Oleh Putri R.A.E. Harbie (Kawan Magang IVAA)

Dalam rangka memperingati 20 tahun reformasi, Koalisi Seni Indonesia (KSI) mengadakan diskusi dengan tema seni sebelum dan pasca-reformasi, Senin (27/5) di Rumah IVAA. Sesi diskusi pertama, yang berlangsung dari pukul 13.00-15.30, fokus pada praktik seni pada masa sebelum hingga transisi reformasi dengan moderator Alia Swastika. Muhamad “Ucup” Yusuf, Gunawan Maryanto, Aji Wartono dan Yustina Neni adalah pembicara dalam sesi pertama ini. Sesi kedua lebih membicarakan praktik seni setelah 1998 dengan moderator Brigitta Isabella dari Kunci Cultural Studies. Sesi ini juga menghadirkan 4 pembicara yaitu Fitri DK, Wok The Rock, Heni Matalalang dan Linda Mayasari. Peserta yang hadir juga beragam, dari yang sepantaran usia dengan pembicara di sesi pertama, hingga generasi sesi kedua yang fokus berkarir pada periode tahun 2000an. Diskusi ini diharapkan menjadi jembatan untuk mengatasi kekhawatiran atas gap generasi.

Setelah uraian singkat dari FX Harsono tentang profil KSI, Alia Swastika membuka sesi pertama dimulai dengan mmepersilakan menceritakan kisahnya bersama ASRI, sikapnya dalam menghadapi kerusuhan tahun 1998 hingga terbentuknya Taring Padi generasi pertama. “Ternyata di ruangan tersebut, masih ada teman-teman yang muncul dan kami membuat sebuah organisasi kesenian dan kebudayaan dengan modal buku-buku putih milik kami. Saat itu diberi nama Komite Pemuda Rakyat Perjuangan atau KPRP”, cerita Ucup tentang awal terbentuknya organisasi yang kemudian disebut Taring Padi.

Pembicara kedua yaitu Gunawan Maryanto dari Teater Garasi, yang aktif berpraktik di ranah seni pertunjukan. Gunawan aktif di dunia berkesenian sejak 1994. Saat itu dia tidak begitu mengerti dan menyadari situasi politik yang bergejolak. Gunawan hanya teringat kenangan masa kecilnya, saat disuruh melambaikan tangan pada iringan rombongan presiden Soeharto. Perkenalannya dengan Teater Garasi menjadi permulaan dirinya menjadi lebih peka terhadap politik. Sebagai salah satu aktivitas di kampus, kegiatan Teater Garasi diawali dengan naskah-naskah adaptasi yang kemudian ditampilkan dalam Malam Apresiasi Seni dan Politik sejak tahun 1993. Meski melalui banyak regulasi dan proses pra-sensor terhadap naskah teater mereka, pertunjukan tersebut menjadi katarsis karena didominasi dialog yang tidak mungkin diizinkan berada di luar gedung pertunjukan.

Aji Wartono sebagai pembicara ketiga menceritakan problem represi yang tidak jauh berbeda. Pada masa sebelum reformasi, seluruh musisi wajib memberikan daftar lagu-lagu yang dinyanyikan, tema acara, serta panitia yang bertanggung jawab terhadap kegiatan tersebut. Setiap acara musik selalu dijaga satuan pengamanan. Beberapa teman musisi yang dianggap melanggar, bisa tiba-tiba digiring ke kantor polisi setempat.

Pembicara keempat yaitu Yustina Neni, yang aktif sebagai manajer dan produsen acara seni sejak 1990 dan dikenal sebagai pemilik Kedai Kebun Forum (KKF). Neni bercerita bahwa perencanaan kegiatan kesenian sebelum reformasi tidak selalu wajib mengurus perizinan kepada pihak pemerintah secara formal. Lewat publikasi acara, pihak kepolisian pasti sudah mengetahui pelaksanaan acara tersebut dengan sendirinya. Neni juga menceritakan pengalaman mendapat ancaman misterius via telepon sebelum pembukaan sebuah pameran di KKF.

Sesi ini ditutup dengan tanya jawab. Satu yang menarik, ketika salah seorang peserta diskusi menceritakan pengalamannya menerima kartu pos hasil fotokopi karya Taring Padi saat terjadi konflik horizontal di Sulawesi. Akunya, banyak siswa sekolah menengah di lokasi konflik merasa memiliki harapan baru dari menerima gambar tersebut. Tanggapan berbeda muncul dari Nindityo Adipurnomo, yang juga merupakan seniman pada masa transisi reformasi. Menurutnya seniman tidak melulu merespon tragedi 1998 secara politik. Ada kecenderungan beberapa seniman yang memanfaatkan isu ini sebagai ajang mencari sensasi dan meningkatkan popularitas. Nindityo menekankan bahwa memaknai reformasi seharusnya lebih dalam dari sekedar bumbu-bumbu, tetapi bagaimana fenomena makro ini direfleksikan dalam praktik yang paling mikro.

Tanpa jeda yang terlalu lama, sesi kedua mulai dibuka oleh Brigitta Isabella. Fitri DK menjadi pembicara pertama dalam sesi kedua ini. Fitri menceritakan pengalamannya bergabung dalam organisasi kesenian Sanggar Caping hingga Taring Padi. Meski berkarir pada masa pasca reformasi, Fitri dan rekan-rekannya masih mengalami perlakuan traumatis dari organisasi masyarakat saat pameran Lady Fast 2016 di Survive Garage, Yogyakarta. Mereka disebut melakukan kegiatan asusila dan berbagai kata-kata merendahkan lainnya. Namun pada masa itu, pihak aparat juga tidak memberikan solusi selain mengunci diri di tempat pameran tersebut tanpa melindungi mereka dari oknum-oknum yang mengancam.

Selanjutnya, Wok The Rock membagi perspektif musik setelah reformasi. Wok adalah seniman instalasi dan video, namun dalam diskusi ini lebih fokus membahas kancah musik pada masa tersebut. Di masa awal pasca reformasi, musisi mengalami titik jenuh dari pertunjukan musik yang harus seremonial, akses untuk sampai ke dapur rekaman harus mahal serta banyak lirik yang penuh restriksi. Akhirnya muncul semangat independen untuk membuat pertunjukan kecil seadanya, rekaman dan penggandaan dengan jumlah dan kualitas terbatas, serta distribusi berbasis komunitas.

Kemudian, Heni Matalalang menceritakan perkembangan film pasca reformasi, khususnya film dokumenter. Diakuinya, perkenalannya dengan film cukup traumatis. Saat kelas 3 SD, Heni diwajibkan pemerintah untuk pergi ke bioskop dan menonton film propaganda militer. Heni yang aktif di masa-masa awal berdirinya Festival Film Dokumenter (FFD), menyadari peran film khususnya dokumenter identik  dengan propaganda. Kemudian Heni mencetuskan kegiatan School Docs dengan menontonkan film-film dokumenter ke sekolah-sekolah. Upaya ini dilakukan dengan misi memperkenalkan ulang bahwa dokumenter tidak melulu soal propaganda seperti yang dilakukan oleh Orde Baru. Misi lain yang dibawa adalah menstimulasi lahirnya dokumentaris Indonesia di masa mendatang.

Linda Mayasari menjadi pembicara penutup sesi kedua. Pengalamannya di bidang seni pertunjukan diperoleh dengan pernah bekerja di Padepokan Seni Bagong Kussudiardja (PSBK), hingga terlibat sebagai peneliti dan kurator Indonesian Dance Festival (IDF). Memori Linda tentang 1998 tidak terlalu jelas karena saat itu masih duduk di bangku SMP, Linda hanya ingat bahwa teman-temannya yang beretnis Tionghoa diamankan oleh aparat saat pecah kerusuhan. Selebihnya Linda justru tidak terlalu menandai reformasi sebagai momentum praktik berkeseniannya secara pribadi.

Sesi ini juga ditutup dengan tanya jawab. Brigita sebagai moderator lebih memprioritaskan respon dari pelaku seni yang segenerasi dengan pembicara-pembicara di sesi kedua. Respon yang muncul adalah pertanyaan-pertanyaan reflektif seputar sejauh apa reformasi benar-benar menjadi tonggak titik balik praktik kesenian yang lebih ekspresif. Dan sejauh apa momentum reformasi dimaknai di seluruh wilayah Indonesia, terutama hingga pelosok daerah Indonesia bagian timur.

Pada akhirnya, reformasi masih menjadi topik yang begitu menarik untuk terus direfleksikan dan dikontekstualisasi. Terlebih memasuki Mei 2018 yang bertepatan dengan 20 tahun reformasi. Begitu banyak acara diskusi mengambil tema serupa, baik dengan irisan politik, sosial, agama, hingga termasuk seni. KSI melihat momentum ini juga sekaligus sebagai ajang sosialisasi peran-peran strategisnya dalam medan kesenian.

Artikel ini merupakan rubrik Rubrik Agenda Rumah IVAA  dalam Buletin IVAA Dwi Bulanan edisi Mei-Juni 2018.