Tag Archives: Kraton Yogyakarta

Historis / Sejarah Pertanahan Jogjakarta

IMG_9906 - Mencari Haryadi. Bocah Jogja Nagih Janji Disalin dari :

Landasan Historis

Sejarah keberadaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tidak terlepas dari adanya Kraton yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman. Kraton Yogyakarta didirikan oleh Sultan Hamengku Buwono I pada 1756 M. Sebelum mendiami keraton Yogyakarta, Sultan Hamengku Buwono I, yang memiliki nama lengkap Sri Sultan Hamengku Buwono Senopati Ingalogo Ngabdulrahman Sayidin Panotogomo Kalifatullah, tinggal di Kabupaten Sleman. Kraton sendiri digunakan sebagai pusat pemerintahan kesultanan Yogyakarta. Kadipaten Pakualaman atau Negeri Pakualaman atau Praja Pakualaman adalah salah satu dari empat Kerajaan Jawa (Praja Kejawen) yang didirikan pada tanggal 17 Maret 1813.

Pertanahan di Daerah Istimewa Yogyakarta terbagi dalam beberapa periode yaltu, Periode sebelum tahun 1918. Padai masa ini tanah merupakan Domein Raja. Raja berhak sepenuhnya atas tanah dan rakyat mempunyai hak menggarap dengan dibebani menyerahkan hasil dari menggarap tanah sebesar 1/3. Kemudian periode tahun 1918 – 1954, pada periode ini semua tanah yang tidak dapat dibuktikan dengan Hak Eigendom oleh pihak lain adalah Domein Kraton Ngayogyakarta atau Puro Pakualaman. Di sini Kraton memberikan Hak Anggaduh (Hak untuk mengelola tanah) ke Kelurahan. Selain itu Kraton memberikan tanah turun temurun kepada rakyat yang akan dipergunakan rakyat. Tanah ini dikenal dengan Sultan Ground.

Sultan Ground adalah Tanah Keraton yang belum diberikan haknya kepada penduduk maupun kepada pemerintah desa, masih merupakan milik keraton sehingga siapapun yang akan menggunakannya harus meminta ijin kepada pihak Keraton. Tanah di Yogyakarta dengan status Sultan Ground merupakan kesinambungan antara masa lalu dan masa kini untuk menghormati Kasultanan Yogyakarta. Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 19 Agustus 1945 dengan Piagam Kedudukan Sri Paduka Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan HB IX, secara resmi mengakui keberadaan Kraton Yogyakarta, termasuk tanah tanahnya yang berstatus sebagai keprabon dalem dan dede keprabon dalem. Walaupun tanah tanah itu telah mengalami perkembangan dalam penguasaan dan penggunaannya, namun status hukumnya senantiasa disesuaikan dengan konsep kerajaan, dimana Sultan adalah penguasa tunggal. Berdasarkan Rijksblaad Kasultanan 1918 Nomor 16 jo. Risjkblaad 1915 Nomor 23, dilakukan reorganisasi dengan tujuan memberikan hak atas tanah kepada rakyat biasa dengan hak hak yang kuat. Tanah sultan ground dibagi dua yaitu Crown Domain atau Tanah Mahkota dan Sultanaad Ground. Crown Domain atau Tanah Mahkota tidak bisa diwariskan itu yang merupakan atribut pemerintahan Keraton Ngayogyokarto Hadiningrat, diantaranya Keraton, Alun-alun, Kepatihan, Pasar Ngasem, Pesanggrahan Ambarukmo, Pesanggrahan Ambarbinangun, Hutan Jati di Gunungkidul, Masjid Besar dan sebagainya. Sedangkan tanah Sultanaad Ground (tanah milik Kasultanan) adalah tanah-tanah yang bisa diberikan dan dibebani hak. Tanah tersebut merupakan wilayah kerajaan Ngayogyokarto Hadiningrat yang tanahnya bisa dikuasai oleh rakyat.

Kemudian Periode  tahun 1954 – 1984 urusan agraria atau pertanahan merupakan urusan rumah tangga Daerah Istimewa Yogyakarta yang memberikan hak milik turun temurun (Erfelijk lndividuaeel Bezzits Recht) atas bidang tanah kepada Warga Negara Indonesia (Hak Milik). Sedangkan Kelurahan / Desa diberi hak untuk mengurus dan mengatur administrasi pertanahan di Kelurahan / Desa. Adapun tanda Sah Hak Milik di Provinsi DIY diluar Kota Praja adalah model D, E dan Daftar (Register) letter C. Periode Tahun 1984 sampai sekarang. Sejak tanggal 1 April 1984 UUPA (UU No. 5 Tahun 1960) berlaku sepenuhnya di DIY berdasarkan Keppres No. 33 Tahun 1984 dan mulai berlaku secara efektif sejak tanggal 24 September 1984 berdasarkan SK Mendagri No. 66 Tahun 1984.

Dengan berlakunya Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tersebut merupakan bukti bahwa Hak Atas Tanah di DIY sebelum tahun 1984 tetap diakui, sedangkan Hak Tanah bekas Hak Barat yaitu Groose Akte sebelum tanggal 24 September 1961 dan Sertifikat Hak Atas Tanah sesudah tanggal 24 September 1961. Sedangkan tanah-tanah yang tidak ada tanda bukti haknya sebagaimana diatas merupakan tanah SG atau PAG.

Sebagai tanda bukti Hak Atas tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Undang-undang Pokok Agraria meliputi Sertifikat yang meliputi: Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Pengelolaan, Hak Wakaf dan Hak Tanggungan serta Hak Milik Satuan Rumah Susun. Sedangkan peraturannya sebagai payung hukum yang mengatur status tanah di Provinsi.

Tanah D.I. Yogyakarta Sekarang mejelaskan bahwa pertanahan Yogyakarta diatur dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 dan peraturan pelaksanaannya. Namun dalam praktek pelaksanaan pelayanan pertanahan di DIY masih memperhatikan kebijakan Pemerintah Provinsi DIY daerah swapraja. Sebagaimana dijelaskan dalam UUPA, hak dan wewenang dari swapraja atau bekas tanah swapraja yang masih ada pada waktu berlakunya undang undang ini hapus dan beralih kepada negara. Hal-hal yang bersangkutan dengan huruf a diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Tapi sampai sekarang, peraturan pemerintah itu belum dibuat. Karena itulah UUPA di Yogyakarta belum dilaksanakan sepenuhnya. Maka untuk menyelesaikan persoalan tersebut dikeluarkan Undang Undang No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta yang mana memberi delegasi kepada pemerintah yogyakarta untuk mengatur keistimewaan Yogyakarta dalam bidang pertanahan.

Ketika Ratu Hemas Dilawan Rakyatnya Sendiri: Sebuah Analisis Kelas

Ilustrasi: “Salah Tangkap Pangeran Diponegoro,” lukisan Heri Dono, 2007, sumber: Arsip IVAA.

Disalin dari Kompasiana

oleh: Joko Lodhang
24 Sep 2013 | 14:25

 

Tulisan ini akan menggunakan analisis kelas untuk melihat geliat politik lokal di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pertarungan politik antara Keraton Yogyakarta dengan “wong cilik” yang selama ini bernaung di bawah payung PDIP Daerah Istimewa Yogyakarta menarik untuk kita kaji bersama.

Analisis Kelas

Secara singkat dan sederhana, analisis kelas ala Marx mengatakan bahwa sejarah manusia di dunia ini adalah sejarah tentang pertentangan kelas yaitu antara kelas proletar dan kelas pemodal. Kelas pemodal adalah mereka yang menguasai alat-alat produksi dan kelas proletar adalah mereka yang menjadi bagian dari mesin produksi itu. Yang mewakili kelas proletar ini adalah misalnya buruh atau petani. Relasi antara kelas pemodal dan kelas buruh adalah yang disebut dengan relasi kapitalistik. Yang pertama menyedot tenaga dari yang kedua dan yang kedua cukup mendapatkan upah tetapi profit paling banyak diberikan kepada pihak pemodal. Relasi sosial dalam sistem kapitalisme yang demikian adalah relasi yang asimetris, timpang, dan jelas tidak adil.

Salah satu alat produksi yang dikuasai oleh Keraton Yogyakarta adalah tanah. Setelah diberlakukannya Undang-Undang Keistimewaan DIY tahun lalu, Keraton memiliki legalitas otoritas politik penuh untuk menentukan hal-hal yang dianggap istimewa (dan mana yang tidak). Salah satu persoalan keistimewaan yang cukup gencar diatur oleh Keraton pasca-UUK DIY itu adalah soal pertanahan. Keraton memiliki wewenang untuk me-reorganisasi tanahnya yang disebut Sultan Ground yang bertebaran di banyak lokasi di bumi Mataram ini.

Dalam perdebatan tentang Rancangan Peraturan Daerah Istimewa (Raperdais) DIY sekarang ini, tidak mustahil bahwa wewenang Keraton dalam kredo UUK DIY ini akan menampakkan wajah aslinya seperti ketika jaman kolonial. Di jaman kolonial, dikatakan bahwa tanah dimanapun di DIY yang tidak bersertifikat maka hak kepemilikannya adalah milik Keraton. “Tidak bersertifikat” ini artinya tanah-tanah yang “no man’s land” alias yang sedang bersengketa, bahkan termasuk tanah kas desa, bisa akan diambil alih oleh Keraton bersenjatakan UUK DIY tadi itu.

Keraton sebagai representasi lembaga feodal semakin jelas akan mengambil alih tanah-tanah yang dianggap tidak jelas statusnya (secara sepihak tersebut) untuk kemudian dijadikan alat produksi untuk mengakumulasi kapital bagi pelestarian Keraton sendiri. Tanah-tanah yang selama ini diklaim milik Sultan Ground hampir pasti telah direncanakan untuk menggenjot akumulasi tersebut dengan cara menyerahkannya kepada para pengembang (developer) atau pemilik modal yang lain yang bisa menjamin bahwa tanah Keraton itu akan membawa profit.

Berjalanlah berbagai macam proyek untuk mendorong mesin akumulasi kapital melalui tanah Sultan ini di berbagai daerah di DIY. Beberapa contoh misalnya yang terjadi di Kulonprogo. Tanah yang diklaim milik Sultan-Pakualaman Ground akan dijadikan lahan tambang bijih besi dengan menggandeng perusahaan dari Australia. Tanah Sultan di jalan Solo diperuntukkan hotel dan mall terbesar di Yogyakarta. Tidak menutup kemungkinan bahwa berjamurnya hotel-hotel di jalan-jalan besar di Yogyakarta sejak disahkannya UUK DIY juga karena dikebutnya mesin produksi tanah Sultan ini untuk mengakumulasi kapital.

Lalu, siapa yang dirugikan dengan agresi kapitalisme oleh Keraton Yogyakarta ini? Ternyata ini yang menarik untuk kita kaji lebih dalam. Mereka yang selama ini menempati dan bertinggal di tanah Keraton adalah mereka ‘wong cilik’ yang menjadi representasi kelas proletariat. Selain buruh, mereka adalah yang termasuk kelompok marjinal yang selama ini jadi korban pembangunan Yogyakarta seperti misalnya tukang becak, tukang tambal ban, buka toko kelontong, dan pedagang PKL.

Keraton yang bersenjatakan UUK DIY untuk me-reorganisasi tanah-tanah yang diklaim miliknya sebagai tanah Sultan harus melakukan dislokasi warga yang selama ini hidup numpang tersebut. Kebutuhan Keraton untuk mempercepat alat produksinya, yaitu tanah, agar menjadi mesin akumulasi capital dalam bentuk mall, hotel, property, rumah sakit, lahan tambang, dan lahan bisnis lainnya, mengharuskan kelompok proletariat Yogyakarta dan kelompok marginal tadi menyingkir dari tanah-tanah Sultan. Kasus di Suryowijayan, dimana ada lima warga yang mewakili kelompok pinggiran ini diusir oleh Keraton beberapa bulan yang lalu, hanya sedikit contoh dari berbagai operasi bawah tanah Keraton yang terus melakukan penyingkiran warga yang tak punya kuasa resmi untuk memiliki tanah Sultan tersebut.

Menjelang pemilihan legislative ini, banyak kerabat Keraton yang maju untuk pemilu. GKR Hemas (istri Sultan) maju untuk nyalon DPD RI yang ketiga kalinya. Menantunya, Wironegoro, maju untuk DPR RI. Menantunya yang lain, Purbodiningrat, maju untuk DPRD Propinsi DIY. Mereka maju dalam suasana yang sebenarnya tidak adil. Di saat UUK DIY yang diperjuangkan oleh sebagian besar masyarakat Yogyakarta, termasuk para kelompok marginal tadi itu, sudah berhasil, sekarang malah Keraton menyia-nyiakan mereka dan seolah-olah tak ada masalah dengan gampangnya mencalonkan diri sebagai DPD, DPR, dan DPRD DIY. Secara hokum, nyalon memang hak setiap warga negara. Tapi secara etis politik, Keraton tidak peka.

Kelompok-kelompok proletariat Yogyakarta tadi itu selama ini lebih banyak menyalurkan aspirasinya melalui PDIP DIY. Kasus Suryowijayan adalah mereka yang selama ini menjadi aktivis dan pembela PDIP. Dan sekarang Keraton punya pilihan politik sendiri dan harus berhadapan dengan warganya. Disinilah pertarungan politik antara jago-jago PDIP untuk tingkat pusat, propinsi, maupun kota melawan jago-jago dari Keraton.

PDIP menjadi kendaraan bagi mereka-mereka yang terusir dari tanah Keraton dan PDIP menjadi partai yang paling sakit hati dengan GKR Hemas dan keluarganya. Dulu sudah mati-matian membela penetapan gubernur, sekarang begitu sudah berhasil malah PDIP dan basis pendukungnya dihabisi oleh Keraton untuk kepentingan akumulasi modal para aristocrat Jawa itu. Hasilnya, pertempuran di lapangan terasa panas: Hemas terancam akan kehilangan kursi pimpinan di DPD RI kelak ketika jadi karena PDIP sudah mengusung ketua MPR sekarang, Sidarto, sebagai calon DPD RI. Jika PDIP menang pasti tidak akan mengusung Hemas, tapi Sidarto yang dianggap lebih mewakili rakyat Yogyakarta. Wironegoro membuyarkan basis-basis PDIP di Yogyakarta dengan senjata ‘keistimewaan’, sementara Purbodiningrat juga mengalami tekanan hebat dari para pendukung caleg PDIP di level propinsi.

Hemas, sebagai komandan panglima perang di lapangan yang harus mengasuh anak-anak menantunya, mulai khawatir dengan berbagai maneuver PDIP yang diasuh oleh mantan bupati Bantul, Idham Samawi. Bisa jadi pada akhirnya Hemas hanya akan jadi anggota DPD biasa, bukan lagi sebagai wakil pimpinan DPD seperti sekarang ini.

Jika hal ini benar, maka ini benar-benar bukti nyata bahwa kekuasaan kaum feodal dibangun atas dasar penderitaan kaum proletar yang telah setia mendukung tanpa pamrih. Lalu, salah siapa?

Semoga Kasih Tuhan selalu memberkati mereka yang berjuang melawan penindasan..