Tag Archives: keistimewaan jogja

Arsenal Berhati Nyaman: Sebuah Kritik Identitas

Memandang Kota – Joko Gundul – 2003

Oleh : Yamadipati Seno

[Tulisan ini sebelumnya dimuat di situs web fandom.id pada hari Senin, 15 Juni 2015 sebagai rangkaian dari program Fandomenulis]

 ****

Keistimewaan Jogja dewasa ini sudah dikorup maknanya oleh para investor dan stakeholder rakus yang tak lagi mengindahkan adagium Hamemayu Hayuning Bawono. Agar tak kehilangan identitasnya, semua elemen Jogja bisa belajar dari Arsenal.

“Ketika sebuah identitas sudah menguap, kekayaan apalagi yang bisa kita banggakan?” Pertanyaan tersebut mungkin terdengar klise, namun menjadi sesuatu yang esensial dan seharusnya bisa dijawab dengan tegas, terutama untuk sebuah kota (yang katanya) istimewa.

Perhatikan judul di atas. Frasa “berhati nyaman” merupakan unsur mesra dari sebuah kota yang disebut Yogyakarta (selanjutnya disebut Jogja). Frasa tersebut telah melekat cukup lama; konon melewati dua dasawarsa. Frasa “berhati nyaman” merupakan cermin khas dari masyarakat kota Jogjayang madani dan luas. Para pendatang secara otomatis akan merasakan cinta ketika menginjakkan kaki di Bumi Damai Amarta. Namun, seiring zaman yang berputar, kemesraan justru memudar. Kini, yang disebut istimewa, tak lagi semanis derawa (gula –red).

Lagi, perhatikan judul di atas, di mana kata “Arsenal” melengkapi frasa “berhati nyaman”. Bukan, Arsenal bukanlah bagian dari Jogja. Arsenal adalah salah sebuah klub yang bermukim di London Utara, di negerinya Ratu Elizabeth. Lalu, mengapa kata Arsenal nangkring mendampingi frasa “berhati nyaman”?

Beberapa hari yang lalu, penulis membaca sebuah artikel daring dari Radar Jogja yang berjudul Akan Ada 12 Mal di DIJ. Artikel terbitan 21 Maret 2015 tersebut pada intinya menyebutkan bahwa akan ada 12 tempat perbelanjaan modern baru yang akan berdiri di Jogja. Sekilas, kabar tersebut menyiratkan bentuk modernisasi dan pesatnya pembangunan di Jogja. Akan tetapi, alih-alih bahagia, penulis justru merasakan hati yang sakit dan miris jika membayangkan bagaimana rupa Jogja kelak.

Penulis bukan ahli tata kota dan pembangunan. Penulis hanya warga lokal biasa sekaligus penggila Arsenal yang prihatin dengan arah perjalanan Jogja untuk beberapa tahun ke depan. Penulis merasa, pembangunan 12 mal tersebut bukan langkah terbaik untuk warga Jogja pada umumnya. Pembangunan tersebut merupakan hegemoni kosong dari praktik pembangunan tanpa identitas. Ya, ini adalah kritik terhadap identitas, suatu nilai yang penulis pelajari dari Arsenal dan nilai luhur budaya Jogja.

Ada sebuah paralelisme antara Arsenal dan Jogja, yang mungkin tidak pernah digali. Pertama, kita akan berbicara Arsenal, terutama dalam rentang puasa gelar selama sembilan tahun usai memenangi Piala FA pada tahun 2005. Pada periode tersebut, para pendukung Arsenal seperti diuji kesabarannya sampai batas maksimal. Mungkin, tidak sedikit pendukung Arsenal yang tidak mampu bersabar lebih lama lagi dan memutuskan menjadi glory hunter saja. Namun penulis mencoba setia, memahami, dan mempelajari arah “pembangunan” manajemen Arsenal.

Dana yang minim, ditambah batasan tegas soal besarnya gaji membuat Arsene Wenger, manajer Arsenal, tidak mampu royal berbelanja pemain. Bahkan, selama puasa gelar tersebut, Arsenal menjadi selling club yang ikhlas melepas 2-3 pemain intinya setiap musim. Pengetatan ikat pinggang dan praktik pengiritan yang dilakukan Arsenal tersebut bukan tanpa tujuan. Selain untuk membangun stadion yang representative dan berkelas dunia, Arsenal juga menginvestasikan sejumlah besar pemasukan untuk membangun pusat pelatihan, akademi, dan tentu masa depan klub.

Selama masa itu juga, Arsene Wenger sendiri diuji kebesaran hatinya. Beberapa kali ia diminta untuk turun. Namun Wenger bertahan, tentu dengan dukungan manajemen, untuk terus menegaskan identitas dan visi terbaik yang tengah dibangun. “Mungkin, jika tanpa Wenger, Arsenal tidak akan berdiri di tempatnya saat ini, sebagai klub profesional yang mandiri secara finansial, tangguh untuk menyambut masa depan, dan mampu bersaing dengan para big fish Liga Primer Inggris di empat besar” adalah kalimat sakti dari para pencinta Wenger. Penulis sendiri berpandangan, manajer pengganti Wenger bisa saja memenangi gelar Liga Champions, kompetisi antarklub paling bergengsi di Eropa. Sebuah titel yang sampai saat ini belum pernah dicapai Wenger. Namun, si pengganti tersebut, siapa pun dia, akan merasakan manisnya kesuksesan dengan dasar yang dibangun seorang Wenger.

Dalam proses tersebut jelas terjadi sebuah kesepakatan untuk membangun klub di jalan yang benar. Salah satunya adalah dengan mempertahankan identitas dan memperkuatnya dengan visi Victoria Concordia Crescit (kemenangan yang dicapai dari keharmonisan). Saat terjebak di tengah klub pemangsa dengan dana wah, Arsenal tidak tergoda untuk berutang atau menjual identitas demi latah membeli pemain-pemain dengan harga selangit. Arsenal tetap bertahan dengan identitas pembinaan pemain dan dengan visi terbaik.

Sisi inilah yang sangat dibutuhkan Jogja saat ini. Jogja, sebagai kota dengan budaya luhur, jelas mempunyai modal istimewa untuk menjadi kota modern sekaligus ramah dengan manusia yang berkembang di dalamnya. Apakah 12 mal, yang “dipaksa” berdiri di wilayah sempit adalah bahan bakar terbaik untuk menggerakkan roda perekonomian Jogja? Tidak! Apakah bangunan fisik merupakan modal paling penting mencapai kemandirian dan keluhuran insan? Tidak! Jogja harus membangun patokan dan dasar utama globalisasi, yaitu manusia.

Pembangunan yang salah kaprah sudah menunjukkan dampak negatifnya. Tengok saja Jalan Laksda Adisucipto kala malam hari setiap akhir pekan. Jalan besar kota Jogja-Sleman berubah menjadi seperti babakan. Riuh rendah kendaraan yang tersendat, macet lagi ruwet. Ingat lagi dengan protes warga tempo hari karena sumur yang asat. Pendirian hotel tanpa memikirkan lingkungan membuat air minggat. Warga protes dengan mandi tanah, menjadi gambaran betapa dampak buruk pembangunan tanpa visi tersebut. Kalau sudah begini, sah sudah jika Anda ingin menghapus “Ruang Terbuka Hijau” dari kamus istilah milik pemerintah daerah kota Jogja (yang katanya istimewa).

Lihat bagaimana Arsenal tidak gampang menyerah dengan investor bernaluri pemangsa. Lihat Arsenal yang bertahan dengan identitas dan visinya. Penting untuk dicatat bahwa identitas adalah kekayaan sebenarnya dari seorang manusia. Insan dewasa, yang sudah memahami bagaimana dunia bekerja, selalu mendasarkan identitas kepada khitahnya sebagai manusia ciptaan Tuhan. Bagi orang Jogja, ada satu adagium luhur, yaitu Hamemayu Hayuning Bawono.

Menurut Ahmad Sarwono bin Zahir, Hamemayu Hayuning Bawono artinya kewajiban untuk melindungi, memelihara, melestarikan keselamatan dunia dengan mengedepankan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi atau golongan. Masih menurut Ahmad Sarwono, Hamemayu Hayuning Bawono selaras dengan keyakinan rahmatan lil-alamain dalam agama Islam, yang bermakna menebarkan rahmat dan kasih sayang. Sementara itu, Wagiran dalam artikelnya berjudul Pengembangan Karakter Berbasis Kearifan Lokal Hamemayu Hayuning Bawana menjelaskan bahwa Hamemayu Hayuning Bawono merupakan filsafat dasar pemerintahan raja, yang berarti membuat dunia menjadi lebih indah (ayu) dengan pembangunan yang ramah lingkungan.

Dari dua teori di atas, kita (warga Jogja dan pemerintah daerah pada khususnya) seharusnya paham bahwa visi Jogja ke depan bukan hanya soal branding “Istimewa” dengan warna merah menyala. Pembangunan harus dilandasi dengan pemahaman bahwa dunia harus dibangun dengan dasar kebaikan manusia, bukan kebaikan golongan tertentu. Seiring pemahaman tersebut, pendarasan Hamemayu Hayuning Bawono akan semakin indah ketika sebuah kota mungil dibangun dengan visi ramah lingkungan. Jogja sudah punya modal kuat dalam diri Hamemayu Hayuning Bawono, lalu mengapa kita enggan untuk menerapakannya?

Arsenal akan terus hidup, berkembang, dan akan semakin kuat dengan identitas. Jogja, akan terus hidup, berkembang, tetapi entah apakah identitas sebagai kota budaya akan segera lenyap. Pada akhirnya, manusia Jogja harus hidup dengan pemahaman Hamemayu Hayuning Bawono yang dibangun dengan visi Victoria Concordia Cresit. Kemenangan (kebaikan luhur) dicapai dengan keharmonisan (bukan gedung bertingkat).

Perspektif Agraria dalam Pembangunan Kebudayaan Yogyakarta

1419001490 - Musafir di atas tanah yang gelisah - Hayatuddin
Musafir di atas tanah yang gelisah – Hayatuddin

Oleh : Ahmad Nashih Luthfi

Pendahuluan
Dalam pelajaran antropologi dasar, culture yang diartikan sebagai kebudayaan dapat tumbuh dari aktivitas tempatan (sedentary), yakni ketika orang bercocok tanam atau berbudi daya (cultuur) di atas tanah yang diketahui batas-batasnya dan dilakukan secara ajek mengikuti daur kehidupan tanamannya. Maka, kebudayaan adalah seakar kata dengan bercocok tanam atau disebut lain dengan bertani dan berkebun (agraria). Bertani melahirkan kebudayaan.

Namun kita menyadari bahwa intensi manusia atas tanah dan ruangnya bukan hanya untuk menghasilkan pangan melalui bertani di pedesaan, namun lebih luas daripada itu adalah ruang kehidupan dengan segenap nilai dan kebudayaan yang dihasilkan atas hubungan itu, baik di pedesaan maupun perkotaan. Dalam hubungan inilah maka masalah kebudayaan akan dibaca dalam perspektif agraria.

Kebudayaan sebagai Menanam, sumber majalah WHY
Kebudayaan sebagai Menanam, sumber majalah WHY

Membaca Konteks
Keistimewaan Yogyakarta bukanlah idiom kebudayaan (rakyat), namun ia adalah politik komunitarian yang menggerakkan teraglomerasinya kekuatan ekonomi-politik kepada segelintir orang (pihak). Di balik kata ‘keistimewaan’ yang diidentikkan dengan kebudayaan itu, dalam kenyataannya yang kita saksikan justru adalah konsolidasi spasial (ruang dan tanah), kapital (investasi melalui rezim perijinan), dan bersamaan dengan itu adalah reorganisasi birokrasi (salah satunya melalui adanya danais).

Oleh sebab itu tidak bisa kita mendesain pembangunan kebudayaan tanpa meletakkannya dalam konteks Yogyakarta saat ini yang sedang ditransformasikan oleh kekuatan di atas. Segenap proses itu berakibat pada kualitas hidup dan keseharian warga. Pertanyaan sederhana mengenai kemana arah transformasi itu, siapa yang diuntungkan dan siapa yang akan tersingkir oleh transformasi itu, dan apa akibatnya terhadap konstruksi kebudayaan kita, penting untuk dipikirkan.

Masalah Pertanahan
Keistimewaan Yogyakarta saya lihat sebagai anomali. Dalam masalah pertanahan, saya mendapati bahwa dengan menyebut ‘istimewa’ maka segenap kelaziman bisa diabaikan (kelaziman regulasi, kelembagaan, bahkan definisi dan logic yang menyertainya). Menurut saya, terjadi arus balik sejarah pertanahan, dari yang semula bertransformasi terintegrasi kedalam sistem pertanahan republik dan orientasi tanah untuk kesejahteraan masyarakat; beralih menjadi sistem pertanahan daerah (subversi?) dan alokasi tanah untuk investasi/pemodal.

Tahun 1919-1923 terjadi reorganisasi agraria: diakhirinya sistem apanage-bekel, tanah untuk masyarakat, tanah untuk desa, tanah untuk fasilitas publik dan pembangunan kota.
Dengan adanya UU No. 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Yogyakarta, SG/PAG yang oleh UUPA 1960 (berlaku di DIY pada tahun 1984) dapat menjadi tanah negara (Hak Menguasai Negara), beralih kembali menjadi tanah kerajaan. Maka, tidak lagi dikenal tanah negara di DIY. Kita bisa temukan beberapa keputusan lain bahwa subyek hak atas tanah adalah badan hukum khusus bagi Kasultanan dan Kadipaten, yang dinamakan ‘Badan Hukum Warisan Budaya’. Ia bukan badan hukum publik dan tidak badan hukum privat seperti yang dikenal dalam administrasi ketatanegaraan kita, namun ‘badan hukum khusus’. Status tanahnya diputuskan sebagai ‘tanah milik’, sehingga tidak tepat jika dikatakan bahwa badan hukum tersebut menerima pelimpahan kewenangan seturut pengertian hak menguasai negara yang ada. Maka patut dipertanyakan badan hukum istimewa itu personifikasi dari entitas Negeri Ngayogyakarta ataukah personifikasi dari lembaga dan individu-individu keraton? Bidang pertanahan sebagai salah satu kewenangan dalam Keistimewaan Yogyakarta dengan demikian bukan merupakan gerakan rakyat seperti yang banyak dituntut oleh masyarakat adat (volkgemeinschaft) namun merupakan gerakan elit atau kerajaan (zelfbestuurende) yang telah dibubarkan sebab sudah tidak sesuai dengan semangat Indonesia merdeka. Salah satu yang pernah dilakukan adalah penghapusan swapraja dan dibagikannya tanah eks-swapraja kepada masyarakat melalui agenda landreform. Maka, secara teknis regulasi yang mendefiniskan tanah keraton sebagai tanah ulayat (misalnya, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 522/8900/SJ tanggal 20 Desember 2013) tidaklah sesuai dengan spirit Indonesia merdeka.

Di situlah terdapat anomali yang memiliki implikasi serius pada soal pidana, yakni dengan dibebankannya pembiayaan proses identifikasi, pengukuran, dan penerbitan hak atas tanah yang disebut sebagai SG/PAG itu kepada anggaran publik (danais). Dapatkah jika logika ini diikuti maka bisa diindikasikan hal itu sebagai tindak korupsi atas danais? Di lapangan, kegiatan inventarisasi itu sudah terjadi. Sebagai contoh adalah yang ada di Bantul. Kasi Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Bantul menyatakan bahwa ada 1000 bidang tanah yg diukur menggunakan danais, 173 yang disertifikasi. Data yang dimilikinya adalah terdapat 2.650 bidang tanah yang dinyatakan Sultan Ground. Pengukuran dan sertifikasi akan terus berlanjut sampai dengan tahun 2015. (Tribun Jogja 6 September 2014).

Akibat dari pemahaman bahwa tidak lagi ada tanah negara (yang ada adalah tanah keraton) di atas, maka Gubernur DIY selanjutnya bergerak labih jauh dengan mengambil alih dan menata ulang tanah-tanah yang telah dilekati hak atas tanah negara tersebut. Surat edaran Gubernur DIY Nomor 593/4811, tertanggal 12 Nop 2012 disusuli dengan surat nomor 593/0708 tertanggal 15 Feb 2013 menginstruksikan kepada Kanwil BPN DIY utk mengendalikan setiap permohonan perpanjangan hak pakai, HGB, peningkatan hak atas tanah negara yang telah dikuasai oleh Pemda DIY untuk memperoleh ijin terlebih dahulu dari gubernur. Tanah yang dikuasai oleh Pemda dinyatakan status quo.

Pengawetan diskriminasi berbasis etnis
UU No. 13 Tahun 2012 digunakan untuk mengukuhkan kembali Instruksi Wagub No K 898/I/A/1975 tentang Penyeragaman Policy Pemberian Hak Atas Tanah kepada seorang WNI Non Pribumi. Pemberlakuan Instruksi ini berakibat pada dikukuhkannya praktik-praktik diskriminasi warga beretnis Tionghoa dalam kebijakan pertanahan DIY. Warga Tionhoa dilarang mempunyai hak milik, namun hanya hak pakai dan HGB. Tatkala mereka membeli tanah yang statusnya semula adalah tanah hak milik, maka diturunkan haknya menjadi hak pakai atau HGB. Kebijakan ini dianggap sebagai affirmative action. Tentu ini salah sama sekali jika mengacu pengalaman di Malaysia misalnya, sebab di Yogyakarta masyarakat Jawa justru yang dominan dan masyarakat Tionghoa tidaklah selalu kuat secara ekonomi. Dalam konteks itu, jikapun kebijakan “diskriminasi positif’ itu diberlakukan, maka seharusnya ia berbasis penguasaan tanah (kelas sosial kuat diberi disinsentif), dan bukan berbasis etnis atau ras.

Kita belajar bahwa masalah kewarganegaraan Tionghoa sebenarnya telah diselesaikan segera setelah Kemerdekaan RI. Keluarnya UU Kewarganegaraan tahun 1946 menyatakan bahwa Tionghoa adalah Warganegara Republik Indonesia. Ini menyelesaikan stereotype “ras” (bukan etnis) warisan era Kolonial. UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan yang sekali lagi menegaskan kewarganegaraan RI masyarakat Tionghoa (padahal UU tahun 1946 di atas juga tidak pernah dihapus), terlebih lagi UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang memperlakukan semua orang sama di hadapan hukum dan harus dijamin hak-hak asasinya. Maka sangat tidak beradab mempertahankan bahkan mengawetkan diskriminasi etnis di kota yang mendaulatkan diri sebagai kota budaya ini.

Atas kebijakan diskriminatif tersebut Komnas HAM pada tanggal 11 Agustus 2014 mengeluarjan surat bernomor 037/R/Mediasi/VIII/ 2014 mengenai tidak tepatnya kebijakan affirmative action tersebut dan justru bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi mengenai hak asasi manusia. Oleh sebab itu Komnas HAM merekomendasikan pencabutan Instruksi Wagub No K 898/I/A/1975 tersebut. (Berbagai dokumen resmi tentang kebijakan ini bisa dilihat di sini http://forpetankri.com/)

Konflik pertanahan di kota dan desa
Di atas tanah dengan klaim SG/PAG maupun di luar status tersebut, saat ini terjadi beberapa konflik.  Terdapat konflik masyarakat tani lahan pesisir kulonprogo yang disebabkan oleh perampasan tanah mereka melalui proyek besar penambangan Pasir Besi oleh PT. Jogja Magasa Mining (JMM) berkerja sama dengan PT Indomine Australia. Lahan yang direncanakan meliputi 4 wilayah di Kecamatan, termasuk di Desa Karangwuni yang cukup keras warganya memperjuangkan penolakan. Penggusuran beberapa keluarga yang telah berdiam lama di atas sebidang tanah margersari yang akan dialihkan kepada pihak lain: kasus Mbah Mantodihardjo di Suryowijayan.

Penjualan Jogja kepada investor untuk pembangunan hotel, mall, dan apartemen. Hotel dan mall sebagai penanda baru ‘pathok negara’ di empat mata penjuru angin Yogyakarta. Berdiri Sahid Jogja Lifestyle di Jalan Babarsari, Malioboro City dan Lippo Mall Saphir di Jalan Laksda Adisucipto, Jogja City Mall dan The Rich Sahid Hotel Jogja di Jalan Magelang, serta Hartono Lifestyle Mall di Ring Road Utara, sebelah Markas Polda DIY. Rencana pembangunan apartemen Uttara di Karangwuni, jln. Kaliurang, tanpa meminta persetujuan warga serta indikasi manipulasi perijinan menghasilkan proses yang merugikan warga. Pengadilan Negeri Sleman akhir tahun 2014 lalu menjatuhkan putusan atas dikriminalkannya warga yang menolak pendirian apartemen Uttara. Muncul berbagai inisiatif individu maupun aliansi yang melawan kecenderungan ini, seperti warga Miliran yang mengeluhkan keringnya air sumur mereka (aliansi Jogja Asat), penolakan terhadap maraknya pembangunan yang menurunkan kualitas hidup (Jogja Ora Didol, Mencari Hariyadi, dll).

Lahirnya berbagai aliansi masyarakat dari berbagai kampung di sepanjang aliran Sungai Code yang menghadapi klaim dan pengambil-alihan tanah oleh berbagai pihak: klaim margersari yang ditarik untuk pembangunan hotel (misal hotel Quest di Jogoyudan), klaim sebagai tanah desa (di Blunyahgede, Sinduadi), dan klaim sebagai tanah negara sebab merupakan bantaran sungai.

Penutup
Berbagai kebijakan yang melahirkan konflik dan perlawanan yang disebutkan di atas secara kultural menghasilkan masyarakat yang mengidentifikasi diri sebagai orang yang anti Keistimewaan, anti keraton, anti pemerintah, dan orang-orang yang merasa ditinggalkan oleh pemimpinnya. Perlawanan dan upaya mempertahankan diri atas hak konstitusinya dilihat sebagai tindakan kriminal. Akan lahir masyarakat yang bukan saja antipati namun sakit hati. Kebijakan pertanahan berseberangan dengan kesejahteraan masyarakat dan penghormatan atas segenap kehidupannya sebab diletakkan di bawah logika perluasan kapital dan pertumbuhan ekonomi.

Jika tanah dan ruang terus dibentuk ulang dan menghimpit manusia-manusia yang hidup di dalamnya; kapital terus digelembungkan serta konsumerisme terus dikampanyekan; manusia-manusia ditinggalkan dan terus dinegasikan identitas dan eksistensinya; maka kita hanya akan membangun kebudayaan yang rapuh dan penuh potensi konflik dan kekerasan, kebudayaan yang ‘dangkal tanpa kedalaman’.

Saya sedang memikirkan hal-hal sederhana untuk menilai seperti apa sebuah kota disebut berbudaya itu: ketika anak-anak bisa menyeberang jalan dengan aman tanpa rasa takut; ketika orang tidak membuang bangkai tikus di jalan yang menurut saya sangat aneh itu; ketika orang merasa mudah menemukan tempat buang air yang bersih dan nyaman, ketika orang tidak mendengar klakson dibunyikan di jalan; ketika orang bebas dari teror dan rasa bersalah tidak mengkonsumsi yang disebabkan baliho-iklan yang meriuhkan pandangan dan pikiran orang; ketika tidak ada pintu rumah kos yang terpampang tulisan ‘Menerima Kos Muslimah’ atau ‘Menerima Kos Khusus Muslim’; ketika pelajar Ambon atau Papua mudah mendapatkan rumah kos; ketika kita bisa mengadem di serambi masjid tanpa diperingatkan harus menggunakan jilbab atau tidak merokok; dan seterusnya. Kita harus mawas diri bahwa Yogyakarta sekarang justru sedang mengalami masalah besar itu.

(Makalah diskusi untuk merespon draft Cetak Biru Pembangunan Kebudayaan Yogyakarta 2015-2025, Pusat Kebudayaan Koesnadi Hardjosoemantri, Univeritas Gadjah Mada, 15-01-2015)

Ketika Ratu Hemas Dilawan Rakyatnya Sendiri: Sebuah Analisis Kelas

Ilustrasi: “Salah Tangkap Pangeran Diponegoro,” lukisan Heri Dono, 2007, sumber: Arsip IVAA.

Disalin dari Kompasiana

oleh: Joko Lodhang
24 Sep 2013 | 14:25

 

Tulisan ini akan menggunakan analisis kelas untuk melihat geliat politik lokal di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pertarungan politik antara Keraton Yogyakarta dengan “wong cilik” yang selama ini bernaung di bawah payung PDIP Daerah Istimewa Yogyakarta menarik untuk kita kaji bersama.

Analisis Kelas

Secara singkat dan sederhana, analisis kelas ala Marx mengatakan bahwa sejarah manusia di dunia ini adalah sejarah tentang pertentangan kelas yaitu antara kelas proletar dan kelas pemodal. Kelas pemodal adalah mereka yang menguasai alat-alat produksi dan kelas proletar adalah mereka yang menjadi bagian dari mesin produksi itu. Yang mewakili kelas proletar ini adalah misalnya buruh atau petani. Relasi antara kelas pemodal dan kelas buruh adalah yang disebut dengan relasi kapitalistik. Yang pertama menyedot tenaga dari yang kedua dan yang kedua cukup mendapatkan upah tetapi profit paling banyak diberikan kepada pihak pemodal. Relasi sosial dalam sistem kapitalisme yang demikian adalah relasi yang asimetris, timpang, dan jelas tidak adil.

Salah satu alat produksi yang dikuasai oleh Keraton Yogyakarta adalah tanah. Setelah diberlakukannya Undang-Undang Keistimewaan DIY tahun lalu, Keraton memiliki legalitas otoritas politik penuh untuk menentukan hal-hal yang dianggap istimewa (dan mana yang tidak). Salah satu persoalan keistimewaan yang cukup gencar diatur oleh Keraton pasca-UUK DIY itu adalah soal pertanahan. Keraton memiliki wewenang untuk me-reorganisasi tanahnya yang disebut Sultan Ground yang bertebaran di banyak lokasi di bumi Mataram ini.

Dalam perdebatan tentang Rancangan Peraturan Daerah Istimewa (Raperdais) DIY sekarang ini, tidak mustahil bahwa wewenang Keraton dalam kredo UUK DIY ini akan menampakkan wajah aslinya seperti ketika jaman kolonial. Di jaman kolonial, dikatakan bahwa tanah dimanapun di DIY yang tidak bersertifikat maka hak kepemilikannya adalah milik Keraton. “Tidak bersertifikat” ini artinya tanah-tanah yang “no man’s land” alias yang sedang bersengketa, bahkan termasuk tanah kas desa, bisa akan diambil alih oleh Keraton bersenjatakan UUK DIY tadi itu.

Keraton sebagai representasi lembaga feodal semakin jelas akan mengambil alih tanah-tanah yang dianggap tidak jelas statusnya (secara sepihak tersebut) untuk kemudian dijadikan alat produksi untuk mengakumulasi kapital bagi pelestarian Keraton sendiri. Tanah-tanah yang selama ini diklaim milik Sultan Ground hampir pasti telah direncanakan untuk menggenjot akumulasi tersebut dengan cara menyerahkannya kepada para pengembang (developer) atau pemilik modal yang lain yang bisa menjamin bahwa tanah Keraton itu akan membawa profit.

Berjalanlah berbagai macam proyek untuk mendorong mesin akumulasi kapital melalui tanah Sultan ini di berbagai daerah di DIY. Beberapa contoh misalnya yang terjadi di Kulonprogo. Tanah yang diklaim milik Sultan-Pakualaman Ground akan dijadikan lahan tambang bijih besi dengan menggandeng perusahaan dari Australia. Tanah Sultan di jalan Solo diperuntukkan hotel dan mall terbesar di Yogyakarta. Tidak menutup kemungkinan bahwa berjamurnya hotel-hotel di jalan-jalan besar di Yogyakarta sejak disahkannya UUK DIY juga karena dikebutnya mesin produksi tanah Sultan ini untuk mengakumulasi kapital.

Lalu, siapa yang dirugikan dengan agresi kapitalisme oleh Keraton Yogyakarta ini? Ternyata ini yang menarik untuk kita kaji lebih dalam. Mereka yang selama ini menempati dan bertinggal di tanah Keraton adalah mereka ‘wong cilik’ yang menjadi representasi kelas proletariat. Selain buruh, mereka adalah yang termasuk kelompok marjinal yang selama ini jadi korban pembangunan Yogyakarta seperti misalnya tukang becak, tukang tambal ban, buka toko kelontong, dan pedagang PKL.

Keraton yang bersenjatakan UUK DIY untuk me-reorganisasi tanah-tanah yang diklaim miliknya sebagai tanah Sultan harus melakukan dislokasi warga yang selama ini hidup numpang tersebut. Kebutuhan Keraton untuk mempercepat alat produksinya, yaitu tanah, agar menjadi mesin akumulasi capital dalam bentuk mall, hotel, property, rumah sakit, lahan tambang, dan lahan bisnis lainnya, mengharuskan kelompok proletariat Yogyakarta dan kelompok marginal tadi menyingkir dari tanah-tanah Sultan. Kasus di Suryowijayan, dimana ada lima warga yang mewakili kelompok pinggiran ini diusir oleh Keraton beberapa bulan yang lalu, hanya sedikit contoh dari berbagai operasi bawah tanah Keraton yang terus melakukan penyingkiran warga yang tak punya kuasa resmi untuk memiliki tanah Sultan tersebut.

Menjelang pemilihan legislative ini, banyak kerabat Keraton yang maju untuk pemilu. GKR Hemas (istri Sultan) maju untuk nyalon DPD RI yang ketiga kalinya. Menantunya, Wironegoro, maju untuk DPR RI. Menantunya yang lain, Purbodiningrat, maju untuk DPRD Propinsi DIY. Mereka maju dalam suasana yang sebenarnya tidak adil. Di saat UUK DIY yang diperjuangkan oleh sebagian besar masyarakat Yogyakarta, termasuk para kelompok marginal tadi itu, sudah berhasil, sekarang malah Keraton menyia-nyiakan mereka dan seolah-olah tak ada masalah dengan gampangnya mencalonkan diri sebagai DPD, DPR, dan DPRD DIY. Secara hokum, nyalon memang hak setiap warga negara. Tapi secara etis politik, Keraton tidak peka.

Kelompok-kelompok proletariat Yogyakarta tadi itu selama ini lebih banyak menyalurkan aspirasinya melalui PDIP DIY. Kasus Suryowijayan adalah mereka yang selama ini menjadi aktivis dan pembela PDIP. Dan sekarang Keraton punya pilihan politik sendiri dan harus berhadapan dengan warganya. Disinilah pertarungan politik antara jago-jago PDIP untuk tingkat pusat, propinsi, maupun kota melawan jago-jago dari Keraton.

PDIP menjadi kendaraan bagi mereka-mereka yang terusir dari tanah Keraton dan PDIP menjadi partai yang paling sakit hati dengan GKR Hemas dan keluarganya. Dulu sudah mati-matian membela penetapan gubernur, sekarang begitu sudah berhasil malah PDIP dan basis pendukungnya dihabisi oleh Keraton untuk kepentingan akumulasi modal para aristocrat Jawa itu. Hasilnya, pertempuran di lapangan terasa panas: Hemas terancam akan kehilangan kursi pimpinan di DPD RI kelak ketika jadi karena PDIP sudah mengusung ketua MPR sekarang, Sidarto, sebagai calon DPD RI. Jika PDIP menang pasti tidak akan mengusung Hemas, tapi Sidarto yang dianggap lebih mewakili rakyat Yogyakarta. Wironegoro membuyarkan basis-basis PDIP di Yogyakarta dengan senjata ‘keistimewaan’, sementara Purbodiningrat juga mengalami tekanan hebat dari para pendukung caleg PDIP di level propinsi.

Hemas, sebagai komandan panglima perang di lapangan yang harus mengasuh anak-anak menantunya, mulai khawatir dengan berbagai maneuver PDIP yang diasuh oleh mantan bupati Bantul, Idham Samawi. Bisa jadi pada akhirnya Hemas hanya akan jadi anggota DPD biasa, bukan lagi sebagai wakil pimpinan DPD seperti sekarang ini.

Jika hal ini benar, maka ini benar-benar bukti nyata bahwa kekuasaan kaum feodal dibangun atas dasar penderitaan kaum proletar yang telah setia mendukung tanpa pamrih. Lalu, salah siapa?

Semoga Kasih Tuhan selalu memberkati mereka yang berjuang melawan penindasan..