Tag Archives: #sorotandokumentasi

#SorotanDokumentasi Buletin IVAA Dwi Bulanan Jan-Feb 2017

Membuka lembaran daftar perolehan dokumen baru, hingga hari ini tim dokumentasi IVAA tercatat telah merekam sejumlah 27 peristiwa seni budaya di Yogyakarta dan sekitarnya. Pada awal tahun ini agaknya khalayak seni rupa Indonesia tengah menyusun persiapan penyelenggaraan perhelatan-perhelatan besar yang akan bermunculan mulai pertengahan hingga akhir tahun seperti ArtJOG, Biennale Jogja, dan Jakarta Biennale. Hal ini kami simpulkan demikian karena tidak terlalu banyak penyelenggaraan pameran, diskusi, maupun performance yang kami jumpai sejak kalender baru dipasang hingga tulisan di rubrik Sorotan Dokumentasi ini dibuat. Keadaan ini memberi kesempatan tim dokumentasi IVAA yang beranggotakan peserta Program Magang IVAA dan dikoordinatori oleh Dwi Rachmanto untuk mengambil nafas, mengingat bahwa biasanya kami bagaikan tanpa jeda merekam banyaknya aktivitas seni budaya. Pada rubrik Sorotan Dokumentasi kali ini kami akan menyoroti 4 peristiwa yang kami anggap menarik. Uraian beserta tautan menuju rekaman dokumentasinya dapat disimak di bawah ini.


1. Sisi Gelap Pariwisata Gunungkidul
Oleh : Himawan Kurniadi

2. International Conference on Reviving Benedict Anderson: Imagined (Cosmopolitan) Communities
Oleh : Brigitta Engla dan Tiatira Saputri

3. Contemporary Art from Bali 2016
Oleh : Hertiti Titis Luhung Weningtyas

4. Pameran Arsip Proyek Milisi Fotocopy 2011-2016: “Ngluruk”
Oleh : Hertiti Titis Luhung Weningtyas


Artikel ini merupakan bagian dari rubrik Sorotan Dokumentasi dalam Buletin IVAA Dwi Bulanan edisi Januari-Februari 2017.

Sisi Gelap Pariwisata Gunungkidul

Oleh: Himawan Kurniadi (Kontributor)

Paduan dua kata, ‘Gunungkidul’ dan ‘pariwisata’ bagi segelintir orang bermakna jalan menuju peningkatan taraf hidup. Bagi mereka yang merasa mampu berkontribusi melihat hal ini dalam kerangka proyek pengembangan potensi, sedangkan yang lain berdalih tidak ingin menjadikan warga Gunungkidul sebagai penonton. Diskusi “Sisi Gelap Pariwisata Gunungkidul” adalah upaya menjajaki persepsi sekelumit putra-putri asal kabupaten di sisi tenggara provinsi DI. Yogyakarta ini, khususnya mereka yang bergiat sebagai pekerja LSM, mahasiswa, hingga langganan penggarap proyek negara atau kabupaten. Tujuan diskusi di Angkringan Mrikiniki, Wonosari yang berlangsung 18 Januari 2017 lalu ini bertumpu pada refleksi dan jajak pendapat kalangan masyarakat sipil yang menguasai konteks politik dan ekonomi setempat.

Beberapa pertanyaan kunci diajukan oleh dua pemantik diskusi, Tri Wahyu dari Indonesia Court Monitoring (ICM) dan M. Thonthowi dari Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam), Nahdlatul Ulama Gunungkidul. Forum semakin menarik karena paparan dan diskusi yang gamblang berlangsung antara pihak-pihak non pemerintah yang merasa selama ini bekerja terpisah dari proyek-proyek pemerintah untuk pengembangan kebudayaan.

Saat membahas gencarnya upaya mencitrakan Gunungkidul sebagai wilayah administratif yang paling membutuhkan skema industrialisasi pariwisata alam dan budaya, forum ini mempertanyakan mengapa pemerintah masih menggunakan proksi dinas provinsi atau investor? Sebagian peserta diskusi juga mengeluhkan cara-cara promosi pemerintah yang abai dengan kesiapan warga di lokasi-lokasi yang terlanjur digenjot sebagai tujuan pariwisata. Seolah-olah bagi pemerintah kabupaten, naiknya kunjungan wisata hanya berdampak pada kenaikan Pendapatan Asli Daerah dari retribusi atau biaya tiket masuk ke klaster area wisata, khususnya di kawasan pesisir selatan.

Pemerintah memang menyediakan sejumlah anggaran untuk dikelola desa dan terkadang disertai intervensi langsung dari Dinas Pariwisata dan Dinas Kebudayaan yang mewakili tubuh provinsi di Kabupaten. Selain menyalurkan anggaran yang dikelola desa, pemerintah menempatkan sejumlah sumber daya manusia sebagai ‘Pendamping Desa Budaya’. Desa Budaya adalah salah satu turunan keistimewaan DIY yang ditetapkan dalam Pergub DIY No.36/2014. Keberadaan para pendamping adalah untuk menyelaraskan misi pengelolaan desa dengan arahan utama pertumbuhan ekonomi, melalui skema permodalan untuk Usaha Kecil dan Menengah hingga promosi lokasi tujuan wisata melalui ekspresi seni rakyat.

Percakapan tentang keberadaan para pendamping sebagai tenaga kontrak yang mendapat Upah Minimum Provinsi dari Dana Keistimewaan menggiring forum untuk menyoroti perihal basis modal di Gunungkidul. Skema industrialisasi pariwisata di bidang kebudayaan dicurigai telah mendorong adanya penyeragaman bentuk-bentuk ekspresi setempat dan malah mencabut akar kebutuhan atas seni rakyat itu sendiri. Ini terjadi misalnya untuk “Sedekah Laut” yang sebelum ‘didampingi’ sebatas menandai momen berkumpul antar warga pedukuhan suatu desa setelah panen raya. Acuan waktu yang khas terpaksa diabaikan karena acara budaya harus masuk kalender event budaya reguler Gunungkidul, dan harus dilakukan saat kunjungan tinggi pariwisata (high season).

| Klik disini untuk melihat video |


*Himawan Kurniadi (l.1986) adalah pegiat Rumah Belajar Rakyat di Siraman, Wonosari. Ia lulus dari Jurusan Ilmu Sejarah Universitas Negeri Yogyakarta dan beberapa tahun belakangan intens dalam kerja-kerja pengorganisasian terkait isu pendidikan dan pariwisata.


Artikel ini merupakan bagian dari rubrik Sorotan Dokumentasi dalam Buletin IVAA Dwi Bulanan edisi Januari-Februari 2017.

International Conference on Reviving Benedict Anderson: Imagined (Cosmopolitan) Communities

Oleh: Brigitta Engla* dan Tiatira Saputri

Universitas Sanata Dharma (USD) mengadakan konferensi internasional bertajuk “International Conference on Reviving Benedict Anderson: Imagined (Cosmopolitan) Communities” yang dibuka pada Jumat (13/1) bertempat di Auditorium Driyarkara, USD, Yogyakarta. Acara ini berlangsung selama dua hari yakni 13-14 Januari 2017 di Gedung Lembaga Studi Realino, USD. Konferensi ini diadakan khusus untuk mengenang Benedict Anderson, sejarawan Indonesianis asal Amerika Serikat yang dikenal melalui bukunya “Imagined Communities”.

Konferensi ini menghadirkan para dosen, peneliti, juga mahasiswa dari beberapa negara untuk turut serta menjadi pembicara, yakni dari Indonesia, Thailand, Filipina, dan Singapura. Acara dikemas menjadi dua sesi yakni pleno dan paralel, pada tiap sesi paralel diisi oleh enam pembicara. Untuk peserta yang menghadiri acara sebagai pendengar, konferensi dibuka secara gratis.

Acara dimulai tepat waktu pukul 09.00 WIB yang diawali dengan pembukaan, salah satunya dari Johanes Eka Priyatma, M.Sc., Ph.D. selaku rektor Universitas Sanata Dharma. Acara dilanjutkan dengan sesi pleno yang menghadirkan dua orang pembicara dari University of the Philippines, Ramon  Guillermo dan Coeli Barry dari Mahidol University yang dimoderatori oleh Melani Budianta dari Universitas Indonesia. Ruangan seminar terlihat penuh dipadati oleh para tamu serta peserta seminar.

Dalam ulasannya, Ramon Guillermo berbicara mengenai bahasa yang merepresentasikan sebuah kultur tidak bisa dengan mudahnya diterjemahkan ke dalam bahasa lain. Ada rasa yang tidak bisa diterjemahkan ke dalam sebuah bahasa asing. Bagaimana kemudian menghadirkan sebuah istilah dalam sebuah kultur tidak hanya untuk dimengerti tetapi juga dapat menjadi sebuah refleksi bersama.

Lain halnya dengan Gullermo yang membahas keragaman dalam bahasa, Coeli berbicara mengenai keragaman karakter kelompok, khususnya kelompok konservatif dan kelompok ekstrim, dalam hal komunikasi politik. Coeli berpendapat harus ada upaya pendekatan dan stategi komunikasi yang berbeda dari kedua kelompok, agar benturan antara keduanya bisa diminimalisir.

Wacana kosmopolitan dalam kerangka ‘komunitas terbayang’ ala Ben Anderson ini tidak hanya dibahas dalam hal keragaman kultur bahasa dan karakter kelompok politik. Pada sesi-sesi berikutnya para pembicara juga membahas tentang dinamika masyarakat kelas bawah, penerjemahan, pertunjukan seni, dinamika kelompok-kelompok intoleran, gender serta pengaruh karya-karya Ben terhadap akademisi di Indonesia.

“Bagaimana bisa menjadi kosmopolitan tanpa menerjemahkan?”, pertanyaan pembuka ini sekaligus menjadi bekal untuk kami pikirkan selama konferensi berlangsung. Pengalaman hidup Ben Anderson sebagai penerjemah memperkenalkan bahwa tidak semua kata bisa diterjemahkan ke bahasa lain. Ini dikarenakan setiap kebudayaan memiliki konsep berbeda-beda dalam memaknai sesuatu. Roman Guillermo memberi beberapa contoh kasus dari pengalamannya bekerja bersama Ben Anderson dalam proyek penerjemahan. Misalnya, “rasa” tidak bisa diterjemahkan begitu saja ke dalam bahasa Inggris menjadi “feel” karena konsep “rasa” dalam bahasa Indonesia memiliki konsep yang berbeda dengan konsep Barat. Dalam bahasa Indonesia, “rasa” terkait dengan keberadaan manusia dalam jagad raya, sehingga tidak hanya terdiri dari “feel” tapi juga “sense” dan “means”. Sehingga ketika bicara “feeling” jika dalam bahasa Inggris dipahami sebagai memiliki “feel” dalam bahasa Indonesia dipahami sebagai kemampuan indrawi seseorang. Sehingga pada kasus kalimat “Perasaanku cair dan bercampur dengan mereka” yang diterjemahkan menjadi “my own feeling dissolve and mix with their” bisa saja mentah diterjemahkan menjadi “my feeling with faculty liquid and dissolve into their feeling”.

Masih bicara mengenai bahasa. Pada sesi paralel, Arief W. Djati membicarakan kuantitas masyarakat Tionghoa Surabaya sebagai masyarakat kosmopolitan dari jumlah bahasa yang mereka gunakan. Arief menggunakan teori Ben Anderson mengenai kosmopolitanisme kolonial, bahwa mereka yang disebut masyarakat kosmopolitan adalah orang-orang yang memahami beragam budaya dari kemampuan mereka menggunakan berbagai bahasa, bukan karena banyak berpergian ke berbagai tempat. Dikatakan bahwa masyarakat Tionghoa Surabaya fasih dalam menggunakan bahasa Belanda, Jawa, Hokkian dan Melayu. Hal yang juga menarik adalah presentasi dari Popi Primadevi mengenai sosial media. Hari ini sosial media memberi kita keleluasaan dalam membangun identitas sesuai dengan apa yang kita harapkan. Lalu pertanyaannya, komunitas seperti apa yang kita miliki dalam media sosial hingga memerlukan pembentukan identitas yang mungkin saja palsu? Melalui arsip-arsip ‘iseng’nya, Popi mencoba mendokumentasikan dinamika yang terjadi pada sosial media untuk melihat bagaimana image-image identitas ini diterima dan diterjemahkan kembali oleh komunitas maya.


*Brigitta Engla adalah lulusan S1 Antropologi Budaya, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada, mengikuti Program Magang IVAA di bulan Desember 2016 – Januari 2017.


Artikel ini merupakan bagian dari rubrik Sorotan Dokumentasi dalam Buletin IVAA Dwi Bulanan edisi Januari-Februari 2017.

Contemporary Art from Bali 2016

oleh: Hertiti Titis Luhung Weningtyas*

Bali, sebagai entitas dikenal dengan ciri artistik yang khas; kental dengan budaya tradisi, namun diterpa dengan derasnya arus kebudayaan modern. Pameran Seni Kontemporer Bali memberi pendekatan yang kritikal kepada sejarah seni dan budaya, baik di Bali maupun secara luas. Tujuannya melihat dan membaca ulang bagaimana pebentukan sejarah seni rupa di Bali serta pemahaman kembali apa itu seni lukis (drawing-painting). Perkembangan seni rupa Bali tradisi-modern-postmodern-kontemporer dalam konteks seni rupa Indonesia sekarang. Bagaimana gagasan maupun eksplorasi para seniman yang menunjukan potensi artistik dari cara pandang dan konsepsi yang hybrid ke dalam bentuk lukisan, drawing, maupun bentuk karya tiga dimensional.

Baru-baru ini Langgeng Art Foundation bersama Equator Art Projects mengadakan pameraran bertajuk “Contemporary Art from Bali”, tepatnya pada 15 Desember 2016-31 Januari 2017. Pameran berlokasi di Langgeng Art Foundation, Jl. Suryodiningratan 37, Yogyakarta.

Rifky Effendy dan Gede Mahendra Yasa sebagai kurator pameran ini memilih karya-karya yang sebagian besar berupa lukisan dan drawing, serta beberapa karya tiga dimensi. Seperti tajuknya, karya-karya dalam pameran ini menujukkan kecenderungan kancah seni rupa Bali sekarang yang sangat beragam, yang diramaikan oleh seniman, baik seniman lokal (asli Bali) maupun seniman pendatang.

Seniman yang berpartisipasi dalam pameran ini antara lain Ketut Sumadi, Kemalezedine, Aswino Aji, Ketut Moniarta, Ketut Susena, Teja Astawa, Marco Cassani, Natisa Jones, Wayan Mandiyasa, Wayan Upadana, Ketut Suwidiarta, Valasara, Ashley Bickerton, Putu Wirantawan, Filippo Sciascia, dan Rodney Glick.

| Klik disini untuk melihat dokumentasi foto |


*Hertiti Titis Luhung Weningtyas adalah mahasiswa D3 Bahasa Perancis Universitas Gadjah Mada yang sedang mengikuti Program Magang IVAA.


Artikel ini merupakan bagian dari rubrik Sorotan Dokumentasi dalam Buletin IVAA Dwi Bulanan edisi Januari-Februari 2017.

Pameran Arsip Proyek Milisi Fotocopy 2011-2016: “Ngluruk”

Oleh: Hertiti Titis Luhung Weningtyas*

Berawal dari sekumpulan individu yang memiliki kecocokan dalam ideologi berkarya, serta menghadapi permasalahan yang memiliki urgensi bersama, mereka memutuskan untuk mendirikan sebuah organisasi yang dinamai Milisi Fotocopy pada awal 2011. Nama Milisi Fotocopy sendiri mewakili semangat gerakan milisi yang memang ingin berbagi semangat merespon permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi di Surabaya. Menurut Milisi Fotocopy bentuk kesenian-kesenian yang saat ini ada di Surabaya tidak menampilkan persoalan yang dekat dengan diri mereka sendiri, sudut pandangnya sangat mainstream, bahwa gerakan kesenian adalah kerja imajinatif dan tidak berangkat dari persoalan-persoalan nyata.

Milisi Fotocopy mengadakan pameran tunggal pertama mereka yang berjudul “Ngluruk” di Ruang Pamer Kedai Kebun Forum, Jl. Tirodipuran No.3 Yogyakarta pada 14 Januari-4 Februari 2017 lalu. Dalam pembukaan pameran “Ngluruk”, Milisi Fotocopy menyajikan karya serta dokumentasi kerja mereka dari tahun 2011 hingga 2016. Melalui pameran arsip ini mereka ingin mengemukakan pentingnya mempresentasikan kerja-kerja kolektif dalam bentuk pameran ataupun diskusi supaya terjadi saling dan tukar informasi mengenai apa yang telah mereka kerjakan dan temukan selama proses bekerja kepada publik di kota Yogyakata. Nama-nama seniman muda surabaya yang tergabung di dalam kolektif Milisi Fotocopy ini antara lain Abdoel Semute, Bagus Priyo, Cahyo Prayogo, Dimas Giswa, Eko Hariadi, Imanniar Ramadhani, Iyan Fabian, Juve Sandi, Rakhmad Dwi Septian, Rendi Murti, Riski Juniartama, Sandi Crisko, dan Tubagus Riski.

Mengiringi pameran arsip ini, ada juga pertunjukan Titer Kabared Satoe “Babu Para Gedibal”, teater dari kampung Dupak, Bangunrejo, Surabaya, sebuah kampung yang notabene merupakan lokalisasi tertua di Surabaya. Digagas sebagai pengembangan dan pemberdayaan pewacanaan pelaku teater kampung yang sementara ini di anggap sebelah mata, Naskah yang berjudul “Babu Para Gedibal” mengusung tema kehidupan sosial ekonomi keluarga masyarakat Dupak sebagai masyarakat urban kota dengan segala kerakusannya, konsumerisme, dan materialistik.

Pameran Arsip Milisi Fotocopy ini ditutup dengan serangkaian acara yang diselenggarakan bersama Basarub pada tanggal 3 dan 4 Februari, antara lain pasar pernak-pernik dan kerajinan bikinan komunitas-komunitas seni di Yogyakarta dan Surabaya, pasar ini dinamai SINDIKAT BAZAAR GELAP. Sehari setelahnya mereka mengadakan artist talk dan peluncuran zine yang disusul pertunjukan musik dari band-band lokal. Di dalam artist talk, mereka mempresentasikan projek-projek yang pernah mereka kerjakan dari tahun 2011-2016, antara lain projek riset kampung Tambak Bayan Tengan di tahun 2012-2014 dan presentasi dari kolektif Kinetik tentang karya video dalam projek Hidup dan Mati di Tanah Sengketa.


| Klik disini untuk melihat dokumentasi foto dan video |


*Hertiti Titis Luhung Weningtyas adalah mahasiswa D3 Bahasa Perancis Universitas Gadjah Mada yang sedang mengikuti Program Magang IVAA.


Artikel ini merupakan bagian dari rubrik Sorotan Dokumentasi dalam Buletin IVAA Dwi Bulanan edisi Januari-Februari 2017.

Biennale Sumatra Ketiga: Identitas Setempat dan Pertanyaan tentang “Biennale” Daerah

Ditulis oleh Katherine Bruhn, diterjemahkan oleh Pitra Hutomo, sebagai bagian dari rubrik Sorotan Dokumentasi dalam Buletin Dwi Bulanan edisi November-Desember 2016.

Biennale Sumatra Ketiga diadakan 19-22 November 2016 di Taman Budaya Jambi, menampilkan karya-karya 60 seniman yang membawa identitas kedaerahan dari 10 propinsi di Sumatra. Perhelatan ini sekaligus menunjukkan bahwa seniman-seniman di Sumatra senantiasa berupaya memantapkan keberadaan dan pertumbuhan mereka kepada kalangan seni Indonesia yang kompetitif dan Jawasentris. Walaupun perhelatan ini semestinya mengerahkan seluruh daya dan upaya untuk memamerkan karya-karya seniman peserta dan gambaran pertumbuhan seni rupa di Sumatra, acara pembukaan dan penyelenggaraannya justru mengesankan sebaliknya; karakter “biennale” nyaris tak nampak di perhelatan ini. Hadir di pembukaan membuat saya bertanya-tanya tentang peran pemerintah dalam pengembangan seni di daerah, kemudian bagaimanakah makna istilah “biennale” saat diterapkan pada pameran lukisan yang sedikit lebih megah dari biasanya?

Pameran tahun ini menandai ketiga kalinya penyelenggaraan Biennale Sumatra dan untuk pertama kalinya pameran diselenggarakan di Jambi. Sebelumnya pada 2012 dan 2014, Sumatra Barat (Padang) menjadi tuan rumah Biennale Sumatra sekaligus “Pra Biennale” tahun 2011. Dengan membawa perhelatan ini ke Jambi dan selanjutnya ke daerah-daerah lain di Sumatra sesuai rencana, para seniman yang terlibat mengharapkan Biennale Sumatra menjadi serupa daya dorong yang dibutuhkan untuk mengembangkan seni rupa di Sumatra – hasrat yang jamak ditemui dan semakin menguat setelah penyelenggaraan Pameran Lukisan dan Dialog Perupa Se-Sumatra tahun 1993 (PLDPS). Bagaimanapun, Biennale Sumatra Ketiga menunjukkan bahwa upaya mengerahkan daya dorong pun masih terbentur keterbatasan infrastruktur dan utamanya ketersediaan sumber daya manusia, yakni massa kritis yang mampu menyikapi isu-isu dalam wacana seni kontemporer.

Setibanya ke Taman Budaya Jambi, saya terheran-heran mengetahui bahwa bunga papan sebagai penghargaan atas dibukanya Biennale Sumatra Ketiga juga bertuliskan selamat atas dibukanya Pameran dan Pergelaran Seni Se-Sumatera XIX (PPSS). PPSS yang diadakan bergiliran di Taman-taman Budaya Propinsi di Sumatra setiap tahun sejak 1997, ditujukan untuk memamerkan seni rupa sekaligus mempertunjukkan seni tradisi. Di Jambi, kombinasi dua perhelatan ini sangat kentara saat acara pembukaan yang berlangsung Sabtu malam. Sembari menyaksikan peresmian acara dengan pidato para pejabat pemerintahan antara lain Kepala Taman Budaya Jambi, Anggota Komisi X DPR, dan Gubernur Jambi, di dalam ruang pertunjukan yang penuh sesak, hadirin menyaksikan tarian tradisional dan “fashion show” pakaian adat dari tiap propinsi di Sumatra. Kurator Biennale Sumatra, Suwarno Wisetrotomo maupun seniman peserta pameran tidak menyampaikan pidato. Bahkan hadirin baru bisa memasuki ruang pamer untuk Biennale Sumatra setelah jam 10 malam. Bisa dibayangkan pada jam tersebut sebagian hadirin memilih untuk pulang daripada menonton pameran. Baru belakangan saya tahu bahwa kedua perhelatan ini, Biennale Sumatra Ketiga dan PPSS, digabungkan untuk menarik animo pengunjung Taman Budaya Jambi, terlebih karena mereka tidak menempatkan pegawai khusus untuk mengelola audiens seni kontemporer di Jambi.

Betapapun politisnya, Biennale Sumatra Ketiga layak mendapatkan selamat karena telah berhasil mendatangkan karya-karya dari seniman yang mewakili keragaman propinsi-propinsi di Sumatra. Dalam esai kuratorialnya, Suwarno Wisetrotomo menyatakan bahwa umumnya identitas suatu Biennale terfokus pada kota saja, misalnya di Venezia atau di kota-kota di Indonesia seperti Yogyakarta, Jakarta, dan Makassar. Sehingga keinginan merepresentasikan suatu pulau yang terdiri dari beragam kelompok etnis atau suatu kewilayahan di dalamnya seperti Jawa Timur atau yang baru saja berlangsung, di Jawa Tengah, memiliki tantangan tersendiri. Barangkali pertanyaan awal yang harus diajukan adalah seberapa besar kemungkinan untuk menyelenggarakan pameran yang mampu menghadirkan konsep, atau bahkan identitas “Sumatra”?

Pameran tahun ini diselenggarakan dengan menyeleksi karya dari pendaftaran terbuka sekaligus karya-karya yang mewakili seniman visual (pelukis) senior Jambi yang dianggap berperan maupun berpengaruh dalam pengembangan seni rupa di propinsi tersebut. Menurut Suwarno Wisetrotomo para seniman yang melalui proses seleksi dari pendaftaran terbuka adalah generasi muda Sumatra yang akan menentukan arah perkembangan seni kontemporer di Sumatra. Dengan menghadirkan seniman junior yang saat ini aktif bersamaan dengan seniman senior yang sebagian telah meninggal dunia, para hadirin mendapat kesempatan untuk melihat langsung bagaimana estetika seni modern dan kontemporer telah berkembang, khususnya di lingkup Propinsi Jambi. Menarik juga untuk mengamati bagaimana aspek biennale ini dilanjutkan di Biennale 2018 yang akan kembali diselenggarakan di Padang; suatu keputusan yang diambil dalam salah satu “parallel events”, yakni suatu diskusi antar seniman yang diselenggarakan sebagai perpaduan acara biennale dengan PPSS.

Dalam diskusi tersebut para seniman juga diajak mengunjungi kompleks kuil Buddha di kawasan Muaro Jambi, sebagai bagian dari kegiatan sketsa sehari on-the-spot. Di hari yang sama diselenggarakan pula lokakarya untuk guru-guru tentang sejarah seni Indonesia dan apresiasi seni di Taman Budaya Jambi. Lokakarya diampu oleh Tubagus Andre Sukmana, Kepala Galeri Nasional Indonesia dan Suwarno Wisetrotomo. Saya yang mengamati acara-acara ini perlu memuji panitia penyelenggara secara khusus, karena walaupun singkat, acara-acara ini telah memberikan kesempatan untuk para seniman dari penjuru Sumatra untuk tahu lebih banyak tentang kehidupan prasejarah dan kebudayaan tradisional di Jambi. Lokakarya pun telah memberikan pengenalan tentang sejarah seni secara partisipatoris untuk para guru. Acara-acara inilah yang bagi saya menunjukkan perbedaan Biennale Sumatra/PPSS dengan pameran lukisan skala besar lain di Sumatra.

Akhir kata, meskipun penyelenggaraan biennale di Indonesia senantiasa menimbulkan pertanyaan tentang kualitas dan tujuan, acara ini adalah pameran seni rupa (terutama lukisan) yang solid dan diselenggarakan oleh seniman asal Sumatra yang terutama aktif di Sumatra. Kenyataan ini saja merupakan fakta yang butuh dicermati. Selanjutnya, bagaimanakah sumber daya manusia di Sumatra Barat menyelenggarakan Biennale berikut dua tahun mendatang? Bagaimana mereka akan menyelenggarakan suatu acara yang diadakan selaras dengan biennale-biennale lain di Indonesia, untuk senantiasa menunjukkan keberadaan seni rupa di Sumatra sebagai hal yang unik jika dibandingkan dengan seni kontemporer yang ada di Yogyakarta maupun Bandung?

 


image-1
[Gambar 1 – Fashion Show pakaian adat dari 10 propinsi di Sumatra dalam Pembukaan c]

image-2
[Gambar 2 – Para pejabat pemerintahan meresmikan dibukanya Pameran dan Pergelaran Seni Se-Sumatera XIX]
image-3
[Gambar 3 – Sketsa on the spot di Kompleks Kuil Buddha Muaro Jambi]
 

image-4
[Gambar 4 – Menyusul kunjungan ke Kompleks Kuil Muaro Jambi, para seniman makan siang setelah disiapkan oleh Komunitas Mahligai, suatu komunitas asal kawasan Muaro Jambi yang bekerja untuk mengelola kebudayaan tradisional. Dalam gambar ini adalah para anggota Komunitas Mahligai yang menyambut para seniman]
image-5
[Gambar 5 – Lokakarya melukis untuk guru-guru sekolah di Jambi, presentasi oleh kurator Biennale Sumatra ke Tiga Suwarno Wisetrotomo tentang sejarah seni Indonesia]
image-6
[Gambar 6 – Suasana pameran Biennale Sumatra ke Tiga di Taman Budaya Jambi]
image-7
[Gambar 7 – Suasana pameran Biennale Sumatra ke Tiga di Taman Budaya Jambi]
image-8
[Gambar 8 – Suasana pameran Biennale Sumatra ke Tiga di Taman Budaya Jambi]
image-9
[Gambar 9 – Suasana pameran Biennale Sumatra ke Tiga di Taman Budaya Jambi]

Kembali ke Buletin IVAA edisi Nov/Des 2016.

Sorotan Dokumentasi November – Desember 2016

Selama dua bulan kami Tim Dokumentasi IVAA, Dwi Rachmanto dibantu para peserta program Magang IVAA telah mengumpulkan sejumlah 46 dokumentasi dari berbagai perhelatan yang kami rekam, dan ditambah pula dengan dokumen-dokumen yang kami terima secara langsung dalam wujud rekaman baik video, foto, maupun katalog. Banyak perhelatan menarik di penghujung tahun ini, salah satunya adalah pameran para eksponen GSRB di Kampus ISI Yogyakarta yang disertai dua sesi seminar. Selain itu kami juga menjadi saksi seremoni yang menandai perubahan Rumah Seni Cemeti menjadi Cemeti Institut Seni dan Masyarakat dengan disertai perubahan kepengurusan pula. Beberapa perhelatan besar juga kami hadiri antara lain Jateng Biennale, Sumatera Biennale, 4th Jakarta Contemporary Ceramic Biennale, serta festival performance art internasional Undisclosed Territory #10. Kami juga dipercaya untuk menjadi tim dokumentasi resmi untuk penyelenggaraan Simposium Khatulistiwa 2016. Di dalam simposium 2 hari ini setiap harinya berlangsung 1 kelas umum dilanjutkan 3 kelas yang berlangsung bersamaan, di masing-masing kelas berlangsung 3 sesi. Sehingga total terdapat 20 kelas yang kami dokumentasikan.

Pada Buletin Daring edisi ini kami menyoroti 5 perhelatan yang kami rekam dalam media video ataupun foto. Dan istimewanya ada dua perhelatan diulas secara komprehensif oleh dua penulis tamu. Pertama adalah Katherine Bruhn (Katie) yang mengulas Biennale Sumatra Ketiga. Katie adalah seorang peraih gelar Ph.D untuk Studi Asia Tenggara di UC Berkeley yang sedang berfokus meneliti tentang aktivitas seni rupa di wilayah Sumatra Barat. November lalu Katie menghadiri perhelatan Biennale Sumatra Ketiga di Jambi, juga dalam rangka kepentingan penelitiannya. Penulis tamu ke dua adalah Krisnawan Wisnu Adi, seorang mahasiswa tingkat akhir di FISIP Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang sedang mengikuti Program Magang IVAA. Wisnu menulis catatan perjalanannya saat menjadi peserta Simposium Khatulistiwa 2016 dengan sangat teliti. Silakan simak sorotan-sorotan dokumentasi di bawah ini.


1. “Wang Sinawang: Sesrawungan”
16-30 November 2016 | Di Pusat Kebudayaan Koesnadi Hardjasoemantri (PKKH), Yogyakarta

2. “Bercocok Tanah”
Pameran Tunggal Ismal Muntaha (Sunday Screen & Jatiwangi art Factory)
Dikuratori oleh Grace Samboh
23 Desember 2015-23 Januari 2016| di ACE HOUSE, Yogyakarta

3. Tanah/Impian
Pameran Kolektif oleh Krack!
5 Juni-6 Juli 2016 di Krack! Studio

4. Biennale Sumatra Ketiga
19-22 November 2016 di Taman Budaya Jambi, Telanaipura, Jambi

5. Simposium Khatulistiwa 2016
29-30 Oktober 2016 | di Prodi Ilmu Religi dan Budaya, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta

Kembali ke Buletin IVAA edisi Nov/Des 2016.

“Wang Sinawang: Sesrawungan”

“Wang Sinawang: Sesrawungan”
16-30 November 2016
Di Pusat Kebudayaan Koesnadi Hardjasoemantri (PKKH), Yogyakarta

Acara ini lebih menyerupai festival seni budaya tinimbang pameran seni rupa. Di dalamnya ditampilkan berbagai pertunjukan wayang, teater, musik, pameran karya seni, maupun artefak keagamaan dan kebudayaan. Ada 6 komunitas seni yang dilibatkan di dalama acara ini, mewakili 6 agama yang ada di Indonesia, antara lain Buddha Maitreya, Khilafah Arts Network (KHAT), Khonghucu, Sanggar Seni Budaya Bhuana Alit, Narayana Smrti Ashram, dan Seni Rupa Kristen Indonesia (Seruni). Selain pameran dan pertunjukan, pada rangkaian acara ini juga diadakan serangkaian presentasi dari keenam komunitas, serta satu diskusi yang menjadi penutup rangkaian acara Wang Sinawang Sesrawungan. Acara yang diinisiasi oleh PKKH UGM ini membahas persoalan pluralisme di Indonesia. Akhir-akhir ini kita cenderung berusaha menutup-nutupi perbedaan dan mencari titik persamaan dengan tujuan menghindari konflik. Namun justru dengan demikian masyarakat menjadi tidak terbiasa melihat adanya perbedaan. Menjadi menarik perhatian (kalau tidak dibilang mengundang kontroversi) ketika KHAT dipilih untuk mewakili unsur agama Islam di dalam perhelatan ini, mengingat bahwa KHAT adalah komunitas yang dikenal aktif mengkampanyekan khilafah atau negara Islam, yang sebetulnya bila dicermati prinsipnya bertentangan dengan Pancasila.

ba

diskusi

pembukaan

|klik disini untuk melihat dokumentasi video|

Tanah/Impian

Tanah/Impian
Pameran Kolektif oleh Krack!
5 Juni – 6 Juli 2016 di Krack! Studio

Mundur ke tahun 2014 ada pameran berejudul Tanah Impian yang berlangsung di Krack! Studio, Yogyakarta. Pameran ini digagas oleh Malcom Smith dan kolega-koleganya di Krack! Studio., Mengambil judul “Tanah/Impian”, pameran ini mencoba menjelajahi aspirasi Indonesia sepanjang 100 tahun yang tercermin dalam budaya popular. Pameran ini menyoroti perbedaan—yang acap kali mencolok—antara “Mimpi” dan “Kenyataan”.

Sebanyak 24 karya yang ditampilkan merupakan rancang ulang poster iklan, sampul buku, majalah, kaset hingga korek api yang dikumpulkan dari rentang waktu 100 tahun dan dianggap merepresentasikan mimpi Indonesia pada setiap era. Karya dalam pameran ini pertama kali dipamerkan di Krack! pada 5 Juni 2014, diteruskan ke satu galeri di Footscray Community Art Center, Melbourne dan di Flux Kit, Italia. Dalam pameran pertamanya pada Juni 2014, bertepatan dengan akan diadakannya Pilpres di Indonesia, di mana dalam suasana Pilpres banyak muncul mimpi-mimpi baru dari orang baru, era baru, bahkan kehidupan baru. Karya dalam pameran ini dibuat menggunakan  teknik sablon, merancang ulang gambar-gambar iklan sejak sebelum  Indonesia berdiri, mengumpulkan data tentang poster-poster propaganda yang juga harapan atas berdirinya negara. Mimpi-mimpi yang dibuat ulang dalam konteks sekarang, yang menjadi cerminan harapan Indonesia di masa lalu ditampilkan dalam bentuk karya poster yang kadang satir. Pameran Tanah impian adalah Project dari Krack! Studio dan kolaborasi antara Malcolm Smith, Prihatmoko Moki, Rudi ’Lampung’ Hermawan, serta Antariksa.

img_1680

|klik disini untuk melihat dokumentasi foto|

Simposium Khatulistiwa sebagai Resistensi Kultural: Sebuah Catatan Perjalanan Seorang Hadirin

Oleh: Krisnawan Wisnu Adi

Tulisan ini merupakan bagian dari rubrik Sorotan Dokumentasi dalam Buletin Dwi Bulanan edisi November-Desember 2016.

“MEMBANGUN DUNIA KEMBALI: Visi Alternatif dari Khatulistiwa.”

Serangkaian kata dalam kalimat yang cukup ambisius di atas adalah tema untuk Simposium Khatulistiwa kali ini. Sebagai bagian dari rangkaian acara Biennale Jogja XIV Seri Equator #4 2017, Yayasan Biennale Yogyakarta menyelenggarakan sebuah simposium guna mengenalkan kepada publik terkait tema besar yang diangkat. Selain itu, simposium ini juga menjadi ruang kolektif untuk berbagi gagasan dalam mengupas beberapa topik atau isu relevan seputar dunia seni rupa kontemporer.

Simposium Khatulistiwa periode ini digelar pada Sabtu dan Minggu, 29 & 30 Oktober 2016, di Gedung Pasca Sarjana Ilmu Religi dan Budaya Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta. Baik Sabtu maupun Minggu, acara dimulai pada pukul 09.00 WIB hingga kurang lebih pukul16.30 WIB. Berbeda dengan simposium sebelumnya, kali ini sistem pemberian dan diskusi materi dilakukan dengan sistem kelas, layaknya mahasiswa yang kuliah bersama dosen. Di masing-masing hari, terdapat tiga sesi (pagi, siang, dan sore). Lalu di setiap sesi, diselenggarakan kelas dengan waktu yang bersamaan. Maka peserta mau tidak mau harus memilih salah satu kelas di setiap sesi.

Taman Beringin Soekarno menjadi tempat yang dipilih untuk mengawali simposium ini sekaligus perjumpaan awal dengan publik. Bukan sembarang memilih saya kira, karena Taman Beringin Soekarno cukup menghadirkan memori tentang sosok Bung Karno yang menginisiasi peristiwa Konferensi Asia-Afrika pada 1955 di Bandung. Sebuah peristiwa yang telah menginspirasi langkah tim Biennale Seri Equator untuk mewujudkan visi alternatifnya.

Imperialisme Inggris di Abad ke -19 dan Asia Tenggara Modern
Sesi pertama yang saya ikuti bertajuk “Imperialisme Inggris di Abad ke-19 dan Asia Tenggara Modern” oleh Tyson Tirta, seorang sejarahwan dan peneliti sosial. Dalam topik ini, Tyson hendak menghadirkan studi sejarah imperialisme Inggris dengan pendekatan sejarah global. Pendekatan ini memiliki empat poin inti, yakni; bukan sekedar sejarah peradaban dunia, tetapi juga pemahaman fragmen-fragmen kecil yang saling terkait; bersifat disiplin karena bukan hanya ilmu sejarah yang terlibat; menawarkan konsep kesetaraan bukan sekedar stratifikasi; dan batasan (geografis dan kultural) yang ada tidak membatasi pemahaman akan suatu peradaban, tapi lebih sebagai suatu narasi besar yang mengalami modernisasi.

Ada ungkapan yang menarik dalam kelas itu, bahwa imperialisme Inggris adalah cara yang sama seperti Inggris mendefinisikan dirinya. Artinya adalah imperialisme yang dilakukan Inggris bukan semata-mata praktik eksploitasi manusia dan alam bangsa jajahan. Mereka juga mengusahakan beberapa hal untuk keteraturan dan kemajuan, entah pendidikan atau perdagangan, di wilayah yang dijajah itu.

Sebagai penanggap, Rosyid, mahasiswa pascasarjana Fakultas Ilmu Religi dan Budaya Universitas Sanata Dharma mengatakan bahwa, meski dengan pendekatan yang demikian setaranya, bagi dia semua itu masih dan tetap saja pada kerangka inferioritas kapitalisme. Narasi kesetaraan yang diwujudkan melalui proses ‘mengadabkan’ negara jajahan sebenarnya hanya sebagai bungkus.

Ia menambahkan bahwa kita perlu melihat sejarah global sebagai strategi. Strategi untuk melihat realitas bukan sekedar yang metafisis, melainkan secara nyata tentang ke mana realitas itu terjadi. Contohnya adalah fenomena pembentukan ASEAN sebagai strategi baru untuk menanggapi situasi global pada kala itu.

Ruang Politis yang Abu-Abu: Dekolonisasi dan Dewesternisasi
Kelas berikutnya yang saya pilih bertajuk “Ruang Politis yang Abu-Abu: Dekolonisasi dan Dewesternisasi” oleh Wayne Lim. Ia adalah seorang seniman dari Singapura yang sedang studi master di Dutch Art Institute.

Situasi mempertanyakan ruang publik dan privat nampaknya menjadi titik tolak gagasan. Bahwa karena laju modernisasi yang sangat kompleks, batasan ruang publik dan privat menjadi kabur. Bahkan yang publik, seperti sekolah, pun sudah diprivatkan untuk kepentingan tertentu dan bersandar pada sumber pengetahuan ‘modern’. Bagi Lim, sangat penting untuk menciptakan sekolah yang mengajarkan self-organizing, meningkatkan intuisi siswa tentang sekolah. Kemandirian tanpa tergantung institusi formal merupakan cara alternatif untuk menanggapi dilema aktivitas di ruang publik atau privat, yang berdasarkan kepentingan kekuasaan.

Selanjutnya dekolonisasi dan dewesternisasi bagi Lim merupakan konsep kunci untuk hidup di era modern. Konsep ini mampu memberikan akses pengetahuan yang otonom, terbebas dari belenggu modernitas neo-kolonialisme. Konferensi Bandung dapat dilihat sebagai titik tolak perjuangan melawan neo-kolonialisme dengan gagasan dekolonisasi dan dewesternisasi.

Rosyid, sebagai penanggap, menambahkan bahwa gagasan di atas sebenarnya adalah masalah yang hampir dialami oleh semua orang; problem ruang, manusia, dan kapitalisme. Melalui resistensi kultural, kiranya problem tersebut dapat diminimalisir secara perlahan. Aktivitas seni-budaya seperti biennale dapat dilihat sebagai sebuah ruang negosiasi baru. Ruang negosiasi baru yang menjadi pintu pembuka untuk membongkar masalah struktural di level makro, yang secara bersama-sama mencoba mendefinisikan kedirian negara-negara dunia ketiga.

Ruang negosiasi secara kultural ini juga berpotensi membentuk kewargaan baru dalam ruang yang sudah dibentuk oleh kapitalisme. Mungkin seperti apa yang dimaksud oleh Lim dengan ruang abu-abu, ruang negosiasi kultural dapat menjadi representasinya. Kerja ruang abu-abu yang tidak hanya merespon ruang publik-privat secara fisik, melainkan juga merujuk kepada level suprastruktur. Level suprastruktur yang di dalamnya terdapat hubungan tiga aspek, seperti apa yang digagas oleh Althusser, yakni aparatus ideologis, lalu turun ke level negara melalui pendidikan dan media massa, dan ide tentang bagaimana kita harus berpikir dan bertindak (kesadaran palsu).

Biennale sebagai ruang negosiasi baru secara kultural telah menjadi bukti keberadaan ruang abu-abu. Tidak hanya itu, ia telah menjadi praktik resistensi kultural dalam rujukannya kepada level suprastruktur, untuk mengusahakan akses pengetahuan baru dalam bingkai negara-negara ekuator; menciptakan kewargaan baru untuk saling terhubung dalam rangkaian diskursus yang memang terlalu abu-abu untuk didefinisikan.

Menyikapi Perubahan Lingkungan Hidup dan Bermasyarakat  
Sesi kali ini sedikit berbeda dengan sesi-sesi sebelumnya, karena yang menjadi bahasan bukan perihal konsep-konsep seni rupa atau sejarah yang rumit, melainkan lebih kepada pengalaman aksi nyata yang dibagikan. Dua narasumber yang dihadirkan adalah Mas Kaca dan Mas Kendal. Mas Kaca adalah pembudidaya burung hantu untuk mendukung keberlangsungan sawah atau kebun dari gangguan hama. Sedangkan Mas Kendal adalah sarjana sosiologi UGM yang memutuskan untuk menjadi petani di tempat asalnya, Kulon Progo.

Awal kisah Mas Kaca berangkat dari peristiwa makan siang bersama temannya di sebuah warung makan. Saat itu ia mendengar keluh kesah dari si penjaja warung makan bahwa mereka akan mendapat ancaman gagal panen padi. Sontak Mas Kaca merasakan situasi yang janggal; ia dan rekannya bisa makan nasi dengan lahap saat seorang penjaja warung makan mengeluh soal gagal panen padi yang menjadi ancaman. Jika gagal panen padi benar-benar terjadi, lantas apa yang akan dimakan orang-orang yang bergantung padanya? Pertanyaan di atas terus mengganggu benak Mas Kaca, dan akhirnya membuat ia dan rekannya berinisiatif untuk menemukan solusi mencegah gagal panen padi.

Kebanyakan faktor yang membuat padi serta tanaman lain seperti buah dan sayur menjadi rusak adalah keberadaan hama. Salah satu hama yang paling dibenci adalah tikus. Menipisnya predator ular membuat jumlah tikus tak terkendali. Oleh karena itu Mas Kaca bersama timnya memutuskan untuk melakukan pembudidayaan burung hantu. Dengan menggunakan salah satu ruang kosong di rumah seorang warga, beberapa burung hantu dikembangbiakkan untuk memangsa hama tikus. Segala perhitungan jarak penempatan kandang, pemantauan aktivitas burung hantu, pertumbuhan anak burung hantu, menjadi aktivitas yang terus mereka lakukan. Tujuannya adalah agar menghasilkan upaya pemberantasan hama secara maksimal.

Berbeda dengan Mas Kaca, Mas Kendal membagikan pengalaman aksi lingkungannya sebagai seorang petani; tentang bagaimana mendorong warga untuk mau bangkit mandiri dalam berkebun dan bertani. Upaya yang dilakukan olehnya adalah dengan sedikit demi sedikit memanfaat lahan kosong di rumahnya untuk dijadikan kebun dan sawah secara organik. Meski tidak cukup luas dan banyak cibiran dari warga yang meragukan, ia sudah beberapa kali merasakan panen padi dari tanah sendiri.

Tidak menggunakan zat kimia seperti pestisida adalah prinsip dari Mas Kendal dalam mengusahakan pertaniannya. Ia memiliki misi mendorong warga untuk tidak tergantung pada pasar dan dapat memenuhi kebutuhan primer dari tanah sendiri, tanpa harus membeli. Perlahan, niatnya ini mendapat dukungan dari warga. Bagi Mas Kendal, kota tidak akan bertahan tanpa keberadaan desa dengan segala potensinya.

Sampai sekarang ia terus mencari cara yang tepat untuk menciptakan pembasmi hama secara natural, bukan dengan bahan kimia. Salah satu cara yang pernah ia terapkan adalah dengan mengembangbiakkan laba-laba sebagai predator untuk hama belalang.

Dua pengalaman yang dibagikan oleh Mas Kaca dan Mas Kendal dapat dipandang sebagai respon masyarakat atas situasi lingkungan hidup yang kian berubah. Simbiosis mutualisme antara masyarakat dan lingkungan yang seharusnya dipahami bukan sebagai eksploitasi alam.

Perihal Kawasan dalam Perspektif Seni Rupa
Memasuki hari ke dua, pada sesi pertama, saya memilih kelas “Perihal Kawasan dalam Perspektif Seni Rupa”. Pius Sigit Kuncoro (kurator untuk Biennale kali ini), Woto Wibowo alias Wok the Rock (kurator untuk Biennale sebelumnya), dan Charles Esche (penulis, kurator, dan direktur Van Abbemuseum, Belanda) menjadi pemateri. Sesi ini dimoderatori oleh Enin Supriyanto (kurator dan pejabat pelaksana Simposium Khatulistiwa).

Banyak sekali detail materi yang masing-masing pemateri sampaikan, tetapi dalam tulisan ini saya hendak mengutarakan poin inti saja. Menyinggung perihal kawasan, sepenangkapan saya kawasan yang dimaksud adalah persoalan atau konteks wilayah tertentu sebagai latar belakang dari kerja seni yang sedang dioperasikan. Khatulistiwa (negara-negara di dalamnya) dapat dilihat sebagai sebuah kawasan yang terbentang luas dengan segala masalah dan tantangan yang dihadapi.

Charles Esche dalam presentasinya mengatakan bahwa Eropa selama ini nampak seperti hanya berkaca di depan cermin secara egois. Hanya diri mereka yang dilihat, tak ada yang lain. Berbagai penemuan teknologi dan ilmu pengetahuan oleh bangsa ‘yang dianggap tidak beradab’ dalam sejarahnya hanya diklaim bangsa Eropa untuk menciptakan orientasi terpusat yang universal. Kemudian sebuah proses panjang terjadi hingga muncul rasionalitas ala barat sebagai tolak ukur menentukan arah modernitas. Hasilnya? Masih ada pembagian antara negara dunia pertama dan dunia ketiga. Pandangannya ini terkuatkan ketika ia ikut berdinamika di Biennale Indonesia, khususnya Jakarta. Suatu kerja seni rupa yang berbeda dari barat. Seakan bersifat postmodern namun juga bukan postmodern. Hal ini ia perkuat dengan gagasan bahwa postmodern, selain tepat digunakan untuk kritik, menjadi kebuntuan serta revisi teoritis yang masih dalam bingkai modernisme. Sedangkan Biennale seri Equator memiliki misi yang besar untuk suatu perubahan solutif melalui kerja seni-budaya.

Selanjutnya Wok the Rock lebih banyak berbagi pengalamannya ketika menjadi kurator Biennale Seri Equator sebelumnya bersama Nigeria. Ia menceritakan dinamika suka dan duka yang dialami. Dari sulitnya menyamakan persepsi dengan seniman Nigeria, hingga sedikitnya dana yang dimiliki untuk menjalankan misi yang sedemikian ambisius. Ia juga menceritakan fenomena para seniman yang lebih tertarik untuk bekerja di Eropa atau Amerika, daripada di negara-negara sepenanggungan yang lebih layak dimitrakan. Ini membuktikan adanya pandangan Eropa-Amerika sentries hasil dari kolonialisme dan imperialisme, bahkan dalam diri segolongan seniman.

Pius Sigit, dalam presentasinya, lebih menjelaskan arah Biennale Equator kali ini. Ia mengawali dengan sebuah pengalaman pribadi yang cukup unik. Ketika ia tahu bahwa negara yang akan menjadi rekan adalah Brazil, ia lantas berpikir bagaimana caranya agar bisa sampai ke sana untuk melakukan proses negosiasi? Bahkan rute pesawat Indonesia-Brazil pun ternyata harus melalui transit di Inggris (baca: negara kaya). Pengalaman ini justru menjadi analogi untuk menjelaskan posisi negara-negara berkembang yang selalu berada di bawah intervensi negara kaya. Akan tetapi justru dari situasi semacam ini, arah Biennale Equator menjadi semakin kuat dan relevan untuk dioperasikan.

Memeriksa Kembali Praktik Seni Rupa Kontemporer dalam Bingkai Pertukaran dan Interaksi Transkultural
Sesi ini dibawakan oleh Jajang Supriyadi, seorang seniman dan pengajar di FDKV Universitas Widyatama, Bandung. Cukup berbeda dari kelas-kelas yang saya ikuti sebelumnya, kelas kali ini cukup berat karena banyak berbicara tentang konsep abstrak dan berani dalam dunia seni rupa kontemporer.

Jajang berusaha menyampaikan bahwa praktik seni rupa kontemporer selama dua dekade terakhir nampaknya telah bertautan dengan situasi regional hingga global. Tentu di dalamnya terdapat proses pertukaran dan interaksi transkultural. Bahkan, ia berpendapat bahwa justru terjadi pencarian imajiner melalui proyeksi lain. Serangkaian proyeksi tersebut menjadi refleksi utuh tentang diri.

Pertukaran dan interaksi transkultural semakin nampak ketika Jajang menggunakan konsep zona kontak. Praktik seni rupa kontemporer telah menghadirkan zona kontak; ruang untuk menafsirkan globalisasi dan kontestasi keberagaman. Ruang transkultural untuk mengatasi keterpilahan fragmentasi budaya yang heterogen.

Jajang juga mengatakan bahwa Biennale telah menjadi sebuah praktik seni rupa kontemporer yang mengandung kecenderungan di atas. Selain itu, Biennale Seri Equator dilihat sebagai usaha untuk menjadi antitesis dari determinisme budaya, dengan cara melihat ‘yang lain’. Lebih beraninya lagi, ia melihat adanya kecenderungan untuk melakukan kreolisasi dalam praktik seni rupa kontemporer. Strategi linguistik yang diadopsi untuk tujuan sama, yakni membangun kekuatan antar negara jajahan.

Pada Akhirnya
Melalui simposium ini tim Biennale Jogja mencoba memberi tahu kepada publik mengenai latar belakang serta arah dari Biennale seri Equator sebagai kerja seni yang kompleks. Satu poin yang saya garis bawahi adalah persoalan hubungan horizontal antara negara-negara berkembang sebagai sebuah upaya resistensi kultural terhadap modernitas yang tak kunjung memenuhi janji. Berkaca dari peristiwa politik Konferensi Asia Afrika 1955, hubungan antar negara jajahan menjadi kembali penting untuk diperjuangkan. Masing-masing bangsa khatulistiwa memiliki epistemologi sendiri untuk menjalankan roda kehidupannya. Melalui kerja di berbagai bidang, khususnya seni-budaya, kekuatan horizontal antar bangsa jajahan dibangun untuk menciptakan ‘modernitas kami’, bukan ‘modernitas mereka’. Yang menjadi lain adalah ketika upaya menghubungkan ini bukan berada di jalur politik, melainkan jalur seni-budaya. Seperti apa yang digagas oleh Walter Mignolo, dalam tulisannya yang berjudul The Darker Side of Modernity, seniman dan museum (atau kerja seni-budaya) memiliki peran penting untuk mengaplikasikan pemikiran dekolonial. Menjadi kondisi yang penting juga bahwa cara ini hanya bisa diwujudkan dalam operasi skala global. Jika saya hubungkan dengan simposium ini, maka bolehlah saya mengatakan bahwa Biennale seri Equator menjadi kerja seni-budaya sebagai resistensi kultural melawan universalisme pemikiran dan praktik modernisme barat di ranah global.

*Krisnawan Wisnu Adi, seorang mahasiswa tingkat akhir di FISIP Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang sedang mengikuti Program Magang IVAA. Tulisan ini telah mengalami penyuntingan. Silakan unduh artikel ini dalam versi utuh di sini.

Kembali ke Buletin IVAA edisi Nov/Des 2016.