Category Archives: Baca Arsip IVAA

BACA ARSIP: Posisionalitas dan Pameran Pascakolonial, Mencari posisi dalam ruang seni

Oleh: Anne Shakka

Saya ini belum genap satu tahun bergelut dengan dunia seni-senian. Dengan sekolah formal yang berlatar belakang psikologi yang begitu scientific dan positivis, dunia seni, seni rupa pada khususnya, adalah hal yang sangat jauh dari diri saya. Sebelum masa hampir satu tahun ini, saya tidak pernah tahu aktivitas seni di Yogyakarta selain yang begitu populernya seperti ArtJog, itu saja belum tentu saya datangi. Jadi ketika karena satu dan lain hal saya nyemplung begitu saja pada dunia seni ini, saya jadi menyadari bahwa saya begitu buta dengan apa yang ada di dunia seni ini, baik secara umum, maupun dunia seni di Yogyakarta secara khusus, yang ternyata begitu hidup dan meriah.

Diawali dengan tugas untuk membaca catatan kuratorial suatu pameran seni dan bagaimana posisi pameran tersebut dalam konteks pascakolonial, yang ternyata sampai habis tenggat saya tidak bisa memproduksi apapun. Akhirnya setelah dengan permakluman yang begitu baik hati, saya diizinkan untuk menuliskan bagaimana pengalaman saya dalam membaca bahan-bahan bacaan tersebut yang tentu saja masih belum seberapa ini. Ya bisa dibilang pengantar ini adalah permintaan maaf dan sebuah alasan untuk tulisan saya yang entah bagaimana jadinya nanti.

Saya mengawali pembacaan saya dengan catatan kuratorial dari pameran yang bertajuk Concept Context Contestation, Art and the Collection in Southest Asia. Pameran ini diadakan di Bangkok Art and Culture Centre pada 13 Desember 2013 sampai dengan 2 Maret 2014. Pameran seni rupa yang melibatkan empatpuluh satu seniman Asia Tenggara kelas satu dan menghadirkan lebih dari limapuluh karya seni, sebagaimana yang dikatakan oleh Luckana Kunavichayanont—Direktur dari Bangkok Art and Culture Centre dalam pengantarnya di buku yang sama. Pameran ini juga melibatkan tiga orang kurator dari tiga negara yaitu Iola Lenzi dari Singapura, Agung Hujatnikajennong dari Indonesia dan Vipash Purichanont dari Thailand. Catatan kuratorial pertama dalam hidup yang saya baca.

Iola Lenzi mengawali tulisannya dalam katalog tersebut dengan menelusuri perkembangan seni kontemporer di Asia Tenggara. Sebagaimana yang saya tangkap, seni rupa di Asia Tenggara ini masih terasa gagap untuk untuk membicarakan kekontemporeran dirinya, tentu saja ketika hal itu dihadapkan pada linimasa perkembangan seni rupa barat yang dianggap lebih mapan dengan sejarahnya yang begitu panjang. Pemahaman atau definisi kontemporer di sini pastinya tidak bisa dikotakkan dengan bingkai yang sama dengan apa yang tumbuh dan dipahami oleh seni rupa barat. Bahan lain yang bisa kita perdebatkan lagi lain waktu.

Asia Tenggara sendiri sebagai suatu kawasan, dianggap tidak memiliki sejarahnya sendiri apalagi jika dibandingkan dengan peradaban-peradaban tetangga seperti Cina dan India yang dianggap sudah lebih mapan.[1] Ia seakan-akan muncul begitu saja sebagai suatu konsep pada tahun 1967 yang merupakan respon terhadap perang dingin antara blok Barat dan Timur pada masa itu. Kawasan yang terdiri dari negara-negara yang belum genap satu abad mengenyam kemerdekaannya dan bukan suatu kawasan yang homogen. Asia Tenggara terdiri dari berbagai latar belakang agama, etnis, dan kebudayaan yang membuatnya begitu beragam, tetapi juga tidak dapat disangkal bahwa kawasan ini juga memiliki ciri khas dan kesamaan budayanya sendiri.[2]

Kondisi dari kawasan ini menjadi salah satu titik pijak dalam pembuatan karya di dalam pameran CCC. Karya-karya seni yang dihadirkan merupakan suatu ekspresi sosial yang menghadirkan realitas masyarakat dalam ruang pamer. Narasi-narasi yang dibawa oleh para seniman di sini banyak berangkat dari apa yang menjadi keprihatinan dan kritik mereka terhadap pemerintahan di negaranya masing-masing. Karya yang juga menemukan konteksnya ketika didialogkan atau mengajak keterlibatan dari penontonnya.

Salah satu yang menarik perhatian saya adalah karya dari FX. Harsono yang berjudul “Apa yang Anda Lakukan jika Krupuk ini adalah Pistol Beneran?” Karyanya berupa setumpuk krupuk berbentuk pistol dengan bahan yang tampaknya sama seperti cone es dung-dung yang biasa kita temui berkeliling di kampung-kampung. Di situ dia juga menempatkan sebuah buku catatan sebagai tempat memberikan jawaban-jawaban dari pengunjung yang mau merespon karya tersebut. Beberapa jawaban yang diberikan seperti, “menembakkannya pada Thaksin Sinawatra,”[3] Perdana Menteri Thailand yang digulingkan dengan kudeta pada 19 September 2006.

Kritik terhadap negara dan ketidakadilan dalam masyarakat juga muncul dalam karya dari Manit Sriwanichpoom yang berjudul The Election of Haterd. Manit menampilkan poster para peserta pemilihan umum tahun 2011 yang dirusak. Karya ini berhasil memprovokasi para penontonnya untuk menyadari realitas sosial yang ada di sekitar mereka dan pada saat itu, karya ini juga menjadi kontekstual karena Thailand sendiri juga akan mengadakan pemilu lagi pada tahun 2014 tersebut. Menarasikan atau menghasilkan karya dari apa yang menjadi temuan dan keprihatinan dalam masyarakat menjadi salah satu strategi yang dilakukan untuk memunculkan ke-Asia Tenggara-an yang membedakan diri dari yang lain.

Membaca catatan tersebut dan beberapa artikel lain yang diharapkan bisa membantu untuk bersuara. Saya melihat bahwa sebagai suatu pameran seni yang berasal dari pinggiran (periphery), suatu negara dunia ketiga jika kita perbandingkan dari spektrum Barat dan Timur, seni di Asia Tenggara ataupun di Indonesia selalu dihadapkan dengan liyan besar yaitu dunia seni barat. Dunia seni yang menjadi patron dan memberikan standar bagi sepertinya seluruh kesenian yang ada di dunia ini. Dan strategi untuk mencari identitas atau seni yang asli timur, asli Asia tenggara, atau asli Indonesia, sering kali, jika tidak mau dikatakan selalu, menjadi permasalahan yang banyak diangkat.

Hal yang senada juga saya temukan dalam membaca dua artikel dari Arham Rahman. Satu berjudul Seni Zaman Now artikel yang saya dapatkan dari orangnya langsung, jadi saya tidak tahu itu diterbitkan di mana, dan artikel yang lain adalah Dari “Kritik Seni” ke “Kritik Kuratorial”[4] Kedua tulisan tersebut berbicara mengenai dominasi dari sejarah dan standar barat yang di satu sisi menjadi panduan dalam melakukan sesuatu, seperti di bidang kuratorial yang dianggap lebih terstandar dengan sistem yang lebih terlembaga.

Hal yang senada juga saya tangkap dari S. Sudjojono ketika dia mengkritisi seni yang bercorak mooi Indie yang mengeksotiskan diri sendiri. Di satu sisi Sudjojono menyadari akan adanya orientalisme yang terjadi terhadap Indonesia, tetapi dia juga berusaha untuk mencari ciri khas atau identitas dari seni Indonesia itu sendiri.

Dominasi dalam bentuk apapun, termasuk dalam dunia seni rupa, selalu memunculkan sempalan-sempalan yang membuat subjek di luar kelompok tersebut mencari identitasnya sendiri. Jika ditarik dalam konteks pascakolonial, kecenderungan atau keinginan untuk mencari yang asli, yang pribumi, yang ada sebelum terjadinya kolonialisme, merupakan sesuatu yang banyak terjadi. Ketika identifikasi terhadap liyan yang menjajah itu gagal, dan pasti akan terus gagal. Orang-orang yang terjajah akan mencari kembali akar aslinya, sesuatu yang dianggap masih murni sebelum kedatangan penjajah atau yang biasa dikenal dengan nativisme.

Nativisme sendiri adalah suatu istilah yang menunjukkan adanya keinginan atau gerakan untuk menemukan atau memunculkan kembali kebudayaan asli atau kebudayaan sebelum kolonialisme terjadi.[5] Pandangan ini berangkat dari pandangan bahwa memang ada sebuah budaya yang asli yang ada sebelum kolonialisme terjadi, dan bahwa budaya yang “asli” tersebut bisa diraih kembali. Hal ini dimunculkan untuk mengatasi atau melampaui kolonialisme yang seringkali mendiskriminasikan atau merendahkan orang-orang yang dikoloni, sebagai contohnya yang terjadi pada orang-orang kulit hitam.

Salah satu gerakan yang muncul untuk melawan kolonialisme yang terjadi pada orang kulit hitam adalah gerakan yang dikenal dengan Négritude. Gerakan ini pada awalnya dimunculkan oleh para intelektual Afrika dan Caribia yang berada di Paris seperti Leopold Sedar Senghor dan Aime Césaire pada sekitar era perang dunia kedua.[6] Négritude sendiri adalah suatu gerakan orang-orang kulit hitam yang muncul melalui tulisannya yang membawa semangat untuk memperbaiki gambaran orang kulit hitam dengan mengekspresikan atau mengafirmasi kehitaman.[7] Dalam gerakan ini muncul kecenderungan untuk merayakan kehitaman yang selama ini berada dalam posisi inferior dibandingkan dengan kulit putih. Négritude, sebagai suatu gerakan, bisa dianggap malah menjadi gerakan yang “rasis” karena mengafirmasi superioritas atas kulit putih.[8] Pandangan esensialis akan adanya suatu identitas hitam juga menjadi dasar dari munculnya gerakan ini, walaupun dalam retorika yang diajukan identitas kehitaman tersebut dibicarakan secara positif dan dirayakan.

Saya tidak tahu apakah permasalahan mengenai mencari identitas asli ini sudah terjawab atau belum dalam dunia seni rupa. Atau sudah ada yang menjawab dan saya belum menemukan orang yang menjawab permasalahan tersebut, juga bisa jadi. Saya masih belajar. Tetapi apakah memang ada yang bisa disebut sebagai sesuatu yang asli? Asli Indonesia saja lah. Tidak perlu membahas yang seluas Asia Tenggara.

Menelusur kembali pada kesejarahan kawasan nusantara, kawasan ini sendiri sudah menjadi kawasan yang kosmopolit dengan adanya perdagangan dengan berbagai negara sejak abad ke-13. Hubungan perdagangan yang baik ini terjadi karena kepulauan Nusantara sudah terkenal sebagai daerah yang kaya dan merupakan penghasil berbagai hasil bumi. Suasana yang kosmopolit ini juga yang membuat orang dari berbagai tempat asing dapat tinggal dan membaur dengan penduduk setempat.[9] Di sini dapat diartikan bahwa sudah terjadi percampuran antara orang setempat dengan berbagai budaya yang datang dan masuk ke Nusantara. Dalam dunia seni, sebagaimana yang diceritakan oleh Claire Holt bahwa sejak awal kedatangannya, bangsa barat dan para raja di Nusantara sudah saling bertukar artefak dan karya seni, yang di sini pasti terjadi pertukaran juga pengetahuan yang pastinya akan saling memengaruhi. “Pengaruh-pengaruh Barat pada seni di Indonesia mungkin telah mulai dengan sedikit gambar-gambar yang dibawa oleh para agen Kompani India Timur Belanda (VOC) sebagai hadiah-hadiah kepada para penguasa lokal…”[10]

Mempertahankan binaritas dan dikotomi antara Barat dan Timur, atau antara negara maju dan kita yang dianggap sebagai negara dunia ketiga, rasanya sama saja dengan tetap mempertahankan diri kita dalam kotak kolonialisme. Dengan semua pertemuan dan percampuran yang terjadi dari abad ke-13 sampai saat ini, mencari yang menyatakan diri sebagai Indonesia atau Asia Tenggara, apakah sesuatu yang masih bisa dilakukan? Bukankah negara ini sendiri juga adalah sebuah konsep yang bahkan belum sampai satu abad adanya?
Menyatakan diri dengan mengangkat dan menarasikan isu lokal, isu dalam masyarakat di mana seniman itu bergumul dengan permasalahan sosial di dalamnya, bisa jadi itu malahan menjadi seni yang menjadi identitas suatu kawasan. Seni yang bisa menyelamatkan atau minimal mewakili masyarakatnya untuk menyatakan diri dari berbagai ketidakadilan yang dialami. Bisa jadi demikian.

Sumber:
Ashcroft, Bill, Gareth Griffiths and Helen Tiffin (1998). Key Concepts in Post-Colonial Studies. London, Routledge.

Bujono, Bambang & Wicaksono, Adi (ed). (2012). Seni Rupa Indonesia dalam Kritik dan Esai. Jakarta: Dewan Kesenian Jakarta

Concept Context Contestation, Art and the Collection in Southest Asia. 13 Desember 2013-16 Maret 2014. Ed. Iola Lenzi. katalog Pameran

Gordon, Lewis R. (2015). What Fanon Said. New York, Fordham University Press.

Holt, Claire. (2000) Melacak Jejak Perkembangan Seni di Indonesia. Bandung: arti.line

Lombard, Denys (1996b). Nusa Jawa: Silang Budaya, Jaringan Asia. Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama

Taylor, Nora. A. Art Without History? Southeast Asian Artist and Their Communities in tha Face of Geography, dalam Art Journal, Vol. 70, No. 2 (Summer 2011), pp. 6-23. Diunduh dari http://www.jstor.org/stable/41430719 pada 20 Maret 2018

Rahman, Arham. Seni Zaman Now. Artikel
Jurnal SKripta Volume 04/Semester 2/2016

[1] Taylor, Nora. A. Art Without History? Southeast Asian Artist and Their Communities in the Face of Geography, dalam Art Journal, Vol. 70, No. 2 (Summer 2011), pp. 6-23.

[2] Agung Hujatnikajennong, Trajectories/Contingencies, Indonesia contemporary art and the regional context dalam Concept Context Contestation, Art and the Collection in Southeast Asia. Hal 26

[3] Vipash Purichanont, Contesting Communities dalam Concept Context Contestation, Art and the Collection in Southeast Asia. Hal 34

[4] Arham Rahman, Dari “Kritik Seni” ke “Kritik Kuratorial” dalam SKripta Volume 04/Semester 2/2016 hlm.2-21

[5] Ashcroft, Griffiths et al, 1998: 161

[6] Ibid, p 161

[7] Gordon, Lewis R. (2015). What Fanon Said. New York, Fordham University Press. p. 53

[8] Ibid. p. 52

[9] Nusa Jawa: Silang Budaya, Jaringan Asia (1996). Hlm 45

[10] Claire Holt. (2000) Melacak Jejak Perkembangan Seni di Indonesia. Bandung: arti.line

Artikel ini merupakan rubrik Baca Arsip dalam Buletin IVAA Dwi Bulanan edisi Maret-April 2018.

Baca Arsip: Membaca Kewargaan Artistik, Mendaratkan Refleksi Filosofis pada Peristiwa

Oleh:  Krisnawan Wisnu Adi

Perkenalan saya dengan dunia kesenian, khususnya seni rupa, belumlah lama. Padahal mungkin ia sudah melekat dalam kehidupan saya sehari-hari. Namun karena saya tidak terlalu merasakan atau bahkan melihatnya, jadi perkenalan ini seolah menjadi baru. Perkenalan yang baru ini mau tidak mau melibatkan latar belakang saya yang berangkat dari ilmu sosial. Akhirnya muncullah pertanyaan besar dalam benak saya tentang apa hubungan seni dan kehidupan masyarakat, antara ‘yang estetis’ dan ‘yang sosial’.

Saya rasa, dan memang muncul dari banyak buku serta diskusi, pertanyaan serta perdebatan mengenai hubungan tersebut sudah menjadi renungan yang tidak kunjung henti. Antara seni dan masyarakat, estetika dan sosial, galeri dan jalanan, dan bentuk lainnya yang (seolah) kontradiktif. Sampailah pertemuan saya pada suatu istilah menarik, yang mungkin secara terminologi, sejauh pengalaman saya, belum terlalu akrab digunakan di ruang-ruang diskusi seni-budaya di Yogyakarta. Ia adalah kewargaan artistik. Meski demikian, perbincangan terkait seni dan kewargaan setidaknya muncul dalam Katalog Data IVAA 2017 yang berjudul Seni, Aksi dan Jogja sebagai Ruang Urban (sejak reformasi hingga kini) dan Biennale Forum #2 Forum #4 pada 16 November 2017 di PKKH UGM. Kewargaan artistik selanjutnya menjadi titik berangkat saya untuk mengenal dan bertanya.

Dalam tulisan ini saya hendak mempertanyakan bagaimana seni atau ‘yang estetis’ itu hadir di dalam kehidupan masyarakat atau ‘yang sosial’. Bagi saya, dan saya harap publik juga merasakan hal sama, pertanyaan ini akan senantiasa penting diajukan, apalagi ketika melihat konflik dari level lokal hingga internasional selalu eksis. Mulai dari sengketa tanah hingga status kebangsaan dalam perjumpaan internasional. Apa sumbangsih dari seni? Bagaimana ia dihadirkan di tengah masyarakat?

Kewargaan artistik bukan merupakan teori tunggal, melainkan lebih kepada asumsi yang merefleksikan keberadaan seni di tengah masyarakat. Kewargaan dan artistik seolah nampak berseberangan, ketika kewargaan lebih merujuk pada status ketat yang dibentuk oleh negara dan artistik sebagai sesuatu yang berasosiasi dengan roh individualisme atau kebebasan sang seniman. David J. Elliott, dalam bukunya yang berjudul Artistic Citizenship, Artistry, Social Responsibility, and Ethical Praxis yang ditulis pada 2016, menjelaskan bahwa konsep ini sebenarnya dilandaskan atas anggapan bahwa seni pada dasarnya adalah fenomena sosial dan selalu begitu. Praktik dan nilai artistik sudah eksis jauh sebelum gagasan Eropa pada abad 18 tentang ‘seni untuk seni’. Sebagai contoh, dalam kasus musik, perkusi batu sudah menjadi bagian dari praktik personal-sosial-musikal dan kultural dari para pendahulu kita, ketika mereka berpindah dari habitat asli di Afrika pada sekitar 120.000 tahun lalu.

Kewargaan artistik merupakan konsep yang dengannya kita berharap dapat merangkum keyakinan bahwa kesenian itu melibatkan tanggung jawab emansipatoris-humanis-sosial-sipil, kewajiban untuk terlibat dalam pengembangan kebaikan sosial. Istilah artistik di sini bukan dimaksud untuk menghadirkan seni sebagai sesuatu yang eksklusif dan elitis. Justru, maksud dari penggunaan istilah ini adalah untuk melibatkan orang dari seluruh usia dan tingkat pencapaian teknis dengan tujuan utama membuat perbedaan secara positif. Sementara itu kewargaan artistik berimplikasi pada komitmen untuk bertindak dengan berbagai cara mendorong orang-orang secara emosional; dalam arti memobilisasi mereka sebagai agen perubahan yang positif. Warga negara yang artistik berkomitmen untuk terlibat dalam tindakan artistik dengan cara yang dapat membuat orang secara bersama-sama meningkatkan kesejahteraan komunal, dan berkontribusi secara substansial terhadap kemajuan manusia.

Elliot menuliskan setidaknya ada tiga asumsi dasar terkait hubungan seni dan kewargaan. Pertama, seni itu dibuat oleh dan untuk orang-orang. Semua bentuk seni didasarkan atas usaha dan perjumpaan sosial. Pertimbangan sosial ini tidak bersifat insidentil, melainkan penting bagi makna, nilai, dan usaha artistik. Tindakan artistik serta interaksi menjadi sangat penting bagi penciptaan identitas kolektif serta individual manusia. Kedua, seni tidak bisa diletakkan di tumpuan estetika (gedung konser, galeri, museum, dll) untuk konsumsi dan kepuasan kontemplasi. Kesalahan terbesar adalah ketika melihat seni sebagai entitas belaka yang tidak memiliki hubungan dengan keseharian. Ketiga, jika seni adalah praktik sosial yang inheren, mereka harus dipandang, dipelajari, dan dipraktikkan sebagai bentuk kewargaan yang dipandu secara etis. Tiga asumsi tersebut bagi saya menunjukkan bahwa seni itu sejatinya sosial dan harus menjadi bagian dalam proses kewargaan.

Asumsi di atas nampaknya menjadi lebih konkret dan relevan ketika saya menilik tulisan dari Zuhdi Sang yang berjudul “Tanah Air dan Masyarakat di Batas Cinta: Sebuah Pendahuluan Menuju ‘Patriotisme Anarko-Estetis”, sebagai esai yang dipresentasikan dalam Biennale Forum #2, November 2017. Dalam tulisan itu Zuhdi menyampaikan kegelisahannya atas situasi masyarakat NKRI saat ini. Ada dua pertanyaan besar yang diajukan: apakah mungkin pada era digital‐neoliberal ini kita masih bisa mewujudkan sebuah kesatuan identitas yang solid? Ataukah memang kesatuan sosial‐politis kita sudah sampai pada batas ketidakmungkinannya, sehingga kita perlu membayangkan sikap dan bentuk baru yang mampu menampung cinta, sejarah, dan semangat kebangsaan yang kita tanggung?

Bagi Zuhdi, kita telah kehilangan identitas kebangsaan ketika gemerlap pesta politik tidak pernah menjadikan ‘masyarakat’ sebagai pijakan dan tujuan. Di saat yang sama kita juga telah mengalami dilema patriotisme, ketika kesatuan masyarakat sudah hancur oleh penguasa dan ritus politik yang beroperasi. Namun, identitas sebagai Indonesia yang estetis, menubuh, berhubungan dengan lokalitas, ruang lingkup kehidupan sehari-hari menjadi satu-satunya pijakan. Hanya seni yang mampu mengajarkan sensitivitas memaknai identitas yang estetis ini.

“Untuk bisa melampau semua itu, kita butuh identitas yang otentik. Tak ada satu pun yang mampu menjawab kebutuhan itu selain tubuh kita sendiri: tubuh sebagai jembatan penghantar untuk kita bisa berhubungan dengan ruang sosio‐material. Dan tak ada yang mampu mengajarkan pada kita tentang hal itu selain seni. ….. Itulah hubungan estetis, satu‐satunya sumber mata air terakhir kemanusiaan untuk kita bisa mencintai.”

Ia memberi kesimpulan yang cukup erat dengan konsep kewargaan artistik, bahwa gagasan dari kegelisahannya itu bisa disebut sebagai “Patriotisme Anarko‐Estetis: adalah cinta dan loyalitas pada primordialitas lokal, cinta yang juga diwarisi dari para pejuang kemerdekaan. Atau dengan kata lain, menjadi benar‐benar Indonesia adalah merawat dan menjaga hubungan estetis dengan ruang hidup sehari‐hari yang kita cintai dan pijaki, meskipun harus melawan pemerintah sendiri.” tulisnya di akhir esai. Bagi saya gagasan ini dapat dilihat sebagai refleksi atas keterlibatan seni atau ‘yang estetis’ dalam masyarakat. Bahwa seni dilihat sebagai laku yang potensial ketika identitas kewargaan dalam koridor politik formal telah pudar.

Selain tulisan dari Zuhdi Sang, ada istilah lain yang kiranya menjadi irisan dari kewargaan artistik, yang saya pikir sudah cukup akrab digunakan dalam dinamika kesenian di Indonesia, khususnya Jawa. Istilah itu adalah ‘Seni Rupa Penyadaran’ yang banyak dikenal berangkat dari Moelyono. Dalam bukunya yang berjudul Seni Rupa Penyadaran, 1997, dijelaskan bahwa istilah ‘penyadaran’ (concientization) menurut pengertian Paulo Freire yaitu belajar memahami kontradiksi sosial politik dan ekonomi, serta mengambil tindakan untuk melawan unsur-unsur yang menindas dari realitas tersebut.

Kesenian, khususnya seni rupa, dalam bayangan Moelyono (meskipun Moelyono banyak terinspirasi dari Teater Pembebasan-nya Eugene van Erven yang berakar dari Augusto Boal serta Paulo Freire) harus menempatkan dialog sebagai metode untuk penyadaran. Dalam dialog semua orang menjadi subjek yang sama tanpa hirarki; bahwa rakyat bawah juga merupakan subjek kebudayaan.

Melalui dialog, Seni Rupa Penyadaran bertujuan untuk memelihara kesadaran kritis. Mansour Fakih menulis dalam pengantarnya, bahwa kesadaran (kebudayaan) kritis yang dimaksud adalah lebih melihat kaitan antara ideologi dan struktur sosial sebagai sumber masalah. Ia bukan kesadaran magis ataupun naif. Tugas kebudayaan kritis adalah menciptakan ruang agar rakyat terlibat dalam menciptakan struktur yang secara fundamental baru dan lebih baik. Aksi kultural ini adalah suatu bentuk praktis untuk membebaskan manusia, dan karenanya tidak mungkin netral.

Moelyono juga menuliskan bahwa dalam proses dialog, realitas sosial, diperlukan kepedulian, keterlibatan, pemihakan, partisipasi, kontribusi dari pendamping pekerja seni rupa yang telah profesional atau dari perguruan tinggi. Hal ini sesuai dengan dasar gerakan Seni Rupa Penyadaran yang bukan sekedar ‘kerja sosial’ belaka. Juga sesuai dengan asumsi ketiga dari Elliott yang bicara soal seni sebagai praktik sosial yang perlu dipandu secara etis. Artinya perlu keseriusan yang beradab, memanusiakan manusia.

Apa yang digagas oleh Moelyono ini juga dilandaskan atas pengertian estetika sebagai persepsi sensitif atau sensitibilitas yang berangkat dari tulisan Ursula Meyer dalam Conceptual Art, 1972. Hal ini sesuai dengan gagasan Zuhdi terkait peran seni dalam merawat sensibilitas terhadap identitas Indonesia yang menubuh, erat dengan lokalitas, keseharian, yang menjadi satu-satunya pijakan untuk patriotisme dalam konteks neoliberal-kosmopolitan.

Namun menurut saya, jika mau membandingkan dua gagasan di atas, Seni Rupa Penyadaran condong lebih dekat secara praktis dengan konsep kewargaan artistik. Dialog kritis sebagai metode menjadi jalur untuk melihat bagaimana seni dan seniman dihadirkan di tengah-tengah masyarakat. Hal ini sesuai dengan pernyataan Campbell dan Randy Martin, 2006, dalam bukunya yang berjudul Artistic Citizenship: A Public Voice for the Arts, bahwa kunci kewargaan artistik terletak pada pemahaman atas bagaimana seni dan seniman dibawa ke dalam dunia. Sedangkan, gagasan Zuhdi, yang memang sifat tulisannya adalah sebagai ‘pendahuluan patriotisme anarko-estetis’, agaknya lebih kepada refleksi filosofis atas keterlibatan seni sebagai satu-satunya medium yang tepat dalam merespon persoalan kohesi sosial dalam menghadapi rezim neoliberalisme kosmopolit.

Untuk sedikit mendaratkan atas apa yang disebut sebagai kewargaan artistik di atas, saya rasa sangat perlu untuk menilik peristiwa yang sudah terjadi. Sejeblog Neighborhood Street Art yang diadakan pada April 2017 menjadi salah satu gelaran kesenian yang dilakukan di tengah-tengah masyarakat Dusun Jeblog, Kasihan, Bantul. Galeri Seni Sesama bersama dengan Ikatan Pemuda-Pemudi Jeblog bekerja sama menyelenggarakan kegiatan ini; membuat karya seni mural di beberapa tembok warga. Sejauh ini tujuan digelarnya kegiatan tersebut, berdasarkan liputan dari beberapa media online lokal, adalah untuk mendobrak stereotype vandalisme yang melulu dilekatkan kepada pemuda dan seniman jalanan. Selain itu untuk memancing terbukanya potensi ekonomi warga melalui label kampung seni kreatif dan wisata edukasi.    

Pada 6 Februari 2018 saya bersama rekan magang IVAA, Lauren Paterson, mendapat kesempatan untuk berbincang dengan salah satu seniman yang terlibat. Ia adalah Anagard, seniman street art (stensil) yang berdomisili di Yogyakarta. Dalam perbincangan itu Anagard bercerita tentang proses bagaimana ia dan para seniman bersama warga menjalin kerja sama.

Anagard mengatakan bahwa para seniman dan warga, terutama pemuda bekerja sama untuk membuat karya mural di tembok-tembok rumah. Sesama adalah pihak yang pertama kali mengajak Anagard untuk ikut berpartisipasi. Lalu bersama pemuda Jeblog mereka mendiskusikan gelaran kesenian itu secara lebih lanjut, sehubungan dengan hal itu Anagard menuturkan demikian,

“Setiap seniman dia harus terlibat dengan pemuda lokal, warga; apakah fungsi warga itu bebas, apakah angkat-angkat, menggambar, yang penting terlibat, dialog. Jadi buat acara di kampung adalah fungsinya tidak hanya berkarya tapi bagaimana seniman dan pelaku seni atau warga punya komunikasi. Menjadi media komunikasi.”

Selain sebagai media komunikasi, proyek ini juga dibuat guna mengajak warga untuk mengkritisi sistem nilai saat itu yang melabeli street art sebagai semata praktik vandalisme destruktif. Melalui kerja kolaboratif harapannya adalah muncul pemaknaan baru. Tujuannya, street art tidak melulu dilihat secara negatif, melainkan juga bisa dilihat sebagai medium kritik dan edukasi yang lebih membumi.

“Jadi Jeblog itu menjadi ruang terbuka. Sebetulnya ketika tempat itu digambari itu menjadi sebuah simbol bahwa masyarakat itu terbuka dengan nilai-nilai baru. Street art itu sendiri sebenarnya seni dari kota, kemudian datang ke desa. …. Fungsi vandal ya itu, tujuannya untuk kritik. Kalau tidak ada vandal, kita tidak bisa kritik dengan ilegal. Ia menjadi media yang anarkis, independen.”

Dialog menjadi poin penting dalam proyek tersebut, ketika para seniman dan warga bersama-sama berdiskusi serta bekerja. Hal ini sepertinya senada dengan apa yang digagas oleh Moelyono, bahwa dalam seni rupa penyadaran dialog menjadi prinsip utama. Selain itu kesadaran kritis juga kiranya nampak dari usaha para seniman untuk membongkar stereotype vandalisme dengan menghadirkan street art. 

Namun saya belum bisa menyimpulkan bahwa proyek ini sudah menunjukkan bentuk kewargaan artistik, ketika sebenarnya ada banyak hal yang harus ditinjau. Salah satu hal itu adalah proses bagaimana para seniman dan karyanya hadir di tengah masyarakat Jeblog. Memang sudah ada dialog yang dilakukan, tetapi apakah dialog tersebut sudah mampu menjadi wakil dari bentuk tanggung jawab emansipatoris-humanis-sosial-sipil? Lalu, apa yang didapatkan warga Jeblog ketika kita membicarakan persoalan kewargaan? Apakah ketika warga menerima vandalisme (atau praktik artistik lainnya) atau terbuka untuk membangun struktur kesadaran kritis baru, kemudian mereka menjadi kritis terhadap kekuasaan?  

Pembahasan ini kemudian bisa kita dekatkan dengan peristiwa yang belum lama terjadi. Pada saat tulisan ini dibuat, 14 Februari 2018, pameran bertajuk ‘Tanah Istimewa’ yang dijadwalkan berlangsung di Galeri Lorong, Nitiprayan, Kasihan Bantul, dibubarkan tanpa alasan yang jelas. Berdasarkan pemberitaan dari www.selamatkanbumi.com yang berjudul Batalnya Pameran Solidaritas Tolak Bandara di Desa Budaya Nitiprayan, dituliskan bahwa pembubaran tersebut berlangsung karena permintaan Kepala Dukuh 03 Jeblog, Joko Pramono. Ia mengaku mendapat himbauan dari salah satu warga anggota Forkompida (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) yang mempersoalkan legalitas acara tersebut. Ketika ditanya mengenai hubungan pembubaran dengan solidaritas perjuangan warga menolak bandara di Kulon Progo, secara spesifik Joko mengatakan bahwa ada keresahan dan ketakutan terhadap salah satu elemen dalam poster acara.

“Ya, saya sih nggak berkepentingan (dengan pembangunan Bandara NYIA). Lebih karena di pamfletnya itu ada (keterangan waktu acara) jam 18.00 sampai menang atau apa gitu? Ini kan, kalimat apa, ya? Saya juga kan, resah gitu lho.”

Joko Pramono selanjutnya berkoordinasi dengan Babinsa (Bintara Pembina Desa) dan Kapolsek Kasihan untuk membubarkan pameran ini. Elemen poster acara dan legalitas menjadi alasan mengapa pameran ini dibubarkan. Tentu tidak hanya sebatas itu. Aspek pandangan dan ekspresi politis terkait pembangunan bandara di Kulon Progo kiranya menjadi faktor utama pameran ini dibubarkan.

Peristiwa di atas bukan semata persoalan legal atau ilegal. Jika kita selama ini melabeli Nitiprayan sebagai kampung seniman dan hubungan warga serta seniman diasumsikan secara otomatis hadir, maka asumsi tersebut diuji disini.

Pada akhirnya saya tetap ingin mengatakan bahwa seni atau ‘yang estetis’, entah itu beranjak dari konsep kewargaan artistik, seni rupa penyadaran, atau patriotisme anarko-estetis, harus menerapkan tanggung jawab emansipatoris-humanis-sosial-sipil. Sebagai bagian dari realitas sosial ia harus dihadirkan di tengah masyarakat secara kritis. Kontemplasi yang diemban oleh praktik seni akan lebih efektif ketika ia membumi dalam aksi yang aktif.

Artikel ini merupakan rubrik Baca Arsip dalam Buletin IVAA Dwi Bulanan edisi Januari-Februari 2018.

Jejak Senisono

Oleh: Tiatira Saputri

Di tahun 1990-an, publik seni gelisah dengan rencana pembongkaran gedung Senisono. Gedung yang berdiri sejak tahun 1915 tersebut sudah menjadi rumah bagi beragam kegiatan seni sejak tahun 1968. Sejarah juga mencatat bahwa pada tahun 1945 gedung ini menjadi lokasi Kongres Pemuda. Selain bersejarah, keberadaan gedung ini juga mencatat berbagai dinamika seni budaya serta menjadi saksi dari berbagai peristiwa bernilai. Oleh sebab itu, banyak seniman berupaya menegosiasikan pembatalannya ketika pemda berencana membongkar Senisono. Sebut saja peristiwa happening art bertema “Aksi Cinta Kasih” yang digelar di Malioboro, pembuatan instalasi patung di titik nol kilometer, dan Panggung Solidaritas Senisono oleh Teater Jiwa. Meskipun pada akhirnya, di tahun 1995 Senisono tetap saja dibongkar.

Sumber: koleksi IVAA http://archive.ivaa-online.org/khazanahs/detail/3085

 

Jauh sebelum Senisono dibongkar, ada baiknya jika kita menilik ke belakang untuk melihat sejauh apa Senisono dihidupi dan menghidupi dinamika kesenian di Yogyakarta. Menilik lokasi Senisono yang berada di penghujung ruas Malioboro, maka ketika membicarakannya berarti kita juga membicarakan Malioboro. Sebagai jantung dari sebuah kota, Malioboro sudah punya sejarah panjang sebagai ruang diplomasi. Di abad ke-10, Malioboro yang diposisikan sebagai jalan utama kerajaan atau yang dalam bahasa Sansekerta disebut rajamarga, jalan ini juga sekaligus menjadi ruang pertemuan raja dengan rakyatnya. Ia dimaknai sebagai ruang penghubung antara manusia dengan kosmosnya serta menjadi pusat kegiatan seremonial kerajaan yang dibuka untuk publik. Pada masa kolonial, Malioboro yang tadinya meliputi seluruh wilayah dari Keraton hingga Tugu Jogja, kemudian terbagi menjadi dua setelah pemerintahan Belanda membuka jalur kereta dan mendirikan Stasiun Tugu. Kendati demikian, Malioboro justru semakin hidup sebagai ruang diplomasi. Malioboro yang menjadi sebatas Keraton Ngayogyakarta hingga Stasiun tugu itu, akhirnya menjadi ruang untuk pertemuan yang diselenggarakan kerajaan, baik dengan warga maupun pejabat-pejabat tinggi Eropa.

Di tahun 70-an sampai 80-an, ketika kita bicara tentang seni di Yogyakarta, beberapa kali nama Malioboro dan Senisono disebut. Mungkin ini ada kaitannya dengan kehadiran Senisono sebagai ruang yang memfasilitasi kegiatan seni, baik dari diskursus sampai proses kreatif seni itu sendiri. Salah satu yang pernah menjadi sorotan di tahun 70-an adalah ketika Kelompok Kepribadian Apa, yang kemudian menjadi PIPA, gagal mengadakan pameran di Senisono, dikarenakan tampilan serta konten pameran dianggap terlalu vulgar atau bisa dikatakan frontal mengkritisi pemerintahan Orde Baru. Namun, bentuk kesenian yang dibawakan oleh kelompok PIPA ini justru menjadi oase segar untuk seni rupa saat itu. Dari sana PIPA kemudian dipandang sebagai salah satu percikan awal hidupnya seni kontemporer di Yogyakarta. Sama halnya ketika di tahun 1980-an Eddi Hara menampilkan performance art di Malioboro, dari situlah seni rupa mulai hadir di titik keramaian ruang terbuka, yang kemudian kita kenal dengan sebutan seni ruang publik.

Gambar: Pameran Seni Kepribadian Apa tahun 1977 Sumber: koleksi IVAA

Sebagai rumah dari beragam bentuk kesenian beserta komunitas yang menghidupi, beberapa nama besar yang kita kenal sekarang, juga sempat tercatat telah menjadikan Malioboro sebagai rumahnya, diantaranya ialah  Sawung Jabo di tahun 1970-an dan Ugo Untoro di tahun 1990-an.

Pada tahun 1990-an Apotik Komik juga membuat mural bertema “Sakit Berlanjut”di sekitar Maliboro, sebagai bagian dari Festival Kesenian Yogyakarta. Sejak saat itu mural menjadi lebih populer digunakan sebagai medium komunikasi, yang masih berlangsung hingga kini. Tidak hanya mural, berbagai kegiatan berbasis komunitas yang juga merupakan suara warga atas perubahan kotanya juga bisa kita temui di sekitar Malioboro. Seperti misalnya Apeman yang diselenggarakan Komunitas Malioboro (COMA) atau Gelar Kreativitas Girli setiap tahunnya.

Sumber: koleksi IVAA http://archive.ivaa-online.org/khazanahs/detail/138

 

Di tahun 2000-an perbincangan mengenai Malioboro banyak mengarah pada pembahasan mengenai perebutan kepentingan atas ruang publik. Sejak Walikota Soejono AJ di tahun 1970-an membuat kebijakan untuk membangun trotoar di kawasan Malioboro sebagai fasilitas pejalan kaki, pada saat itulah kawasan Malioboro justru penuh pedagang kaki lima. Sampai akhirnya di tahun 1987 muncul kebijakan mengenai penggunaan lahan Malioboro. Salah satu kebijakannya adalah dengan mengalih fungsikan trotoar bagian timur Malioboro sebagai lahan parkir, sebagai respon atas padatnya pengunjung berkendara di wilayah Malioboro. Itu artinya, di tahun 1980-an, pemerintah mulai menyetujui dan memaksimalkan pertumbuhan wilayah Malioboro sebagai ruang niaga. Malioboro dinilai perkapling, setiap jengkalnya memiliki nilai investasi. Ini menjadikan wilayah yang seharusnya milik publik kini menjadi ruang personal. Orang menjadi sangat perhatian dengan wilayahnya masing-masing, sehingga tidak heran, jika di tahun 1990-an masyarakat mulai banyak mengeluhkan kondisi Malioboro yang tidak nyaman. Jangankan untuk berinteraksi, berjalan menyusuri trotoar pun membuat kita harus sering beradu bahu lantaran sempit dan banyaknya wisatawan berbelanja. Lahirnya komunitas di Malioboro seperti komunitas Pinggir Kali (Girli) atau pun COMA bisa jadi merupakan bagian dari respon terhadap perubahan tersebut.

Girli misalnya, yang ada sejak tahun 1981 dan terdiri dari berbagai lapisan masyarakat, mulai dari pelajar, mahasiswa, seniman, aktivis, sampai warga kampung setempat ini selalu berupaya merangkul masyarakat Malioboro. Karena bukan saja warga lokal dan wisatawan, tapi juga anak-anak jalanan banyak menjadi korban kekerasan di Malioboro, seperti misalnya copet, mafia asuransi, mafia pengemis, atau korban pertengkaran antar kelompok di area Malioboro. Melihat kasus-kasus seperti itu seakan kita sudah tidak bisa lagi berkompromi di ruang Malioboro. Untuk itulah komunitas seperti COMA rutin mengadakan Apeman di wilayah Malioboro. Karena selain melestarikan tradisi, Apeman juga salah satu cara untuk bernegosiasi dengan warga sekitar tentang bagaimana mengupayakan ruang hidup yang lebih cair di Malioboro melalui kesenian dan kegiatan berbagi. Sehingga jika kita lihat kembali, kesenian hari ini di Malioboro tidak melulu dari seniman, tapi juga dari warga yang memiliki kepentingan untuk berdialog dengan rakyat banyak.

Di tahun 1980-an, ketika seni eksperimental masih sangat baru dan menjadi materi eksplorasi yang sangat segar bagi perupa, muncul beberapa praktik seni, seperti yang pernah dilakukan Eddi Hara di tahun 1987 dengan menelusuri wilayah Malioboro, dari stasiun Tugu, Sosrowijayan, sampai Senisono Art Gallery dalam waktu 24 jam. Kerja seni yang idenya diambil dari “Hardship Art” dalam buku Art in America ini sesungguhnya merupakan cara lain Eddi Hara untuk merasakan sensasi tradisi mati raga, puasa membisu, atau puasa mati geni melalui kesenian.

Dari berbagai ragam peristiwa yang terjadi, terutama di Malioboro, mulai dari aktivitas niaga, diplomasi hingga kebudayaan dalam berbagai pemaknaannya, terdapat satu nilai dominan yang tidak bisa dilepaskan dari Malioboro, yakni ruang dialog karena keberadaannya sebagai pusat kota dan kerumunan.


Artikel ini merupakan bagian dari Rubrik Baca Arsip dalam Buletin IVAA Mei-Juni 2017.

Senisono: Ruang Bersama, Hak Siapa?

Oleh : Annisa Rachmatika Sari

Perluasan wilayah Gedung Istana Kepresidenan Yogyakarta pada tahun 1995, membawa persoalan serius dalam iklim kesenian di Yogyakarta. Pusat kesenian yang awalnya terpusat di Senisono menjadi berpindah ke Purna Budaya – sebelum adanya galeri-galeri seperti saat ini. Gunawan Raharjo salah satu pendiri PAKYO (Paguyuban Kartunis Yogyakarta), merasakan bahwa perpindahan basis kesenian telah mempersulit masyarakat dari berbagai kelas untuk mengapresiasi kesenian, “dulu di Senisono, tukang becak aja bisa nonton pameran”.  

Posisi Senisono berada di kawasan Maliboro, tepatnya di selatan Gedung Agung, di ujung perempatan titik nol, bersebrangan dengan Monumen Serangan Oemoem 1 Maret. Kawasan tersebut menjadi pusat keramaian masyarakat dari berbagai kelas di Yogyakarta – begitu pula saat ini.

Di masa penguasaan Belanda, Senisono difungsikan sebagai tempat hiburan malam. Banyak orang-orang Belanda yang menghabiskan waktu untuk bermain bilar ataupun berdansa di gedung yang kerap disebut “Kamar Bola” tersebut. Senisono pernah juga beralih fungsi menjadi bioskop, sebelum kemunculan Bioskop Indra dan Permata. Pernah juga menjadi gedung Kongres Pemuda Indonesia di tahun 1945. Baru sekitar tahun 1968, pengelolaan gedung Senisono diserahkan kepada seniman.  

Hampir setiap hari Senisono tidak pernah sepi acara kesenian. “Ya di tempat itu, semua seniman dari semua bidang dan kelas kumpul, yang dari Jakarta njujugnya ya kesitu dulu, rame mbak pokoknya…” ujar Gunawan Raharjo di sela-sela obrolan kami.  

Sumber: Badan Pusat Arsip Daerah DIY

Metamorfosis Senisono sebagai basis kesenian di Yogyakarta, tumbuh secara organik. Gunawan Raharjo menyebut Senisono menjadi barometer seni di masa itu. “Keberadaan seniman akan diakui kesenimannya ketika telah berkesenian di gedung tersebut” tutur Jemek Supardi.

Mengapa aktifitas kesenian di gedung tersebut tidak pernah sepi? Ternyata hal ini disebabkan oleh faktor pengelolaan infrastruktur yang memudahkan seniman membuat kegiatan dan lokasi Senisono yang berada dekat dengan Malioboro, sebagai pusat keramaian di Yogyakarta. Sehingga memudahkan seniman untuk menarik perhatian penikmat karya. “Sewa gedung Senisono cukup murah, dapat subsidi juga. Jadi harga sewa yang 75.000 cukup kami bayar 30.000 rupiah saja. Kemudian memberi uang kebersihan dan uang makan buat yang kerja” ungkap Jemek. Terlebih, kondisi di atas didukung dengan keadaan Yogyakarta yang belum diramaikan oleh ruang pamer seperti saat ini. “Dulu ada Purna Budaya, tapi lokasinya di utara, jauh dari keramaian” tambah Gunawan Raharjo.  

Keberadaan Senisono dengan latar belakangnya sebagai gedung pemerintah – tidak dimiliki swasta – membuka peluang bertumbuhnya seniman-seniman baru. Biaya sewa gedung dirasa terjangkau oleh semua kalangan. Pengunjungnya tidak dibatasi, siapapun boleh hadir menikmati.

Sebagai satu dari 48 gedung bersejarah yang tercatat dalam Dinas Purbakala DIY, sehingga layak untuk dilestarikan dan dilindungi, Senisono saat itu memainkan peran sosial di masyarakat Yogyakarta. Sangat mudah untuk bertemu, lebih-lebih wedangan bersama Rendra, Sawung Jabo, hingga Djoko Pekik dan Affandi. Kondisi ini yang membangun seni di Yogyakarta ibarat “makanan yang dapat dijangkau seluruh masyarakat”.   

Kontroversi Seputar “Renovasi”
Wacana renovasi Senisono telah berhembus sejak tahun 1976, namun gejolaknya muncul di tahun 1980-an akhir. Media cetak seperti Bernas, Kedaulatan Rakyat, Kompas, serta Tempo mencatat upaya perlawanan dari seniman dalam menolak wacana pemerintah tersebut. Banyak seniman yang melihat renovasi gedung, dapat dapat menghilangkan sejarah kota Yogyakarta.

Artikel Kedaulatan Rakyat (KR) berjudul “Senisono: Aku Sakit, Tapi Jangan Kau Bunuh”, mencatat usaha Bambang Paningron untuk menolakan pemugaran Senisono. Selain Bambang Paningron, banyak seniman lain yang “menyurati pemerintah” untuk menghentikan rencana pemugaran, sebut saja WS. Rendra, YB. Mangunwijaya, Emha Ainun Nadjib, dan masih banyak lagi.

Usaha untuk tetap mempertahankan Senisono juga dilakukan secara diplomatis. Pada tanggal 12 April 1991, Emha Ainun Nadjib mendapatkan undangan dari Mensesneg. Dari peristiwa yang dicatat oleh Kompas, pada pertemuan tersebut nampak bahwa Setyawan Djody dan Eros Djarot memberi dukungan pada seniman Yogyakarta saat itu. Namun, persoalan ini semakin carut marut ketika Djody dan Eros, malah memberi peluang pemerintah untuk menekankan penyelesaian masalah Senisono dengan pemberian fasilitas berupa gedung kesenian baru.

Bagi Emha – sebagai perwakilan seniman Yogya yang ditunjuk, penyelesaian masalah ini bukan pada pemberian gedung kesenian baru. Namun lebih pada pemugaran Senisono dan membiarkannya tetap ada. “Dengan banyaknya bukti nilai historis dan manfaat besar Senisono bagi kota kebudayaan seperti Yogya, mengapa Senisono harus dibongkar. “Senisono seharusnya justru dipugar, dikembalikan pengelolaannya kepada para seniman” tuturnya kepada Kompas.

Kondisi gedung memang tidak layak, ini menjadi persoalan berat bagi para seniman untuk memenangkan Senisono. Kepada Kompas, Pak Marto, Juru Kunci Senisono, mengakui bahwa Gedung Senisono sudah tidak layak pakai mulai tahun 1985. “Kondisinya memprihatinkan, banyak bocor di mana-mana.” Puncaknya terjadi ketika sebagian atap gedung tersebut ambrol pada 1 Maret 1993, pukul 14.30 WIB. Marto menambahkan bahwa jarang ada seniman yang mau memanfaatkan Gedung Senisono walaupun sewanya sangat murah.

Sebelum peristiwa ambrolnya atap, para seniman menggalang dana untuk perbaikan gedung melalui Aksi Solidaritas Dewan Seniman Muda Indonesia. Pada acara tersebut seniman akan menyumbangkan 75 persen hasil penjualan karya untuk renovasi Senisono. Harga karya mulai dari 50.000 hingga 500.000 rupiah. Kompas mencatat, sekitar 100 lebih karya terjual dalam acara tersebut.   

Orasi di Senisono, Rangkaian Kegiatan Aksi Cinta Kasih dalam Menolak Pembongkaran Senisono Sumber: http://archive.ivaa-online.org/khazanahs/detail/3089

Pemerintah Yogyakarta mengakui bahwa renovasi Senisono merupakan keputusan dari pusat – Jakarta. Pemerintah Daerah hanya menjalankan tugas. Menurut Djoko Sutono, Kepala Rumah Tangga Istana Kepresidenan Yogyakarta tahun 1996, dan Drs. Sujatmo, Ketua BAPPEDA DIY tahun 1996, Senisono tidak akan dipugar untuk kepentingan perluasan Istana Negara, melainkan hanya direnovasi. Kepada KR mereka menegaskan bahwa, usaha renovasi merupakan cara pemerintah untuk memuliakan gedung bersejarah, terlebih nantinya renovasi ini dapat mendukung kegiatan seniman – di masa itu. Namun, secara terpisah Djoko Sutono menegaskan kepada KR, bahwa pihak pemerintah tidak dapat memastikan fungsi Senisono akan berjalan seperti semula.        

Secara personal, Djoko Sutono menyampaikan kepada KR bahwa pihak Istana Negara terkadang merasa malu, ketika mendapat kunjungan dari pejabat tinggi. Sebagai gedung yang berdekatan dengan Istana Negara, Senisono yang terkesan kumuh sehingga merusak pemandangan dan citra Gedung Istana Negara yang megah dan agung.    

Jemek Supardi berpendapat lain, keadaan Senisono saat itu tidak kumuh, malah ruang akustiknya sangat bagus jika dibandingkan dengan gedung-gedung yang saat ini – menunjuk TBY. Ada dua bagian yang bisa digunakan untuk pertunjukan, ada pendopo dan Gedung Senisono. “Pendopo itu yang membangun Romo Mangun, buat temen-temen seniman yang enggak mampu bayar sewa gedung, Senisono itu tidak kumuh, jarang saya liat ada gelandangan yang tidur sembarangan di sana, ya karena mereka sungkan sama seniman. Tapi memang di sekitar sana banyak pohon-pohon beringin saja”.  

Persoalan pemerintah ini dipandang lain oleh beberapa pihak. Banyak yang menilai bahwa usaha perobohan Senisono bukan berasal dari pusat. Misalnya Tempo yang mencatat celetukan Bagong Kussudiardja yang menyebut “Tak mungkin pak Harto memerintahkan membongkar Senisono. Karena beliau cinta kesenian”.

Namun, kepada Tempo pula, Sudomo menjelaskan bahwa perintah pembongkaran datang dari Presiden Soeharto. Ketika Pak Harto memandang selatan Beteng Vredeburg, setelah memantau hasil renovasi, dirinya meminta kawasan itu dibenahi. Pembongkaran dilaksanakan berdasarkan surat Mensesneg kepada Menteri PU tentang rencana pengembangan kawasan Malioboro dan penampungan kegiatan Senisono. Surat No.B 665/M. Sesneg/3/1990 tanggal 12 Maret 1990.

Adapun, renovasi Senisono dipandang lain oleh Hardi, salah satu eksponen Seni Rupa Baru Indonesia. Menurutnya Senisono layak digusur. Kepada Kompas, Hardi bercerita bahwa yang dibutuhkan seniman adalah kesadaran profesional. Bentuk aktual kesadaran ini berupa penggarapan ruang gelar seni yang “representatif,” tidak kumuh, tidak berdinding lembab, tidak berlantai miring dan tambal sulam. Yogyakarta memerlukan pusat kesenian yang berada dalam suatu wilayah, di mana masing-masing cabang memiliki gedung gelar seni sendiri. Wacana tersebut, dapat memanfaatkan momentum renovasi Senisono, sebagai pemantik untuk memperjuangkan eksistensi Seniman Yogyakarta.

Menurutnya, hal ini mungkin terjadi, sebab Yogyakarta memiliki seniman yang dapat diperhitungkan, seperti Romo Mangun, Umar Kayam, Bagong Kussudiardja, Widayat, Emha Ainun, Linus Suryadi, dan Butet Kertaradjasa. Terlebih Yogyakarta memiliki seorang Sultan yang dianggap Hardi memiliki budi bowo leksono. Melalui artikelnya di kompas, Hardi menekankan kepada seniman Yogyakarta, untuk tidak hanya berputar pada wacana klise, seperti simbol kesenian, sejarah, gedung memiliki hak perlindungan, dalam menyoal renovasi Senisono. Sebab, mereka akan berhadapan dengan Visit Indonesia Year Deparpostel.

Senisono Ruang Siapa?
Dari sekian ingatan dan kisah mengenai Senisono, terlihat bahwa keberadaannya mampu mengkondisikan Yogyakarta sebagai kota yang memiliki gelombang sendiri dalam kesenian. Berbeda dengan Bandung, Jakarta maupun kota-kota lainnya.  

Perdebatan Senisono sendiri tidak hanya persoalan romantisme sejarah, melainkan lebih dari itu. Gedung pusat kesenangan yang mulanya terkhusus pada kelas-kelas tertentu, telah meleburkan seni sebagai panganan khas masyarakat Yogyakarta. Hingga pada suatu ketika, panganan ini menubuh menjadi identitas dari suatu wilayah. Kehadiran Senisono, telah menghapus tembok yang melegalkan seni sebagai permainan kaum borjuis.      

Di balik kekalahan seniman dalam mempertahankan Senisono muncul pertanyaan, yakni “Siapa yang berhak atas Senisono?” Masyarakat, sebagai subjek yang melahirkan wilayah Yogyakarta sebagai kota seni dan budaya? Atau pemerintah yang menempatkan Senisono sebagai obat was-was dari cibiran tamu-tamu Kota Yogyakarta?


Annisa Rachmatika Sari, (l.1990) mahasiswa Pascasarjana ISI Surakarta dengan minat Pengkajian Film ini sejak kuliah di Sekolah Tinggi Multi Media “MMTC” sudah mempelajari berbagai metode produksi program televisi dan radio. Sedari SMA tertarik untuk menulis hingga menghantarkan almamaternya menjuarai Lomba Mading antar SMA se-Jateng. Selain itu Nisa juga menyediakan jasa fotografi sebagai penghasilan sampingan. Ketertarikannya pada seni rupa berawal ketika menjadi peserta diskusi Study on Art Practices (SoAP) Ark Galerie 2016. Nisa magang di IVAA sejak akhir Maret, dan mulai Mei lalu mengikuti Lokakarya Penulisan & Pengarsipan Seni Rupa yang IVAA selenggarakan.


Artikel ini merupakan bagian dari Rubrik Baca Arsip dalam Buletin IVAA Mei-Juni 2017.

Archive Showcase: Jejak Kesenian di Malioboro

Berlangsung 11 Juli – 4 September 2017
di RumahIVAA

Archive Showcase kali ini ingin menampilkan jejak-jejak kesenian di Malioboro, mengingat pada tahun 1970-an Malioboro banyak berperan sebagai rumah kesenian di Yogyakarta. Konon, Malioboro adalah rumah kedua atau ruang belajar seniman setelah ISI. Hingga hari ini, Malioboro masih juga menjadi ruang ekspresi bagi kesenian di Yogyakarta. Apa yang menjadi daya Malioboro hingga ia mampu menjadi ruang hidup kesenian di Yogyakarta? Berangkat dari pertanyaan tersebut, kami mencoba mengumpulkan arsip-arsip IVAA dengan harapan melalui seni kita bisa melihat kembali bagaimana kondisi atau posisi Malioboro sebagai denyut seni di Yogyakarta.

Melihat rangkaian sejarahnya, Malioboro memiliki daya negosiasi yang terkondisikan sejak abad ke-10. Sebagai jalan utama kerajaan ia banyak menjadi ruang kegiatan seremonial. Pada masa kolonial, Malioboro pun hidup sebagai ruang diplomasi, memfasilitasi agenda-agenda pertemuan Kesultanan dengan pejabat-pejabat Eropa. Semangat ini masih bisa kita rasakan hingga periode 90-an. Apalagi setelah Senisono diaktifkan sebagai ruang seni di tahun 60-an dan seni mulai hidup di wilayah Malioboro, kita bisa melihat bagaimana seni pun menjadi moda negosiasi masyarakat Yogyakarta. Seperti misalnya Panggung Solidaritas yang digelar  oleh Teater Jiwa atau happening art “Aksi Cinta Kasih” di tahun 1990-an, sebagai respon atas rencana pemerintah dalam menghancurkan Senisono.

 Namun di tahun 2000-an, Malioboro mulai kehilangan karismanya. Pengembangan Malioboro menjadi wilayah bisnis mempengaruhi pola interaksi di dalamnya. Logika kapling menjadikan publik melihat lahan Malioboro sebagai ruang investasi. Sehingga yang menjadi masalah bukan hanya kondisi ruang bersama yang semakin minim, tapi juga masyarakat yang semakin individualis, memikirkan ruang personal di ruang publik bernama Malioboro. Pun jikalau ada, negosiasi terjadi bukan karena tiap individu memahami posisinya masing-masing melainkan sebuah bentuk kewaspadaan satu terhadap yang lainnya. Di sinilah seni mengambil posisi dan mencari celah, menjadi cara negosiasi yang tanpa syarat dan kewaspadaan. Seperti yang dilakukan oleh teman-teman komunitas Malioboro (COMA) atau komunitas Pinggir Kali (Girli), melalui kegiatan tahunan seperti Apeman dan Gelar Kreativitas Girli. Dari sana mereka berdialog dengan masyarakat untuk membangun Malioboro menjadi ruang yang lebih cair. Persis seperti apa yang sastrawan Umbu Landu Paranggi pernah paparkan, bahwa mau dijungkir-jempalikan seperti apapun, kondisi Malioboro bergantung pada manusia yang menghidupkannya.


Artikel ini merupakan bagian dari Rubrik Agenda RumahIVAA dalam Buletin IVAA Mei-Juni 2017.

Perupa dan Ruangnya di Jogja Setelah Boom Pasar Lukisan 2008

Oleh: Pitra Hutomo

Percakapan antar pekerja seni rupa dan pertunjukan kiranya akan selalu sampai pada pembahasan mengenai ruang. Konsep yang dibubuhkan pada ruang yang bisa menjadi nama program reguler tempat tersebut memiliki banyak ragam. Beberapa tempat menyebutnya rumah (Rumah Budaya Tembi, Rumah Seni Cemeti, Rumah Seni Sidoarum), hingga belakangan muncul juga sebutan untuk ruangan kecil dalam rumah layaknya kamar atau art room (Tahunmas Artroom, Wangi Artroom). Ada studio kerja yang bisa dipakai seniman lain (misal: Studio Kalahan, Kersan Art Studio, Studio Grafis Minggiran, Krack!, Studio Sempu, KOMHARO Studio, Miracle Prints Studio); dan ada pula art space yang diterjemahkan sebagai ruang seni (misal: Pendhapa Art Space, Nalarroepa Ruang Seni, Sewon Art Space, Sangkring Art Space).

Yogyakarta Contemporary Art Map (YCAM) versi 2016 mencatat 56 nama tempat yang bisa dan mau menyelenggarakan pameran, pertunjukan, atau kerja seni sejenis. Kemudian ada Almanak Seni Jogja 1999-2009 yang mengidentifikasi jelajah Warga Seni Rupa Jogja dalam Galeri, Manajemen Seni, Museum, Festival, Sentra Industri Kerajinan, dan Toko Seni. Upaya memetakan tempat mengakses kesenian pernah dilakukan Yayasan Kelola dan The Japan Foundation dengan menerbitkan daftar dan kumpulan profil dalam bentuk direktori seni budaya. Setelah pasar karya seni kontemporer disebut boom oleh media massa nasional dan internasional sepanjang 2008 hingga 2010, kunjungan kelompok dan individu ke ruang-ruang seni di Jogja menjadi agenda berkala setiap ada perhelatan besar seni rupa seperti ART|JOG atau Biennale Jogja.

Memasuki awal tahun 2000-an, Dialog Seni Kita dan Surat YSC mulai mengangkat perihal tumbuhnya tempat-tempat mengakses seni visual dan pertunjukan kontemporer di kota-kota besar yang bisa dijangkaunya karena satu dan lain hal (Jakarta, Bandung). Jogja adalah istilah yang dipakai untuk menyebut Kota Yogyakarta. Di Jogja, meski terkadang secara administratif termasuk kabupaten lain, tapi sepanjang masih berada di dalam ring road, suatu area biasanya masih dianggap ‘kota’.

Ketika membicarakan pertumbuhan ruang seni di kota Jogja, dinamika ruang-ruang yang diinisiasi oleh seniman menunjukkan kisahnya sendiri. Secara umum, ruang inisiatif seniman hampir-hampir tidak memiliki pola khas dalam pengelolaan. Sebagaimana berkarya, ruang inisiatif seniman dikelola secara intuitif oleh pendiri atau orang yang ditunjuk sebagai pengelola, dari mulai pendanaan hingga bentuk seni yang dihadirkannya. Ruang seni yang menjadi ruang kerja bersama suatu kelompok seni, jarang menempati bangunan permanen, biasanya karena ruang seni tidak sama maknanya dengan rumah tinggal. Berbeda dengan ruang inisiatif untuk pameran dan pertunjukan yang berada satu kompleks dengan rumah pendirinya, ruang kelompok sejak awal 2000-an adalah rumah kontrakan bersama yang ditinggali sebagian atau seluruh anggota kelompok tersebut.

Jika kita mundur lagi ke belakang untuk melihat kembali awal kelahiran ruang kelompok non pemerintah, kita bisa telusuri dari maraknya sanggar seni di Jogja dan beberapa kota lain, jelang masa kemerdekaan. Foto-foto kunjungan Presiden Soekarno ke Sanggar Pelukis Rakyat misalnya, menunjukkan bahwa sanggar bisa sewaktu-waktu dijadikan ruang pamer yang menerima kunjungan kepala negara meskipun ada gedung kesenian daerah. Beberapa dekade setelahnya, rumah kontrakan dibuka jadi ruang pamer dan pertunjukan karena mendapati gedung kesenian daerah tidak mampu mengakomodasi gagasan mereka. Para pembuka ruang seni ini menciptakan kantung-kantung di tengah permukiman yang terkadang mengundang warga sekitar, namun lebih sering menempatkan tokoh warga sebagai pihak yang meresmikan acara atau sekadar orang yang dimintakan izin penyelenggaraan acara.

Membahas soal peran dari gedung kesenian daerah, sejauh yang kami pantau, keberadaannya masih dimanfaatkan sebagai ruang pamer jika skala acaranya dinilai cukup besar dan persiapannya cukup panjang. Tidak jarang gedung kesenian daerah di Jogja menjadi tempat pameran bersama perupa luar Jogja, sebagaimana Galeri Nasional Indonesia atau kompleks Taman Ismail Marzuki digunakan tidak hanya oleh seniman berdomisili DKI Jakarta. Gedung kesenian daerah sesungguhnya terus digunakan tanpa pekerjanya mencari seniman yang ingin menggunakan ruang. Jadwal gedung kesenian seperti Taman Budaya Yogyakarta dan Societeit Militer bisa jadi sudah padat sepanjang tahun dengan agenda dinas terkait, seperti Dinas Kebudayaan DIY. Sehingga, seniman yang ingin berpameran perlu memasukkan proposal jauh-jauh hari. Pameran atau pertunjukan umumnya berstatus menyewa ruang dan seluruh penyelenggaraan acara dikelola pihak penyewa.

Museum Benteng Vredeburg, Purna Budaya, P4TK Kesenian, Karta Pustaka, Lembaga Indonesia Prancis, dan Bentara Budaya Yogyakarta adalah ruang-ruang yang dituju mahasiswa seni dan seniman Jogja sebelum maraknya ruang pamer di rumah kontrakan, dan sebelum banyak seniman membuka ruangnya sendiri. Seiring berjalannya waktu ruang-ruang tersebut tutup, berubah nama, atau mengalami perubahan organisasional.

Bentara Budaya Yogyakarta (BBY) adalah yang relatif tidak berubah sistemnya dan masih dijadikan pilihan tempat berpameran. BBY juga meluaskan khalayak mereka dengan membuka ruang untuk dikelola komunitas seperti acara reguler “Jazz ‘mben Senen”. Purna Budaya yang menjadi cikal bakal Taman Budaya Yogyakarta (TBY) berdiri 1977 hingga 2003. Bekas gedung kesenian daerah ini selama beberapa waktu dimanfaatkan hanya oleh UGM untuk kegiatan kemahasiswaan seperti seminar atau upacara wisuda. Tahun 2007, UGM mengajukan agar bangunan tersebut difungsikan kembali sebagai tempat kegiatan seni budaya umum, maka terbentuklah Pusat Kebudayaan Koesnadi Hardjasoemantri (PKKH). Sejarah PKKH yang berbeda dengan sejarah tempat pertunjukan dan pameran di lingkungan perguruan tinggi negeri lain, seperti galeri dan auditorium di Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta atau Universitas Negeri Yogyakarta turut mempengaruhi kebijakan pengelola ruang. Dalam hal ini, perguruan tinggi negeri seni atau perguruan tinggi negeri dan swasta yang membuka jurusan seni atau ilmu kebudayaan, tidak menentukan aktifnya kegiatan seni budaya dalam lingkungan akademis tertentu. Perguruan tinggi seperti Universitas Sanata Dharma misalnya, memutuskan membuka Galeri Gejayan tahun 2015 di ruang depan Perpustakaannya, setelah beberapa kali menyelenggarakan kegiatan kebudayaan yang diikuti umum atau selain mahasiswa dan anggota fakultas. Sedangkan setelah ISI pindah dari kampus Gampingan, didirikan Jogja National Museum (JNM) yang tidak secara langsung berhubungan dengan ISI maupun Dinas Kebudayaan. Meskipun bernama Museum, JNM dan Museum dan Tanah Liat (MDTL) tidak mengampu tanggung jawab mengelola koleksi permanen, berbeda dengan Museum yang didirikan Affandi atau Taman Tino Sidin yang didirikan keluarga Tino Sidin.

Lihat daftar ruang yang kami observasi di sini. (https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sB8HqzASE04B2m_P3S9DxE9OTJPi5lspSZRWs9yaY_0/edit?usp=sharing)


Artikel ini merupakan rubrik Baca Arsip dalam Buletin IVAA Maret-April 2017.

Archive Showcase: Dinamika Ruang Seni Jogja setelah Boom Pasar Lukisan 2008

Archive Showcase: Dinamika Ruang Seni Jogja setelah Boom Pasar Lukisan 2008
24 April – 9 Juni 2017, di Perpustakaan IVAA
Oleh: Tiatira Saputri

Tema ruang seni sebenarnya berangkat dari perbincangan kami mengenai hadirnya ruang fisik di Yogyakarta yang dibangun dan diinisiasi oleh seniman. Asumsi pertama, boom seni di periode 2000-an memicu tumbuh lebih banyak ruang seni yang memfasilitasi transaksi jual-beli langsung dari tangan pertama, sehingga ruang seni ini bisa dikatakan merupakan bagian dari investasi seniman. Atau mungkin seniman-seniman yang mendapatkan rezeki dari boom seni saat itu hanya sekedar ingin berbagi ruang apresiasi dengan seniman lain. Pun jika keduanya benar, apa yang mereka angankan sebagai investasi dan ruang apresiasi? Bukankah kebutuhan tersebut sudah terfasilitasi oleh ruang-ruang seperti galeri atau ruang alternatif? Pertanyaan ini ada kaitannya dengan asumsi yang kedua, bahwa kepentingan dari dibukanya ruang-ruang tersebut tidak jauh berbeda dengan kepentingan seniman dalam menggunakan ruang publik. Ada semacam kebutuhan untuk mendekati publik, hanya saja dengan cara mendatangkan publik ke wilayah teritorinya. Apa yang menjadi motivasi seniman ketika membuka ruangnya untuk publik? Dari sini kami mencoba menelusuri dan melihat apa fungsi dan di mana posisi ruang-ruang tersebut sebagai bagian dari semesta seni. Karena dari melihat dinamika ruang seni di tahun 2009 hingga hari ini, ada cukup banyak ruang yang muncul dan berhenti beroperasi, seperti Kedai Belakang, Coral Gallery, Galeri Biasa, Ars Longa, V-art Gallery, Tujuh Gallery, Roomate, dsb. Namun demikian, hingga hari ini kita pun masih melihat ruang-ruang baru hadir di Yogyakarta, seperti Redbase Foundation, Sewon Art Space, Sesama, dsb. Sehingga bisa jadi kita memang masih membutuhkan banyak ruang seni. Hanya saja mungkin bentuk ruang yang dihadirkan belum sesuai dengan fungsi yang hendak dijalankan.

Beberapa ruang seni yang pernah ada di Yogyakarta. Sumber: dokumentasi IVAA

Bicara ruang dan seni, Yogyakarta memberikan kita pengalaman meruang yang sangat khas. Kita dimudahkan untuk membaca arah mata angin dengan garis imajiner yang menghubungkan Gunung Merapi di utara dengan pesisir Pantai Selatan. Kemudian Keraton yang terletak di titik tengah garis imajiner tersebut menjadi landmark sekaligus sumbu perkembangan Yogyakarta. Di bidang kebudayaan, hal tersebut ditandai dengan berkembangnya ruang seni dari wilayah Keraton ke arah Selatan. Mengapa demikian pun menjadi kekhasan Yogyakarta. Karena dua titik yang menentukan arah perkembangan ruang seni di Yogyakarta sebenarnya berasal dari infrastruktur pemerintah yang dibangun pada tahun 80-an. Titik tersebut ditandai dengan kehadiran ruang-ruang yang memfasilitasi kesenian dan kemudian dikenal oleh publik, seperti Seni Sono, gedung pertunjukan Societet Militer, dan ruang pamer Benteng Vredeburg yang berada di sekitar wilayah Keraton atau titik nol Yogyakarta. Kemudian di wilayah selatan Yogyakarta tepatnya di Sewon, Bantul dibangun kampus baru Institut Seni Indonesia yang sebelumnya bertempat di area Gampingan, masih segaris dengan titik nol, kampus baru ini resmi digunakan sejak 1998. Namun demikian, pada perkembangannya di tahun 90-an ruang seni di Yogyakarta hadir secara organik bahkan tanpa campur tangan pemerintah. Berangkat dari njeron beteng, lahir ruang-ruang seni dari kegiatan kolektif dan dikelola secara mandiri oleh seniman dan pekerja seni. Seperti MES56, KUNCI Cultural Studies Center, dan YSC. Mengapa kemudian njeron beteng menjadi pilihan mereka sebagai lokasi membuka ruang seni? Kalau menurut Alia Swastika dalam tulisannya “Seni dan Pertumbuhan Dinamika Sosial Politik Masyarakat Urban”, njeron beteng menjadi pilihan karena lokasinya yang dekat dengan wilayah kampus dan kental dengan suasana kampung. Apakah betul demikian? Bisa jadi ada benarnya, karena pola serupa masih terjadi hingga hari ini. Ruang-ruang seni tumbuh semakin ke selatan, mendekati lingkungan kampus ISI dan berdiri di tengah kampung, jauh dari kepadatan kota.

Pemetaan ruang seni di Yogyakarta tahun 1996 Sumber: Buku “Sanggar-Museum-Galeri Seni Rupa di Yogyakarta” edisi pertama, 1992.
Pemetaan ruang seni oleh Yogyakarta Open Studio tahun 2016Sumber: http://yogyakartaopenstudio.com/map/

 

Dari mewawancarai Djoko Pekik mengenai Plataran, perbincangan mengenai kedekatan seniman dengan masyarakat ini sempat terbahas. Menurut beliau, seniman perlu berada di tengah masyarakat untuk bisa mengolah rasa. Dan itu ia dapatkan di wilayah selatan yang olehnya disebut sebagai wilayah yang masih manusiawi. Jika melihat peta pengembangan kota Yogyakarta, memang wilayah barat-utara-timur diperuntukan sebagai wilayah bisnis, perkantoran, pendidikan, dan fasilitas pelayanan kota lainnya. Hal ini dikarenakan posisi ring road barat-utara-timur menjadi penghubung utama Yogyakarta dengan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sehingga wilayah yang dilalui jalan arteri barat-utara-timur menjadi wilayah strategis untuk pengembangan kebutuhan kota. Efeknya, kebutuhan jasa yang meningkat menghadirkan lebih banyak pendatang di wilayah barat-utara-timur. Pembawaan yang sangat individualis dari para pendatang inilah yang kemudian disebut sebagai ‘tidak manusiawi’ oleh Djoko Pekik. Dan baginya kondisi demikian tidak kondusif untuk seniman mengolah rasa. Selain itu, dari segi ekonomi, wilayah strategis barat-utara-timur tentunya memiliki kriteria harga lahan yang lebih tinggi dari selatan. Ini juga yang menjadi alasan seniman memilih wilayah selatan sebagai tempat tinggal atau pun ruang produktifnya. Dari empat seniman yang kami wawancarai, tiga di antaranya dengan gamblang mengakui bahwa ‘murah’ menjadi salah satu penentu keputusan mengapa mereka memilih lokasi tersebut. Namun kemudian, apa yang membuat seniman-seniman ini memutuskan untuk membuka ruang teritorinya kepada publik?

Dari wawancara dengan beberapa seniman pemilik ruang seperti Pendhapa Art Space Dunadi, Plataran Djoko Pekik dan Nalarroepa Dedy Sufriadi, ruang-ruang tersebut bertumbuh sebagai ruang seni secara organik. Mereka mengakui bahwa sebelumnya ruang-ruang tersebut memang dibangun hanya untuk memenuhi kebutuhan mereka akan studio, ruang pajang, atau ruang simpan karya. Tapi dengan adanya permintaan atau inisiatif pihak luar untuk menggunakan ruang mereka, lama kelamaan ruang-ruang ini dibuka untuk publik. Kelayakan ruang untuk menjadi ruang interaksi antara seni dengan publik merupakan latar belakang bagaimana ruang-ruang ini dipilih. Seperti Pendhapa Art Space, ruang yang awalnya adalah ruang produksi patung Dunadi ini kemudian menjadi ruang seni karena teman-teman seni pertunjukan melihatnya sebagai ruang yang sesuai untuk sebuah pertunjukan. Demikian pula dengan Nalarroepa, ruang yang tadinya ditujukan sebagai ruang simpan karya kemudian menjadi ruang pamer karena teman-teman Dedy Sufriadi merasa bahwa fasilitas ruang tersebut memenuhi kriteria ruang pamer. Oleh sebab itu jika dilihat dari perencanaan pembangunannya, gagasan studio untuk publik atau yang biasa disebut artist’s open studio ini bukanlah bagian dari rencana awal mereka membangun ruangan tersebut.

Gagasan open studio di Yogyakarta ini sebenarnya pertama kali dimunculkan oleh Antena Project. Wadah yang oleh Antena Project diberi nama “Yogyakarta Open Studio” ini adalah bentuk upaya Antena Project untuk memaparkan kepada masyarakat mengenai salah satu ruang yang menjadi aspek penting skena seni Yogyakarta, yaitu studio. Hal tersebut diwujudkan dengan menawarkan pada publik waktu berkunjung ke beberapa studio, seperti di tahun pertama (2013), ada Black Goat Studio, PartNER, OFCA International, Studio Yunizar, dan Studio Handiwirman. Sebenarnya program studio visit ini bukanlah hal baru karena kegiatan seperti ini sudah menjadi salah satu agenda yang umumnya ditawarkan oleh tuan rumah residensi dan dilakukan oleh seniman atau pekerja seni yang melakukan residensi di Yogyakarta.

Salah satu kegiatan studio visit oleh seniman “Pasang Air#1” Rumah Seni Cemeti Sumber: http://archive.ivaa-online.org/khazanahs/detail/4452

 

Tentunya keperluan studio visit seniman dan publik berbeda. Kunjungan residen ke studio seniman memungkinkan terjadinya pertukaran gagasan, sementara studio visit untuk publik lebih sebagai bentuk lain dari ruang apresiasi. Lalu apa bedanya dengan ruang apresiasi pada galeri? Pertama, jika dilihat dari fungsi dasarnya, galeri baik komersil atau alternatif, merupakan wadah apresiasi publik pada seni. Sehingga yang diutamakan adalah perjumpaan publik dengan karya atau hasil akhir dari gagasan seorang seniman. Sedangkan studio, adalah ruang kreatif seniman, sehingga yang mungkin terjadi adalah perjumpaan publik dengan proses kreatif seniman. Kedua, jika dilihat dari pengelolaannya, galeri bergantung pada program untuk mempertemukan publik dengan seni. Artinya, diperlukan kuratorial dan perencanaan operasional untuk menentukan apa dan kapan seni disuguhkan kepada publik. Sedangkan di studio seniman, untuk mempertemukan publik dengan seni cukup dengan agenda pertemuan dan izin empunya studio. Apa yang akan publik lihat bergantung pada apa yang ada atau sedang terjadi di studio seniman. Itu artinya, studio tidak memerlukan program spesifik untuk bisa mempertemukan seni dan publiknya. Sehingga jika kita kembali pada perbincangan awal mengenai bentuk ruang seni dengan kesesuain fungsi, bisa dikatakan artist’s open studio adalah bentuk baru ruang seni dalam memfasilitasi perjumpaan seni dan publiknya.

Sebenarnya dokumen hasil kerja perekaman IVAA yang berkaitan dengan pembahasan mengenai ruang seni ini cukup banyak dan tidak bisa seluruhnya dirangkum dalam satu tulisan. Oleh sebab itu kami menggunakan kesempatan Archive Showcase yang berlangsung 24 April hingga 9 Juni 2017 untuk menampilkan materi yang kami miliki.


Artikel ini merupakan rubrik Agenda RumahIVAA dalam Buletin IVAA Dwi Bulanan edisi Maret-April 2017.

Archive Showcase: Melihat Identitas Etnis dalam Seni Rupa

Sudut Perpustakaan IVAA kini menjadi ruang kecil untuk Archive Showcase. Di tempat ini kami menyediakan sebuah komputer berisi dokumentasi foto, video, makalah & kliping digital, sepilihan katalog & buku, serta poster yang terbuka aksesnya bagi pengunjung untuk sejenak menelusuri koleksi tsb. Archive Showcase ini serupa miniatur pameran arsip karena ini merupakan hasil kurasi kami terhadap dokumentasi IVAA dalam bingkai tema tertentu yang secara rutin kami ganti. Penentuan tema Archive Showcase biasanya tersulut oleh gejala yang baru tumbuh di kancah seni rupa dan kebudayaan pada umumnya; yang kemudian menggelitik kami untuk menggalinya lebih dalam melalui bukti-bukti yang ada di penyimpanan arsip IVAA. Sejak akhir tahun 2016  kami mengamati bermunculannya pelbagai pameran yang diselenggarakan oleh para perupa asal Bali, bahkan pameran yang mengusung tajuk yang mengedepankan “Bali”. Selain menjadi tema Archive Showcase kali ini, lebih lanjut tema seni dan Bali ini juga kami rangkai dengan diskusi publik pada 16 & 17 Februari lalu, serta disusul dengan terbitnya Buletin Dwi Bulanan Edisi Jan-Feb 2017.

Archive Showcase
Melihat Identitas Etnis dalam Seni Rupa
“Seperti berdiri di antara …, apa?”

16 Februari – 20 Maret 2017
di Rumah IVAA

Pengantar oleh: Tiatira Saputri

Akhir-akhir ini beberapa pameran diselenggarakan dengan latar ‘Kebalian’. Lalu saya sendiri bertanya, kenapa ya? Tapi kemudian saya berpikir ulang. Karena pertanyaan ‘kenapa’ ini mengarah pada kondisi di mana saya (mungkin juga publik) merasa seakan berdiri di antara ‘Bali’ dan ‘bukan Bali’. Ini bisa juga terjadi pada pameran berlatar identitas etnis lainnya. Lalu jika menggunakan identitas etnis dalam seni rupa beresiko mengkotak-kotakan, maka pertanyaannya, mengapa ia dihadirkan? Tapi apakah identitas etnis ini benar-benar hadir? Dari sini saya mencoba melihat apa yang dibicarakan oleh seni rupa mengenai identitas etnis. Apakah identitas etnis ini dalam seni rupa melulu dihadirkan oleh sekelompok perupa dari daerah yang sama? Saya berkata demikian karena melihat kecenderungan pameran berlatar identitas etnis berasal dari kelompok-kelompok dengan semangat kedaerahan. Seperti Sanggar Dewata Indonesia (SDI), Kelompok Seni Rupa Jendela, Sanggar Sakato, Sanggar Bidar Sriwijaya, Pasuruhan, dsb. Lalu apa yang dibicarakan pameran kelompok etnis ini mengenai identitas?

Ada yang bicara mengenai eksekusi obyek berdasar pada laku yang selama ini dijalankan. Seperti pengantar kuratorial Enin Supriyanto pada pameran “Cilukba!” Jendela (2007). Ia mengatakan bahwa alusi, moda komunikasi masyarakat Minang dalam bentuk kiasan mempengaruhi cara perupa Jendela (Yunizar, Handiwirman, Yusra Martunus, Jumaldi Alfi, dan Rudi Mantofani) dalam memaparkan obyeknya. Atau sebaliknya, karakter visual ini ditampilkan dari pemberontakan terhadap tradisi yang sudah mapan. Seperti yang saya dapati pada tulisan Suwarno Wisetrotomo untuk pameran “Sebelas Pelukis” SDI (1996). Bahwa gaya abstrak ekspresionis perupa Bali merupakan upaya untuk menerobos tradisi melukis dengan teknik tinggi seperti gaya Ubud, dsb. Ada pula yang berbicara mengenai filosofi melalui tema karya atau pameran. Seperti misalnya konsep BAKABA (berkabar) kelompok Sakato. Berdasar dari kaba (kabar), tradisi berkabar masyarakat Minang melalui musik, gerak tubuh, gestur, pakaian, dsb. Atau konsep makro-mikro kosmos yang tersirat pada tema-tema ekologi karya perupa-perupa Bali.

Tapi apakah identitas etnis dalam seni rupa selalu berkaitan dengan nilai lokal atau tradisi perupa dari daerah atau kelompok yang bersangkutan? Kita mengetahui bahwa di tahun 1990-an Sanggar Dewata Indonesia membuka diri untuk perupa yang tidak berasal dari Bali, begitu juga dengan Sanggar Sakato. Dialog dengan perupa dari berbagai latar belakang disadari sebagai upaya untuk berkembang. Sehingga saya rasa hari ini kurang tepat jika melihat identitas etnis dalam seni rupa sebagai gerakan primordialis. Contohnya, sekarang Kebalian pun hadir pada karya-karya perupa yang tidak punya hubungan kesejarahan atau bahkan darah dengan keturunan Bali. Itu artinya dalam seni rupa ada lebih banyak keleluasaan untuk siapa dan bagaimana merepresentasikan identitas etnis. Oleh sebab itu pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan seni berlatar identitas etnis selalu layak untuk diajukan kembali. Saya pikir kondisi demikian menjadi celah subur bagi produksi pengetahuan. Dan berangkat dari situ kami mulai mengumpulkan arsip serta pustaka yang berkaitan dengan identitas etnis dalam seni rupa.


Artikel ini merupakan rubrik Agenda RumahIVAA dalam Buletin IVAA Dwi Bulanan edisi Januari-Februari 2017.

Baca Arsip: Memeriksa Kembali Seni dan Bali, Melihat Pengetahuan yang Terbagi

Oleh: Tiatira Saputri

Akhir-akhir ini saya melihat ada beberapa pameran seni rupa kelompok yang diselenggarakan di Yogyakarta berangkat dengan latar Bali. Di bulan Oktober dan Desember tahun lalu ada Pameran “Benang Merah” yang diselenggarakan di Bentara Budaya Yogyakarta dan “Contemporary Art from Bali” di Langeng Art Foundation. Lalu di bulan Februari tahun ini ada Pameran “Arus Bawah” di Jogja Contemporary. Kenapa ya? Kenapa pameran-pameran tersebut menggunakan “Bali” sebagai latar pameran kelompok? Apakah karena peserta pameran kelompok itu perupa Bali? Tapi bagaimana parameter perupa Bali itu? Bagaimana selama ini kita (yang berada di Yogyakarta) mengenali perupa Bali? Jadi apa sebenarnya Bali itu?

Bicara mengenai Bali, ada dua cerita yang menarik untuk direfleksikan. Pertama cerita dari Nyoman S. Pendit pada tulisan berjudul “Menuju Kampung Halaman”. Di situ dia bercerita tentang pejalanannya dari Jakarta menuju ke Bali sekitar tahun 1970-an. Sepanjang perjalanan dia mengamati perubahan yang terjadi di sekitarnya selama beberapa tahun terakhir. Seperti tentang transportasi Mutiara (dari kereta sampai bus) yang ia tumpangi, tentang perempuan Surabaya yang berdandan menor, merokok, dan berkelakar tanpa perduli orang-orang di sekitarnya. Dan di saat bersamaan Nyoman meresahkan upacara mesesegeh untuknya. Lalu kembali dia memperhatikan perubahan (kali ini kotanya sendiri) Tabanan dengan hadirnya bank, kantor PU, dan PLN. Sampai-sampai dia tidak sadar bahwa kopernya tertukar saat turun dari bus. Tapi sedikit pun dia tidak merasa khawatir karena dia tahu barang-barangnya akan aman walaupun dia tidak tahu bagaimana caranya untuk mendapatkan kopernya kembali. Itu karena dia meyakini masyarakat Bali tidak ada yang punya pikiran licik untuk mencuri atau merampok. Rasa amannya itu memang terbukti benar, dengan dibantu pemuda Bali di sekitarnya, ia mendapatkan kopernya kembali. Dan upacara mesesegeh, upacara penyucian untuk orang yang sudah lama pergi dari rumah atau baru saja tertimpa musibah itu tetap diselenggarakan walaupun tengah malam. Cerita itu sederhana dan hanya mendeskripsikan apa yang Nyoman lihat serta rasakan saat itu. Tapi yang ia bagikan menggambarkan bagaimana pembangunan dan kehidupan modern di Jawa mengubah laku masyarakatnya sementara di Bali, pembangunan juga tampak dan mengubah tampilan fisiknya, tapi tidak dengan tradisi di Bali. Tradisi itulah yang membuat Nyoman S. Pendit bisa membedakan Jawa dengan Bali. Oleh sebab itu Bali bukan hanya dlihat sebagai rumah atau tempat asal untuk Nyoman S. Pendit, tapi juga tradisi.

Cerita yang lainnya lagi dari Miguel Covarrubias pada tulisannya “Manusia dan Seniman”. Pada tahun 1930-an Covarrubias mengamati adanya fenomena patung a la Brancusi (patung berbentuk cacing berdiri tegak). Dalam beberapa minggu patung dengan model serupa banyak diproduksi setelah model aslinya muncul. Yang ingin ditekankan disini adalah bagaimana budaya masyarakat Bali yang komunal itu mempengaruhi iklim berkeseniannya. Karya tidak dilihat dari autentisitasnya, tapi lebih kepada teknik dan keterampilannya. Dikuatkan dengan ceritanya tentang seorang teman ketika dipameri patung dengan pahatan indah, ia kemudian mengomentari kesalahan pada lekukan rambutnya. Ini dikarenakan patung serupa diproduksi bersamaan di satu tempat yang sama. Sebenarnya orang Bali memiliki kebebasan dalam bereksplorasi, namun semuanya itu harus sesuai dengan ketentuan lokal. Seperti misalnya watak dalam karakter pewayangan bukan berdasarkan ciri fisiknya tapi berdasarkan kostum yang menyimpan simbol-simbol ajaran Hindu-Bali. Seperti kesatria sebagai penjaga keseimbangan harus menggunakan pakaian dalam poleng (motif hitam putih papan catur sebagai simbol keseimbangan). Dan karena karya-karya lekat dengan ajaran Hindu-Bali, sulit untuk seseorang yang berada di Bali melihat sesuatu yang khas. Tapi ketika kita berada di luar Bali, karya-karya tersebut menjadi corak yang khas Bali. Dari situ saya memahami bagaimana Bali bisa juga dipahami sebagai corak.

Lalu apakah daerah asal, tradisi, maupun corak inilah yang digunakan untuk mengidentifikasi? Bagaimana identifikasi ini berlangsung di Yogyakarta? Bagaimana seni rupa Bali diwacanakan di Yogyakarta?

Bicara mengenai perupa Bali di Yogyakarta, saya langsung teringat Sanggar Dewata Indonesia (SDI). Sanggar ini adalah sanggar pertama yang mewadahi perupa dari daerah Bali yang sedang atau selesai belajar di ISI Yogyakarta sejak tahun 1970-an. Itu artinya Sanggar Dewata sudah merekam dinamika perupa Bali dari generasi ke generasi selama lebih dari 40 tahun. Jadi saya pikir relevan jika saya mencoba membaca bagaimana identifikasi perupa Bali ini melalui jejak SDI. Kemudian dari membaca tulisan I Made Bakti Wiyasa berjudul “43 Tahun Sanggar Dewata Indonesia Menembus Batas”, saya menemukan satu kata kunci. Bahwa perupa Bali yang berada di Yogyakarta adalah orang Bali yang secara geografis terlepas dari Bali. Ini mengarah pada beberapa hal. Pertama, perupa terlepas secara geografis artinya terlepas dari kehidupan berbanjar. Semangat berkelompok yang membentuk iklim berkesenian dan ekspresi karya homogen, tidak dirasakan oleh perupa Bali ketika di Yogyakarta. Dalam perkuliahan mereka justru belajar mengenai autentisitas. Kondisi berjarak memberi kesempatan pada perupa perantau untuk menilik kembali hal-hal yang selama ini disepakati dalam kelompok. Hal serupa terbaca pada cerita I Wayan Upadana mengenai karyanya saat kami wawancarai. Barong dalam bathup (yang kita tidak tahu dia adalah coklat meleleh atau sedang berendam coklat) pada karya berjudul “Euphoria Globalisasi” berangkat dari pertanyaan Upadana mengenai kesakralan sebuah benda. Banyak sekali benda yang menjadi simbol-simbol kepercayaan masyarakat Hindu-Bali disakralkan. Padahal benda-benda ini buatan manusia. Dari situ ia mencoba merubah sakral menjadi hal yang lebih profan. Mengajak, bukan saja masyarakat Bali tapi juga pada kita untuk merenungi kembali makna sakral itu sendiri. Contoh yang lain lagi, bisa kita lihat pada generasi pertama Sanggar Dewata, seperti misalnya I Wayan Sika. Dengan gaya abstrak dia bukan saja berusaha untuk melepaskan diri dari corak-corak yang selama ini disepakati sebagai kekhasan kelompok seperti gaya lukis Ubud, Batuan, dsb. Tapi juga berusaha merombak citraan yang selama ini menjadi simbol-simbol kepercayaan. Seperti misalnya bagaimana Wayan Sika merubah apa yang selama ini kita bayangkan mengenai poleng dengan goresan-goresan hitam putih yang spontan dan abstrak. Sehingga kalau kita lihat, berjarak dengan kelompok juga memberi ruang pada perupa Bali untuk berjarak dengan ritual. Dengan berjarak ini memunculkan upaya-upaya untuk membongkar simbol-simbol dalam kepercayaan Hindu-Bali yang selama ini menjadi pakem.

Kedua, kondisi terlepas secara geografis dari Bali mendorong mereka untuk membangun semangat membanjar di dalam tubuh Sanggar Dewata. Semangat berkelompok menumbuhkan eksplorasi yang cenderung homogen. Banyak perupa memilih melanjutkan eksplorasi atau keberhasilan generasi terdahulu. Mungkin ini juga alasan mengapa pada periode 90-an terjadi boom lukisan abstrak ekspresionis pada perupa Bali. Karena seperti yang dibicarakan Jean Couteau bahwa sebenarnya abstrak ekspresionisme yang diangkat oleh perupa Bali bukanlah sebuah abstraksi yang diperkenalkan oleh Jackson Pollock:

Sesungguhnya yang tampaknya dicari oleh pelukis muda ini bukanlah “abstraksi” tetapi suatu cara untuk meneruskan simbolisme tanpa kekangan pola-pola yang membayangi tradisi mereka dan tanpa formalisme “surrealism” yang menghantui Surrealisme Yogya. Kita jauh dari American Abstrack Expressionism. (Couteau: 1997)

Hal yang juga menarik pada periode 90-an adalah bahwa SDI terbuka untuk perupa yang bukan datang dari Bali, seperti misalnya Eddi Hara, Heri Dono, dan Ivan Sagito. Karya-karya yang dihasilkan seniman-seniman tersebut bersama SDI memperluas perspektif mengenai seni rupa Bali di Yogyakarta. Seni rupa Bali bukan hanya mengenai karya yang diciptakan oleh perupa dari Bali, tapi juga oleh perupa yang mengangkat Bali sebagai konten karyanya. Tapi apakah konten Bali ini sesuatu yang tetap hingga bisa dijadikan parameter bahwa sebuah karya berkonten Bali? Saya bertanya demikian karena teringat pada perbincangan antara Sita Magfira dengan perupa-perupa yang terlibat dalam pameran “Arus Bawah”. Mereka bercerita bahwa sekarang sesajen bisa saja berupa beer atau jus dalam kemasan. Perubahan material sesajen ini menjadi penanda bahwa budaya ‘siap saji’ merubah ritual masyarakat Hindu-Bali. Dan kita sendiri pun mengenal akulturasi budaya. Segala sesuatu yang diciptakan oleh manusia, nantinya pun akan mengalami perubahan oleh pengaruh manusia juga. Akulturasi yang spesifik terjadi pada seni-budaya Bali juga sudah dibahas oleh Mikke Susanto melalui pendekatan hibriditas pada pengantar kuratorial pameran “Bali Art Now: Hibridity” (2008). Disitu dipaparkan bagaimana seni rupa Bali sejak awal, bahkan sejak dikenal sebagai seni lukis Bali klasik, ia merupakan perkembangan dari percampuran budaya Hindu-Buddis (Majapahit, Cina dan Asia Tenggara). Jadi kalau kebudayaan berubah dan dari sana identitas tidak bisa dilihat sebagai sesuatu yang tetap, bagaimana kita bisa memastikan bahwa sebuah kegiatan dilatari identitas? Pun jika tidak, lalu ‘Bali’ pada kegiatan yang akhir-akhir ini berlangsung dilihat sebagai apa? Mengapa marak sekali perhelatan seni berlatar ‘Bali’?

Kebetulan Bali akhir-akhir ini marak ditampilkan, makannya kemudian Bali menjadi satu contoh pembahasan. Karena sebenarnya pertanyaan ini berlaku juga untuk kegiatan seni yang dilatari identitas etnis apapun. Mengapa kemudian Bali, Minang, Jawa atau identitas etnis yang lainnya itu digunakan sebagai latar sebuah perhelatan seni? Apakah ia diselenggarakan hanya untuk memfasilitasi semangat solidaritas yang terbangun dalam sebuah kelompok, yang kebetulan berada di Yogyakarta? Jika demikian, lalu apakah yang bisa dipelajari oleh publik dari semangat kelompok ini hingga ia ditampilkan dalam bentuk pameran?

Saya teringat wawancara kami dengan I Gede Arya Sucitra. Dikatakan bahwa untuk masyarakat Hindu-Bali, mereka punya tradisi ngayah. Dimana kesenian merupakan bagian dari ibadah, dilakukan dengan tulus sebagai persembahan kepada Pura dan Puri. Sehigga aktualisasi manusia dalam imannya selesai ketika karya itu selesai dikerjakan. Sementara dalam seni rupa aktualisasi tidak cukup hanya dengan membuat karya. Hasil cipta ini harus bertemu dengan publik untuk mencapai aktualisasi sepenuhnya. Tapi tentu saja aktualisasi ini tidak berhenti hanya pada eksistensi. Dalam artian ketika publik mengetahui karya itu ada, maka perupa itu pun ada. Tapi lebih kepada pengetahuan yang dibagikan kepada publik dalam bentuk estetik inilah yang menjadikan perupa itu ada. Sebagai contoh, kebijakan laku manusia terhadap lingkungan dalam konsep desa-kala-patra hanya bisa kita rasakan dari refleksi perupa Bali dalam karyanya. Dan di saat itu lah kita menyadari kehadiran perupa atas apa yang ia bagikan kepada kita.

Oleh sebab itu saya berpikir tentang seberapa jauh agen-agen kesenian bisa berperan. Apakah sebuah perhelatan seni berlatarkan identitas etnis ini akan dihidupkan sebagai ladang pengetahuan atau tidak? Karena dari situ bukan hanya kehidupan perupa yang akan terpengaruhi, tapi juga bagaimana publik memahami apa itu seni, apalagi seni rupa Bali.


Artikel ini merupakan rubrik Baca Arsip dalam Buletin IVAA Dwi Bulanan edisi Januari-Februari 2017.

Sebuah Pengantar untuk Mendekati Fenomena Riset dalam Praktik Artistik

Oleh: Tiatira Saputri

Belakangan ini, kami banyak menerima undangan seminar, diskusi, fgd hingga perhelatan seni yang menggunakan istilah riset sebagai bagian dari metode kerjanya. Baik yang dilakukan oleh institusi, kolektif, komunitas dan ruang seni. Sebagian contohnya ialah seminar internasional yang diselenggarakan oleh program pascasarjana ISI Surakarta. Sekira kurang dalam satu semester ini terdapat beberapa acara yang berkaitan dengan riset artistik. Belum lagi ketika mengingat beberapa proyek seni berbasis komunitas dan dengan model kerja kolaborasi. Banyak yang memposisikan riset sebagai bagian dari kerja kolaboratif, yang dilakukan baik oleh seniman, bersama dengan kurator dan penelitinya, di suatu lokasi, isu atau tema tertentu. Pameran atau proyek seni berbasis riset, tentu tidak hanya satu dua tahun ini kita dengar gemuruhnya. Beberapa perhelatan, baik itu proyek seni komunitas maupun helat sebesar Biennale dan proyek seni berbasis kota lainnya saya jadikan contoh dalam membahas kecenderungan model kerja yang berbasis pada riset atau melibatkan riset sebagai bagian dari runutan kerjanya.

Ada dua forum yang baru-baru ini diselenggarakan yang kami jadikan sampel, yang pertama ialah penyelenggaraan fgd Rumah Seni Cemeti yang digagas oleh Arham Rahman terkait proyek seni “Kolektif Kolegial”, dan yang kedua ialah forum berjudul Seminar Internasional Artistic Research, yang diselenggarakan oleh program pasca sarjana ISI Surakarta. Kemudian yang menjadi pertanyaan, mengapa riset artistik seakan baru muncul ke permukaan baru-baru ini? Jika dilihat dari sudut pandang institusi yang menginisiasi forum, tentu kita tidak bisa menemukan alasan yang sama persis. Tapi ada satu hal yang meresahkan terlihat pada kedua diskusi tersebut, yaitu penggunaan istilah baru: ‘riset artistik’.

Selain dari dua model forum yang berbeda tersebut, kita juga bisa melihat kecenderungan-kecenderungan ini dari beberapa platform seni. Ambil contoh saja Biennale Jogja Equator XIII 2015. Dengan gagasan produksi kolaboratifnya platform ini membawa kita melihat bagaimana cita-cita Biennale Equator mengembangkan perspektif yang diwujudkan melalui ke ragaman interaksi. Biennale Equator mensyaratkan adanya kerja-kerja penelitian agar para seniman bisa menerjemahkan elaborasi gagasan mereka dalam bahasa karya. Tulisan kurator rekanan dari Afrika, Jude Anogwih pada naskah kuratorialnya menyebutkan secara gamblang “Enam dari daftar seniman ini (Aderemi Adegbite, Ndidi Dike, Victor Ehikhamenor, Amarachi Okafor, Olarenwaju Tejuosho dan Emeka Udemba) menjalankan terlebih dahulu residensi selama sebulan di Yogyakarta untuk melakukan penelitian, menganalisis, berinteraksi, dan terlibat dalam proses artistik dalam mengolah pertemuan mereka”. Dalam hal ini Biennale Equator terbuka pada metode kerja yang melibatkan riset. Di sini yang perlu kita waspadai ialah bahwa pembahasan soal riset artistik baik di Cemeti, ISI Surakarta, dan juga pada tulisan ini, tidak memiliki kepentingan dengan pengkotak-kotakan karya menjadi berbasis atau tidak berbasis riset.

Platform seni yang mewadahi keterlibatan publik secara langsung bisa dilihat dari model kerjanya yang mempertemukan seniman dan masyarakat. Atau dengan menggunakan cara lain yakni dengan meletakkan proses penciptaan di tengah masyarakat. Jakarta Biennale 2015 secara khusus mempraktikkan gagasan ini untuk merespon permasalahan di sekitar warga Jakarta, dengan metode intervensi artistik di ruang kota. Praktik artistik di ruang publik menjadi salah satu cara Jakarta Biennale 2015 mengupayakan lahirnya gagasan-gagasan kritis dari para agen artistik, baik warga maupun seniman. Selain itu ada juga perhelatan yang secara khusus membuat program workshop riset artistik, seperti yang dilakukan oleh Indonesian Dance Festival. Melalui workshop ini para koreografer diharapkan dapat memperkaya persepektif serta semakin kritis.

Kembali lagi pada Jakarta Biennale 2015. Selaku penyelenggara, mereka mengejar praktik-praktik riset dan kolaborasi untuk mewadahi pengalaman artistik warga, ekspresi baru seniman, serta pengetahuan-pengetahuan yang dipertukarkan dalam ruang kota, seperti paparan Ade Darmawan selaku direktur eksekutif Jakarta Biennale 2015, “Di tataran selanjutnya, sangat penting untuk melihat praktik-praktik seni rupa yang melibatkan diri dengan persoalan sosial masyarakat ini sebagai bagian dari pergumulan sehari-hari, agar tak cuma dirayakan tapi juga dipertanyakan, dikritisi, dan dioptimalkan. Oleh karena itu Jakarta Biennale kali ini memfokuskan diri pada karya-karya berbasis proyek riset, kerja lintas disiplin, maupun kerja bersama komunitas yang melibatkan partisipasi warga”. Kerja-kerja Jakarta Biennale seperti itu, oleh ruangrupa disebut sebagai mediasi publik.

Selama ini medasi publik sendiri menjadi strategi sosial sekaligus visi artistik ruangrupa. Dan menghasilkan proyek-proyeknya yang banyak diselenggarakan dalam format festival atau setidaknya pada situasi yang tidak berjarak dan mengundang banyak orang dari berbagai layer. Tetapi untuk bisa berada pada posisi tidak berjarak dengan masyarakat, dibutuhkan pembacaan-pembacaan aktual pada lingkungannya. Seperti pada salah satu programnya, “Apartement Project” (2003), ruangrupa memfasilitasi penelitian berbasis residensi dengan apartement sebagai isu, obyek, sekaligus lokasi seniman beresidensi, seperti yang dituturkan Tomoko Take pada c atatan p enelitian Apartement Project-nya “Tiba-tiba saya berada di dunia lain. Tinggal di Jakarta bersama lima orang yang belum saya kenal. Di sini segalanya berbeda, sehingga saya tidak begitu merasa nyaman pada awalnya. Karena itu saya tertarik untuk menemukan persamaan yang kami miliki. Jika saya lebih dapat menemukannya, segalanya akan menjadi lebih mudah. Kami melakukan penelitian dari wawancara yang menitikberatkan pada Apartemen Rasuna dan daerah kumuh sekitarnya, serta Rumah Susun sebagai hunian kelas menengah kebawah”. Pada proyek ini seniman berkarya melalui beberapa metode, yaitu penelitian dan residensi. Serta melibatkan kerja observasional dengan pengalaman bermukim sementara di wilayah yang sedang dipelajari.

Proyek serupa di tahun 2006 juga diselenggarakan oleh Yayasan Seni Cemeti, dan dalam catatan kuratorial “Shortwave”, Pius Sigit menuliskan “Pproyek ini adalah proyek yang melibatkan seniman untuk diterjunkan ke Sindang, Indramayu, Jawa Barat, untuk melakukan proyek tamu tinggal berbaur dengan masyarakat selama kurang lebih 14 hari. Di lokasi tersebut seniman akan melakukan riset singkat di mana hasilnya akan mereka tuangkan dalam karya-karya visual”. Jelas bahwa riset digunakan sebagai dasar, pendekatan, pengenalan dan proses pengolahan dalam penciptaan karya. Selain itu juga ada program residensi ‘Landing Soon’, yang menempatkan riset sebagai salah satu modal seniman untuk bisa mendekati dan menyentuh satu kebudayaan baru yang ditemuinya. Seperti yang diungkapkan Michiel Morel selaku rekan penyelenggara, pada buku 25 tahun Cemeti “Bagi Heden program seniman residensi penting untuk mempersatukan para seniman dengan suatu budaya non Barat dan memberi mereka peluang mengeksplorasi berbagai praktik seni di Indonesia. Refleksi mendalam, riset, dan eksplorasi praktik seni dalam lingkungan yang beragam merupakan bagian dari tujuan yang hendak dicapai”.

Dari kumpulan pernyataan di atas, kita bisa melihat bagaimana di periode 2000-an wacana seni kita ramai dengan praktik-praktik berbasis riset. Tapi pertanyaannya kemudian, apa yang hendak kita kembangkan dari penggunaan istilah baru ini, ‘riset artistik’ Menilik dari terminologinya sebagai produksi pengetahuan, apakah yang bisa disumbangkan ‘riset artistik’ di luar wilayahnya? Apakah penggunaan nama ‘riset artistik’ menandai bahwa dalam praktiknya ia benar-benar dijalankan sebagai satu tawaran segar untuk disiplin ilmu yang lain, atau semata-mata hanya untuk mempercanggih praktik seni itu sendiri? Karena jika ia berhenti pada percanggihan praktik seni, kecenderungannya praktik ‘riset artistik’ ini hanya akan menjadi satu genre baru.


Bahan :
1. Transkrip Seminar Internasional “Artistic Research”
2. Transkrip Diskusi Kolektif Kolegial