Tag Archives: menggembosi jogja

Bincang Senja: Mulai Intoleransi di Jogja hingga Kasur Tua

1336116047 - Rapat Umum Tamu Luar Negeri tentang Perdamaian - Batara Lubis - 1958
Rapat Umum Tamu Luar Negeri tentang Perdamaian. Batara Lubis. 1958 — arsip dokumentasi IVAA

Oleh : Tunggul Tauladan

[Tulisan ini sebelumnya dimuat di situs web SatuHarapan.com, pada hari Minggu, 2 Februari 2014]
*****

YOGYAKARTA, SINARHARAPAN.COM – WS. Rendra pernah berkata, “Jogja itu ibaratnya seperti kasur tua”. Ungkapan inilah yang kembali digunakan oleh Hairus Salim dari LKis ketika mengawali pembicaraan dalam Bincang Senja bertajuk “Masa Depan Keberagaman Yogyakarta”.

Entah apa yang saat itu terlintas di benak Rendra sehingga mengatakan Jogja ibaratnya seperti “kasur tua”, namun bagi Hairus Salim, yang namanya “kasur tua” itu pasti tidak enak. “Kasur tua itu pasti atos (Jawa:keras),” demikian ungkap Hairus Salim.

Hairus Salim tak bicara seorang diri di senja itu. Pasalnya, ada tiga pembicara lain, yaitu Pendeta Indianto (Rumah Pirukun), Elga Sarapung (Dian – Interfidei), dan Muhammad Subkhi Ridho (Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah). Keempat pembicara ini hadir untuk berdialog dan bertukar pemikiran dalam bingkai keberagaman di acara Bincang Senja yang digelar pada Kamis (30/1) di Kedai Gendhong, Jalan Sorowajan Baru No. 16, Banguntapan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Bincang Senja merupakan sebuah acara yang muncul sebagai wujud keprihatinan akan aksi kekerasan dan intoleransi yang mulai marak belakangan ini di Yogyakarta. Beberapa komunitas, seperti Jaringan Gusdurian, Our Indonesia, dan Komunitas Makaryo yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Sipil Yogyakarta, akhirnya mengemas sebuah dialog dengan tujuan untuk mengajak dan mengupayakan agar Yogyakarta dapat tetap damai dalam keberagaman.

Sekitar pukul 15.30 WIB, acara yang dipandu oleh Pedro Indarto dan dihadiri oleh puluhan aktivis lintas komunitas ini akhirnya dimulai. Sebagaimana diketahui, Pedro Indiarto adalah ketua aksi damai, “Partai Boleh Beda Jogja Tetap Damai” yang dihelat di perempatan Tugu Jogja pada Sabtu, 18 Januari 2014 silam. Bincang senja ini merupakan follop up dari aksi “Partai Boleh Beda Jogja Tetap Damai”.

Mengawali dialog, Muhammad Subkhi Ridho dari Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah menyampaikan pemikiran tentang adanya pergeseran dari esensi toleransi. “Arti toleransi akhir-akhir ini mulai direduksi dengan cara yang sangat sempit, yaitu yang penting tidak ada kekerasan fisik. Padahal arti toleransi itu sendiri dapat lebih luas, misalnya spanduk ‘Syiah bukan Islam’ yang terpampang akhir-akhir ini di Jogja sebenarnya adalah wujud intoleransi. Selain itu, spanduk caleg juga bisa jadi merupakan upaya pengkotak-kotakan, misalnya spanduk yang bertuliskan, “Putera asli Bantul”. Hal ini bisa menjadi bias karena memungkinkan adanya mengkotak-kotakkan antara orang asli Bantul dan bukan Bantul.”

Bagi kader Muhammadiyah ini, branding Kota Yogyakarta pada 2002-2003 yang digaungkan oleh Pemkot Yogyakarta melalui wali kotanya saat itu, Herry Zudianto sebagai Jogjakarta The City of Tolerance, kini mulai pudar. Memudarnya slogan ini, salah satunya diakibatkan karena orang masih alergi terhadap pluralisme sehingga muncul stigma negatif terhadap kaum pluralis yang mencoba untuk lebih menghargai arti keberagaman.

Degradasi sikap intoleransi pada masyarakat Yogyakarta ini pula yang menjadi sorotan Pendeta Indianto. Pria yang mendirikan komunitas Rumah Pirukun ini mencoba menelisik sikap intoleransi dari kacamata kebudayaan.

“Tahun 90-an, slogan ‘Yogyakarta Berhati Nyaman’ benar-benar terealisasi. Buktinya, ketika saya mau menyeberang di Malioboro, semua kendaraan berhenti. Bahkan saya sampai munduk-munduk (Jawa: membungkuk) kepada para pengemudi.

“Namun sekarang perilaku intoleransi justru yang sering kita temukan di jalan raya. Perilaku saling mengalahkan, tidak memperhitungkan orang lain yang berada di jalan raya, siapa cepat dia dapat, dan siapa nekat dia yang menang.

“Dulu ketika saya melanggar aturan lalu lintas, misalnya melawan arus, maka saya hanya diperingatkan, tidak langsung ditilang seperti sekarang. Kini, orang semakin tidak peduli dengan orang lain.

“Aparat penegak hukum juga tidak memberikan pembinaan, melainkan langsung penindakan. Artinya, sekarang ini telah terjadi pergeseran nilai,” demikian disampaikan oleh Pendeta Indianto.

Menurut Pendeta Indianto, pada tataran analisis budaya terjadi pergeseran nilai pada masyarakat Yogyakarta, jika dibandingkan dengan kebudayaan (kebiasaan) yang ada pada tahun 90-an dengan 2000-an. Ekspresi dari pergeseran nilai, di mana individualisme, primordialisme yang didasari agama, suku, golongan, terekspresikan dalam tindakan konkret.

Arus budaya kekerasan yang belakangan ini mulai marak di Yogyakarta adalah ekspresi rusaknya, minimal, bergesernya tata nilai, yaitu tindakan saling mengalahkan atas nama agama, golongan, dan komunitas. Kasus nyata dari budaya kekerasan ini semisal kasus penyerangan di LP Cebongan yang melibatkan oknum Kopassus.

“Sistem nilai yang tampaknya mulai dirusak oleh individualisme, primordialisme, termasuk SARA, harus kita perangi dengan tindakan damai, tindakan kasih,” demikian Pendeta Indianto memberikan solusi.

Lain halnya dengan Pendeta Indianto yang menganalisa lewat frame budaya, Hairus Salim dari LKis mencoba menelaah lebih luas lagi untuk mencari solusi lewat panggung nasional. Menurut Hairus Salim, kekerasan yang terjadi belakangan ini merupakan imbas dari gerakan reformasi yang tak terarah. Satu contoh jelas yang tergambar di panggung nasional adalah agenda keagamaan.

“Waktu zaman Orba, rezim politik mengatur agenda keagamaan. Politik menjadi atasan dari dinamika keagamaan. Namun, usai Pak Harto jatuh, maka yang terjadi adalah kebalikannya, yaitu dinamika keagamaan menentukan arah perpolitikan. Contohnya adalah keberadaan MUI yang notabene merupakan suatu lembaga non negara, namun kini keberadaannya justru menentukan arah perjalanan negara. Saya melihat tujuan dari hal tersebut adalah adanya upaya ingin menyeragamkan suatu pandangan keagamaan, lebih sempit lagi pandangan Islam tertentu,” demikian disampaikan oleh Hairus Salim.

Program pokok untuk menyeragamkan pandangan (baca: Islamisasi) inilah yang membuat kelompok tersebut senantiasa memiliki inisiatif. Alhasil, menurut kacamata umum, kelompok ini adalah kaum protagonis. Di sisi lain, kaum pluralis yang bereaksi terhadap penyeragaman ini senantiasa dianggap sebagai pihak antagonis karena terus menerus terlambat untuk mengantisipasi. “Sekarang kita tidak bisa jika hanya bereaksi. Jika kita ingin terlihat protagonis, maka kita harus berinisiatif terlebih dahulu”.

Terkait dengan inisiatif tersebut, kaum pluralis dalam waktu dekat harus mengantisipasi datangnya Pemilihan Umum (Pemilu). Namun untuk jangka panjang, pluralis harus mengantisipasi kota Yogyakarta ini. “Jogja akan menjadi kota urban karena kondisi saat ini mulai mengarah ke sana. Ketakutan saya, Jogja sebagai The City of Tolerance akan berubah menjadi kota urban alias intoleran,” ucap Hairus Salim.

Menyambung paparan Hairus Salim, Elga Sarapung menyoroti suatu kenyataan di Indonesia, bahwa kini negara hanya mengikuti fatwa. “Inilah kenyataan dan kesalahan besar. Negara mengikuti agama (dalam hal ini MUI). Sekarang mulai ada fatwa tentang Ahmadiyah. Kita harap fatwa Syiah tidak keluar,” ucap aktivis dari Dian-Interfidei ini.

Di sisi lain, Elga juga menyoroti tentang ketidakadilan terkait dengan e-KTP. Elga mencontohkan tentang poin agama yang tertera di KTP. “Masyarakat di Kalimantan yang banyak menganut Kaharingan diperbolehkan untuk menulis kepercayaan tersebut di KTP. Namun, penulisan tersebut hanya berlaku secara lokalitas, karena jika telah dimasukkan ke dalam E-KTP, maka tidak ada ruang untuk Kaharingan, melainkan hanya diberikan pilihan sebagai Hindu Kaharingan. Ini bukan hanya soal ketidakadilan, tetapi memakai teologi keagamaan untuk menjustifikasi dalam rangka kehidupan berbangsa,” demikian disampaikan oleh Elga Sarapung.

Kenyataan ini jika dibiarkan tentu akan semakin menyempitkan ruang keberagaman. Hal yang lebih terlihat lagi dengan pembiaran ini adalah pemakaian frame mayoritas-minoritas dalam rangka melanggengkan kekuasaan. “Posisi negara dan kepentingan-kepentingan politik yang ada di dalamnya hendaknya tetap menjadikan nilai pluralitas sebagai patokan dalam menentukan kebijakan,” ungkap Elga.

Usai para pembicara memaparkan pemikiran, dilakukan dialog dengan para aktivis. Para aktivis melontarkan pemikiran serta pertanyaan yang ditujukan kepada para pembicara. Beberapa pertanyaan tersebut, semisal Aan dari Perhimpunan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) UIN Sunan Kalijaga menyampaikan pemikiran bahwa faktor utama kesulitan untuk menerapkan pluralisme di Inodensia adalah masalah ekonomi.

Hadianto dari Puskat Jogja Kotabaru menyampaikan pemikiran bahwa muara dari kekisruhan yang terjadi di Indonesia adalah keserakahan manusia an sich kapitalisme sehingga menghilangkan nilai. Salah satu upaya untuk mengatasi hal tersebut adalah menempuh jalur pendidikan yang bisa menanamkan pendidikan nilai dan arti kemajemukan sejak dini.

Menanggapi pemikiran para aktivis sekaligus sebagai statement akhir, Muhammad Subkhi Ridho menyatakan bahwa terkait dengan isu pluralisme (multikulturalisme), maka kita harus masuk ke konteks pemberdayaan ekonomi warga atau rakyat kecil, misalnya melalui semangat Go Green, seperti bank sampah, penanaman pohon, dan lain-lain.

“Ranah inilah yang harus kita garap karena bebas nilai. Tidak ada yang peduli dengan ini sampah milik siapa atau pohon beragama apa,” ujar Muhammad Subkhi Ridho.

Pendeta Indianto sepakat dengan solusi pendidikan untuk mengatasi persoalan pluralisme. “Hanya pada pendidikan nilai-nilai yang luhur, seperti solidaritas, kita bisa menghormati masyarakat Indonesia yang plural dan multikultur,” kata Indianto.

Pendeta Indianto juga memberikan solusi untuk masuk ke dalam gerakan besar (arus besar) anti kekerasan, deradikalisme, dan multikulturalisme dengan menggarapnya melalui jejaring. Jika hal tersebut bisa dilakukan, maka sekat, dikotomi, pengkotak-kotakan antarumat beragama maupun antara intern agama bisa dirobohkan.

Di sisi lain, Elga Sarapung memberikan solusi agar kita dapat lebih percaya (trust) kepada orang lain. “Kepercayaan tersebut bisa menjadi kekuatan bersama untuk membangun bangsa. Kita memerlukan ruang untuk membangun itu, seperti kampus, gereja, kedai, masjid, dan lain sebagainya. Kita perlu menciptakan sebanyak mungkin ruang bersama untuk melatih diri kita dalam menghargai perbedaan. Ciptakanlah ruang-ruang bersama itu. Dan seringlah berkumpul di ruang-ruang itu”.

Hairus Salim di sesi akhir pernyataannya lebih menyoroti Yogyakarta yang kini pelan tapi pasti mulai berubah ke arah kota urban yang intoleran. Keadaan kota Yogyakarta yang sekarang ini berbeda dengan puluhan tahun silam. Yogyakarta kini mulai menampakkan sisi ketidaknyamanannya. Banyak degradasi nilai yang semakin hari, semakin jelas terlihat.

Satu hal yang jelas terlihat di Yogyakarta sekarang ini adalah desa-desa di Yogyakarta kini mulai menjadi desa urban. Namun, meskipun mulai tidak nyaman, sesuai dengan lead di atas yang diibaratkan oleh Rendra sebagai “kasur tua”, kita harus terus berusaha membuat Yogyakarta tetap nyaman.

Hidup bersama sungguh bahagia/ Selalu damai dengan sesama/ Walaupun beda suku agama/ Kita satu adanya/ Assalamu’alaikum/ Shalom/ Santi/ Salam oh wassalam/ Kita satu adanya. (Sebuah lagu yang jamak dinyanyikan oleh aktivis pluralis). []

Perumahan Muslim dan Pluralisme yang Tersekat di Jogja

1418397215 - Sekat Dimensi  - Iqi Qoror - 2012
Sekat Dimensi. Iqi Qoror. 2012 –arsip dokumentasi IVAA

Oleh : Kamil Alfi Arifin (Wartawan BeningPost)

[Tulisan ini sebelumnya dimuat di situs web BeningPost pada hari Senin, 7 Juli 2014]

*****

Seperti cendawan di musim hujan. Beberapa tahun terakhir, perumahan-perumahan berlabel agama—dalam hal ini Islam—semakin banyak bermunculan dan marak di Yogyakarta. Perumahan-perumahan muslim, begitu kemudian disebut, barangkali tak berlebihan jika dikatakan menjadi semacam tren dan gaya hidup (lifestyle) tersendiri di kalangan masyarakat muslim urban.

Tak percaya? Cobalah menyempatkan diri jalan-jalan blusukan sejenak ke berbagai tempat di kota Yogyakarta. Atau, berselancarlah di dunia maya, carilahmenggunakan mesin pencari google dengan mengetik kata kunci perumahan islam/muslim. Maka, kita tidak akan sulit untuk menemukan perumahan-perumahan muslim yang sudah dibangun atau baru ditawarkan sebagai produk properti di berbagai iklan dalam situs-situs perumahan.

Dari seluruh kabupaten di Yogyakarta (Bantul, Sleman, Kulonprogo dan Gunung Kidul) rasa-rasanya, tak ada satu pun yang tak menjadi lokus dari proyek penggarapan dan pengembangan perumahan-perumahan muslim. Di Bantul saja misalnya, untuk menyebut beberapa di antaranya, ada perumahan muslim “Pesona Kota Gede” yang terletak di Singosaren, “Baitus Sakinah” yang terletak di Jalan Wonosari,“Madina Residence Yogyakarta” yang terletak di Jambidan, “Griya Baiturahman” yang terletak di Jalan Wates dan “Puri Sakinah 2” yang terletak di Banguntapan. Di Kabupaten Sleman, ada perumahan muslim “Darussalam” yang terletak di Gamping,“Perumahan muslim Jogja Village” yang terletak di Plosokuning,perumahan muslim“Villa Green Madani”di Jalan Wates. Sedangkan di Kulonprogo, ada perumahan muslim “Griya Nadhifa”. Sementara di Gunung Kidul, perumahan muslim “De Afifa Residence” yang terletak di Wonosari, perumahan muslim “Rahmani Green Resident” serta masih banyak yang lainnya.

Sulit memastikan secara meyakinkan mengenai kapan sebenarnya perumahan-perumahan muslim muncul pertama kali di Yogyakarta. Tapi untuk menjelaskan konteks munculnya perumahan-perumahan muslim secara umum, saya kira, tidak bisa dilepaskan dari persoalan ekonomi dan politik yang melingkupinya. Pada pertengahan tahun 1980-an, sebagaimana kita tahu, deregulasi ekonomi memberikan peluang yang cukup besar kepada swasta atau pengembang (developer) non-pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan perumahan. Kemudian, banyak inovasi-inovasi dan berbagai macam konsep perumahan yang dikembangkan dan dilakukan oleh para pengembang untuk menarik minat dan perhatian konsumen. Misalnya, konsep “perumahan hijau”, yang tidak hanya menekankan pada kenyamanan dan kemegahan hunian semata, melainkan juga keasrian dan kesegaran alam. Tidak hanya itu, para pengembang juga memasukkan konsep agama (islam) ke dalam persaingan bisnis properti perumahan yang kemudian kita kenal dengan perumahan muslim.

Dimasukkannya konsep agama ke dalam bisnis properti perumahan, diperkirakan mulai mengendap-ngendap muncul pada sekitar tahun 1990-an, terlebih di Jakarta dan beberapa kota besar. Tak mengherankan, pada waktu itu, arus kesadaran islam kultural dan politik—minimal dalam level dan tataran simbolik—sedang meningkat. Meskipun barangkali di awal-awal kemunculannya memang tidak sebanyak dan se-semarak seperti sekarang ini, mengingat dalam masyarakat konsumeris, menurut Baudrillard (1970) tidak ada konsumsi yang langsung bersifat massal, menjadi selera umum dan membentuk gaya hidup tertentu secara sekaligus, melainkan selalu dimulai dan diawali olek kelompok terbatas dan baru kemudian menyebar ke berbagai kategori sosial yang lainnya sejalan dengan promosi sosial yang dilakukan.

Komodifikasi Agama dan Ruang Kontrol

Mencermati fenomena maraknya perumahan-perumahan muslim di Yogyakarta, secara teoretis kita menemukan dua hal, apa yang oleh Ronald Lukens-Bull (2008) disebut sebagai ideologization of commodities (religification of commodities) dan commoditization of ideologies. Dua konsep yang mengacu pada proses-proses yang menyambungkan dan melekatkan (embodement) nilai-nilai, ide-ide dan ideologi pada suatu komoditas, serta proses-proses yang menjadikan yang ideologis tersebut menjadi suatu komoditas. Dalam konteks perumahan muslim, identitas islam dilekatkan pada properti perumahan, sehingga dengan sendirinya, islam menjadi sekedar komoditas. Pertanyaannya, mengapa fenomena perumahan-perumahan muslim semakin marak di Yogyakarta?

Bagi para pengembang yang orientasinya sekedar bisnis dan profit, tentu perumahan-perumahan muslim diproduksi karena menganggap prospek pasar yang bagus. Mengingat jumlah masyarakat muslim cukup besar, kalau tidak dikatakan mayoritas. Meskipun dari pengamatan yang saya lakukan, motivasi itu bisa dianggap terlalu menyederhanakan persoalan. Sebab ada beberapa proyek perumahan yang dibangun bukan semata-mata karena tujuan mencari keuntungan semata, melainkan juga karena digerakkan oleh hal-hal yang sifatnya ideologis-keagamaan, baik dari pengembang sendiri maupun tuntutan lingkungan masyarakat dimana perumahan akan dibangun. Misalnya untuk menciptakan ruang-ruang yang islami di tengah-tengah kehidupan sosial perkotaan yang dianggap amoral, jauh dari nilai-nilai islam dan sebagainya.

Artinya, di dalam fenomena maraknya perumahan-perumahan muslim di Yogyakarta, bukan hanya persoalan komodifikasi agama yang penting untuk dikaji dan dipersoalkan, tetapi juga pertarungan ideologis tertentu yang kemungkinan bermain di dalamnya. Mengingat perumahan muslim sebagai ruang (sosial) menurut Lefebvre (1991) diciptakan secara sosial untuk meraih dan menciptakan kontrol dan melanggengkan suatu bentuk kekuasaan. Lihat salah satu persyaratan untuk membeli dan menghuni perumahan muslim harus beridentitas islam/muslim. Meski saya belum memastikan, apakah semua perumahan muslim di Yogyakarta memiliki persyaratan yang sama. Tapi beberapa di antaranya mengharuskan demikian.

Segregated Pluralism

Pada titik penilaian tersebut di atas, fenomena maraknya perumahan muslim yang tengah booming di Yogyakarta mendatangkan sejumlah implikasi-implikasi sosial yang ganjil dan cukup serius serta patut kita renungkan. Terlebih, jika direfleksikan dengan persoalan keberagaman dan toleransi sebagai sifat yang melekat pada tubuh Yogyakarta selama ini. Meskipun belakangan di kota gudeg ini, banyak terjadi praktik-praktik intoleransi keagamaan yang dianggap mencederai semangat pluralisme dan hidup berdampingan dengan yang lain. Pertama, perumahan-perumahan muslim mendorong tumbuh dan massifnya kantong-kantong pemukiman yang homogen.

Kedua, pemukiman-pemukiman yang homogen di tengah kehidupan masyarakat Yogyakarta yang majemuk, terlebih secara agama, bukan tidak mungkin, akan membuat bangunan pluralitas dan pluralisme di dalamnya perlahan mengalami kekeroposan. Pluralisme di Yogyakarta bisa sempurna menjadi sekedar apa yang disebut oleh Bhikhu Parekh (2002) sebagai segregated pluralism, yakni pluralisme yang tersekat. Di luar sana, memang ada realitas keberagaman yang hidup di tengah masyarakat. Tapi keberagamaan tersebut tersekat dalam komunitas-komunitas pemukiman yang homogen dan tertutup. Dan, sekat-sekat pluralisme di Yogyakarta nampaknya kini, disadari atau tidak, semakin tajam oleh munculnya banyak perumahan muslim itu. []

Merthi Kampung (Bausasran) – Forum Street Art Jogja & Warga Bausasran

Merthi Kampung
Bausasran Yogyakarta
19-21 Juni 2015

Forum Street Art Yogyakarta mengadakan kegiatan Merthi Kampung di kampung Bausasran. Kegiatan bertujuan untuk ‘renovasi visual’ pada beberapa titik di wilayah yang berada di selatan Stasiun Lempuyangan.

Warga Kampung Bausasran dengan inisisasinya mengundang Forum Street Art Jogja untuk jadi bagian dari aksi membersihkan sampah visual berupa poster dan aksi vandal yang dilakukan pihak pihak yang tidak bertanggungjawab. Aksi ini juga bertujuan memperkenalkan sebuah karya Mural dan Grafiti yang bertujuan memberikan pesan pesan positif kepada pengguna Jalan.

Beberapa Seniman yang terlibat adalah Anti Tank, Methodos, Zenk, Uno Cask, Kukomikan, Digie Sigit, Media Legal, Guerillas, dsb juga melibatkan Asrama-Arsma mahasiswa yang bertinggal di Kampung Bausasran.

Berikut rangkain dari acara ini

Hari Pertama:
Jumat, 19 Juni 2015
Acara dimulai jam 14.00 – 22.00 WIB, jumpa pers dan pasang karya di perempatan lampu merah Bausasran.

Hari Kedua:
Sabtu, 20 Juni 2015
Acara dimulai jam WIB, pasang karya di sepanjang Gg. Sidodadi
(Jalan sisi utara RS. Bethesda Lempuyangan)

Hari Ketiga:
Minggu, 21 Juni 2015
Acara dimulai jam 15.00-19.00 WIB, workshop menggambar dan membuat yogurt oleh Lifepatch. Setelah jam buka puasa, acara buka puasa bersama dan pemutaran film.

Video Dwi Rahmanto
Koleksi Indonesian Visual Art Archive
www.ivaa-online.org
2015

Arsenal Berhati Nyaman: Sebuah Kritik Identitas

Memandang Kota – Joko Gundul – 2003

Oleh : Yamadipati Seno

[Tulisan ini sebelumnya dimuat di situs web fandom.id pada hari Senin, 15 Juni 2015 sebagai rangkaian dari program Fandomenulis]

 ****

Keistimewaan Jogja dewasa ini sudah dikorup maknanya oleh para investor dan stakeholder rakus yang tak lagi mengindahkan adagium Hamemayu Hayuning Bawono. Agar tak kehilangan identitasnya, semua elemen Jogja bisa belajar dari Arsenal.

“Ketika sebuah identitas sudah menguap, kekayaan apalagi yang bisa kita banggakan?” Pertanyaan tersebut mungkin terdengar klise, namun menjadi sesuatu yang esensial dan seharusnya bisa dijawab dengan tegas, terutama untuk sebuah kota (yang katanya) istimewa.

Perhatikan judul di atas. Frasa “berhati nyaman” merupakan unsur mesra dari sebuah kota yang disebut Yogyakarta (selanjutnya disebut Jogja). Frasa tersebut telah melekat cukup lama; konon melewati dua dasawarsa. Frasa “berhati nyaman” merupakan cermin khas dari masyarakat kota Jogjayang madani dan luas. Para pendatang secara otomatis akan merasakan cinta ketika menginjakkan kaki di Bumi Damai Amarta. Namun, seiring zaman yang berputar, kemesraan justru memudar. Kini, yang disebut istimewa, tak lagi semanis derawa (gula –red).

Lagi, perhatikan judul di atas, di mana kata “Arsenal” melengkapi frasa “berhati nyaman”. Bukan, Arsenal bukanlah bagian dari Jogja. Arsenal adalah salah sebuah klub yang bermukim di London Utara, di negerinya Ratu Elizabeth. Lalu, mengapa kata Arsenal nangkring mendampingi frasa “berhati nyaman”?

Beberapa hari yang lalu, penulis membaca sebuah artikel daring dari Radar Jogja yang berjudul Akan Ada 12 Mal di DIJ. Artikel terbitan 21 Maret 2015 tersebut pada intinya menyebutkan bahwa akan ada 12 tempat perbelanjaan modern baru yang akan berdiri di Jogja. Sekilas, kabar tersebut menyiratkan bentuk modernisasi dan pesatnya pembangunan di Jogja. Akan tetapi, alih-alih bahagia, penulis justru merasakan hati yang sakit dan miris jika membayangkan bagaimana rupa Jogja kelak.

Penulis bukan ahli tata kota dan pembangunan. Penulis hanya warga lokal biasa sekaligus penggila Arsenal yang prihatin dengan arah perjalanan Jogja untuk beberapa tahun ke depan. Penulis merasa, pembangunan 12 mal tersebut bukan langkah terbaik untuk warga Jogja pada umumnya. Pembangunan tersebut merupakan hegemoni kosong dari praktik pembangunan tanpa identitas. Ya, ini adalah kritik terhadap identitas, suatu nilai yang penulis pelajari dari Arsenal dan nilai luhur budaya Jogja.

Ada sebuah paralelisme antara Arsenal dan Jogja, yang mungkin tidak pernah digali. Pertama, kita akan berbicara Arsenal, terutama dalam rentang puasa gelar selama sembilan tahun usai memenangi Piala FA pada tahun 2005. Pada periode tersebut, para pendukung Arsenal seperti diuji kesabarannya sampai batas maksimal. Mungkin, tidak sedikit pendukung Arsenal yang tidak mampu bersabar lebih lama lagi dan memutuskan menjadi glory hunter saja. Namun penulis mencoba setia, memahami, dan mempelajari arah “pembangunan” manajemen Arsenal.

Dana yang minim, ditambah batasan tegas soal besarnya gaji membuat Arsene Wenger, manajer Arsenal, tidak mampu royal berbelanja pemain. Bahkan, selama puasa gelar tersebut, Arsenal menjadi selling club yang ikhlas melepas 2-3 pemain intinya setiap musim. Pengetatan ikat pinggang dan praktik pengiritan yang dilakukan Arsenal tersebut bukan tanpa tujuan. Selain untuk membangun stadion yang representative dan berkelas dunia, Arsenal juga menginvestasikan sejumlah besar pemasukan untuk membangun pusat pelatihan, akademi, dan tentu masa depan klub.

Selama masa itu juga, Arsene Wenger sendiri diuji kebesaran hatinya. Beberapa kali ia diminta untuk turun. Namun Wenger bertahan, tentu dengan dukungan manajemen, untuk terus menegaskan identitas dan visi terbaik yang tengah dibangun. “Mungkin, jika tanpa Wenger, Arsenal tidak akan berdiri di tempatnya saat ini, sebagai klub profesional yang mandiri secara finansial, tangguh untuk menyambut masa depan, dan mampu bersaing dengan para big fish Liga Primer Inggris di empat besar” adalah kalimat sakti dari para pencinta Wenger. Penulis sendiri berpandangan, manajer pengganti Wenger bisa saja memenangi gelar Liga Champions, kompetisi antarklub paling bergengsi di Eropa. Sebuah titel yang sampai saat ini belum pernah dicapai Wenger. Namun, si pengganti tersebut, siapa pun dia, akan merasakan manisnya kesuksesan dengan dasar yang dibangun seorang Wenger.

Dalam proses tersebut jelas terjadi sebuah kesepakatan untuk membangun klub di jalan yang benar. Salah satunya adalah dengan mempertahankan identitas dan memperkuatnya dengan visi Victoria Concordia Crescit (kemenangan yang dicapai dari keharmonisan). Saat terjebak di tengah klub pemangsa dengan dana wah, Arsenal tidak tergoda untuk berutang atau menjual identitas demi latah membeli pemain-pemain dengan harga selangit. Arsenal tetap bertahan dengan identitas pembinaan pemain dan dengan visi terbaik.

Sisi inilah yang sangat dibutuhkan Jogja saat ini. Jogja, sebagai kota dengan budaya luhur, jelas mempunyai modal istimewa untuk menjadi kota modern sekaligus ramah dengan manusia yang berkembang di dalamnya. Apakah 12 mal, yang “dipaksa” berdiri di wilayah sempit adalah bahan bakar terbaik untuk menggerakkan roda perekonomian Jogja? Tidak! Apakah bangunan fisik merupakan modal paling penting mencapai kemandirian dan keluhuran insan? Tidak! Jogja harus membangun patokan dan dasar utama globalisasi, yaitu manusia.

Pembangunan yang salah kaprah sudah menunjukkan dampak negatifnya. Tengok saja Jalan Laksda Adisucipto kala malam hari setiap akhir pekan. Jalan besar kota Jogja-Sleman berubah menjadi seperti babakan. Riuh rendah kendaraan yang tersendat, macet lagi ruwet. Ingat lagi dengan protes warga tempo hari karena sumur yang asat. Pendirian hotel tanpa memikirkan lingkungan membuat air minggat. Warga protes dengan mandi tanah, menjadi gambaran betapa dampak buruk pembangunan tanpa visi tersebut. Kalau sudah begini, sah sudah jika Anda ingin menghapus “Ruang Terbuka Hijau” dari kamus istilah milik pemerintah daerah kota Jogja (yang katanya istimewa).

Lihat bagaimana Arsenal tidak gampang menyerah dengan investor bernaluri pemangsa. Lihat Arsenal yang bertahan dengan identitas dan visinya. Penting untuk dicatat bahwa identitas adalah kekayaan sebenarnya dari seorang manusia. Insan dewasa, yang sudah memahami bagaimana dunia bekerja, selalu mendasarkan identitas kepada khitahnya sebagai manusia ciptaan Tuhan. Bagi orang Jogja, ada satu adagium luhur, yaitu Hamemayu Hayuning Bawono.

Menurut Ahmad Sarwono bin Zahir, Hamemayu Hayuning Bawono artinya kewajiban untuk melindungi, memelihara, melestarikan keselamatan dunia dengan mengedepankan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi atau golongan. Masih menurut Ahmad Sarwono, Hamemayu Hayuning Bawono selaras dengan keyakinan rahmatan lil-alamain dalam agama Islam, yang bermakna menebarkan rahmat dan kasih sayang. Sementara itu, Wagiran dalam artikelnya berjudul Pengembangan Karakter Berbasis Kearifan Lokal Hamemayu Hayuning Bawana menjelaskan bahwa Hamemayu Hayuning Bawono merupakan filsafat dasar pemerintahan raja, yang berarti membuat dunia menjadi lebih indah (ayu) dengan pembangunan yang ramah lingkungan.

Dari dua teori di atas, kita (warga Jogja dan pemerintah daerah pada khususnya) seharusnya paham bahwa visi Jogja ke depan bukan hanya soal branding “Istimewa” dengan warna merah menyala. Pembangunan harus dilandasi dengan pemahaman bahwa dunia harus dibangun dengan dasar kebaikan manusia, bukan kebaikan golongan tertentu. Seiring pemahaman tersebut, pendarasan Hamemayu Hayuning Bawono akan semakin indah ketika sebuah kota mungil dibangun dengan visi ramah lingkungan. Jogja sudah punya modal kuat dalam diri Hamemayu Hayuning Bawono, lalu mengapa kita enggan untuk menerapakannya?

Arsenal akan terus hidup, berkembang, dan akan semakin kuat dengan identitas. Jogja, akan terus hidup, berkembang, tetapi entah apakah identitas sebagai kota budaya akan segera lenyap. Pada akhirnya, manusia Jogja harus hidup dengan pemahaman Hamemayu Hayuning Bawono yang dibangun dengan visi Victoria Concordia Cresit. Kemenangan (kebaikan luhur) dicapai dengan keharmonisan (bukan gedung bertingkat).

SEBUAH PROYEK KELAS MENGGEMBOSI JOGJA

Pamflet Menggembosi Jogja

SEBUAH PROYEK KELAS MENGGEMBOSI JOGJA
Menggembosi Tempat, Menumbuhkan Kolaborasi, Membangun Sikap

Diselenggarakan oleh: Indonesian Visual Art Archive (IVAA)
Moderator Kelas: Yoshi Fajar Kresno Murti

Kelas Pembuka:
15 Mei 2015 | Pukul 15.00 WIB

Tempat:
Rumah IVAA | Jalan Ireda Gang Hiperkes 188A/B Dipowinatan, Keparakan, Mergangsan, Yogyakarta

Merupakan serial pertemuan untuk berdiskusi, berbagi, dan membaca bersama Yogyakarta sebagai teks sekaligus konteks dari perasaan ‘resah yang berkelanjutan’,  yang dirasakan oleh sebagian besar warga Kota Yogyakarta mengenai situasi dan perubahan kotanya. Keresahan ini meningkat suhunya akhir-akhir ini di tengah perubahan lansekap fisik kota yang fantastis, penurunan kualitas lingkungan yang drastis, serta di dalam eskalasi situasi sosial budaya politik ekonomi yang memanas. Proyek kelas ini tidak ada hubungannya dengan “ontran-ontran” Kraton Yogyakarta yang sedang ramai di media massa saat ini, tetapi bisa jadi menjadikan keramaian tersebut sebagai teks untuk melihat apa yang sedang bergelombang di bawah permukaan. Proyek kelas Menggembosi Jogja ini akan dibarengi dengan kerja kliping online dan akan dibagi dalam beberapa tema sesuai kebutuhan dan dinamika kelas.

Model dan metode kelas diharapkan bisa membangun dialog. Saling membagikan kembali beragam kata kunci, tema-isu-gagasan yang dirasakan orang dari berbagai latar belakang, dari berbagai basis kerja-kerja yang beragam, dan dari berbagai reaksi maupun aksi atas perubahan-perubahan yang terjadi di sebuah lokasi yang bernama Yogyakarta. Berbagai kata kunci, gagasan, reaksi maupun aksi ini penting dibagikan bersama, dipresentasikan, dan direfleksikan sebagai upaya membangun “keruangan (yang telah hilang)”, namun lebih dari itu: memberi daya dorong dan inspirasi bagi perjumpaan antarorang dalam konteks resistensi keruangan sebuah kota.

***

Salah satu tanda kehadiran globalisasi adalah berubahnya setiap jengkal ruang hidup di muka bumi menjadi tempat (place). Menjadi tempat berarti menjadi lokasi atau situs, dan selanjutnya – ia menjadi tujuan (destinasi). Kapitalisme dalam hal ini merupakan keseluruhan cara berpikir yang berupaya mengubah, mewujudkan, dan menciptakan tiap jengkal tanah menjadi tempat (place), dimana rantai akumulasi modal terjadi. Daya kapitalisme yang luar biasa mampu menggerakkan, mendorong dan menghidupkan setiap hal dengan segala cara: dengan segala metode keilmuan, memperkembangkan kemajuan teknologi dan informasi, dengan segala infrastruktur ‘poleksosbudhankam’ (termasuk arsip),… untuk diubah menjadi tujuan (destinasi). Menjadi tujuan berarti menjadi tempat untuk ditinggali, dikunjungi, dibeli, dikonsumsi, diinvestasi, di”lestarikan”, dan bahkan menjadi tujuan hidup itu sendiri. Tempat (place) adalah jantung kapitalisme.

Dalam kurun waktu satu dasawarsa terakhir, setiap desa ataupun kampung kota di Indonesia telah bercita-cita menjadi desa atau kampung wisata. Menjadi desa atau kampung wisata berarti menjadi tempat destinasi, dan dengan demikian semua jengkal tanah menjadi tempat yang berteriak untuk dikunjungi, bahkan atas dasar hal tersebut nalar pembangunan di sebuah lokasi dijalankan. Jalan-jalan diperluas dan ditambah, bandara-bandara diperbaharui menuju standar global, tempat-tempat persinggahan disebarkan, fasilitas-fasilitas perjalanan dan akomodasi dibangun, pusat-pusat informasi didirikan, dan lain sebagainya. Di dalam konteks ini, ruang-ruang hidup, di setiap pelosok, setiap sudut, dan setiap ranah kehidupan di desa maupun di kota telah berubah menjadi tempat. Kehidupan suku-suku terpencil, juga kampung-kampung “kumuh” di tengah kepadatan kota tidak luput untuk menjadi lokasi maupun situs dari tujuan berbagai kepentingan yang datang.

Globalisasi telah menyapu ruang dan mengubahnya menjadi tempat. Namun, di sisi yang lain, ia mendekatkan antartempat dan menghadirkan perjumpaan-perjumpaan yang mendorong gelombang kepedulian terhadap tradisi, masyarakat adat, sumber-sumber sejarah masa lalu, ekplorasi alam, gaya hidup alami dan sehat, dan lain sebagainya…

Video: Warga Berdaya – Jogja Ora di Dol! oleh: Redot Ebe

Video yang diunggah oleh Redot Ebe pada tanggal 9 November 2014 menampilkan aksi dari warga berdaya dan beberapa seniman Yogyakarta untuk membersihkan sampah visual yang ada di Pojok Beteng Wetan, Jalan Brigjen Katamso. lalu membuat mural “JOGJA ORA DIDOL!” sebagai aksi protes kepada banyaknya hotel-hotel dan apartemen bermunculan di Yogyakarta akhir-akhir ini.

Video: Jogja Ora Didol (Stop Motion AKINDO ADV 2012)

Stop motion adalah suatu teknik animasi untuk membuat objek yang dimanipulasi secara fisik agar terlihat bergerak sendiri. Setiap pergerakan dari objek tersebut difoto (frame individual), sehingga menciptakan ilusi gerakan ketika serangkaian frame dimainkan berurutan secara berkesinambungan. Dalam video stop motion yang diunggah oleh Dimas Nurendra R menampilkan tentang kondisi kota Yogyakarta yang makin sempit ditambah pula dengan bangunan- bangunan hotel besar, mall dan restoran fast food. Di akhir video tampak sekali Yogyakarta (yang diwakili gambar Tugu) mulai kehilangan identitasnya dan digantikan oleh bangunan- bangunan tersebut.

Dipublikasikan oleh Dimas Nurendra R pada tanggal 12 November 2014.

Video: Warga Berdaya- Jogja Asat

WARGA BERDAYA
JOGJA ASAT
JEMBATAN KEWEK YOGYAKARTA
1 OKTOBER 2014
JOGJA ASAT! merupakan sebuah karya aksi Warga Berdaya yang dikerjakan di sekitar Jembatan Kewek Yogyakarta untuk menyikapi kegelisahan warga kota yang kekeringan air sebagai dampak dari pembangunan hotel dan mall yang marak di Yogyakarta. Sebuah aksi penolakan warga kota terhadap pembangunan hotel dan mall melalui kerja seni jalanan yang membawa suara-suara keberdayaan warga terhadap pemerintah kota yang buta-tuli dan pemilik modal yang rakus.

JOGJA ASAT! merupakan bahasa perlawanan bersama warga Yogyakarta: tua-muda, kaya-miskin, pendatang-penetap, siapapun juga,… yang perduli terhadap maraknya pembangunan hotel dan mall yang gigantis dalam skala kota serta jelas-jelas mengingkari semangat Kota Yogyakarta yang organik. Dilihat dari sudut pandang pikiran yang waras dan berkeadilan sosial, pembangunan hotel dan mall jelas-jelas melanggar aturan tata kota dan mengingkari nilai keadilan, serta membawa dampak semakin menimbulkan kesenjangan sosial yang lebar. Keberadaan hotel dan mall tersebut menyedot sumber daya hidup warga kota di berbagai aspek, merampas kebutuhan dasar warga kota, terutama air. Warga kota yang tinggal di seputar hotel dan mall mengalami kekeringan sumur di musim kemarau, yang baru kali ini terjadi di sepanjang sejarah. Sebentar lagi, seluruh persediaan air Yogyakarta akan mengalami penyusutan dan anak-anak kita kelak tidak akan kebagian. Lingkungan kota kita sudah dan akan terus mengalami percepatan kerusakan secara luar biasa.

JOGJA ASAT! merupakan potret pembangunan kota yang kering-kerontang dari akal sehat tanpa kreativitas, yang diputuskan dari kepentingan sesaat mengejar pertumbuhan pendapatan daerah. Atas nama investasi dan pendapatan daerah, sebagian besar warga kota justru mengalami degradasi kehidupan sosial dan lingkungan alam yang semakin buruk. JOGJA ASAT! merupakan sebuah peringatan kepada Walikota, Bupati Kepala Daerah dan aparatus pemerintahan kota untuk mengembalikan mandat kepada warganya. Supaya mereka sungguh-sungguh bekerja bersama untuk mengelola pembangunan kota secara transparan, demokratis dan mempunyai keberpihakan yang jelas terhadap kesejahteraan orang banyak, serta berwawasan lingkungan.

JOGJA ASAT! merupakan sebuah rangkaian acara yang dikreasi oleh warga kota. Selama pengelolaan pembangunan kota mengingkari nilai kesejahteraan dan keadilan orang banyak, keberdayaan dan warga berdaya tetap akan selalu tumbuh dan berkembang. Kami ada dan akan terus berlipat ganda!
(*Teks dari release WARGA BERDAYA)
Cameramen: Dwi Rahmanto, Galuh Esti
Editor: Fakulti Khasanah
Video Courtesy of Indonesian Visual Art Archive
www.ivaa-online.org
2014

Dipublikasikan pada tanggal 6 Oktober 2014.

Video: Apa Kata Penggagas Festival Hariyadi?

Festival ini untuk memberikan tanda alert (bahaya) bahwa Kota Yogyakarta sudah tidak nyaman lagi. Kemacetan, sampah visual, Pembangunan Hotel- hotel besar yang kian menggusur keberlangsungan keberadaan hotel melati, dan sebagainya. Namun, Walikota orang yang bertanggungjawab terhadap kota ini sulit sekali untuk ditemui.

Wawancara dengan Agung Kurniawan, Penggagas “Festival Mencari Haryadi” memang singkat, namun cukup untuk mengenal festival ini. Festival ini memberikan inspirasi kepada semua orang untuk peduli dengan kotanya. kota yang ramah, kota yang manusiawi.

Dipublikasikan oleh: Tunjukan Aksimu! pada tanggal 30 Oktober 2013.