Tag Archives: menggembosi jogja

Bedhaya Banyu neng Segara Aksi Tari Warga Berdaya

 

Bedhaya Banyu neng Segara Aksi Tari Warga Berdaya

Minggu, 6 Mei 2018 di trotoar Jl Kenari, utara Balaikota Yogyakarta Bagi penari–manusia yang mencintai gerak, semua ruang adalah istimewa. Semua ruang, di mana saja, termasuk di atas tanah Yogyakarta. Di tanah inilah, tarian dapat dipertunjukkan di manapun. Tak hanya di atas panggung pertunjukan, namun juga di ruang-ruang aktivitas publik; ruang publik. Sebagai bagian dari tanah Yogyakarta, tiap warga dapat mempertunjukkan tariannya sebagai energi yang menginspirasi. Tarian di ruang-ruang publik keseharian, tak semestinya menjadi peristiwa yang asing. Kehidupan Yogyakarta yang istimewa adalah Yogyakarta yang njawani. Dalam berkesenian, menjadi njawani itu penting. Bersikap dan berperilaku njawani mengarahkan kita menjadi manusia yang tepa salira, tidak memaksakan kehendak, tidak hanya mencari keuntungan pribadi, dan tidak mementingkan diri sendiri. Njawani juga mengasah kepekaan untuk memiliki rasa ngemong, merawat, dan menjaga diri dan lingkungan. Yogyakarta yang njawani adalah Yogyakarta yang hidup tanpa ada paksaan, bertumbuh demi menguntungkan semua pihak, dan berkembang dengan mengutamakan keadilan bagi semua penghuninya. Kami melihat semangat ini pada gerak prakarsa warga yang berdaya, untuk menjaga dan merawat Yogyakarta. Balaikota menjadi ruang penyampai pesan, yang mengajak siapapun untuk ikut mengawal Kota Yogyakarta. Yogyakarta sebagai ruang hidup bersama yang njawani, yang istimewa. Pesan di Balik Bedhaya Banyu neng Segara Bedhaya dalam bahasa Jawa berarti tari. Bedhaya lahir sebagai tarian sakral yang hanya dapat ditarikan di lingkup keraton dan pada peristiwa tertentu saja. Tarian ini biasa dipertunjukkan oleh 7 atau 9 penari, yang kesemuanya harus perempuan. Dalam budaya Jawa, perempuan miliki kedudukan tinggi dan mulia. Perempuan adalah pendamping, pendorong dan penuntun generasi. Bedhaya Banyu neng Segara menceritakan laku doa tujuh perempuan untuk bumi. Bumi yang dipijak sebagai tempat bernaung, hidup dan mati. Perempuan menjadi simbol kekuatan layaknya air yang bisa beradaptasi, bisa menenangkan, tetapi juga bisa meluluhlantakkan. Bedhaya menjadi pesan pengingat tentang asal dan hakekat, sebagaimana air yang menjadi unsur penting kehidupan manusia. Dalam prosesi ruwat atau merti, air suci digunakan untuk mengawali atau mengembalikan kesucian. Ketujuh penari perempuan ini menampilkan Bedhaya dengan riasan edan-edanan. Edan-edanan ditarikan sejak pernikahan Gusti Noeroel (putri KGPAA Mangkunegoro VII dengan Gusti Ratu Timur, putri Sri Sultan Hamengku Buwono VII). Tarian ini bermakna menolak bala dan mengusir gangguan, termasuk roh jahat. Penari akan tampilkan wujud dedemit, dengan harapan para dedemit akan takut, sebab seakan melihat wajahnya sendiri. Batik motif parang gendreh menjadi busana para penari, dipadu kaos “Jogja Ora Didol”. Filosofi motif batik parang adalah lambang kesinambungan dan semangat yang tak pernah padam, serta penghormatan atas cita-cita dan kesetiaan terhadap nilai kebenaran. Di masa Sri Sultan Hamengku Buwono I, motif ini hanya boleh dikenakan oleh pangeran, permaisuri dan kerabat keraton. Kini larangan hanya berlaku di lingkungan kraton, ketika raja sedang berada di istana. Sedangkan di luar kraton, motif ini dapat dikenakan siapapun tanpa memandang status sosial. Perpaduan tampilan busana ini, lambangkan sikap dan perilaku njawani para penari. Penari sebagai warga, yang ingin terus merawat kotanya — Kota Yogyakarta yang istimewa, dalam sebuah semangat besar: Jogja Ora Didol.

 

 

[sorotan dokumentasi] Serial Diskusi Agraria #3: Agraria dan Seni sebagai Media Pergerakan: Diskusi Agraria, Seni untuk Melawan

Oleh: M.S Fitriansyah (Kawan Magang IVAA)

Keluarga Mahasiswa Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan (KAPSTRA) Fisipol UGM menggelar Serial Diskusi Agraria #3 di Selasar Barat Fisipol UGM, Senin (19/3). “Diskusi tersebut merupakan rangkaian dari serial diskusi sebelumnya. Jadi diskusi diadakan tiga kali, pertama 19 Februari dengan tema Dasar-Dasar Agraria, kedua 5 Maret Agraria dan Industrailisasi, dan terakhir Agraria dan Seni sebagai Media Pergerakan.” ungkap Suci selaku ketua bidang keilmuan. Pada diskusi kali ini KAPSTRA menghadirkan tiga pembicara, yaitu Andrew (Teman Temon), Dwi Rahmanto (Indonesia Visual Art Archive/ IVAA), dan Pitra Ayu (peneliti dan project coordinator Engage Media Yogyakarta).

Diskusi dibuka dengan lantunan lagu Bunga dan Tembok yang dipopulerkan oleh Fajar Merah, dibawakan salah seorang mahasiswa UGM. Lagu tersebut begitu relevan dengan keadaan sekarang di mana perampasan tanah atas nama pembangunan marak dilakukan, begitu sedikit pengantar dari moderator diskusi Asri Widayanti.

Andrew mengawali pembicaraan dengan menceritakan keadaan warga terdampak penggusuran New Yogyakarta International Airport (NYIA). Untuk merespon itu, menurut Andrew, Teman Temon sering melakukan kegiatan. Selain itu seni berperan penting dalam menjalin komunikasi antar warga. “Seni berperan sebagai medium komunikasi dengan warga, dan juga mengomunikasikannya keluar” ungkap Andrew. Andrew mencontohkan, saat mereka membuat mural di salah satu rumah, warga lainnya menyambut dengan ingin juga dibuatkan mural. Andrew dan kawan-kawan mengatakan bahwa tidak menyarankan warga harus ikut seni tertentu, itu hanyalah salah satu cara. Namun, alih-alih seni, Andrew lebih sepakat dengan menyebutnya sebagai produk kreatif.

Pembicara kedua, Dwi Rahmanto yang menguasai seni dan kaitannya dengan agraria mencoba membeberkan catatan-catatan di IVAA, di antaranya merespon isu-isu agraria dan kebutuhan air di kota yang dibalut dalam bentuk aksi dan festival. Menurutnya pembangunan mall dan bangunan vertikal lainnya di Yogyakarta sebenarnya sudah dibayangkan sebelumnya, dan sekarang isu-isu tersebut benar adanya. Dwi menambahakan adanya dorongan karya seni untuk melibatkan masyarakat. Menurutnya ada unsur-unsur bagaimana masyarakat juga berperan, sehingga memang karya seni harus kontekstual dengan masyarakatnya. “Dari hampir semua kemunculan karya-karya itu, kemudian banyak hal yang muncul di sana, salah satunya adalah forum-forum dengan pembahasan spesifik mengenai seni rupa dan sosial” ungkapnya.

Sedang menurut Pitra, ada upaya untuk menggiring orang pada sesuatu. Terkadang menemukan proses pembekuan kerja seni tanpa mengajak pihak-pihak yang mengaksesnya memahami, dan bersama-sama memetakan persoalan. Ini memang, menempatkan seni dalam strata lebih rendah, sehingga jadi betul-betul bisa menjadi alat peraga. “Ada suatu masa yang mempersoalkan seni sebagai alat sehingga ia dihaluskan menjadi medium atau sarana.” Ungkap Pitra. Ia membagi karya menjadi ilustratif, dokumentatif, dan kontemplatif. Katanya, mungkin masalahnya ada pada yang ketiga, ketika mencoba melepaskan diri dari persoalan.

Dari serial diskusi agraria tersebut Suci menyatakan bahwa, tujuan acara ini diadakan agar civitas akademik bisa sadar terhadap berbagai macam isu mengenai agraria. Peserta yang hadir pun tergolong banyak, terdiri dari berbagai macam latar belakang. Suci mengungkapkan bahwa secara akumulatif, diskusi dalam tiga hari ini diikuti total sebanyak 250 peserta.

Artikel ini merupakan bagian dari Rubrik Sorotan Dokumentasi dalam Buletin IVAA Dwi Bulanan edisi Maret-April 2018.

Musrary #7 Agoni

Oleh: Andya Sabila (Kawan Magang IVAA)

Nama Agoni diambil dari kata dasar Agonia yang merujuk pada salah satu tulisan St. Sunardi berjudul “Suara Sang Kala di Tepi Sungai Gajahwong” dalam buku kumpulan esai Vodka dan Birahi Seorang Nabi. Kata Agoni dipilih sebagai representasi dari lagu-lagu mereka. Awalnya ada beberapa rekomendasi dari pemilihan nama, akhirnya dipilih nama Agoni, karena yang dibicarakan banyak mengenai persoalan tentang makna dari kata itu. Diambil dari tiga fase berkesenian; agonia, ekstase, dan joy. Agonia adalah kondisi di mana saat sedang sangat gelisah dan ingin mengungkapkannya tapi tidak bisa. Fase kedua, Ekstase berarti fase di mana si seniman mencurahkan keresahannya lewat media seni. Sedangkan joy adalah satu fase saat sudah selesai membahasakan soal kegelisahan itu.

Mereka merasakan lagu yang lahir dari Agoni itu berasal dari keresahan yang awalnya sulit dibicarakan. Dengan membicarakannya lewat lagu, diharapkan dapat mencapai fase ekstase dan joy. Pendengar diajak untuk merasakan pengalaman yang sama dengan musisi. Akhirnya dipilih fase yang pertama, karena orang cenderung berambisi mencapai joy tanpa melewati fase ekstase dan agoni. Fase agoni cukup penting karena tidak banyak dibicarakan dalam konteks masa sekarang.

Band ini digawangi oleh muda-mudi asal Yogyakarta yakni Fafa (vokal & gitar), Erda (bass), dan Dimas (drum). Agoni dipilih oleh IVAA bukan hanya karena relasi pertemanan saja, melainkan juga ide-ide lewat lagunya yang menarik untuk masyarakat dengar. Lagu-lagu Agoni adalah jelmaan dari perjalanan hidup yang peristiwanya tidak mudah diceritakan. Sejak 2010, Erda dan Fafa hanya sekadar band-band-an, tidak pernah terbayangkan untuk terus ditekuni. Ternyata, Fafa sudah berbakat dalam menulis sejak masih duduk dibagku SMP, dan kemudian mencoba merangkai lirik lebih mendalam. Pada awalnya, Agoni hanya terdiri dua orang, dalam perjalanannya, perlu materi yang lebih lengkap dengan kehadiran drummer. Untuk Musary #7 ini, diajak pula Dicky dan Adam sebagai additional player. Mereka justru menemukan keasyikan dengan berganti-ganti additional player, sebab memiliki warna musik yang beragam.

Musrary #7 merupakan kali pertama IVAA terlibat dalam sebuah acara peluncuran album musik. Berlangsung di Rumah IVAA, Sabtu, 9 Desember 2017. Pertunjukan musik bertajuk Mencari Matahari dilaksanakan dalam launching mini album berjudul Merajut Badai dari Agoni. Sama dengan event-event Musrary yang telah terselenggara sebelumnya, penonton disuguhkan penampilan musik dengan suasana yang intim. Penonton bisa berinteraksi langsung dengan sang musisi.

Malam minggu syahdu penonton disuguhkan 7 lagu dari mini album Merajut Badai, dan satu lagu yang akan ada dalam album full album perdana mereka. Penampilan pertama dibuka dengan “Aku Harap Laguku” yang menyejukan. Lagu kedua adalah “Jantung Kota” yang bercerita tentang keresahan pada kota sendiri. Lagu ini didedikasikan warga Temon, Kulonprogo, masyarakat terdampak proyek pembangunan New Yogyakarta International Airport. Selain perform, juga dijual beberapa merchandise yang keuntungannya disumbangkan pada petani-petani di Kulonprogo yang sedang berjuang mempertahankan hak hidup bersama “Jogja Darurat Agraria”. Lagu berikutnya berjudul “Jurnalis Palsu”, mewakili Fafa dan Erda yang pada saat kuliah aktif dalam pers mahasiswa. Lagu ini terilhami dari pengalaman saat melakukan liputan dan intens bergulat dengan isu-isu yang diangkat.

Musik dipilih sebagai ruang aktualisasi. Menurut Erda, dengan bermusik, ia merasakan apa yang dinamakan katarsis, dan membutuhkannya dalam menjalani kehidupan. Dalam perjalanan karir bermusiknya, mereka sempat “merasa kecil” karena pernah tampil di depan orang-orang yang mereka lawan. Mereka pun pernah mendapat persekusi dari ormas tertentu. Penampilan Sabtu malam itu ditutup dengan lagu “Merajut Badai” yang berkolaborasi dengan Danto (Sisir Tanah), Gonjes (KePAL SPI/ Keluarga Seni Pinggiran Anti-Kapitalisasi Serikat Pengamen Indonesia), Fitri (Dendang Kampungan). Sudah hampir tiga tahun Agoni konsisten mengangkat tema tentang kehidupan manusia, baik dalam masa kegelisahan maupun suka cita. Momentum ini sekaligus dijadikan sebagai penutupan simbolis pada proses penggarapan panjang mini album Merajut Badai.

Artikel ini merupakan rubrik Agenda Rumah IVAA  dalam Buletin IVAA Dwi Bulanan edisi Maret-April 2018.

Nonton Bareng Film “Belakang Hotel” – Kampung Miliran, Jogjakarta

Nonton Bareng Film “Belakang Hotel”

Kampung Miliran

13 Januari 2015

 

Masih dalam rangkaian kegiatan Warga Berdaya untuk membangun pemahaman kritis warga kampung di Jogja terhadap tata kelola ruang dan lingkungan, Warga Berdaya juga mengadakan pemutaran film dokumenter “Belakang Hotel” di Kampung Miliran. Kampung Miliran adalah salah satu kampung yang terkena dampak kekeringan setelah dibangun dua hotel pada kurun waktu 2 tahun ini. Pemutaran ini diikuti oleh warga dari beberapa RT di kampung tersebut.

“Belakang Hotel” adalah film garapan Watchdog yang mengangkat cerita dampak kekeringan di tiga kampung di kota Jogjakarta setelah dibangun beberapa hotel dan bangunan lain. Film berdurasi 40 menit ini menjadi salah satu bentuk konkrit dari respon warga yang sebelumnya merebak dalam bentuk isu “Jogja Asat”.

Dalam pemutaran ini, komunitas Warga Berdaya juga sempat memberikan penjelasan, serta melakukan survey terhadap warga. Survey ini untuk mengetahui bagaimana warga merespon aksi Warga Berdaya dalam mengusahakan tata kelola ruang kota yang lebih baik, juga untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan warga terhadap isu lingkungan di sekitar mereka sendiri.

—————
Blog: https://wargaberdaya.wordpress.com

Twitter: @wargaberdaya

FB: Kota untuk Manusia Youtube: Warga Berdaya

e-mail: wargaberdaya[at]gmail.com
—————

Video koleksi
Indonesian Visual Art Archive
editor Dwi Rahmanto
www.ivaa-online.org
2015

 

 

Melihat Yogyakarta lewat Belakang Hotel – Pemutaran & Diskusi di PKKH UGM

Pemutaran Film “Belakang Hotel” (Watchdoc, 2014); durasi 40 menit
Talkshow tentang kasus “Jogja Asat”

Hari, tanggal : Rabu, 14 Januari 2015
Pukul : 19.00 – 21.30
Tempat : Gedung Pameran Lantai 1
Pusat Kebudayaan Koesnadi Hardjasoemantri (eks. Purna Budaya)
Universitas Gadjah Mada

Pemutaran dan diskusi film “Belakang Hotel” ini adalah rangkaian seri kegiatan komunitas Warga Berdaya yang termasuk dalam kerangka besar isu “Jogja Asat”. Film dokumenter berdurasi 40 menit yang diproduksi secara gotong royong oleh Watchdoc ini memperlihatkan bagaimana dampak kekeringan air yang menimpa sumur warga di kampung Miliran, Gowongan dan Penumping. Ketiga kampung ada di sekitar hotel yang dibangun 1-2 tahun lalu.

Dalam acara ini, juga diadakan diskusi tentang isu “Jogja Asat” yang menghadirkan beberapa narasumber. Salah satunya adalah Dodok, ketua komunitas Warga Berdaya yang dengan sembari berkelakar membahas dengan serius masalah ini. Ratusan penonton hadir memenuhi ruang pemutaran. Diskusipun berlangsung dua arah. Pemutaran film “Belakang Hotel” ini bisa dianggap sebagai salah satu puncak dari memanasnya isu “Jogja Asat” sebagai respon warga terhadap buruknya pengelolaan tata ruang dan sumber daya publik di Jogjakarta.

Film inipun akan diputar diberbagai tempat untuk mengumpulkan dukungan warga terhadap aksi Warga Berdaya selanjutnya. Juga untuk membangun pemahaman kritis warga kampung-kampung di Jogja terhadap pengelolaan tata ruang dan lingkungan di kota mereka.

Seluruh acara yang diselenggarakan Warga Berdaya terbuka untuk diikuti dan didukung oleh semua pihak yang mendukung prinsip dan praktik pembangunan yang lestari dan berkeadilan. Mari, dukung dan bergabung dalam gerakan Warga Berdaya Yogyakarta!

—————
Blog: https://wargaberdaya.wordpress.com

Twitter: @wargaberdaya

FB: Kota untuk Manusia Youtube: Warga Berdaya

e-mail: wargaberdaya[at]gmail.com
—————
Acara ini diselenggarakan oleh warga Yogyakarta secara gotong royong, dengan dukungan dari berbagai pihak:

Pusat Kebudayaan Koesnadi Hardjasoemantri Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (PKKH UGM)
Kedai Kebun Forum
Yayasan Kampung Halaman
WALHI Yogyakarta
Arsitek Komunitas Jogja
Combine Resource Institution
IVAA
UPC
Jerami
MDMC PP Muhammadiyah
Pemuda Tata Ruang (Petarung)
BEM Fakultas Geografi UGM
serta para relawan; warga, mahasiwa, dll
—————
Video koleksi
Indonesian Visual Art Archive
editor Dwi Rahmanto
www.ivaa-online.org
2015

POGENG – Komunitas Sego Gurih

POGENG
Komunitas Sego Gurih
2 Mei 2015 jam 20.00
di Dusun Prancak Dukuh Panggungharjo Sewon Bantul

Dalam bahasa walikan khas prokem Jogja, “Pogeng” berarti Hotel. Lakon “Pogeng” yang dipentaskan Komunitas Sego Gurih ini juga menyoroti tentang masalah diseputar pembangunan hotel. Dalam pementasan yang dilakukan di Dusun Prancak Panggungharjo, Sewon, Bantul ini, Komunitas Sego Gurih bercerita tentang kecemasankolektif warga kampung Magersari (sistem sewa dengan boleh menumpang untuk bangunan di Jawa). “Pogeng” juga menyoroti berbagai persoalan tentang krisis air yang menjadi salah satu sumber daya pokok kehidupan manusia dan bagaimana air sebagai simbol interaksi sosial tidak lagi dipandang sebagai unsur vital.

Pentas ini sendiri diadakan sebagai bentuk dukungan gerakan komunitas Warga Berdaya, sebuah gerakan mengkritisi bentuk perubahan kota. Lakon garapan Wage Daksinarga dan Elyandra Widharta ini juga masih dalam kerangka besar isu “Jogja Asat” yang selama ini jadi salah satu fokus utama gerakan Warga Berdaya. “Jogja Asat” sendiri adalah isu yang muncul untuk merespon dampak kekeringan yang dialami beberapa kampung di Jogjakarta karena pembangunan hotel dan bangunan komersil lain.

Komunitas Sego Gurih sendiri telah dibentuk sejak tahun 1998 dan konsisten menggunakan Bahasa Jawa dalam pementasannya. Mereka melakukan pentas dalam kampung-kampung dengan mengangkat berbagai isu aktual.

Pemain : Ibnu Gundul, Nuru Jamilah, Elyandra Widharta, Kukuh Prasetyo, Kirun, Wawan, Haryo Prastyawan, Daffa, Ninit, Joko Gilar. Pemusik: Maman, Bagyo, Iwang, Caesar, LikSlenco, Bayu.
Artistik: Beni Susilo, Ujang, Jibna.
Tata Cahaya: Dwi Lgh &Setia Merdeka.
Make up: Joko Gilar. Logistik: Kang Jarwo

____

Video koleksi
Indonesian Visual Art Archive
editor Dwi Rahmanto
www.ivaa-online.org
2015

Pemasangan Spanduk Penolakan Apartemen – Warga Gadingan, Jogjakarta

 

Pemasangan Spanduk Penolakan Apartemen

Warga Dusun Gadingan, Ngaglik, Seman, Jogjakarta

April 2015

 

Pemasangan spanduk ini adalah bentuk usaha penolakan warga Gadingan, Sleman, Jogjakarta terhadap rencana pembangunan apartemen M-Icon di wilayah mereka. Konflik antara warga dan pihak developer apartemen ini sudah berlangsung sejak awal tahun 2015 dan belum menemui titik terang. Pemasangan spanduk-spanduk ini dilakukan di sekitar Jalan Kaliurang Km 11 Jogjakarta, setelah spanduk-spanduk penolakan yang sebelumnya dicopot paksa oleh oknum-oknum tidak dikenal.

“Ini adalah bentuk penolakan kami, Warga Gadingan, terhadap pembangunan apartemen yang saat ini sedang marak di lingkungan kami. Dan selain itu, semenjak Agustus tahun lalu, belum ada pihak developer yang datang menemui warga secara langsung,” ujar Pandu Satria, salah satu warga Gadingan.

Apartemen yang ditolak warga ini rencananya akan menempati lahan seluas 5000 meter persegi. Alasan warga melakukan penolakan ini adalah karena khawatir terhadap dampak pencemaran lingkungan, mengancam bahan baku air, dan perubahan sosial di masyarakat. Sebelumnya, warga sudah melakukan berbagai upaya, salah satunya adalah mediasi ke pihak DPRD, Badan Lingkungan Hidup (BLH) Sleman, dan Bupati Sleman. Sempat terjadi beberapa ulah tak bertanggung jawab dari developer juga, yaitu berupa pemalsuan tanda tangan dan kenyataan bahwa developer belum memegang surat Ijin Pengelolaan Tanah (IPT). Sebelumnya juga terjadi intimidasi berupa pembakaran bangunan belakang rumah warga. Kasus tersebut sudah dilaporkan oleh warga kepada Polsek Ngaglik, Sleman.

– – – –

Video koleksi
Indonesian Visual Art Archive
editor Dwi Rahmanto
www.ivaa-online.org
2015

 

 

Suluh Udin: Mural Tuntaskan Kasus Udin – Komunitas Street Art Jogja

SULUH UDIN
Mural Tuntaskan Kasus Udin
Jembatan Kewek Yogyakarta
26 Agustus 2015

Memperingati 19 tahun kasus pembunuhan dan penganiayaan wartawan Fuad Syafruddin atau Udin yang belum terungkap, beberapa seniman jalanan yang tergabung dalam Komunitas Street Art Jogja melakukan aksi. Mengokupasi dinding di Jembatan Kewek Yogyakarta, mereka membuat mural yang berisi desakan untuk pemerintah agar segera menyelesaikan kasus ini. Mural ini juga sebagai bentuk dukungan untuk teman-teman Aliansi Jurnalis Independen (AJI) yang selama ini mengupayakan penyelesaikan kasus ini.

Mural yang diberi judul “SULUH UDIN” ini terbagi jadi dua bagian, yaitu Barat dan Timur. Bagian Barat digarap oleh Antitank dan Kill Jim, berupa visual halaman depan surat kabar yang diberi nama “SULUH UDIN”. Dinding ini memuat potongan dua artikel yang ditulis oleh Udin. Sedangkan sisi timur digarap oleh Bayu Widodo, Fitri Dk, Patub Porx, Praditya Wibby, HereHere, Yunanto, Deri Andriana, Ali Vespa dan teman-teman lain. Sisi Timur ini berisi pesan tegas untuk segera menuntaskan kasus Udin.

Udin sendiri adalah wartawan Bernas yang dianiaya hingga tewas pada 16 Agustus 1996. Kabarnya Udin dibunuh karena kerap menuliskan berita tentang dugaan kasus korupsi di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bantul. Telah 19 tahun berlalu, dan kasus ini tetap belum terungkap. Menurut Antitank, salah satu seniman, mural ini adalah salah satu upaya kecil untuk menghidupkan kembali ingatan tentang kasus ini, dan peringatan bahwa kasus-kasus seperti ini masih bisa terjadi lagi. Bahwa negara ini tidak baik-baik saja.

 

Seniman:
Antitank, Bayu Widodo, Fitri Dk, Patub Porx, Praditya Wibby, HereHere, Kill Jim, Yunanto, Deri Andriana, Ali Vespa dan juga dibantu oleh banyak teman dan teman-teman jurnalis.

 

Video Dwi Rahmanto
Koleksi Indonesian Visual Art Archive
www.ivaa-online.org
2015

 

Kondisi Lingkungan Di Daerah yogyakarta

1333513593 - Seni untuk Merusak - Matahati - 2004
Seni untuk Merusak. Matahati. 2004 –arsip dokumentasi IVAA

Oleh : Arif

[Tulisan ini sebelumnya dimuat di blognya, pada hari Selasa, 25 November 2014]

*****

Jika kita berbicara tentang kerusakan lingkungan maka tidak akan ada habisnya setiap daerah setiap provinsi pasti ada saja probelmanya , bahkan bukan hanya di indonesia saja tapi juga berbagai kerusakan linkungan hidup di berbagai negara. Tapi kali ini saya akan mengangkat kerusakan lingkungan di indonesia yaitu provinsi di daerah istimewa Yogyakarta.

Berbagai julukan yang sering dilontarkan untuk Kota Yogyakarta seperti Kota Perjuangan, Kota Pariwisata, Kota Pelajar, Kota Budaya, dan yang paling populer yaitu Kota Gudeg, memang bukanlah tanpa alasan. Peran Kota Yogyakarta untuk Indonesia memang sangat besar terutama pada masa sebelum dan sesudah kemerdekaan. Maka tidaklah berlebihan jika Pemerintah pusat memperbolehkan penggunaan nama daerahnya memakai sebutan DIY sekaligus statusnya sebagai Daerah Istimewa. Status Yogyakarta sebagai Daerah Istimewa berkenaan dengan runutan sejarah Yogyakarta, baik sebelum maupun sesudah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.
terbagi dalam 5 Daerah Tingkat II yang terdiri satu daerah Kota Madya dan empat Kabupaten masing-masing :
a. Kota Madya Yogyakarta, terdiri dari 14 Kecamatan dan 45 Kelurahan.
b. Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman, terdiri dari 17 Kecamatan dan 86 Desa.
c. Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul, terdiri dari 17 Kecamatan dan 75 Desa.
d. Kabupaten Daerah Tingkat II Kulonprogo, terdiri dari 12 Kecamatan dan 75 Desa.
e. Kabupaten Daerah Tingkat II Gunung Kidul, terdiri dari 18 Kecamatan dan 144 Desa.

Dalam kurun lima tahun terakhir, Wahana Lingkungan Indonesia (WALHI) Yogyakarta mencatat sebanyak 94 kasus lingkungan hidup di DIY terbengkelai. Mereka minta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DIY lebih proaktif menuntaskan isu-isu lingkungan hidup serta berperan aktif dalam upaya tata kelola lingkungan hidup yang lebih baik.

“Sejumlah 94 kasus lingkungan di Yogyakarta tak satupun yang terselesaikan dengan tuntas,” kata ketua divisi researce and campaign WALHI Yogyakarta, Fathur Roziqin dalam aksi mimbar bebas memperingati hari lingkungan hidup, di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DIY, Fathur menyebut pengubahan status fungsi hutan Merapi menjadi Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM) menuai polemik dalam masyarakat. Kawasan seluas 6410 ha ini dinilai WALHI membatasi ruang dan akses masyarakat baik ekonomi, kultural, maupun sosial. “Masyarakat mengeluhkan keberadaan TNGM yang membatasi sumber penghidupan mereka,” ujarnya.  Contohnya di daerah Bantul. Penambangan batu di area perbukitan di Bantul makin marak. Aktivitas ini mengancam kelestarian lingkungan dan berpotensi memicu bencana alam penambangan batu di antaranya terdapat di Kecamatan Pajangan dan Pleret. Di Pajangan, lokasi penambangan berlokasi di dekat Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIB Bantul serta di daerah Selarong. Bahkan di Selarong, penambangan lebih masif karena menggunakan alat berat, Cokrowiyarjo, 64, penambang di dekat Rutan Pajangan mengatakan, dalam dua hari ia berhasil mengumpulkan satu rit truk batu. “Kalau sehari hanya bisa mengumpulkan satu rit pikap, tapi kalau dua hari satu truk,” kata Cokrowiyarjo, Jumat (23/8/2013).
Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Bantul, Suwito, mengatakan, penambangan bukit batu bila dilakukan terus menerus akan merusak keseimbangan ekosistem di sekitarnya.
“Terkecuali kalau bekas lokasi penambangan direhabilitasi lagi dengan penanaman pohon,” ujarnya .. Selain merusak lingkungan, teknik penambangan yang salah dapat menyebabkan longsor. Pernyataan itu menurutnya bukan tanpa bukti. Sebab di Kecamatan Piyungan sudah terjadi longsor bukit batu yang disebabkan aktivitas penambangan.
Pemerintah, menurut Suwito, kesulitan menertibkan aktivitas tambang yang dilakukan warga di atas tanah pribadi. Upaya yang dapat dilakuan hanya dengan sosialiasi mengenai dampak negatif penambangan batu tersebut.
Bukan hanya penambangan batu saja yan marak di bantul tapi juga penambangan pasir yang sangat mengancam lingkungan dan masyarakat di sekitanya

Dampak buruk telah menanti jika keberadaan penambangan pasir di sepanjang Sungai Progo dibiarkan. Yang utama adalah kerusakan lingkungan. Salah satu upaya mengendalikannya adalah melalui kontrol perizinan. Dampak kerusakan lingkungan lainnya adalah rusaknya konstruksi di sekitar lokasi penambangan. Itu karena proses penambangan pasir yang terlalu dalam dapat menyebab-kan pergeseran tanah , Susanto, seorang petani di pesisir selatan mengatakan, dampak buruk langsung yang dirasakan para petani akibat penambangan pasir adalah terganggunya saluran irigasi. Saluran irigasi, kata Susanto, didesain sejajar atau bahkan lebih rendah dengan posisi air di sungai dalam kondisi normal. Itu bertujuan agar air dapat mengalir hingga ke persawahan.
Bukan hanya di daerah Bantul saja tapi juga di daerah Kulonprogo Walhi juga menyebut rencana penambangan pasir besi di Kulonprogo juga akan menyebabkan perubahan bentang alam dan alih fungsi lahan 22 km2 x 1,8 km2 (6,8 %) dari total luas Kulonprogo. “Kualitas lahan pertanian terancam dan habitat fauna pesisis di Kecamatan Galur yakni burung migran akan terancam hilang, penegakan hukum yang lemah menjadi salah satu faktor pendorong yang kuat terjadinya kerusakan lingkungan terbengkalai.. lantas siapa yang mau di salahkan dan yang akan bertanggung jawab akan hal ini ?? banyak para pewarta berkata “hukum tumpul keatas tajam kebawah”
masalah kerusial yang bukan hanya di hadapi oleh pemerintah tapi juga masyarakat yang setidaknya juga mengambi alih dalam pelestarian lingkungan “kalau bukan kita siapa lagi ?? []

sumber :: http://www.harianjogja.com/baca/2013/08/23/kerusakan-lingkungan-penambangan-batu-kian-marak-2-440618

http://www.radarjogja.co.id/blog/2014/11/24/desak-pemkab-pertegas-aturan-penambangan/

Geliat Aktivis Lingkungan di Yogyakarta

1349329547 - Budaya Taman - Januri - 2007
Budaya Taman. Januri. 2007 –arsip dokumentasi IVAA

Oleh : Dzikri Sabillah Anwar

Tak hanya tinggal diam, sejumlah warga Yogya berinisiatif membentuk komunitas-komunitas untuk menyikapi masalah lingkungan. Mereka melakukan berbagai kegiatan, mulai dari kampanye hingga pengawalan isu, demi Yogya yang lebih baik.

Minggu (8/3) pagi, Jalan Mangkubumi dipadati oleh masyarakat yang ingin menikmati acara car free day. Di tengah keramaian tersebut, sejumlah anak muda mengenakan kaus hitam bertuliskan angka 60. Mereka tergabung dalam Earth Hour (EH) Jogja, sebuah komunitas peduli lingkungan yang berdiri pada 2010. Ihsan Martasuwita, Ketua EH menjelaskan, “Earth Hour di Indonesia sudah ada sejak 2009. Terus berkembang ke 27 kota lain. Komunitas ini tidak hanya ada di Indonesia, tapi di 159 negara.”

 photo EH_zpsg85un8o3.gif

Kegiatan Earth Hour Jogja (foto diolah dari berbagai sumber)

Selama lima tahun berdiri, EH telah melakukan kampanye-kampanye untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya menerapkan gaya hidup yang ramah lingkungan. “Di tahun 2015 ini, kami fokus pada empat kegiatan. Pertama, tentu Jogja Petengan dalam rangka Hari Bumi. Kemudian ada Baby Tree Friends, kami mendonasikan dan memfasilitasi teman-teman yang ingin menanam pohon. Ada juga program KonservAksi penyu di Pantai Samas. Kami juga melakukan roadshow Sesami, Sekolahku Sayang Bumi, ke sejumlah SD setiap bulan,” kata Ihsan.

Menyikapi minimnya ruang terbuka hijau di Jogja, pada 14 Februari lalu EH mengadakan aksi Hari Kasih Taman di Titik Nol Kilometer. Melalui aksi ini mereka mengkritik minimnya keberadaan taman kota di Jogja. Selain kampanye yang ditujukan kepada masyarakat luas, EH juga telah melakukan audiensi ke BLH, Bappeda, hingga Pemerintah DIY untuk menyuarakan aspirasi masyarakat.

Satu tahun setelah Earth Hour Jogja berdiri, pada 2011 sejumlah anak muda lain melahirkan Koalisi Pemuda Hijau Indonesia (KOPHI) Jogja. Selain di Jogja, gerakan KOPHI juga tersebar di 20 provinsi lain di Indonesia. Berbeda dengan EH yang berbentuk komunitas, KOPHI menyatakan dirinya sebagai sebuah organisasi yang bersifat cukup mengikat. Seleksi yang harus dilalui cukup ketat, yakni meliputi seleksi berkas, wawancara, pembinaan selama tiga bulan hingga akhirnya dilantik menjadi anggota. Uniknya, KOPHI tidak menerima para perokok sebagai anggotanya.

Kegiatan yang telah dijalankan KOPHI selama ini berfokus pada masalah yang terjadi di pesisir dan daerah aliran sungai Jogja seperti Kali Code, Winongo, dan Gajah Wong. “Kami fokus pada masalah ekosistem sungai. Tahun 2012, kami bekerja sama dengan Dinas Perikanan Jogja melepas 3.000 bibit ikan di Bintaran Kulon. Syukurlah, sekarang sudah berkembang dengan baik dan jadi manfaat bagi warga sekitar. Padahal awalnya, itu cuma percobaan karena kami ingin tahu air Kali Code terpolusi atau tidak,” kata Lalu Hendri Bagus, Ketua KOPHI. Lalu juga menerangkan bahwa KOPHI menganut prinsip sustainable, oleh sebab itu ia dan rekan-rekannya terus memantau perkembangan sungai binaan KOPHI. Mereka turut mengajak masyarakat yang tinggal di sekitar sungai untuk bersama-sama menjaga lingkungan tempat mereka tinggal.

 photo KOPHI_zpslpfk898u.gif

Kegiatan KOPHI Jogja (foto diolah dari berbagai sumber)

Merespons isu komersialisasi Jogja, KOPHI mengaku tak keberatan atas pembangunan hotel yang berkembang pesat beberapa tahun terakhir. “Kami setuju saja, asal mereka punya AMDAL dan memenuhi kewajiban dengan baik. Hotel harus terbuka menyampaikan ke masyarakat bagaimana perencanaan pembangunannya, bagaimana mereka memperhatikan dampak lingkungan hingga mengelola limbah.”  KOPHI juga mengapresiasi upaya pemerintah yang berusaha menggalakkan ruang terbuka hijau di sekitar perkampungan warga. KOPHI menilai upaya pemerintah tersebut kurang mendapatkan publikasi sehingga banyak masyarakat yang tidak mengetahuinya.

Aksi lain datang dari Lintas Jogja Group, sebuah komunitas berbasis media sosial Facebook yang menginisiasi acara Jogja Bersih (Jogber). Dengan dilatarbelakangi oleh keinginan untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat, sejak akhir 2014 mereka rutin menyambangi kawasan Titik Nol Kilometer dan Malioboro setiap bulannya. Tak hanya berkumpul, berbekal sarung tangan dan kantong plastik, anggota Lintas memungut sampah-sampah yang tercecer di trotoar. Sampah yang terkumpul nantinya akan dibuang di TPS dekat Pasar Beringharjo. “Yang kami temukan macam-macam, contohnya alat kontrasepsi laki-laki, pembalut, sampai kutang. Pernah juga saya melihat ada perempuan yang buang air sembarangan di trotoar. Dia memakai kertas yang dibentuk kerucut kemudian ditempelkan, buang air sambil berpura-pura telepon,” kata Hestanisyar Basyir, Ketua Lintas Jogja Group. Melalui Jogja Bersih, mereka berupaya melakukan aksi yang sebenarnya sederhana namun sering dilupakan oleh warga dan wisatawan.

 photo Lintas_zpspoxw99hx.gif

Kegiatan Lintas Jogja Group (foto diolah dari berbagai sumber)

Jauh sebelum ketiga komunitas di atas lahir, Jogja juga telah mempunyai pahlawan di bidang lingkungan. Pahlawan itu adalah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jogja yang berdiri pada 1986. WALHI Jogja adalah organisasi berbasis forum yang beranggotakan 10 kelompok pecinta alam dan 19 lembaga swadaya masyarakat.

WALHI juga mengukuhkan keberadaannya dengan kekuatan akta notaris di tingkat nasional. Oleh sebab itu, WALHI memiliki ruang gerak yang lebih leluasa dalam memperjuangkan isu-isu lingkungan. “Dalam proses advokasi di WALHI ada tiga poin yang kami lakukan, yaitu kampanye, riset kajian kebijakan dan data, serta pengorganisasian masyarakat. Dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah kami kuatkan riset agar jadi referensi dalam mengawal kebijakan yang sudah ada maupun yang akan dibuat. Harapannya kebijakan tersebut benar-benar pro terhadap rakyat dan lingkungan,” kata Halik Sandera, Direktur Eksekutif WALHI.

 photo WALHI_zps8lhdjlg2.gif

Kegiatan WALHI Jogja (foto diambil dari berbagai sumber)

Aksi WALHI turut melibatkan masyarakat secara kolaboratif. Contohnya ketika WALHI beraksi bersama masyarakat daerah Gunung Merapi untuk menghalangi kegiatan penambangan pasir illegal di sekitar lahan pertanian. WALHI juga bekerja sama dengan Warga Berdaya dan Watchdog untuk memproduksi film berjudul Belakang Hotel. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk memaparkan dan menyadarkan masyarakat Jogja tentang isu-isu lingkungan. Selain itu, WALHI tak ragu mengajukan judicial review atau legal standing terhadap kebijakan lingkungan yang krusial. Salah satunya adalah kebijakan tentang aktivitas tambak udang di pesisir selatan Bantul serta kebijakan pemetaan kawasan bentang alam karst di Gunung Sewu, Gunung Kidul, Wonogiri dan Pacitan.

Perjuangan Earth Hour, KOPHI, Lintas maupun WALHI dilatarbelakangi tujuan yang sama, yaitu agar masyarakat Jogja menjadi lebih sensitif pada isu-isu lingkungan. Meskipun masing-masing bergelut pada isu yang berbeda, tak jarang apa yang mereka perjuangkan melengkapi satu sama lain. Tanggung jawab yang diemban tak menjadi masalah selama semua pihak bergerak mencapai  bersama. Seperti yang diungkapkan Lalu Hendri Bagus, “Teman-teman di KOPHI maupun  di komunitas lingkungan lain punya beban moral lebih besar. Ini karena pola hidup kami menjadi sorotan dan contoh bagi banyak orang.”[]