakarta, Jogja, dan Makassar). Ketika solidaritas global dielu-elukan bersamaan dengan gebyar virtual yang serentak, mereka tetap mencoba untuk mengajukan kritik atas internasionalisme. Kritik yang sempat panas pada awal masa pandemi mereka teruskan melalui jalan kesenian. Secara spesifik tawaran ini muncul dari narasi yang dibawa oleh Biennale Jogja dan Makassar Biennale. Kalau Jogja mengusulkan ‘menggeser pusat’ dari ketimpangan sumber daya alam dan ekonomi dunia (melanjutkan agenda Biennale Equator-nya), Makassar mengajak merespon lebih lanjut praktik-praktik pengobatan lokal yang muncul kembali sebagai tanda kerentanan sistem global. Jakarta, lebih menarik problem pandemi ini ke ranah yang luas, seperti disrupsi digital, krisis lingkungan, hak asasi manusia, dsb. 

Semacam arus balik, tak mau terburu-buru menyambut virtualitas baru. Entah karena memang tak mau dicap latah atau tidak, perayaan-perayaan dalam wilayah ini justru ingin mengajak publik untuk merayakan optimisme dengan cara lain. Bahwa ada persoalan ketimpangan dan perebutan ruang yang terus bergulir, seiring dengan gerak maju kultur teknologi digital. 

Berada di frekuensi yang sama, beberapa bulan yang lalu (Juni hingga pertengahan Agustus 2020) juga telah digelar Kongres Kebudayaan Desa di Panggungharjo, Bantul, DIY. Acara ini digelar oleh Sanggar Inovasi Desa yang bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemendesa (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi), dan GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit). Pandemi memantik inisiatif perlawanan dan perumusan tatanan baru kemasyarakatan. Desa menjadi titik awal gerakan ini, karena desa diyakini sebagai entitas terdekat dengan pemerintahan. 

Berawal dari riset dan diperkaya dengan serangkaian diskusi webinar, kongres ini berupaya untuk membayangkan tatanan baru yang berangkat dari desa dengan segala persoalannya. Langkah konkret yang disasar adalah pembentukan RPJMDes. Festival Kebudayaan Nusantara sebagai sebuah perayaan juga digelar untuk memeriahkan niat ini, sekaligus menguatkan representasi desa-desa sebagai ruang yang dipinggirkan. 

Kita tahu bahwa desa sempat mendapatkan angin segar dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Bertriliun-triliun uang digelontorkan untuk mendukung gerak hidup masyarakat desa yang telah lama terpinggirkan. Bukan tanpa persoalan, kehadiran UU itu juga tak menyiutkan jumlah kasus korupsi di birokrasi pemerintah desa. Ditambah lagi, perkembangan infrastruktur dan pemasukan dari sektor wisata seolah sudah sah mewakili inisiatif dari bawah. 

Melalui Kongres Kebudayaan Desa, warga berupaya untuk mendobrak tekanan-tekanan ini, menempatkan kembali desa sebagai subjek negara. Tak hanya mengutamakan sektor wisata dan infrastruktur, problem kesenian dan ruang turut dibicarakan. Salah satunya, dalam diskusi webinar “Mengkonstruksi Ulang Alam Pikiran Nusantara sebagai Basis Peradaban dan Tata Nilai Indonesia Baru” pada 6 Juli 2020, Rachmi Diyah Larasati mengutarakan opininya yang relevan dengan konteks perayaan dan dinamika keruangan saat ini. Bahwa seni dalam konteks gebyar virtual harus betul-betul dicermati; seberapa jauh mampu menjawab tantangan di dalam konteks konstituen desa. 

Setidaknya ada dua kecenderungan. Pertama, perubahan sosial yang ditandai dengan serentak virtual disambut dengan cukup tegas. Bahwa kultur teknologi digital sebagai keniscayaan harus ditanggapi dengan pencarian segala kemungkinan. Ruang arsitektur virtual menjadi eksperimentasi awal untuk mengupayakan interaktivitas baru dalam jagat perayaan kebudayaan. Meski, kecurigaan-kecurigaan soal klaim, latah, dan lain-lainnya tetap penting untuk mengawal hasrat ini. Kedua, lebih pada suasana peralihan, perubahan sosial ini ditanggapi dengan begitu hati-hati. Bahwa wacana dan praktik alih wahana tak melulu soal ruang arsitektur virtual, melainkan juga persoalan ruang sosial yang timpang hingga kritik atas ekosistem seni itu sendiri yang jangan-jangan memang bobrok, arogan tapi rentan. 

Masing-masing perayaan mungkin sudah menentukan posisinya yang beda satu sama lain. Yang jelas, ada satu benang merah. Semegah atau secanggih apapun perayaannya, persoalan kedekatan dunia seni-budaya dengan ruang sosialnya akan terus jadi pekerjaan rumah, tak cukup hanya jargon. Kurang lebih seperti itulah impresi awal kami setelah mencermati perayaan dan dinamika keruangannya akhir-akhir ini. 

Artikel ini merupakan rubrik Sorotan Dokumentasi dalam Buletin IVAA Dwi Bulanan edisi Juli-Agustus 2020.