Tag Archives: pluralisme

Teh Celup Rasa Pluralisme

1347004169 - negeri tanpa identitas - Hayatudin - 2000
Negeri Tanpa Identitas. Hayatudin. 2000 –arsip dokumentasi IVAA

Oleh: Adnan Fauzi Siregar -Mantan Pimpinan Umum LPM Keadilan

[Tulisan ini sebelumnya dimuat di situs web Keadilan Online, pada 17 November 2011]

*****

Stasiun Tugu, akhir pekan ke dua, September 2010. Sampai juga Saya di Yogyakarta, setelah perjalanan melelahkan dari kampung halaman. Jarum jam menunjukan pukul lima pagi dan hari masih gelap. Sementara itu saya sambangi dulu sebuah warung kopi di depan stasiun sembari menunggu datangnya jemputan.

Sebatang rokok saya sulut, lalu menghisapnya pelan-pelan. Baranya menyala merah, walau samar-samar tertutup abu. Gulungan tembakau berbungkus kertas itu terbakar, suara pijarnya terdengar khas, “kretek…kretek..”. Rokok jadi salah satu teman buat merasai pagi sejuk nan indah kota ini. Suasana kian legit dengan seruputan secangkir teh celup bikinan si penjaja. Segar!

Tiba-tiba terbayangkan skema teh celup. Ya, tumbukan teh halus dibalut kantong, diikat tali lalu dicemplungkan ke dalam air, bikin yang bening jadi berwarna. Herannya setelah air berganti warna, kantong teh dibuang supaya rasa tidak pekat. Bekas teh celup bisa disimpan untuk digunakan lagi sampai rasa tehnya hilang.

Saya kira tidak ada salahnya melambangkan teh celup sebagai alegori pluralisme di Indonesia, sebagai kenyataan yang harus diterima masyarakat Indonesia. Tidak etis menolak kemajemukan. Andaikata teh celup adalah pluralisme, maka perumpamaan itu bertentangan dengan Bhineka Tunggal Ika.

Karim Raslan, peneliti dari Malaysia, dalam buku ‘Ceritalah Indonesia’, dia bilang kalau, “Kekuatan Indonesia terletak pada keberagamannya. Kemakmurannya yang sekarang tumbuh dari tradisi untuk menoleransi serta merayakan perbedaan dan pluralisme.”

Itu semacam ungkapan jenuh Raslan pada kondisi Malaysia, majemuk tanpa didukung wadah kerukunan dan toleransi antar umat beragama. Ia berpikiran sekalipun jumlah etnis, suku, agama dan ras yang berbeda di negerinya cenderung sedikit, namun hanya karena soal kecil, perkara sepele bisa  jadi permasalahan besar. Misal kasus truth claim pemakaian kata “Allah” oleh beberapa komunitas agama di Malayasia.

Bandingkan dengan Indonesia yang keragamannya lebih besar, Indonesia justru sedikit unggul dalam meredam konflik. Namun agak sinis melihat para intelektual dan pemerintah Indonesia masih menghambakan diri dan membanggakan kelompok atau golongannya, serta sibuk mengalem negara luar.

Sikap membangga-banggakan identitas sering dijumpai di negeri ini. Alhasil kelompok marginal akan semakin tersingkir. Ditambah disintegrasi kian menimbulkan kesan destruktif pada sesama makhluk sosial.

Pluralisme tidak begitu saja diterima baik oleh masyarakat. Perbedaan ras, suku dan agama telah mengkotak-kotakkan kehidupan. Misal bagi pemeluk Budha, jangan harap menjabat Menteri Agama, atau orang Papua jangan bermimpi duduk di kursi Presiden.

Teringat Haji Bambang, relawan yang membantu korban Bom Bali pada 2002. Konsep Menyame Beraye yang diusung Bambang mampu meredam konflik Hindu-Islam di Bali. Menyame Beraye adalah semboyan asli masyarakat Bali. Bermula sejak masuknya Islam di Bali, rakyat Pulau Dewata yang mayoritas memeluk Hindu memandang orang-orang berbeda keyakinan dengan mata hati yang jernih. Baik dan buruk bukan dilihat dari perbedaan.

Atau Ustadz Khairun. Ia berdakwah Islam di lokalisasi Gang Dolly tanpa memandang ras dan golongan. Lalu kehidupan simbiosis mutualisme Islam dan Kristen Suku Lamaholot di Flores, NTT. Namun contoh tersebut belum diterapkan secara luas oleh bangsa ini.

Sumpah Pemuda yang dicetuskan 28 Oktober 1928 semestinya bisa jadi langkah awal untuk tercapainya persatuan bangsa. Melalui Cultural Diplomacy para founding father berhasil membulatkan tekad mengangkat martabat  rakyat Indonesia. Inilah komitmen perjuangan yang membawa pada kemerdekaan.

Sumpah Pemuda maupun Menyame Beraye punya kesamaan nilai dalam menyikapi perbedaan. Ada pameo lama “Asam di darat, ikan di laut, bertemu dalam belangga”, fenomena perbedaan bukan bencana, tapi bagian dari persatuan. Penyatuan perbedaan bukan hal mustahil, selama keinginan itu dilakukan demi keselarasan perbedaan. Bukan untuk perpecahan.

Masyarakat Indonesia sebagai ‘society of societies’ seharusnya memahami kolektivitas kehidupan bermasyarakat. Adanya kedaulatan tunggal berlebih, akan mengakibatkan ketidakseimbangan sosial. Cukup tepat bila pluralisme dialegorikan “teh celup”. Dipakai lalu dibuang seenaknya.

Jika disandingkan dengan pluralisme tentu hidup semakin monoartistik. Dengan melepaskan simbol-simbol, maka perbedaan tidak jadi soal. Dengan demikian kerukunan tercipta. Menjadikan pluralisme sebagai Totem Pro Parte lebih ideal ketimbang Pars Pratoto. Islam menyatakan, Al-Ikhtilafu Rahmah (perbedaan adalah rahmat). Masyarakat Indonesia masih perlu belajar apa arti Pluralisme. []

Bincang Senja: Mulai Intoleransi di Jogja hingga Kasur Tua

1336116047 - Rapat Umum Tamu Luar Negeri tentang Perdamaian - Batara Lubis - 1958
Rapat Umum Tamu Luar Negeri tentang Perdamaian. Batara Lubis. 1958 — arsip dokumentasi IVAA

Oleh : Tunggul Tauladan

[Tulisan ini sebelumnya dimuat di situs web SatuHarapan.com, pada hari Minggu, 2 Februari 2014]
*****

YOGYAKARTA, SINARHARAPAN.COM – WS. Rendra pernah berkata, “Jogja itu ibaratnya seperti kasur tua”. Ungkapan inilah yang kembali digunakan oleh Hairus Salim dari LKis ketika mengawali pembicaraan dalam Bincang Senja bertajuk “Masa Depan Keberagaman Yogyakarta”.

Entah apa yang saat itu terlintas di benak Rendra sehingga mengatakan Jogja ibaratnya seperti “kasur tua”, namun bagi Hairus Salim, yang namanya “kasur tua” itu pasti tidak enak. “Kasur tua itu pasti atos (Jawa:keras),” demikian ungkap Hairus Salim.

Hairus Salim tak bicara seorang diri di senja itu. Pasalnya, ada tiga pembicara lain, yaitu Pendeta Indianto (Rumah Pirukun), Elga Sarapung (Dian – Interfidei), dan Muhammad Subkhi Ridho (Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah). Keempat pembicara ini hadir untuk berdialog dan bertukar pemikiran dalam bingkai keberagaman di acara Bincang Senja yang digelar pada Kamis (30/1) di Kedai Gendhong, Jalan Sorowajan Baru No. 16, Banguntapan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Bincang Senja merupakan sebuah acara yang muncul sebagai wujud keprihatinan akan aksi kekerasan dan intoleransi yang mulai marak belakangan ini di Yogyakarta. Beberapa komunitas, seperti Jaringan Gusdurian, Our Indonesia, dan Komunitas Makaryo yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Sipil Yogyakarta, akhirnya mengemas sebuah dialog dengan tujuan untuk mengajak dan mengupayakan agar Yogyakarta dapat tetap damai dalam keberagaman.

Sekitar pukul 15.30 WIB, acara yang dipandu oleh Pedro Indarto dan dihadiri oleh puluhan aktivis lintas komunitas ini akhirnya dimulai. Sebagaimana diketahui, Pedro Indiarto adalah ketua aksi damai, “Partai Boleh Beda Jogja Tetap Damai” yang dihelat di perempatan Tugu Jogja pada Sabtu, 18 Januari 2014 silam. Bincang senja ini merupakan follop up dari aksi “Partai Boleh Beda Jogja Tetap Damai”.

Mengawali dialog, Muhammad Subkhi Ridho dari Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah menyampaikan pemikiran tentang adanya pergeseran dari esensi toleransi. “Arti toleransi akhir-akhir ini mulai direduksi dengan cara yang sangat sempit, yaitu yang penting tidak ada kekerasan fisik. Padahal arti toleransi itu sendiri dapat lebih luas, misalnya spanduk ‘Syiah bukan Islam’ yang terpampang akhir-akhir ini di Jogja sebenarnya adalah wujud intoleransi. Selain itu, spanduk caleg juga bisa jadi merupakan upaya pengkotak-kotakan, misalnya spanduk yang bertuliskan, “Putera asli Bantul”. Hal ini bisa menjadi bias karena memungkinkan adanya mengkotak-kotakkan antara orang asli Bantul dan bukan Bantul.”

Bagi kader Muhammadiyah ini, branding Kota Yogyakarta pada 2002-2003 yang digaungkan oleh Pemkot Yogyakarta melalui wali kotanya saat itu, Herry Zudianto sebagai Jogjakarta The City of Tolerance, kini mulai pudar. Memudarnya slogan ini, salah satunya diakibatkan karena orang masih alergi terhadap pluralisme sehingga muncul stigma negatif terhadap kaum pluralis yang mencoba untuk lebih menghargai arti keberagaman.

Degradasi sikap intoleransi pada masyarakat Yogyakarta ini pula yang menjadi sorotan Pendeta Indianto. Pria yang mendirikan komunitas Rumah Pirukun ini mencoba menelisik sikap intoleransi dari kacamata kebudayaan.

“Tahun 90-an, slogan ‘Yogyakarta Berhati Nyaman’ benar-benar terealisasi. Buktinya, ketika saya mau menyeberang di Malioboro, semua kendaraan berhenti. Bahkan saya sampai munduk-munduk (Jawa: membungkuk) kepada para pengemudi.

“Namun sekarang perilaku intoleransi justru yang sering kita temukan di jalan raya. Perilaku saling mengalahkan, tidak memperhitungkan orang lain yang berada di jalan raya, siapa cepat dia dapat, dan siapa nekat dia yang menang.

“Dulu ketika saya melanggar aturan lalu lintas, misalnya melawan arus, maka saya hanya diperingatkan, tidak langsung ditilang seperti sekarang. Kini, orang semakin tidak peduli dengan orang lain.

“Aparat penegak hukum juga tidak memberikan pembinaan, melainkan langsung penindakan. Artinya, sekarang ini telah terjadi pergeseran nilai,” demikian disampaikan oleh Pendeta Indianto.

Menurut Pendeta Indianto, pada tataran analisis budaya terjadi pergeseran nilai pada masyarakat Yogyakarta, jika dibandingkan dengan kebudayaan (kebiasaan) yang ada pada tahun 90-an dengan 2000-an. Ekspresi dari pergeseran nilai, di mana individualisme, primordialisme yang didasari agama, suku, golongan, terekspresikan dalam tindakan konkret.

Arus budaya kekerasan yang belakangan ini mulai marak di Yogyakarta adalah ekspresi rusaknya, minimal, bergesernya tata nilai, yaitu tindakan saling mengalahkan atas nama agama, golongan, dan komunitas. Kasus nyata dari budaya kekerasan ini semisal kasus penyerangan di LP Cebongan yang melibatkan oknum Kopassus.

“Sistem nilai yang tampaknya mulai dirusak oleh individualisme, primordialisme, termasuk SARA, harus kita perangi dengan tindakan damai, tindakan kasih,” demikian Pendeta Indianto memberikan solusi.

Lain halnya dengan Pendeta Indianto yang menganalisa lewat frame budaya, Hairus Salim dari LKis mencoba menelaah lebih luas lagi untuk mencari solusi lewat panggung nasional. Menurut Hairus Salim, kekerasan yang terjadi belakangan ini merupakan imbas dari gerakan reformasi yang tak terarah. Satu contoh jelas yang tergambar di panggung nasional adalah agenda keagamaan.

“Waktu zaman Orba, rezim politik mengatur agenda keagamaan. Politik menjadi atasan dari dinamika keagamaan. Namun, usai Pak Harto jatuh, maka yang terjadi adalah kebalikannya, yaitu dinamika keagamaan menentukan arah perpolitikan. Contohnya adalah keberadaan MUI yang notabene merupakan suatu lembaga non negara, namun kini keberadaannya justru menentukan arah perjalanan negara. Saya melihat tujuan dari hal tersebut adalah adanya upaya ingin menyeragamkan suatu pandangan keagamaan, lebih sempit lagi pandangan Islam tertentu,” demikian disampaikan oleh Hairus Salim.

Program pokok untuk menyeragamkan pandangan (baca: Islamisasi) inilah yang membuat kelompok tersebut senantiasa memiliki inisiatif. Alhasil, menurut kacamata umum, kelompok ini adalah kaum protagonis. Di sisi lain, kaum pluralis yang bereaksi terhadap penyeragaman ini senantiasa dianggap sebagai pihak antagonis karena terus menerus terlambat untuk mengantisipasi. “Sekarang kita tidak bisa jika hanya bereaksi. Jika kita ingin terlihat protagonis, maka kita harus berinisiatif terlebih dahulu”.

Terkait dengan inisiatif tersebut, kaum pluralis dalam waktu dekat harus mengantisipasi datangnya Pemilihan Umum (Pemilu). Namun untuk jangka panjang, pluralis harus mengantisipasi kota Yogyakarta ini. “Jogja akan menjadi kota urban karena kondisi saat ini mulai mengarah ke sana. Ketakutan saya, Jogja sebagai The City of Tolerance akan berubah menjadi kota urban alias intoleran,” ucap Hairus Salim.

Menyambung paparan Hairus Salim, Elga Sarapung menyoroti suatu kenyataan di Indonesia, bahwa kini negara hanya mengikuti fatwa. “Inilah kenyataan dan kesalahan besar. Negara mengikuti agama (dalam hal ini MUI). Sekarang mulai ada fatwa tentang Ahmadiyah. Kita harap fatwa Syiah tidak keluar,” ucap aktivis dari Dian-Interfidei ini.

Di sisi lain, Elga juga menyoroti tentang ketidakadilan terkait dengan e-KTP. Elga mencontohkan tentang poin agama yang tertera di KTP. “Masyarakat di Kalimantan yang banyak menganut Kaharingan diperbolehkan untuk menulis kepercayaan tersebut di KTP. Namun, penulisan tersebut hanya berlaku secara lokalitas, karena jika telah dimasukkan ke dalam E-KTP, maka tidak ada ruang untuk Kaharingan, melainkan hanya diberikan pilihan sebagai Hindu Kaharingan. Ini bukan hanya soal ketidakadilan, tetapi memakai teologi keagamaan untuk menjustifikasi dalam rangka kehidupan berbangsa,” demikian disampaikan oleh Elga Sarapung.

Kenyataan ini jika dibiarkan tentu akan semakin menyempitkan ruang keberagaman. Hal yang lebih terlihat lagi dengan pembiaran ini adalah pemakaian frame mayoritas-minoritas dalam rangka melanggengkan kekuasaan. “Posisi negara dan kepentingan-kepentingan politik yang ada di dalamnya hendaknya tetap menjadikan nilai pluralitas sebagai patokan dalam menentukan kebijakan,” ungkap Elga.

Usai para pembicara memaparkan pemikiran, dilakukan dialog dengan para aktivis. Para aktivis melontarkan pemikiran serta pertanyaan yang ditujukan kepada para pembicara. Beberapa pertanyaan tersebut, semisal Aan dari Perhimpunan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) UIN Sunan Kalijaga menyampaikan pemikiran bahwa faktor utama kesulitan untuk menerapkan pluralisme di Inodensia adalah masalah ekonomi.

Hadianto dari Puskat Jogja Kotabaru menyampaikan pemikiran bahwa muara dari kekisruhan yang terjadi di Indonesia adalah keserakahan manusia an sich kapitalisme sehingga menghilangkan nilai. Salah satu upaya untuk mengatasi hal tersebut adalah menempuh jalur pendidikan yang bisa menanamkan pendidikan nilai dan arti kemajemukan sejak dini.

Menanggapi pemikiran para aktivis sekaligus sebagai statement akhir, Muhammad Subkhi Ridho menyatakan bahwa terkait dengan isu pluralisme (multikulturalisme), maka kita harus masuk ke konteks pemberdayaan ekonomi warga atau rakyat kecil, misalnya melalui semangat Go Green, seperti bank sampah, penanaman pohon, dan lain-lain.

“Ranah inilah yang harus kita garap karena bebas nilai. Tidak ada yang peduli dengan ini sampah milik siapa atau pohon beragama apa,” ujar Muhammad Subkhi Ridho.

Pendeta Indianto sepakat dengan solusi pendidikan untuk mengatasi persoalan pluralisme. “Hanya pada pendidikan nilai-nilai yang luhur, seperti solidaritas, kita bisa menghormati masyarakat Indonesia yang plural dan multikultur,” kata Indianto.

Pendeta Indianto juga memberikan solusi untuk masuk ke dalam gerakan besar (arus besar) anti kekerasan, deradikalisme, dan multikulturalisme dengan menggarapnya melalui jejaring. Jika hal tersebut bisa dilakukan, maka sekat, dikotomi, pengkotak-kotakan antarumat beragama maupun antara intern agama bisa dirobohkan.

Di sisi lain, Elga Sarapung memberikan solusi agar kita dapat lebih percaya (trust) kepada orang lain. “Kepercayaan tersebut bisa menjadi kekuatan bersama untuk membangun bangsa. Kita memerlukan ruang untuk membangun itu, seperti kampus, gereja, kedai, masjid, dan lain sebagainya. Kita perlu menciptakan sebanyak mungkin ruang bersama untuk melatih diri kita dalam menghargai perbedaan. Ciptakanlah ruang-ruang bersama itu. Dan seringlah berkumpul di ruang-ruang itu”.

Hairus Salim di sesi akhir pernyataannya lebih menyoroti Yogyakarta yang kini pelan tapi pasti mulai berubah ke arah kota urban yang intoleran. Keadaan kota Yogyakarta yang sekarang ini berbeda dengan puluhan tahun silam. Yogyakarta kini mulai menampakkan sisi ketidaknyamanannya. Banyak degradasi nilai yang semakin hari, semakin jelas terlihat.

Satu hal yang jelas terlihat di Yogyakarta sekarang ini adalah desa-desa di Yogyakarta kini mulai menjadi desa urban. Namun, meskipun mulai tidak nyaman, sesuai dengan lead di atas yang diibaratkan oleh Rendra sebagai “kasur tua”, kita harus terus berusaha membuat Yogyakarta tetap nyaman.

Hidup bersama sungguh bahagia/ Selalu damai dengan sesama/ Walaupun beda suku agama/ Kita satu adanya/ Assalamu’alaikum/ Shalom/ Santi/ Salam oh wassalam/ Kita satu adanya. (Sebuah lagu yang jamak dinyanyikan oleh aktivis pluralis). []

Perumahan Muslim dan Pluralisme yang Tersekat di Jogja

1418397215 - Sekat Dimensi  - Iqi Qoror - 2012
Sekat Dimensi. Iqi Qoror. 2012 –arsip dokumentasi IVAA

Oleh : Kamil Alfi Arifin (Wartawan BeningPost)

[Tulisan ini sebelumnya dimuat di situs web BeningPost pada hari Senin, 7 Juli 2014]

*****

Seperti cendawan di musim hujan. Beberapa tahun terakhir, perumahan-perumahan berlabel agama—dalam hal ini Islam—semakin banyak bermunculan dan marak di Yogyakarta. Perumahan-perumahan muslim, begitu kemudian disebut, barangkali tak berlebihan jika dikatakan menjadi semacam tren dan gaya hidup (lifestyle) tersendiri di kalangan masyarakat muslim urban.

Tak percaya? Cobalah menyempatkan diri jalan-jalan blusukan sejenak ke berbagai tempat di kota Yogyakarta. Atau, berselancarlah di dunia maya, carilahmenggunakan mesin pencari google dengan mengetik kata kunci perumahan islam/muslim. Maka, kita tidak akan sulit untuk menemukan perumahan-perumahan muslim yang sudah dibangun atau baru ditawarkan sebagai produk properti di berbagai iklan dalam situs-situs perumahan.

Dari seluruh kabupaten di Yogyakarta (Bantul, Sleman, Kulonprogo dan Gunung Kidul) rasa-rasanya, tak ada satu pun yang tak menjadi lokus dari proyek penggarapan dan pengembangan perumahan-perumahan muslim. Di Bantul saja misalnya, untuk menyebut beberapa di antaranya, ada perumahan muslim “Pesona Kota Gede” yang terletak di Singosaren, “Baitus Sakinah” yang terletak di Jalan Wonosari,“Madina Residence Yogyakarta” yang terletak di Jambidan, “Griya Baiturahman” yang terletak di Jalan Wates dan “Puri Sakinah 2” yang terletak di Banguntapan. Di Kabupaten Sleman, ada perumahan muslim “Darussalam” yang terletak di Gamping,“Perumahan muslim Jogja Village” yang terletak di Plosokuning,perumahan muslim“Villa Green Madani”di Jalan Wates. Sedangkan di Kulonprogo, ada perumahan muslim “Griya Nadhifa”. Sementara di Gunung Kidul, perumahan muslim “De Afifa Residence” yang terletak di Wonosari, perumahan muslim “Rahmani Green Resident” serta masih banyak yang lainnya.

Sulit memastikan secara meyakinkan mengenai kapan sebenarnya perumahan-perumahan muslim muncul pertama kali di Yogyakarta. Tapi untuk menjelaskan konteks munculnya perumahan-perumahan muslim secara umum, saya kira, tidak bisa dilepaskan dari persoalan ekonomi dan politik yang melingkupinya. Pada pertengahan tahun 1980-an, sebagaimana kita tahu, deregulasi ekonomi memberikan peluang yang cukup besar kepada swasta atau pengembang (developer) non-pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan perumahan. Kemudian, banyak inovasi-inovasi dan berbagai macam konsep perumahan yang dikembangkan dan dilakukan oleh para pengembang untuk menarik minat dan perhatian konsumen. Misalnya, konsep “perumahan hijau”, yang tidak hanya menekankan pada kenyamanan dan kemegahan hunian semata, melainkan juga keasrian dan kesegaran alam. Tidak hanya itu, para pengembang juga memasukkan konsep agama (islam) ke dalam persaingan bisnis properti perumahan yang kemudian kita kenal dengan perumahan muslim.

Dimasukkannya konsep agama ke dalam bisnis properti perumahan, diperkirakan mulai mengendap-ngendap muncul pada sekitar tahun 1990-an, terlebih di Jakarta dan beberapa kota besar. Tak mengherankan, pada waktu itu, arus kesadaran islam kultural dan politik—minimal dalam level dan tataran simbolik—sedang meningkat. Meskipun barangkali di awal-awal kemunculannya memang tidak sebanyak dan se-semarak seperti sekarang ini, mengingat dalam masyarakat konsumeris, menurut Baudrillard (1970) tidak ada konsumsi yang langsung bersifat massal, menjadi selera umum dan membentuk gaya hidup tertentu secara sekaligus, melainkan selalu dimulai dan diawali olek kelompok terbatas dan baru kemudian menyebar ke berbagai kategori sosial yang lainnya sejalan dengan promosi sosial yang dilakukan.

Komodifikasi Agama dan Ruang Kontrol

Mencermati fenomena maraknya perumahan-perumahan muslim di Yogyakarta, secara teoretis kita menemukan dua hal, apa yang oleh Ronald Lukens-Bull (2008) disebut sebagai ideologization of commodities (religification of commodities) dan commoditization of ideologies. Dua konsep yang mengacu pada proses-proses yang menyambungkan dan melekatkan (embodement) nilai-nilai, ide-ide dan ideologi pada suatu komoditas, serta proses-proses yang menjadikan yang ideologis tersebut menjadi suatu komoditas. Dalam konteks perumahan muslim, identitas islam dilekatkan pada properti perumahan, sehingga dengan sendirinya, islam menjadi sekedar komoditas. Pertanyaannya, mengapa fenomena perumahan-perumahan muslim semakin marak di Yogyakarta?

Bagi para pengembang yang orientasinya sekedar bisnis dan profit, tentu perumahan-perumahan muslim diproduksi karena menganggap prospek pasar yang bagus. Mengingat jumlah masyarakat muslim cukup besar, kalau tidak dikatakan mayoritas. Meskipun dari pengamatan yang saya lakukan, motivasi itu bisa dianggap terlalu menyederhanakan persoalan. Sebab ada beberapa proyek perumahan yang dibangun bukan semata-mata karena tujuan mencari keuntungan semata, melainkan juga karena digerakkan oleh hal-hal yang sifatnya ideologis-keagamaan, baik dari pengembang sendiri maupun tuntutan lingkungan masyarakat dimana perumahan akan dibangun. Misalnya untuk menciptakan ruang-ruang yang islami di tengah-tengah kehidupan sosial perkotaan yang dianggap amoral, jauh dari nilai-nilai islam dan sebagainya.

Artinya, di dalam fenomena maraknya perumahan-perumahan muslim di Yogyakarta, bukan hanya persoalan komodifikasi agama yang penting untuk dikaji dan dipersoalkan, tetapi juga pertarungan ideologis tertentu yang kemungkinan bermain di dalamnya. Mengingat perumahan muslim sebagai ruang (sosial) menurut Lefebvre (1991) diciptakan secara sosial untuk meraih dan menciptakan kontrol dan melanggengkan suatu bentuk kekuasaan. Lihat salah satu persyaratan untuk membeli dan menghuni perumahan muslim harus beridentitas islam/muslim. Meski saya belum memastikan, apakah semua perumahan muslim di Yogyakarta memiliki persyaratan yang sama. Tapi beberapa di antaranya mengharuskan demikian.

Segregated Pluralism

Pada titik penilaian tersebut di atas, fenomena maraknya perumahan muslim yang tengah booming di Yogyakarta mendatangkan sejumlah implikasi-implikasi sosial yang ganjil dan cukup serius serta patut kita renungkan. Terlebih, jika direfleksikan dengan persoalan keberagaman dan toleransi sebagai sifat yang melekat pada tubuh Yogyakarta selama ini. Meskipun belakangan di kota gudeg ini, banyak terjadi praktik-praktik intoleransi keagamaan yang dianggap mencederai semangat pluralisme dan hidup berdampingan dengan yang lain. Pertama, perumahan-perumahan muslim mendorong tumbuh dan massifnya kantong-kantong pemukiman yang homogen.

Kedua, pemukiman-pemukiman yang homogen di tengah kehidupan masyarakat Yogyakarta yang majemuk, terlebih secara agama, bukan tidak mungkin, akan membuat bangunan pluralitas dan pluralisme di dalamnya perlahan mengalami kekeroposan. Pluralisme di Yogyakarta bisa sempurna menjadi sekedar apa yang disebut oleh Bhikhu Parekh (2002) sebagai segregated pluralism, yakni pluralisme yang tersekat. Di luar sana, memang ada realitas keberagaman yang hidup di tengah masyarakat. Tapi keberagamaan tersebut tersekat dalam komunitas-komunitas pemukiman yang homogen dan tertutup. Dan, sekat-sekat pluralisme di Yogyakarta nampaknya kini, disadari atau tidak, semakin tajam oleh munculnya banyak perumahan muslim itu. []