Tag Archives: #sorotandokumentasi

Menjaring Kesan, Merakit Tema: Metode Kuratorial Biennale Jogja XIV Equator #4

Oleh: Annisa Rachmatika Sari

Memasuki tahun 2017, Yayasan Biennale Yogyakarta (YBY) mulai mempersiapkan perayaan seni rupa internasional, yakni Biennale Jogja XIV Equator #4. Serangkaian acara dihelat, mulai dari konferensi pers, pameran pra-Biennale hingga sosialisasi sekaligus peluncuran Newsletter “The Equator” Volume 5, No. 1, 2017. Uniknya, pada rangkaian tersebut tidak tersiar tema Biennale Jogja XIV Equator #4 dari Pius Sigit Kuncoro (kurator). Berulang kali Pius Sigit mewacanakan gagasan Biennale – “Kecemasan dan Harapan” melalui uraian hasil riset lapangan di Brasil, pemilihan seniman hingga studi pustaka atas kondisi sosial di Indonesia khususnya Yogyakarta, tanpa meleburnya dalam satu premis.

Pada tahun ini, Biennale Jogja bekerja sama dengan Brasil. Pemilihan tersebut meneruskan wacana tema Equator yang menetapkan tahun 2017 sebagai momen untuk berkolaborasi dengan salah satu negara di Amerika Selatan. Wahyudin dan beberapa pengamat seni lain menakar bahwa Biennale Jogja XIV Equator #4 mampu merekatkan kembali hubungan antara Brasil dan Indonesia yang pernah terputus.

Di sisi yang lain, Pius Sigit menyoroti hubungan Indonesia dan Brasil tidak hanya berada di ranah yang terlihat – Biennale Sao Paulo 1951, melainkan juga pada iklim yang mencetak metode pertahanan hidup secara alamiah. Terlebih karena persoalan iklim ini, diperkeruh dengan masalah sejarah bangsa yang membentuk identitas dari pertahanan hidup tiap negara. Masing-masing negara memiliki bayangan kecemasan yang dicoba untuk diselesaikan yang teraplikasi pada bentuk tata kota, perayaan, dan hingga cara memilih benda pertahanan diri.

Perjalanan Pius dari Brasil hingga kunjungan pribadi ke beberapa seniman terpilih, menghasilkan satu konsep dramaturgi pada ruang pamer. Hal ini kemudian dibicarakan kembali dengan para seniman. Ia berupaya mengakomodasi kesan-kesan dari para seniman terpilih dan meramunya menjadi satu tema yang terpublikasi. Pius menggunakan metode aspiratif dalam membangun tema Biennale Jogja XIV Equator #4. Menarik seniman menjadi subyek perakit tema. Akan tetapi sejauh mana metode kerja ‘dari bawah’ atau akomodatif ini mampu mengakomodasi keseluruhan proses kreatif dan kolaboratif antara seniman dan kurator, antara seniman Indonesia dan seniman Brasil, serta yang tidak kalah penting, bagaimana metode kerja ini mampu memastikan kelahiran karya efektif sebagai medium komunikasi antara seniman dan masyarakat?

|klik disini untuk melihat dokumentasi foto|


Artikel ini merupakan bagian dari rubrik Sorotan Dokumentasi dalam Buletin IVAA Maret-April 2017.

Dramaturgi Ruang Pamer Biennale Jogja XIV Equator #4

Oleh: Annisa Rachmatika Sari

Selasa, 22 Maret 2017, Yayasan Biennale Yogyakarta menggelar Focus Grup Discussion di Pusat Kebudayaan Koesnadi Hardjasoemantri Universitas Gadjah Mada (PKKH UGM) dalam rangka menentukan tema Biennale Jogja XIV Equator #4. Acara ini dihadiri 27 seniman pilihan kurator biennale, Pius Sigit Kuncoro bersama tim kerjanya. Beberapa tawaran ide, mulai dari dasar seleksi hingga konsep pameran yang mengandung misi membangun harapan dalam situasi ketidakpastian disampaikan di forum itu.

Seleksi seniman didasarkan pada dua perbedaan karakter negara – Indonesia dan Brazil – dalam berekspresi, yang disebabkan latar belakang sejarah kehidupan masyarakat.

Pius Sigit menawarkan konsep pameran yang menduplikasi fase psikologi manusia ketika berhadapan dengan realitas. Hal ini direalisasikan melalui pembagian ruang – gedung Jogja Nasional Museum (JNM) – ke dalam tujuh wilayah.

Wilayah pertama berada di lantai pertama sayap kiri gedung JNM. Wilayah ini dimaknai sebagai ruang penampakan realitas semu manusia. Ruang ini ditujukan untuk seniman yang memiliki karya berkarakter glamour, menyenangkan, dan menggoda.

Wilayah kedua dimaknai sebagai ruang yang menunjukkan sisi terdalam dari bersenang-senang, yakni sebuah kenyataan hidup. Ruangan menampung karya-karya yang menyuguhkan sudut pandang seniman dalam tema keras, radikal, dan mengandung nilai-nilai penolakan. Wilayah kedua berada di lantai kedua sayap kiri gedung JNM.

Puncak dari keseluruhan rangkaian ruang pamer berada di wilayah ketiga, keempat, dan kelima. Ketiganya direncanakan untuk menghadirkan perasaan putus asa, pasrah, dan penghiburan dalam kesenyapan.

Wilayah ketiga mengusung karya-karya yang bertema keputusasaan atas kenyataan hidup yang keras, radikal, dan tertolak. Wilayah keempat, meneruskan perasaan putus asa menjadi pasrah. Kemudian di wilayah kelima, perasaan putus asa dan pasrah diredakan melalui karya-karya bertema menghibur. Ketiga tema tersebut di tampilkan pada lantai tiga gedung JNM.

Setelah selesai dengan persoalan batin, pengunjung pameran diarahkan untuk masuk ke dalam wilayah keeenam. Wilayah keenam, direncanakan menjadi ruang yang membangun kesadaran baru pada diri pengunjung melalui karya-karya yang memiliki kesan menggairahkan.

Pengalaman bergairah kemudian diteruskan menuju suasana haru, melalui karya-karya di wilayah tujuh.

Menurut Pius Sigit, konsep pembagian ruang bertujuan untuk membangun pengalaman menonton sebagai pemurni diri. Pemurnian adalah pengalaman penonton ketika memasuki ruang pamer dan melupakan persoalan pribadi. Pius menyebutnya sebagai ‘drama pelarian dari realitas’. Paparan di atas memancing pertanyaan dari salah satu perupa yang mempertanyakan cara dalam merealisasikan konsep yang ditawarkan. Adapun sampai dengan berakhirnya FGD di hari tersebut, nampaknya forum belum berhasil mendapatkan tema Biennale Jogja XIV Equator #4 itu sendiri.

|klik disini untuk melihat dokumentasi foto|


Annisa Rachmatika Sari (l.1990) mahasiswa semester IV Program Studi Pengkajian Film di Pasca-sarjana ISI Surakarta. Nisa magang di bagian program publik IVAA sejak akhir Maret lalu.


Artikel ini merupakan bagian dari rubrik Sorotan Dokumentasi dalam Buletin IVAA Dwi Bulanan edisi Maret-April 2017.

Muara Market, Kanal Baru Pemasaran Produk Seni di Solo

Oleh: Pitra Hutomo

Pertemuan dengan Tatuk Marbudi yang menginisiasi Muara Market Solo berlangsung hampir tanpa sengaja. Dokumentator IVAA, Dwi Rahmanto adalah kawan lama Tatuk yang mengajak kami mampir sebelum ke tempat tujuan, lokasi diresmikannya Perjanjian Giyanti tahun 1755 di Karanganyar.

Muara Market Solo diresmikan Agustus 2016 di lokasi bekas ruko di Pasar Legi. Karena kami datang lepas tengah hari, belum nampak bagaimana orang Solo memanfaatkan tempat yang mengidentifikasi dirinya sebagai ruang kreatif tersebut. Tatuk datang sekitar 30 menit setelah kami sampai dan kami bercakap-cakap hingga menjelang sore. Percakapan kami direkam oleh Alex Bloom, mahasiswa asal Australia yang sedang bekerja praktik (magang) pada tim arsip IVAA.

Bagi Alex, tempat seperti Muara yang menyebut dirinya market atau pasar di tengah kondisi seni populer yang ia temui di Indonesia, pasti memiliki motif tersendiri. Apalagi ketika pasar yang dimaksud merujuk pada ekosistem yang mendorong seniman berproduksi tanpa mengarahkannya menjadi hajat seni tinggi atau praktik merchandising.

Dengan antusias Tatuk menjelaskan bahwa Muara Market Solo memang didirikan karena tingginya minat berproduksi anak muda Solo. Terang-terangan dia menyebut bahwa orang Solo itu lebih erat dengan budaya dagang jika dibandingkan Yogya. Karena itu, saat tawaran mendirikan UMKM menjadi solusi dari kanal pemasaran produk dari Solo, para produsen rumahan ini tidak terwadahi karena ukuran maupun indikator UMKM berbeda dengan motif dan cara produksi mereka selama ini.

Generalisasi yang dilakukan pemerintah di sektor kebudayaan ataupun industri ini mendorong penjelajahan segelintir orang yang dianggap senior di kalangan produsen indie, di antaranya Tatuk. Dengan gesit, dia dan kedua rekannya mengambil kesempatan untuk memanfaatkan salah satu kompleks ruko yang belum sempat laku selama beberapa lama. Bagi Tatuk, mimpi mereka sederhana dan kiranya mewakili semangat pekerja seni Solo yang ingin menciptakan iklim produksi kompetitif secara organik. Salah satu cara yang selalu mereka tempuh adalah meminta setiap orang yang berniat menggunakan Muara Market Solo untuk menggali mimpi masing-masing dan bersedia berdiskusi tentang pelaksanaannya.

|klik disini untuk melihat dokumentasi foto dan video|


Artikel ini merupakan bagian dari rubrik Sorotan Dokumentasi dalam Buletin IVAA Maret-April 2017.

Made in Prison: Berkarya Dalam Penjara? Pasti Bisa!

Oleh: Grace Ayu Permono Putri

Warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (lapas) Narkotika yang tergabung dalam Paguyuban Tiyang Biasa (PASTI BISA) mengelar Pameran “Perbedaan Itu Indah” dengan tema “Rukun Agawe Santoso”, di Lapas Narkotika Kelas II A pada 2 hingga 4 Februari 2017 lalu. Berbagai macam karya seni ditampilkan, terdapat lukisan, patung, sablon, dan sebagainya. Rangkaian acara lain yang bisa ditemukan ialah workshop cukil serta aktivitas melukis di atas kanvas yang membentang sepanjang 30 meter dan pertunjukan musik hadroh Al-Taibun.

Selain itu ada diskusi seni dengan tema “Seni Penjara dan Posisinya dalam Diskursus Kesenian Indonesia”. Dalam diskusi itu AC. Andre Tanama serta Iwan Wijono menjadi pemantik, sementara yang menjadi moderator ialah salah seorang narapidana. Dalam diskusi tersebut, Andre Tanama mengatakan bahwa ia tidak berkompeten soal ‘seni penjara’ karena narapidanalah yang dapat merasakan apa itu seni di dalam penjara, maka ia pun menjelaskan dengan perspektif pengamat. Ia mengelaborasi makna penjara dalam arti fisik maupun non-fisik. Di lain pihak Iwan Wijono sebagai pemantik kedua menambahkan tentang bagaimana melihat penjara dalam arti spiritual.

“Acara ini merupakan bukti banyaknya agenda dan program positif serta membangun yang dilangsungkan di lapas sebagai wadah aktivitas dengan kreatifitas seni dengan segala keterbatasan yang ada,” ujar Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika kelas II Yogyakarta, Erwedi Supriyatno dalam siaran persnya. Erwedi Supriyatno juga kemudian berkisah bahwa ia pernah menjadi pelukis kaki lima Malioboro pada tahun 1989-1990, sehingga ia bisa memahami warga binaannya yang membutuhkan ruang, waktu, dan kesempatan untuk tetap berkreasi.

Setelah diskusi, acara dilanjutkan dengan ‘makan nasi penjara’ dengan menu berupa sayur, ikan, dan nasi yang menurut beberapa seniman rasanya cukup enak.

Kakanwil Kemenkumham DIY, Dewa Putu Gede, mengatakan bahwa kegiatan yang diinisiasi oleh lapas dan paguyuban seniman-seniman ini dapat mengembangkan segala potensi dalam berkesenian dari setiap warga binaan di lapas. Tujuannya untuk membantu warga binaan meningkatkan kemampuan dalam mengurangi ketergantungan obat-obatan. Harapannya, dengan berkesenian mereka akan kembali mendapatkan dunianya.

Di salah satu rangkaian acaranya yakni mural bersama, seniman senior Kartika Affandi putri dari maestro Indonesia Affandi turut memeriahkannya. “Papi saya jadi seniman besar juga tanpa narkoba, jadi usahakan jangan diulangi lagi ya,” Kartika berpesan.

Pameran yang menampilkan lebih dari 100 karya itu menampilkan cerita dari masing-masing penghuni lapas dengan sebaran tema yang beragam. Dari tema personal yang berbasis pengalaman selama di penjara, lingkungan, hingga tema-tema sosial, yang berupaya menjadi bagian dari kritik atas pembangunan.

Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik Lapas Khusus Narkotika Yogyakarta Marjiyanto mencatat per 2 Februari 2017 ada 226 penghuni lapas dan 35 di antaranya seniman atau memiliki hobi seni; ada perupa, pematung, dan pemusik. Dari situlah lahir Paguyuban Tiyang Biasa pada Desember 2016, yang diketuai oleh Santoso Ari.

|klik disini untuk melihat dokumentasi foto|


*Grace Ayu Permono Putri (l.1996), mahasiswa Program Studi S1 Manajemen Tatakelola Seni di kampus ISI Yogyakarta yang sangat tertarik dengan pengelolaan perhelatan acara seni. Maka Grace banyak terlibat di dalam berbagai kepanitiaan pensi, pameran seni rupa, maupun perhelatan budaya lainnya. Dalam magangnya di IVAA, Grace membantu penyelenggaraan kegiatan di RumahIVAA serta menulis resensi sebagai bagian dari kerja pendokumentasian IVAA.


Artikel ini merupakan bagian dari rubrik Sorotan Dokumentasi dalam Buletin IVAA Maret-April 2017.

#SorotanDokumentasi Buletin IVAA Dwi Bulanan Jan-Feb 2017

Membuka lembaran daftar perolehan dokumen baru, hingga hari ini tim dokumentasi IVAA tercatat telah merekam sejumlah 27 peristiwa seni budaya di Yogyakarta dan sekitarnya. Pada awal tahun ini agaknya khalayak seni rupa Indonesia tengah menyusun persiapan penyelenggaraan perhelatan-perhelatan besar yang akan bermunculan mulai pertengahan hingga akhir tahun seperti ArtJOG, Biennale Jogja, dan Jakarta Biennale. Hal ini kami simpulkan demikian karena tidak terlalu banyak penyelenggaraan pameran, diskusi, maupun performance yang kami jumpai sejak kalender baru dipasang hingga tulisan di rubrik Sorotan Dokumentasi ini dibuat. Keadaan ini memberi kesempatan tim dokumentasi IVAA yang beranggotakan peserta Program Magang IVAA dan dikoordinatori oleh Dwi Rachmanto untuk mengambil nafas, mengingat bahwa biasanya kami bagaikan tanpa jeda merekam banyaknya aktivitas seni budaya. Pada rubrik Sorotan Dokumentasi kali ini kami akan menyoroti 4 peristiwa yang kami anggap menarik. Uraian beserta tautan menuju rekaman dokumentasinya dapat disimak di bawah ini.


1. Sisi Gelap Pariwisata Gunungkidul
Oleh : Himawan Kurniadi

2. International Conference on Reviving Benedict Anderson: Imagined (Cosmopolitan) Communities
Oleh : Brigitta Engla dan Tiatira Saputri

3. Contemporary Art from Bali 2016
Oleh : Hertiti Titis Luhung Weningtyas

4. Pameran Arsip Proyek Milisi Fotocopy 2011-2016: “Ngluruk”
Oleh : Hertiti Titis Luhung Weningtyas


Artikel ini merupakan bagian dari rubrik Sorotan Dokumentasi dalam Buletin IVAA Dwi Bulanan edisi Januari-Februari 2017.

Sisi Gelap Pariwisata Gunungkidul

Oleh: Himawan Kurniadi (Kontributor)

Paduan dua kata, ‘Gunungkidul’ dan ‘pariwisata’ bagi segelintir orang bermakna jalan menuju peningkatan taraf hidup. Bagi mereka yang merasa mampu berkontribusi melihat hal ini dalam kerangka proyek pengembangan potensi, sedangkan yang lain berdalih tidak ingin menjadikan warga Gunungkidul sebagai penonton. Diskusi “Sisi Gelap Pariwisata Gunungkidul” adalah upaya menjajaki persepsi sekelumit putra-putri asal kabupaten di sisi tenggara provinsi DI. Yogyakarta ini, khususnya mereka yang bergiat sebagai pekerja LSM, mahasiswa, hingga langganan penggarap proyek negara atau kabupaten. Tujuan diskusi di Angkringan Mrikiniki, Wonosari yang berlangsung 18 Januari 2017 lalu ini bertumpu pada refleksi dan jajak pendapat kalangan masyarakat sipil yang menguasai konteks politik dan ekonomi setempat.

Beberapa pertanyaan kunci diajukan oleh dua pemantik diskusi, Tri Wahyu dari Indonesia Court Monitoring (ICM) dan M. Thonthowi dari Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam), Nahdlatul Ulama Gunungkidul. Forum semakin menarik karena paparan dan diskusi yang gamblang berlangsung antara pihak-pihak non pemerintah yang merasa selama ini bekerja terpisah dari proyek-proyek pemerintah untuk pengembangan kebudayaan.

Saat membahas gencarnya upaya mencitrakan Gunungkidul sebagai wilayah administratif yang paling membutuhkan skema industrialisasi pariwisata alam dan budaya, forum ini mempertanyakan mengapa pemerintah masih menggunakan proksi dinas provinsi atau investor? Sebagian peserta diskusi juga mengeluhkan cara-cara promosi pemerintah yang abai dengan kesiapan warga di lokasi-lokasi yang terlanjur digenjot sebagai tujuan pariwisata. Seolah-olah bagi pemerintah kabupaten, naiknya kunjungan wisata hanya berdampak pada kenaikan Pendapatan Asli Daerah dari retribusi atau biaya tiket masuk ke klaster area wisata, khususnya di kawasan pesisir selatan.

Pemerintah memang menyediakan sejumlah anggaran untuk dikelola desa dan terkadang disertai intervensi langsung dari Dinas Pariwisata dan Dinas Kebudayaan yang mewakili tubuh provinsi di Kabupaten. Selain menyalurkan anggaran yang dikelola desa, pemerintah menempatkan sejumlah sumber daya manusia sebagai ‘Pendamping Desa Budaya’. Desa Budaya adalah salah satu turunan keistimewaan DIY yang ditetapkan dalam Pergub DIY No.36/2014. Keberadaan para pendamping adalah untuk menyelaraskan misi pengelolaan desa dengan arahan utama pertumbuhan ekonomi, melalui skema permodalan untuk Usaha Kecil dan Menengah hingga promosi lokasi tujuan wisata melalui ekspresi seni rakyat.

Percakapan tentang keberadaan para pendamping sebagai tenaga kontrak yang mendapat Upah Minimum Provinsi dari Dana Keistimewaan menggiring forum untuk menyoroti perihal basis modal di Gunungkidul. Skema industrialisasi pariwisata di bidang kebudayaan dicurigai telah mendorong adanya penyeragaman bentuk-bentuk ekspresi setempat dan malah mencabut akar kebutuhan atas seni rakyat itu sendiri. Ini terjadi misalnya untuk “Sedekah Laut” yang sebelum ‘didampingi’ sebatas menandai momen berkumpul antar warga pedukuhan suatu desa setelah panen raya. Acuan waktu yang khas terpaksa diabaikan karena acara budaya harus masuk kalender event budaya reguler Gunungkidul, dan harus dilakukan saat kunjungan tinggi pariwisata (high season).

| Klik disini untuk melihat video |


*Himawan Kurniadi (l.1986) adalah pegiat Rumah Belajar Rakyat di Siraman, Wonosari. Ia lulus dari Jurusan Ilmu Sejarah Universitas Negeri Yogyakarta dan beberapa tahun belakangan intens dalam kerja-kerja pengorganisasian terkait isu pendidikan dan pariwisata.


Artikel ini merupakan bagian dari rubrik Sorotan Dokumentasi dalam Buletin IVAA Dwi Bulanan edisi Januari-Februari 2017.

International Conference on Reviving Benedict Anderson: Imagined (Cosmopolitan) Communities

Oleh: Brigitta Engla* dan Tiatira Saputri

Universitas Sanata Dharma (USD) mengadakan konferensi internasional bertajuk “International Conference on Reviving Benedict Anderson: Imagined (Cosmopolitan) Communities” yang dibuka pada Jumat (13/1) bertempat di Auditorium Driyarkara, USD, Yogyakarta. Acara ini berlangsung selama dua hari yakni 13-14 Januari 2017 di Gedung Lembaga Studi Realino, USD. Konferensi ini diadakan khusus untuk mengenang Benedict Anderson, sejarawan Indonesianis asal Amerika Serikat yang dikenal melalui bukunya “Imagined Communities”.

Konferensi ini menghadirkan para dosen, peneliti, juga mahasiswa dari beberapa negara untuk turut serta menjadi pembicara, yakni dari Indonesia, Thailand, Filipina, dan Singapura. Acara dikemas menjadi dua sesi yakni pleno dan paralel, pada tiap sesi paralel diisi oleh enam pembicara. Untuk peserta yang menghadiri acara sebagai pendengar, konferensi dibuka secara gratis.

Acara dimulai tepat waktu pukul 09.00 WIB yang diawali dengan pembukaan, salah satunya dari Johanes Eka Priyatma, M.Sc., Ph.D. selaku rektor Universitas Sanata Dharma. Acara dilanjutkan dengan sesi pleno yang menghadirkan dua orang pembicara dari University of the Philippines, Ramon  Guillermo dan Coeli Barry dari Mahidol University yang dimoderatori oleh Melani Budianta dari Universitas Indonesia. Ruangan seminar terlihat penuh dipadati oleh para tamu serta peserta seminar.

Dalam ulasannya, Ramon Guillermo berbicara mengenai bahasa yang merepresentasikan sebuah kultur tidak bisa dengan mudahnya diterjemahkan ke dalam bahasa lain. Ada rasa yang tidak bisa diterjemahkan ke dalam sebuah bahasa asing. Bagaimana kemudian menghadirkan sebuah istilah dalam sebuah kultur tidak hanya untuk dimengerti tetapi juga dapat menjadi sebuah refleksi bersama.

Lain halnya dengan Gullermo yang membahas keragaman dalam bahasa, Coeli berbicara mengenai keragaman karakter kelompok, khususnya kelompok konservatif dan kelompok ekstrim, dalam hal komunikasi politik. Coeli berpendapat harus ada upaya pendekatan dan stategi komunikasi yang berbeda dari kedua kelompok, agar benturan antara keduanya bisa diminimalisir.

Wacana kosmopolitan dalam kerangka ‘komunitas terbayang’ ala Ben Anderson ini tidak hanya dibahas dalam hal keragaman kultur bahasa dan karakter kelompok politik. Pada sesi-sesi berikutnya para pembicara juga membahas tentang dinamika masyarakat kelas bawah, penerjemahan, pertunjukan seni, dinamika kelompok-kelompok intoleran, gender serta pengaruh karya-karya Ben terhadap akademisi di Indonesia.

“Bagaimana bisa menjadi kosmopolitan tanpa menerjemahkan?”, pertanyaan pembuka ini sekaligus menjadi bekal untuk kami pikirkan selama konferensi berlangsung. Pengalaman hidup Ben Anderson sebagai penerjemah memperkenalkan bahwa tidak semua kata bisa diterjemahkan ke bahasa lain. Ini dikarenakan setiap kebudayaan memiliki konsep berbeda-beda dalam memaknai sesuatu. Roman Guillermo memberi beberapa contoh kasus dari pengalamannya bekerja bersama Ben Anderson dalam proyek penerjemahan. Misalnya, “rasa” tidak bisa diterjemahkan begitu saja ke dalam bahasa Inggris menjadi “feel” karena konsep “rasa” dalam bahasa Indonesia memiliki konsep yang berbeda dengan konsep Barat. Dalam bahasa Indonesia, “rasa” terkait dengan keberadaan manusia dalam jagad raya, sehingga tidak hanya terdiri dari “feel” tapi juga “sense” dan “means”. Sehingga ketika bicara “feeling” jika dalam bahasa Inggris dipahami sebagai memiliki “feel” dalam bahasa Indonesia dipahami sebagai kemampuan indrawi seseorang. Sehingga pada kasus kalimat “Perasaanku cair dan bercampur dengan mereka” yang diterjemahkan menjadi “my own feeling dissolve and mix with their” bisa saja mentah diterjemahkan menjadi “my feeling with faculty liquid and dissolve into their feeling”.

Masih bicara mengenai bahasa. Pada sesi paralel, Arief W. Djati membicarakan kuantitas masyarakat Tionghoa Surabaya sebagai masyarakat kosmopolitan dari jumlah bahasa yang mereka gunakan. Arief menggunakan teori Ben Anderson mengenai kosmopolitanisme kolonial, bahwa mereka yang disebut masyarakat kosmopolitan adalah orang-orang yang memahami beragam budaya dari kemampuan mereka menggunakan berbagai bahasa, bukan karena banyak berpergian ke berbagai tempat. Dikatakan bahwa masyarakat Tionghoa Surabaya fasih dalam menggunakan bahasa Belanda, Jawa, Hokkian dan Melayu. Hal yang juga menarik adalah presentasi dari Popi Primadevi mengenai sosial media. Hari ini sosial media memberi kita keleluasaan dalam membangun identitas sesuai dengan apa yang kita harapkan. Lalu pertanyaannya, komunitas seperti apa yang kita miliki dalam media sosial hingga memerlukan pembentukan identitas yang mungkin saja palsu? Melalui arsip-arsip ‘iseng’nya, Popi mencoba mendokumentasikan dinamika yang terjadi pada sosial media untuk melihat bagaimana image-image identitas ini diterima dan diterjemahkan kembali oleh komunitas maya.


*Brigitta Engla adalah lulusan S1 Antropologi Budaya, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada, mengikuti Program Magang IVAA di bulan Desember 2016 – Januari 2017.


Artikel ini merupakan bagian dari rubrik Sorotan Dokumentasi dalam Buletin IVAA Dwi Bulanan edisi Januari-Februari 2017.

Contemporary Art from Bali 2016

oleh: Hertiti Titis Luhung Weningtyas*

Bali, sebagai entitas dikenal dengan ciri artistik yang khas; kental dengan budaya tradisi, namun diterpa dengan derasnya arus kebudayaan modern. Pameran Seni Kontemporer Bali memberi pendekatan yang kritikal kepada sejarah seni dan budaya, baik di Bali maupun secara luas. Tujuannya melihat dan membaca ulang bagaimana pebentukan sejarah seni rupa di Bali serta pemahaman kembali apa itu seni lukis (drawing-painting). Perkembangan seni rupa Bali tradisi-modern-postmodern-kontemporer dalam konteks seni rupa Indonesia sekarang. Bagaimana gagasan maupun eksplorasi para seniman yang menunjukan potensi artistik dari cara pandang dan konsepsi yang hybrid ke dalam bentuk lukisan, drawing, maupun bentuk karya tiga dimensional.

Baru-baru ini Langgeng Art Foundation bersama Equator Art Projects mengadakan pameraran bertajuk “Contemporary Art from Bali”, tepatnya pada 15 Desember 2016-31 Januari 2017. Pameran berlokasi di Langgeng Art Foundation, Jl. Suryodiningratan 37, Yogyakarta.

Rifky Effendy dan Gede Mahendra Yasa sebagai kurator pameran ini memilih karya-karya yang sebagian besar berupa lukisan dan drawing, serta beberapa karya tiga dimensi. Seperti tajuknya, karya-karya dalam pameran ini menujukkan kecenderungan kancah seni rupa Bali sekarang yang sangat beragam, yang diramaikan oleh seniman, baik seniman lokal (asli Bali) maupun seniman pendatang.

Seniman yang berpartisipasi dalam pameran ini antara lain Ketut Sumadi, Kemalezedine, Aswino Aji, Ketut Moniarta, Ketut Susena, Teja Astawa, Marco Cassani, Natisa Jones, Wayan Mandiyasa, Wayan Upadana, Ketut Suwidiarta, Valasara, Ashley Bickerton, Putu Wirantawan, Filippo Sciascia, dan Rodney Glick.

| Klik disini untuk melihat dokumentasi foto |


*Hertiti Titis Luhung Weningtyas adalah mahasiswa D3 Bahasa Perancis Universitas Gadjah Mada yang sedang mengikuti Program Magang IVAA.


Artikel ini merupakan bagian dari rubrik Sorotan Dokumentasi dalam Buletin IVAA Dwi Bulanan edisi Januari-Februari 2017.

Pameran Arsip Proyek Milisi Fotocopy 2011-2016: “Ngluruk”

Oleh: Hertiti Titis Luhung Weningtyas*

Berawal dari sekumpulan individu yang memiliki kecocokan dalam ideologi berkarya, serta menghadapi permasalahan yang memiliki urgensi bersama, mereka memutuskan untuk mendirikan sebuah organisasi yang dinamai Milisi Fotocopy pada awal 2011. Nama Milisi Fotocopy sendiri mewakili semangat gerakan milisi yang memang ingin berbagi semangat merespon permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi di Surabaya. Menurut Milisi Fotocopy bentuk kesenian-kesenian yang saat ini ada di Surabaya tidak menampilkan persoalan yang dekat dengan diri mereka sendiri, sudut pandangnya sangat mainstream, bahwa gerakan kesenian adalah kerja imajinatif dan tidak berangkat dari persoalan-persoalan nyata.

Milisi Fotocopy mengadakan pameran tunggal pertama mereka yang berjudul “Ngluruk” di Ruang Pamer Kedai Kebun Forum, Jl. Tirodipuran No.3 Yogyakarta pada 14 Januari-4 Februari 2017 lalu. Dalam pembukaan pameran “Ngluruk”, Milisi Fotocopy menyajikan karya serta dokumentasi kerja mereka dari tahun 2011 hingga 2016. Melalui pameran arsip ini mereka ingin mengemukakan pentingnya mempresentasikan kerja-kerja kolektif dalam bentuk pameran ataupun diskusi supaya terjadi saling dan tukar informasi mengenai apa yang telah mereka kerjakan dan temukan selama proses bekerja kepada publik di kota Yogyakata. Nama-nama seniman muda surabaya yang tergabung di dalam kolektif Milisi Fotocopy ini antara lain Abdoel Semute, Bagus Priyo, Cahyo Prayogo, Dimas Giswa, Eko Hariadi, Imanniar Ramadhani, Iyan Fabian, Juve Sandi, Rakhmad Dwi Septian, Rendi Murti, Riski Juniartama, Sandi Crisko, dan Tubagus Riski.

Mengiringi pameran arsip ini, ada juga pertunjukan Titer Kabared Satoe “Babu Para Gedibal”, teater dari kampung Dupak, Bangunrejo, Surabaya, sebuah kampung yang notabene merupakan lokalisasi tertua di Surabaya. Digagas sebagai pengembangan dan pemberdayaan pewacanaan pelaku teater kampung yang sementara ini di anggap sebelah mata, Naskah yang berjudul “Babu Para Gedibal” mengusung tema kehidupan sosial ekonomi keluarga masyarakat Dupak sebagai masyarakat urban kota dengan segala kerakusannya, konsumerisme, dan materialistik.

Pameran Arsip Milisi Fotocopy ini ditutup dengan serangkaian acara yang diselenggarakan bersama Basarub pada tanggal 3 dan 4 Februari, antara lain pasar pernak-pernik dan kerajinan bikinan komunitas-komunitas seni di Yogyakarta dan Surabaya, pasar ini dinamai SINDIKAT BAZAAR GELAP. Sehari setelahnya mereka mengadakan artist talk dan peluncuran zine yang disusul pertunjukan musik dari band-band lokal. Di dalam artist talk, mereka mempresentasikan projek-projek yang pernah mereka kerjakan dari tahun 2011-2016, antara lain projek riset kampung Tambak Bayan Tengan di tahun 2012-2014 dan presentasi dari kolektif Kinetik tentang karya video dalam projek Hidup dan Mati di Tanah Sengketa.


| Klik disini untuk melihat dokumentasi foto dan video |


*Hertiti Titis Luhung Weningtyas adalah mahasiswa D3 Bahasa Perancis Universitas Gadjah Mada yang sedang mengikuti Program Magang IVAA.


Artikel ini merupakan bagian dari rubrik Sorotan Dokumentasi dalam Buletin IVAA Dwi Bulanan edisi Januari-Februari 2017.

Biennale Sumatra Ketiga: Identitas Setempat dan Pertanyaan tentang “Biennale” Daerah

Ditulis oleh Katherine Bruhn, diterjemahkan oleh Pitra Hutomo, sebagai bagian dari rubrik Sorotan Dokumentasi dalam Buletin Dwi Bulanan edisi November-Desember 2016.

Biennale Sumatra Ketiga diadakan 19-22 November 2016 di Taman Budaya Jambi, menampilkan karya-karya 60 seniman yang membawa identitas kedaerahan dari 10 propinsi di Sumatra. Perhelatan ini sekaligus menunjukkan bahwa seniman-seniman di Sumatra senantiasa berupaya memantapkan keberadaan dan pertumbuhan mereka kepada kalangan seni Indonesia yang kompetitif dan Jawasentris. Walaupun perhelatan ini semestinya mengerahkan seluruh daya dan upaya untuk memamerkan karya-karya seniman peserta dan gambaran pertumbuhan seni rupa di Sumatra, acara pembukaan dan penyelenggaraannya justru mengesankan sebaliknya; karakter “biennale” nyaris tak nampak di perhelatan ini. Hadir di pembukaan membuat saya bertanya-tanya tentang peran pemerintah dalam pengembangan seni di daerah, kemudian bagaimanakah makna istilah “biennale” saat diterapkan pada pameran lukisan yang sedikit lebih megah dari biasanya?

Pameran tahun ini menandai ketiga kalinya penyelenggaraan Biennale Sumatra dan untuk pertama kalinya pameran diselenggarakan di Jambi. Sebelumnya pada 2012 dan 2014, Sumatra Barat (Padang) menjadi tuan rumah Biennale Sumatra sekaligus “Pra Biennale” tahun 2011. Dengan membawa perhelatan ini ke Jambi dan selanjutnya ke daerah-daerah lain di Sumatra sesuai rencana, para seniman yang terlibat mengharapkan Biennale Sumatra menjadi serupa daya dorong yang dibutuhkan untuk mengembangkan seni rupa di Sumatra – hasrat yang jamak ditemui dan semakin menguat setelah penyelenggaraan Pameran Lukisan dan Dialog Perupa Se-Sumatra tahun 1993 (PLDPS). Bagaimanapun, Biennale Sumatra Ketiga menunjukkan bahwa upaya mengerahkan daya dorong pun masih terbentur keterbatasan infrastruktur dan utamanya ketersediaan sumber daya manusia, yakni massa kritis yang mampu menyikapi isu-isu dalam wacana seni kontemporer.

Setibanya ke Taman Budaya Jambi, saya terheran-heran mengetahui bahwa bunga papan sebagai penghargaan atas dibukanya Biennale Sumatra Ketiga juga bertuliskan selamat atas dibukanya Pameran dan Pergelaran Seni Se-Sumatera XIX (PPSS). PPSS yang diadakan bergiliran di Taman-taman Budaya Propinsi di Sumatra setiap tahun sejak 1997, ditujukan untuk memamerkan seni rupa sekaligus mempertunjukkan seni tradisi. Di Jambi, kombinasi dua perhelatan ini sangat kentara saat acara pembukaan yang berlangsung Sabtu malam. Sembari menyaksikan peresmian acara dengan pidato para pejabat pemerintahan antara lain Kepala Taman Budaya Jambi, Anggota Komisi X DPR, dan Gubernur Jambi, di dalam ruang pertunjukan yang penuh sesak, hadirin menyaksikan tarian tradisional dan “fashion show” pakaian adat dari tiap propinsi di Sumatra. Kurator Biennale Sumatra, Suwarno Wisetrotomo maupun seniman peserta pameran tidak menyampaikan pidato. Bahkan hadirin baru bisa memasuki ruang pamer untuk Biennale Sumatra setelah jam 10 malam. Bisa dibayangkan pada jam tersebut sebagian hadirin memilih untuk pulang daripada menonton pameran. Baru belakangan saya tahu bahwa kedua perhelatan ini, Biennale Sumatra Ketiga dan PPSS, digabungkan untuk menarik animo pengunjung Taman Budaya Jambi, terlebih karena mereka tidak menempatkan pegawai khusus untuk mengelola audiens seni kontemporer di Jambi.

Betapapun politisnya, Biennale Sumatra Ketiga layak mendapatkan selamat karena telah berhasil mendatangkan karya-karya dari seniman yang mewakili keragaman propinsi-propinsi di Sumatra. Dalam esai kuratorialnya, Suwarno Wisetrotomo menyatakan bahwa umumnya identitas suatu Biennale terfokus pada kota saja, misalnya di Venezia atau di kota-kota di Indonesia seperti Yogyakarta, Jakarta, dan Makassar. Sehingga keinginan merepresentasikan suatu pulau yang terdiri dari beragam kelompok etnis atau suatu kewilayahan di dalamnya seperti Jawa Timur atau yang baru saja berlangsung, di Jawa Tengah, memiliki tantangan tersendiri. Barangkali pertanyaan awal yang harus diajukan adalah seberapa besar kemungkinan untuk menyelenggarakan pameran yang mampu menghadirkan konsep, atau bahkan identitas “Sumatra”?

Pameran tahun ini diselenggarakan dengan menyeleksi karya dari pendaftaran terbuka sekaligus karya-karya yang mewakili seniman visual (pelukis) senior Jambi yang dianggap berperan maupun berpengaruh dalam pengembangan seni rupa di propinsi tersebut. Menurut Suwarno Wisetrotomo para seniman yang melalui proses seleksi dari pendaftaran terbuka adalah generasi muda Sumatra yang akan menentukan arah perkembangan seni kontemporer di Sumatra. Dengan menghadirkan seniman junior yang saat ini aktif bersamaan dengan seniman senior yang sebagian telah meninggal dunia, para hadirin mendapat kesempatan untuk melihat langsung bagaimana estetika seni modern dan kontemporer telah berkembang, khususnya di lingkup Propinsi Jambi. Menarik juga untuk mengamati bagaimana aspek biennale ini dilanjutkan di Biennale 2018 yang akan kembali diselenggarakan di Padang; suatu keputusan yang diambil dalam salah satu “parallel events”, yakni suatu diskusi antar seniman yang diselenggarakan sebagai perpaduan acara biennale dengan PPSS.

Dalam diskusi tersebut para seniman juga diajak mengunjungi kompleks kuil Buddha di kawasan Muaro Jambi, sebagai bagian dari kegiatan sketsa sehari on-the-spot. Di hari yang sama diselenggarakan pula lokakarya untuk guru-guru tentang sejarah seni Indonesia dan apresiasi seni di Taman Budaya Jambi. Lokakarya diampu oleh Tubagus Andre Sukmana, Kepala Galeri Nasional Indonesia dan Suwarno Wisetrotomo. Saya yang mengamati acara-acara ini perlu memuji panitia penyelenggara secara khusus, karena walaupun singkat, acara-acara ini telah memberikan kesempatan untuk para seniman dari penjuru Sumatra untuk tahu lebih banyak tentang kehidupan prasejarah dan kebudayaan tradisional di Jambi. Lokakarya pun telah memberikan pengenalan tentang sejarah seni secara partisipatoris untuk para guru. Acara-acara inilah yang bagi saya menunjukkan perbedaan Biennale Sumatra/PPSS dengan pameran lukisan skala besar lain di Sumatra.

Akhir kata, meskipun penyelenggaraan biennale di Indonesia senantiasa menimbulkan pertanyaan tentang kualitas dan tujuan, acara ini adalah pameran seni rupa (terutama lukisan) yang solid dan diselenggarakan oleh seniman asal Sumatra yang terutama aktif di Sumatra. Kenyataan ini saja merupakan fakta yang butuh dicermati. Selanjutnya, bagaimanakah sumber daya manusia di Sumatra Barat menyelenggarakan Biennale berikut dua tahun mendatang? Bagaimana mereka akan menyelenggarakan suatu acara yang diadakan selaras dengan biennale-biennale lain di Indonesia, untuk senantiasa menunjukkan keberadaan seni rupa di Sumatra sebagai hal yang unik jika dibandingkan dengan seni kontemporer yang ada di Yogyakarta maupun Bandung?

 


image-1
[Gambar 1 – Fashion Show pakaian adat dari 10 propinsi di Sumatra dalam Pembukaan c]

image-2
[Gambar 2 – Para pejabat pemerintahan meresmikan dibukanya Pameran dan Pergelaran Seni Se-Sumatera XIX]
image-3
[Gambar 3 – Sketsa on the spot di Kompleks Kuil Buddha Muaro Jambi]
 

image-4
[Gambar 4 – Menyusul kunjungan ke Kompleks Kuil Muaro Jambi, para seniman makan siang setelah disiapkan oleh Komunitas Mahligai, suatu komunitas asal kawasan Muaro Jambi yang bekerja untuk mengelola kebudayaan tradisional. Dalam gambar ini adalah para anggota Komunitas Mahligai yang menyambut para seniman]
image-5
[Gambar 5 – Lokakarya melukis untuk guru-guru sekolah di Jambi, presentasi oleh kurator Biennale Sumatra ke Tiga Suwarno Wisetrotomo tentang sejarah seni Indonesia]
image-6
[Gambar 6 – Suasana pameran Biennale Sumatra ke Tiga di Taman Budaya Jambi]
image-7
[Gambar 7 – Suasana pameran Biennale Sumatra ke Tiga di Taman Budaya Jambi]
image-8
[Gambar 8 – Suasana pameran Biennale Sumatra ke Tiga di Taman Budaya Jambi]
image-9
[Gambar 9 – Suasana pameran Biennale Sumatra ke Tiga di Taman Budaya Jambi]

Kembali ke Buletin IVAA edisi Nov/Des 2016.