Tag Archives: kampung jogja

Arsenal Berhati Nyaman: Sebuah Kritik Identitas

Memandang Kota – Joko Gundul – 2003

Oleh : Yamadipati Seno

[Tulisan ini sebelumnya dimuat di situs web fandom.id pada hari Senin, 15 Juni 2015 sebagai rangkaian dari program Fandomenulis]

 ****

Keistimewaan Jogja dewasa ini sudah dikorup maknanya oleh para investor dan stakeholder rakus yang tak lagi mengindahkan adagium Hamemayu Hayuning Bawono. Agar tak kehilangan identitasnya, semua elemen Jogja bisa belajar dari Arsenal.

“Ketika sebuah identitas sudah menguap, kekayaan apalagi yang bisa kita banggakan?” Pertanyaan tersebut mungkin terdengar klise, namun menjadi sesuatu yang esensial dan seharusnya bisa dijawab dengan tegas, terutama untuk sebuah kota (yang katanya) istimewa.

Perhatikan judul di atas. Frasa “berhati nyaman” merupakan unsur mesra dari sebuah kota yang disebut Yogyakarta (selanjutnya disebut Jogja). Frasa tersebut telah melekat cukup lama; konon melewati dua dasawarsa. Frasa “berhati nyaman” merupakan cermin khas dari masyarakat kota Jogjayang madani dan luas. Para pendatang secara otomatis akan merasakan cinta ketika menginjakkan kaki di Bumi Damai Amarta. Namun, seiring zaman yang berputar, kemesraan justru memudar. Kini, yang disebut istimewa, tak lagi semanis derawa (gula –red).

Lagi, perhatikan judul di atas, di mana kata “Arsenal” melengkapi frasa “berhati nyaman”. Bukan, Arsenal bukanlah bagian dari Jogja. Arsenal adalah salah sebuah klub yang bermukim di London Utara, di negerinya Ratu Elizabeth. Lalu, mengapa kata Arsenal nangkring mendampingi frasa “berhati nyaman”?

Beberapa hari yang lalu, penulis membaca sebuah artikel daring dari Radar Jogja yang berjudul Akan Ada 12 Mal di DIJ. Artikel terbitan 21 Maret 2015 tersebut pada intinya menyebutkan bahwa akan ada 12 tempat perbelanjaan modern baru yang akan berdiri di Jogja. Sekilas, kabar tersebut menyiratkan bentuk modernisasi dan pesatnya pembangunan di Jogja. Akan tetapi, alih-alih bahagia, penulis justru merasakan hati yang sakit dan miris jika membayangkan bagaimana rupa Jogja kelak.

Penulis bukan ahli tata kota dan pembangunan. Penulis hanya warga lokal biasa sekaligus penggila Arsenal yang prihatin dengan arah perjalanan Jogja untuk beberapa tahun ke depan. Penulis merasa, pembangunan 12 mal tersebut bukan langkah terbaik untuk warga Jogja pada umumnya. Pembangunan tersebut merupakan hegemoni kosong dari praktik pembangunan tanpa identitas. Ya, ini adalah kritik terhadap identitas, suatu nilai yang penulis pelajari dari Arsenal dan nilai luhur budaya Jogja.

Ada sebuah paralelisme antara Arsenal dan Jogja, yang mungkin tidak pernah digali. Pertama, kita akan berbicara Arsenal, terutama dalam rentang puasa gelar selama sembilan tahun usai memenangi Piala FA pada tahun 2005. Pada periode tersebut, para pendukung Arsenal seperti diuji kesabarannya sampai batas maksimal. Mungkin, tidak sedikit pendukung Arsenal yang tidak mampu bersabar lebih lama lagi dan memutuskan menjadi glory hunter saja. Namun penulis mencoba setia, memahami, dan mempelajari arah “pembangunan” manajemen Arsenal.

Dana yang minim, ditambah batasan tegas soal besarnya gaji membuat Arsene Wenger, manajer Arsenal, tidak mampu royal berbelanja pemain. Bahkan, selama puasa gelar tersebut, Arsenal menjadi selling club yang ikhlas melepas 2-3 pemain intinya setiap musim. Pengetatan ikat pinggang dan praktik pengiritan yang dilakukan Arsenal tersebut bukan tanpa tujuan. Selain untuk membangun stadion yang representative dan berkelas dunia, Arsenal juga menginvestasikan sejumlah besar pemasukan untuk membangun pusat pelatihan, akademi, dan tentu masa depan klub.

Selama masa itu juga, Arsene Wenger sendiri diuji kebesaran hatinya. Beberapa kali ia diminta untuk turun. Namun Wenger bertahan, tentu dengan dukungan manajemen, untuk terus menegaskan identitas dan visi terbaik yang tengah dibangun. “Mungkin, jika tanpa Wenger, Arsenal tidak akan berdiri di tempatnya saat ini, sebagai klub profesional yang mandiri secara finansial, tangguh untuk menyambut masa depan, dan mampu bersaing dengan para big fish Liga Primer Inggris di empat besar” adalah kalimat sakti dari para pencinta Wenger. Penulis sendiri berpandangan, manajer pengganti Wenger bisa saja memenangi gelar Liga Champions, kompetisi antarklub paling bergengsi di Eropa. Sebuah titel yang sampai saat ini belum pernah dicapai Wenger. Namun, si pengganti tersebut, siapa pun dia, akan merasakan manisnya kesuksesan dengan dasar yang dibangun seorang Wenger.

Dalam proses tersebut jelas terjadi sebuah kesepakatan untuk membangun klub di jalan yang benar. Salah satunya adalah dengan mempertahankan identitas dan memperkuatnya dengan visi Victoria Concordia Crescit (kemenangan yang dicapai dari keharmonisan). Saat terjebak di tengah klub pemangsa dengan dana wah, Arsenal tidak tergoda untuk berutang atau menjual identitas demi latah membeli pemain-pemain dengan harga selangit. Arsenal tetap bertahan dengan identitas pembinaan pemain dan dengan visi terbaik.

Sisi inilah yang sangat dibutuhkan Jogja saat ini. Jogja, sebagai kota dengan budaya luhur, jelas mempunyai modal istimewa untuk menjadi kota modern sekaligus ramah dengan manusia yang berkembang di dalamnya. Apakah 12 mal, yang “dipaksa” berdiri di wilayah sempit adalah bahan bakar terbaik untuk menggerakkan roda perekonomian Jogja? Tidak! Apakah bangunan fisik merupakan modal paling penting mencapai kemandirian dan keluhuran insan? Tidak! Jogja harus membangun patokan dan dasar utama globalisasi, yaitu manusia.

Pembangunan yang salah kaprah sudah menunjukkan dampak negatifnya. Tengok saja Jalan Laksda Adisucipto kala malam hari setiap akhir pekan. Jalan besar kota Jogja-Sleman berubah menjadi seperti babakan. Riuh rendah kendaraan yang tersendat, macet lagi ruwet. Ingat lagi dengan protes warga tempo hari karena sumur yang asat. Pendirian hotel tanpa memikirkan lingkungan membuat air minggat. Warga protes dengan mandi tanah, menjadi gambaran betapa dampak buruk pembangunan tanpa visi tersebut. Kalau sudah begini, sah sudah jika Anda ingin menghapus “Ruang Terbuka Hijau” dari kamus istilah milik pemerintah daerah kota Jogja (yang katanya istimewa).

Lihat bagaimana Arsenal tidak gampang menyerah dengan investor bernaluri pemangsa. Lihat Arsenal yang bertahan dengan identitas dan visinya. Penting untuk dicatat bahwa identitas adalah kekayaan sebenarnya dari seorang manusia. Insan dewasa, yang sudah memahami bagaimana dunia bekerja, selalu mendasarkan identitas kepada khitahnya sebagai manusia ciptaan Tuhan. Bagi orang Jogja, ada satu adagium luhur, yaitu Hamemayu Hayuning Bawono.

Menurut Ahmad Sarwono bin Zahir, Hamemayu Hayuning Bawono artinya kewajiban untuk melindungi, memelihara, melestarikan keselamatan dunia dengan mengedepankan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi atau golongan. Masih menurut Ahmad Sarwono, Hamemayu Hayuning Bawono selaras dengan keyakinan rahmatan lil-alamain dalam agama Islam, yang bermakna menebarkan rahmat dan kasih sayang. Sementara itu, Wagiran dalam artikelnya berjudul Pengembangan Karakter Berbasis Kearifan Lokal Hamemayu Hayuning Bawana menjelaskan bahwa Hamemayu Hayuning Bawono merupakan filsafat dasar pemerintahan raja, yang berarti membuat dunia menjadi lebih indah (ayu) dengan pembangunan yang ramah lingkungan.

Dari dua teori di atas, kita (warga Jogja dan pemerintah daerah pada khususnya) seharusnya paham bahwa visi Jogja ke depan bukan hanya soal branding “Istimewa” dengan warna merah menyala. Pembangunan harus dilandasi dengan pemahaman bahwa dunia harus dibangun dengan dasar kebaikan manusia, bukan kebaikan golongan tertentu. Seiring pemahaman tersebut, pendarasan Hamemayu Hayuning Bawono akan semakin indah ketika sebuah kota mungil dibangun dengan visi ramah lingkungan. Jogja sudah punya modal kuat dalam diri Hamemayu Hayuning Bawono, lalu mengapa kita enggan untuk menerapakannya?

Arsenal akan terus hidup, berkembang, dan akan semakin kuat dengan identitas. Jogja, akan terus hidup, berkembang, tetapi entah apakah identitas sebagai kota budaya akan segera lenyap. Pada akhirnya, manusia Jogja harus hidup dengan pemahaman Hamemayu Hayuning Bawono yang dibangun dengan visi Victoria Concordia Cresit. Kemenangan (kebaikan luhur) dicapai dengan keharmonisan (bukan gedung bertingkat).

Perspektif Agraria dalam Pembangunan Kebudayaan Yogyakarta

1419001490 - Musafir di atas tanah yang gelisah - Hayatuddin
Musafir di atas tanah yang gelisah – Hayatuddin

Oleh : Ahmad Nashih Luthfi

Pendahuluan
Dalam pelajaran antropologi dasar, culture yang diartikan sebagai kebudayaan dapat tumbuh dari aktivitas tempatan (sedentary), yakni ketika orang bercocok tanam atau berbudi daya (cultuur) di atas tanah yang diketahui batas-batasnya dan dilakukan secara ajek mengikuti daur kehidupan tanamannya. Maka, kebudayaan adalah seakar kata dengan bercocok tanam atau disebut lain dengan bertani dan berkebun (agraria). Bertani melahirkan kebudayaan.

Namun kita menyadari bahwa intensi manusia atas tanah dan ruangnya bukan hanya untuk menghasilkan pangan melalui bertani di pedesaan, namun lebih luas daripada itu adalah ruang kehidupan dengan segenap nilai dan kebudayaan yang dihasilkan atas hubungan itu, baik di pedesaan maupun perkotaan. Dalam hubungan inilah maka masalah kebudayaan akan dibaca dalam perspektif agraria.

Kebudayaan sebagai Menanam, sumber majalah WHY
Kebudayaan sebagai Menanam, sumber majalah WHY

Membaca Konteks
Keistimewaan Yogyakarta bukanlah idiom kebudayaan (rakyat), namun ia adalah politik komunitarian yang menggerakkan teraglomerasinya kekuatan ekonomi-politik kepada segelintir orang (pihak). Di balik kata ‘keistimewaan’ yang diidentikkan dengan kebudayaan itu, dalam kenyataannya yang kita saksikan justru adalah konsolidasi spasial (ruang dan tanah), kapital (investasi melalui rezim perijinan), dan bersamaan dengan itu adalah reorganisasi birokrasi (salah satunya melalui adanya danais).

Oleh sebab itu tidak bisa kita mendesain pembangunan kebudayaan tanpa meletakkannya dalam konteks Yogyakarta saat ini yang sedang ditransformasikan oleh kekuatan di atas. Segenap proses itu berakibat pada kualitas hidup dan keseharian warga. Pertanyaan sederhana mengenai kemana arah transformasi itu, siapa yang diuntungkan dan siapa yang akan tersingkir oleh transformasi itu, dan apa akibatnya terhadap konstruksi kebudayaan kita, penting untuk dipikirkan.

Masalah Pertanahan
Keistimewaan Yogyakarta saya lihat sebagai anomali. Dalam masalah pertanahan, saya mendapati bahwa dengan menyebut ‘istimewa’ maka segenap kelaziman bisa diabaikan (kelaziman regulasi, kelembagaan, bahkan definisi dan logic yang menyertainya). Menurut saya, terjadi arus balik sejarah pertanahan, dari yang semula bertransformasi terintegrasi kedalam sistem pertanahan republik dan orientasi tanah untuk kesejahteraan masyarakat; beralih menjadi sistem pertanahan daerah (subversi?) dan alokasi tanah untuk investasi/pemodal.

Tahun 1919-1923 terjadi reorganisasi agraria: diakhirinya sistem apanage-bekel, tanah untuk masyarakat, tanah untuk desa, tanah untuk fasilitas publik dan pembangunan kota.
Dengan adanya UU No. 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Yogyakarta, SG/PAG yang oleh UUPA 1960 (berlaku di DIY pada tahun 1984) dapat menjadi tanah negara (Hak Menguasai Negara), beralih kembali menjadi tanah kerajaan. Maka, tidak lagi dikenal tanah negara di DIY. Kita bisa temukan beberapa keputusan lain bahwa subyek hak atas tanah adalah badan hukum khusus bagi Kasultanan dan Kadipaten, yang dinamakan ‘Badan Hukum Warisan Budaya’. Ia bukan badan hukum publik dan tidak badan hukum privat seperti yang dikenal dalam administrasi ketatanegaraan kita, namun ‘badan hukum khusus’. Status tanahnya diputuskan sebagai ‘tanah milik’, sehingga tidak tepat jika dikatakan bahwa badan hukum tersebut menerima pelimpahan kewenangan seturut pengertian hak menguasai negara yang ada. Maka patut dipertanyakan badan hukum istimewa itu personifikasi dari entitas Negeri Ngayogyakarta ataukah personifikasi dari lembaga dan individu-individu keraton? Bidang pertanahan sebagai salah satu kewenangan dalam Keistimewaan Yogyakarta dengan demikian bukan merupakan gerakan rakyat seperti yang banyak dituntut oleh masyarakat adat (volkgemeinschaft) namun merupakan gerakan elit atau kerajaan (zelfbestuurende) yang telah dibubarkan sebab sudah tidak sesuai dengan semangat Indonesia merdeka. Salah satu yang pernah dilakukan adalah penghapusan swapraja dan dibagikannya tanah eks-swapraja kepada masyarakat melalui agenda landreform. Maka, secara teknis regulasi yang mendefiniskan tanah keraton sebagai tanah ulayat (misalnya, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 522/8900/SJ tanggal 20 Desember 2013) tidaklah sesuai dengan spirit Indonesia merdeka.

Di situlah terdapat anomali yang memiliki implikasi serius pada soal pidana, yakni dengan dibebankannya pembiayaan proses identifikasi, pengukuran, dan penerbitan hak atas tanah yang disebut sebagai SG/PAG itu kepada anggaran publik (danais). Dapatkah jika logika ini diikuti maka bisa diindikasikan hal itu sebagai tindak korupsi atas danais? Di lapangan, kegiatan inventarisasi itu sudah terjadi. Sebagai contoh adalah yang ada di Bantul. Kasi Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Bantul menyatakan bahwa ada 1000 bidang tanah yg diukur menggunakan danais, 173 yang disertifikasi. Data yang dimilikinya adalah terdapat 2.650 bidang tanah yang dinyatakan Sultan Ground. Pengukuran dan sertifikasi akan terus berlanjut sampai dengan tahun 2015. (Tribun Jogja 6 September 2014).

Akibat dari pemahaman bahwa tidak lagi ada tanah negara (yang ada adalah tanah keraton) di atas, maka Gubernur DIY selanjutnya bergerak labih jauh dengan mengambil alih dan menata ulang tanah-tanah yang telah dilekati hak atas tanah negara tersebut. Surat edaran Gubernur DIY Nomor 593/4811, tertanggal 12 Nop 2012 disusuli dengan surat nomor 593/0708 tertanggal 15 Feb 2013 menginstruksikan kepada Kanwil BPN DIY utk mengendalikan setiap permohonan perpanjangan hak pakai, HGB, peningkatan hak atas tanah negara yang telah dikuasai oleh Pemda DIY untuk memperoleh ijin terlebih dahulu dari gubernur. Tanah yang dikuasai oleh Pemda dinyatakan status quo.

Pengawetan diskriminasi berbasis etnis
UU No. 13 Tahun 2012 digunakan untuk mengukuhkan kembali Instruksi Wagub No K 898/I/A/1975 tentang Penyeragaman Policy Pemberian Hak Atas Tanah kepada seorang WNI Non Pribumi. Pemberlakuan Instruksi ini berakibat pada dikukuhkannya praktik-praktik diskriminasi warga beretnis Tionghoa dalam kebijakan pertanahan DIY. Warga Tionhoa dilarang mempunyai hak milik, namun hanya hak pakai dan HGB. Tatkala mereka membeli tanah yang statusnya semula adalah tanah hak milik, maka diturunkan haknya menjadi hak pakai atau HGB. Kebijakan ini dianggap sebagai affirmative action. Tentu ini salah sama sekali jika mengacu pengalaman di Malaysia misalnya, sebab di Yogyakarta masyarakat Jawa justru yang dominan dan masyarakat Tionghoa tidaklah selalu kuat secara ekonomi. Dalam konteks itu, jikapun kebijakan “diskriminasi positif’ itu diberlakukan, maka seharusnya ia berbasis penguasaan tanah (kelas sosial kuat diberi disinsentif), dan bukan berbasis etnis atau ras.

Kita belajar bahwa masalah kewarganegaraan Tionghoa sebenarnya telah diselesaikan segera setelah Kemerdekaan RI. Keluarnya UU Kewarganegaraan tahun 1946 menyatakan bahwa Tionghoa adalah Warganegara Republik Indonesia. Ini menyelesaikan stereotype “ras” (bukan etnis) warisan era Kolonial. UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan yang sekali lagi menegaskan kewarganegaraan RI masyarakat Tionghoa (padahal UU tahun 1946 di atas juga tidak pernah dihapus), terlebih lagi UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang memperlakukan semua orang sama di hadapan hukum dan harus dijamin hak-hak asasinya. Maka sangat tidak beradab mempertahankan bahkan mengawetkan diskriminasi etnis di kota yang mendaulatkan diri sebagai kota budaya ini.

Atas kebijakan diskriminatif tersebut Komnas HAM pada tanggal 11 Agustus 2014 mengeluarjan surat bernomor 037/R/Mediasi/VIII/ 2014 mengenai tidak tepatnya kebijakan affirmative action tersebut dan justru bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi mengenai hak asasi manusia. Oleh sebab itu Komnas HAM merekomendasikan pencabutan Instruksi Wagub No K 898/I/A/1975 tersebut. (Berbagai dokumen resmi tentang kebijakan ini bisa dilihat di sini http://forpetankri.com/)

Konflik pertanahan di kota dan desa
Di atas tanah dengan klaim SG/PAG maupun di luar status tersebut, saat ini terjadi beberapa konflik.  Terdapat konflik masyarakat tani lahan pesisir kulonprogo yang disebabkan oleh perampasan tanah mereka melalui proyek besar penambangan Pasir Besi oleh PT. Jogja Magasa Mining (JMM) berkerja sama dengan PT Indomine Australia. Lahan yang direncanakan meliputi 4 wilayah di Kecamatan, termasuk di Desa Karangwuni yang cukup keras warganya memperjuangkan penolakan. Penggusuran beberapa keluarga yang telah berdiam lama di atas sebidang tanah margersari yang akan dialihkan kepada pihak lain: kasus Mbah Mantodihardjo di Suryowijayan.

Penjualan Jogja kepada investor untuk pembangunan hotel, mall, dan apartemen. Hotel dan mall sebagai penanda baru ‘pathok negara’ di empat mata penjuru angin Yogyakarta. Berdiri Sahid Jogja Lifestyle di Jalan Babarsari, Malioboro City dan Lippo Mall Saphir di Jalan Laksda Adisucipto, Jogja City Mall dan The Rich Sahid Hotel Jogja di Jalan Magelang, serta Hartono Lifestyle Mall di Ring Road Utara, sebelah Markas Polda DIY. Rencana pembangunan apartemen Uttara di Karangwuni, jln. Kaliurang, tanpa meminta persetujuan warga serta indikasi manipulasi perijinan menghasilkan proses yang merugikan warga. Pengadilan Negeri Sleman akhir tahun 2014 lalu menjatuhkan putusan atas dikriminalkannya warga yang menolak pendirian apartemen Uttara. Muncul berbagai inisiatif individu maupun aliansi yang melawan kecenderungan ini, seperti warga Miliran yang mengeluhkan keringnya air sumur mereka (aliansi Jogja Asat), penolakan terhadap maraknya pembangunan yang menurunkan kualitas hidup (Jogja Ora Didol, Mencari Hariyadi, dll).

Lahirnya berbagai aliansi masyarakat dari berbagai kampung di sepanjang aliran Sungai Code yang menghadapi klaim dan pengambil-alihan tanah oleh berbagai pihak: klaim margersari yang ditarik untuk pembangunan hotel (misal hotel Quest di Jogoyudan), klaim sebagai tanah desa (di Blunyahgede, Sinduadi), dan klaim sebagai tanah negara sebab merupakan bantaran sungai.

Penutup
Berbagai kebijakan yang melahirkan konflik dan perlawanan yang disebutkan di atas secara kultural menghasilkan masyarakat yang mengidentifikasi diri sebagai orang yang anti Keistimewaan, anti keraton, anti pemerintah, dan orang-orang yang merasa ditinggalkan oleh pemimpinnya. Perlawanan dan upaya mempertahankan diri atas hak konstitusinya dilihat sebagai tindakan kriminal. Akan lahir masyarakat yang bukan saja antipati namun sakit hati. Kebijakan pertanahan berseberangan dengan kesejahteraan masyarakat dan penghormatan atas segenap kehidupannya sebab diletakkan di bawah logika perluasan kapital dan pertumbuhan ekonomi.

Jika tanah dan ruang terus dibentuk ulang dan menghimpit manusia-manusia yang hidup di dalamnya; kapital terus digelembungkan serta konsumerisme terus dikampanyekan; manusia-manusia ditinggalkan dan terus dinegasikan identitas dan eksistensinya; maka kita hanya akan membangun kebudayaan yang rapuh dan penuh potensi konflik dan kekerasan, kebudayaan yang ‘dangkal tanpa kedalaman’.

Saya sedang memikirkan hal-hal sederhana untuk menilai seperti apa sebuah kota disebut berbudaya itu: ketika anak-anak bisa menyeberang jalan dengan aman tanpa rasa takut; ketika orang tidak membuang bangkai tikus di jalan yang menurut saya sangat aneh itu; ketika orang merasa mudah menemukan tempat buang air yang bersih dan nyaman, ketika orang tidak mendengar klakson dibunyikan di jalan; ketika orang bebas dari teror dan rasa bersalah tidak mengkonsumsi yang disebabkan baliho-iklan yang meriuhkan pandangan dan pikiran orang; ketika tidak ada pintu rumah kos yang terpampang tulisan ‘Menerima Kos Muslimah’ atau ‘Menerima Kos Khusus Muslim’; ketika pelajar Ambon atau Papua mudah mendapatkan rumah kos; ketika kita bisa mengadem di serambi masjid tanpa diperingatkan harus menggunakan jilbab atau tidak merokok; dan seterusnya. Kita harus mawas diri bahwa Yogyakarta sekarang justru sedang mengalami masalah besar itu.

(Makalah diskusi untuk merespon draft Cetak Biru Pembangunan Kebudayaan Yogyakarta 2015-2025, Pusat Kebudayaan Koesnadi Hardjosoemantri, Univeritas Gadjah Mada, 15-01-2015)

Himpunan Masalah Agraria Struktural di DIY Terkini

1347876863 - Bola Plastik di tanah Kenangan - Melodia
Bola Plastik di tanah Kenangan – Melodia

Disalin dari : Agraria
08 Maret 2015

Himpunan Masalah Agraria Struktural di DIY
Oleh : Tim Basis Data

Naskah ini disusun oleh Forum Diskusi Darurat Agraria DIY (diprakarsai oleh beberapa komunitas warga terdampak sejak 30 Januari 2015, bertempat di Lingkar Pembaruan Desa dan Agraria/KARSA) sebagai salah satu bentuk pemetaan terhadap Masalah Agraria Struktural (MAS) yang terjadi di DIY. Disebut MAS karena kepentingan masyarakat berlawanan dengan kepentingan kekuasaan pemerintah dan bukan pemerintah yang berpihak pada kepentingan pemodal. MAS yang terhimpun (belum seluruhnya) dikelompokan sebagai: Megaproyek karena melibatkan modal besar, berdampak luas dan berkelanjutan (diberi keterangan: megaproyek) dan bukan megraproyek karena melibatkan modal menengah hingga kecil, berdampak sempit dan tidak berkelanjutan. MAS yang bukan megaproyek dapat menjadi megaproyek jika berada dalam kesatuan wilayah sosial dan ekologis.

Megaproyek yang dimaksud adalah MP3EI (Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia). Di mana-mana, megaproyek ini dipromosikan sebagai pembangunan, meskipun hakikatnya adalah penjajahan ekonomi oleh sistem kapitalisme. Di manapun, MP3EI telah menimbulkan konflik sosial dan merusak lingkungan hidup, karena MP3EI menyasaratkan pengambilalihan ruang hidup rakyat demi pertambangan; industri berat; jalan tol; bandara internasional  atau fasilitas jasa pertemuan; penginapan; dan wisata. MP3EI menyebut perputaran modal di bidang jasa ini sebagai proyek MICE: Meeting, Incentive, Convention,Exhibition.  DIY adalah salah satu sasaran MICE, lebih-lebih dengan merk barunya: Jogja Istimewa.

1. Nama proyek    : Pertambangan pasir besi dan pembangunan pabrik baja (Megaproyek)

Lokasi                : Kulon Progo

Luas/jumlah      : 22 km x 1,8 km, 3 Kecamatan (6 desa), ± 30.000 jiwa

Waktu                : 2006- sekarang

Aktor penyebab : PT JMI (Rajawali Grup), Pakualaman, Kabupaten, Presiden

Akar rumput      : Paguyuban Petani Lahan Pantai Kulon Progo (PPLP KP)

Sumber  referensi: Kertas Posisi PPLP (www.petanimerdeka.tk)

Rencana pertambangan pasir besi dan pabrik baja merupakan salah satu proyek MP3EI yang berbiaya 600 juta dollar. Menurut Kontrak Karya PT JMI dan Presiden diwakili Menteri ESDM (2008) pendapatan negara bukan pajak dari megaproyek ini sebesar 3 % untuk RI dan 97 % untuk pemodal. Isu yang dimainkan pemerintah dan pemodal adalah : tanah yang ditetapkan sebagai konsesi tambang ialah PAG (pakualaman grond/tanah pakualaman), PT JMI dimiliki oleh keluarga Kasultanan dan Kadipaten Pakualaman, dan peningkatan PAD. Dalam upayanya melegalkan proyek, pihak penambang melakukan berbagai langkah hukum dan politik, antara lain: intimidasi dan terror dengan perusakan rumah warga dan pembakaran posko (2008) dan ancaman pidana pada petani yang enggan menyerahkan tanah (2015), kriminalisasi terhadap petani (Tukijo divonis 3 tahun); AMDAL (2011); dan perumusan Rancangan UU Keistimewaan yang menjamin kepemilikan tanah  Pakualaman. Proyek ini masih terhambat oleh pengadaan lahan karena lahan non milik yang ditetapkan sebagai konsesi belum disertifikatkan atas nama hak milik Pakualaman.

2. Nama proyek    : Pembangunan Bandara Internasional (Megaproyek)

Lokasi                : Kulon Progo

Luas/jumlah      : ± 11.000 jiwa, 6 desa

Waktu                : 2012- sekarang

Aktor penyebab: Kadipaten, Kabupaten, PT Angkasa Pura, PT GVK (India)

Akar rumput      : Wahana Tri Tunggal, Forum Rembug Warga Transparansi (FRWT),

Masyarakat Peduli Kulonprogo (MPK)

Sumber referensi  : Pernyataan Sikap WTT http://www.sekolahbersama.org/2015/01/sengketa-tanah-dan-kriminalisasi.html)

Rencana pembangunan Bandara Internasional merupakan salah satu proyek MP3EI dengan nilai modal 500 juta dollar. Isu yang dimainkan pemerintah adalah peningkatan PAD; kebanggaan daerah; dan status tanah PAG. Saat ini rencana tersebut sedang memasuki konsultasi publik sebagai bagian dari studi kelayakan. Untuk menandingi penolakan warga, pemerintah melakukan berbagai upaya antara lain: membentuk kelompok akar rumput tandingan (MAP dan FRWT) yang mendorong kompromi sebagai bentuk resolusi konflik dan kriminalisasi terhadap warga yang melakukan aksi protes (2015). Tahap terpenting dari proyek ini adalah pembebasan lahan atau pengadaan lahan yang akan dipermudah ketika sertifikasi tanah PA usai dilakukan.

3. Nama proyek    : Penggusuran pemukiman warga

Lokasi                : Parangkusumo

Luas/jumlah      :  ± 5000 jiwa

Waktu                : 2007- sekarang

Aktor penyebab : Kasultanan, Kabupaten

Akar rumput      : Aliansi Masyarakat Menolak Penggusuran (ARMP)

Sumber referensi:  Kertas Posisi ARMP

Penggusuran di sebagian kawasan Parangkusumo terjadi pada 2007 dengan isu pembersihan aktivitas prostitusi (Perda Kabupaten Bantul No 5 Tahun 2007), namun perluasan penggusuran terhenti karena perlawanan warga. Akar permasalahan terdapat di tingkat propinsi, namun konflik struktural dialihkan ke tingkat kabupaten karena ijin telah dilimpahkan. Saat ini warga yang bertahan masih dihantui ancaman penggusuran dengan alasan: tanah SG (Sultan Grond) dan proyek pariwisata mewah (Bali ke-2). Untuk menghindari eksekusi dengan isu prostitusi, warga merintis usaha lain yang tidak terkait dengan dunia hiburan, antara lain: pertanian dan tambak udang. Bentuk perlawanan yang dilakukan antara lain adalah: strategi kebudayaan (labuhan, ketoprak lesung, dan poster perjuangan), aksi massa, dan produksi kertas posisi/kronologi kasus oleh warga.

4. Nama proyek    : Penggusuran tambak udang

Lokasi                : Parangkusumo, Kuwaru, Pantai Baru

Luas/jumlah      : ± 10.00 jiwa

Waktu                : 2014

Aktor penyebab : Kasultanan, Kabupaten

Akar rumput      : Aliansi Masyarakat Menolak Penggusuran (ARMP),

Asosiasi Tambak Udang Bantul

Sumber referensi  : Kertas Posisi ARMP

Tambak-tambak kecil (kurang dari 5 ha/kapling) di kawasan Parangkusumo, Kuwaru, dan Pantai Baru muncul sebagai reaksi dari kebocoran tambak PT Indokor Bangun Desa (berdiri 1999, 7 ha, milik keluarga Kasultanan) yang mencemari 12 ha lahan di sekitarnya. Keberadaan tambak udang memperoleh dukungan melalui Perda DIY No 16 Tahun 2011 dan sikap politik Gubernur melalui “Seminar Pengembangan Industri Tambak Udang Ramah Lingkungan yang Berkelanjutan” (25 September 2014), namun keberadaan tambak rakyat justru diancam dengan isu: pelanggaran sempadan Jalan Lintas Selatan (JLS); pelanggaran sempadan sungai; pelanggaran sempadan pantai; dan perusakan gumuk pasir. Karena PT Indokor melakukan pelanggaran yang lebih serius menurut kriteria tersebut, pemerintah akhirnya menggunakan dalih tambak rakyat menempati tanah SG tanpa ijin. Para petambak menuntut diberi ijin sebagaimana PT Indokor agar tetap beroperasi. Namun, ijin usaha tidak diberikan karena keputusan kabupaten hanya memberikan ijin bagi tambak dengan luas di atas 5 ha. Penggusuran tambak rakyat akan lebih mudah dilakukan jika kawasan yang diklaim sebagai tanah SG telah disertifikatkan sebagai hak milik Kasultanan.

5. Nama proyek    : Perampasan hak tanah melalui pembatalan hak milik atas tanah

Lokasi                : Pundungsari, Kecamatan Semin, Gunungkidul

Luas/jumlah      : ± 150 persil (sertifikat)

Waktu                : 2010

Aktor penyebab : Kasultanan,BPN Kabupaten Gunungkidul

Akar rumput      : masyarakat desa Pundungsari

Sumber referensi          : Wawancara pribadi dan

http://binadesa.co/masalah-landreform-di-jawa-masa-kini

Pada 2009-2010 BPN melakukan program PRONA secara nasional, tanah-tanah yang belum bersertifikat didaftarkan untuk diterbitkan sertifikat Hak Milik. Di Pundungsari, ± 150 sertifikat hak milik yang sudah diterbitkan dibatalkan statusnya oleh BPN atas permintaan Kasultanan (melalui lembaga pertanahan kraton/Panitikismo) dengan alasan asal-usul tanah tersebut adalah tanah SG. Pembatalan tersebut sepihak karena tanpa melalui proses hukum: status Hak Milik dicoret dan ditulis ulang Hak Pakai.

6. Nama proyek    : Perampasan hak tanah milik desa melalui pembalikan nama sertifikat tanah desa (Megaproyek)

Lokasi                : DIY (keseluruhan)

Luas/jumlah      : (belum diketahui)

Waktu                : 2014

Aktor penyebab : Gubernur

Akar rumput      : Masyarakat desa

Sumber referensi: Peraturan Gubernur DIY No 112 Tahun 2014 dan Berita Media

UU Desa mengamanatkan tanah desa disertifikatkan sebagai hak milik desa (badan hukum publik). Hal itu tidak terjadi di DIY karena Gubenur menerbitkan Pergub DIY No 112 Tahun 2014 yang mewajibkan pemerintah desa melalui bupati melakukan permohonan balik nama atas sertifikat tanah desa di wilayah masing-masing: dari milik desa menjadi milik Kasultanan/Kadipaten Pakualaman sebagai badan hukum warisan budaya (swasta), dengan alasan asal-usulnya adalah tanah SG/PAG. Akibatnya, kekayaan desa beralih menjadi milik swasta yang dilindungi Gubernur dan akan memengaruhi penataan ruang yang berdampak sosial ekologi secara luas.

7. Nama proyek    : Perampasan hak tanah melalui perubahan status hak guna bangunan

Lokasi                : Jalan Solo, Kotabaru, Malioboro

Luas/jumlah      : 2 sertifikat (yang diketahui karena kesediaan korban)

Waktu                : 2014

Aktor penyebab : Kasultanan, BPN Kabupaten/Kota

Akar rumput      : masyarakat

Sumber referensi : Surat Gubernur No 593/4811 (12 Nopember 2012)
Surat Gubernur No 593/0708 (15 Februari 2013)

Hak Guna Bangunan (HGB) dapat diterbitkan di atas tanah negara atau hak milik. HGB yang terbit karena konversi Hak Barat (Recht Van Opstal/RVO) diubah statusnya dari HGB di atas tanah negara menjadi di atas nama SG/PAG karena RVO diklaim berasal dari pemberian kraton. HGB yang diterbitkan dari SK Gubernur untuk seluruh tahun juga terkena kebijakan penghentian perpanjangan, pengalihan hak, dan peningkatan hak dengan dalih pelaksanaan UUK menurut Surat Gubernur No 593/4811 (12 Nopember 2012) dan No 593/0708 (15 Februari 2013). Akibat jangka pendek dari penghentian perpanjangan HGB ini adalah batalnya kekuatan hukum dari HGB yang dijadikan agunan bank, karena tidak dapat dijaminkan atau penjaminnya bukan Badan Hukum Kasultanan. Akibat jangka panjangnya, apabila HGB di atas tanah negara tidak dapat diperpanjang maka ijin usaha tidak diterbitkan. Bangunan di kawasan strategis di DIY mayoritas berstatus HGB.

8. Nama proyek    : Diskriminasi rasial/etnis melalui Pelarangan Hak Milik atas tanah

Lokasi                : Seluruh DIY

Luas/jumlah      : belum diketahui

Waktu                : 1975-1984 dan 1998-sekarang

Aktor penyebab : Kasultanan, Gubernur, BPN Kanwil

Akar rumput      : masyarakat keturunan etnis India, Indoeropa, dan Tionghoa

Sumber referensi: LAPORAN GRANAD dan www.forpetankri.com

Pemberlakuan Instruksi Kepala Daerah No K 898/I/A/1975 berdampak pada diskriminasi dalam hal hak milik  tanah berdasarkan pertimbangan etnis/ras bukan kelas sosial. Akibatnya, setiap orang yang terbukti keturunan etnis tertentu tidak berkesempatan mempunyai hak milik atas tanah secara turun temurun. Kebijakan ini hanya berlaku di DIY dan dikukuhkan dengan: Surat Pemda Propinsi DIY  No 593/00531/RO I/2012 (8 Mei 2012); Surat Gubernur No 430/3703 (15 Nopember 2010); Surat Plt Kepala Kanwil BPN DIY No 287/300-34/BPN/2010; Surat Kepala Kanwil BPN DIY No 640.05/24.99/BPN/2000 (26 Oktober 2000); dan Surat Kepala kantor BPN Kabupaten Bantul No 640/922/2000 (9 Nopember 2000). Terkait diskriminasi rasial/etnis ini telah terbit Surat Rekomendasi KOMNAS HAM No 037/R/Mediasi/ VIII/2014 tertanggal 11 Agustus 2014 yang isinya seruan kepada Gubernur untuk mencabut/menyatakan tidak berlaku lagi Instruksi Kepala Daerah 1975. Rekomendasi ini tidak ditanggapi oleh Gubernur.

9. Nama proyek    : Pembangunan Apartemen di kawasan padat penduduk

Lokasi                : Jalan Kaliurang km 5

Luas/jumlah      : 16.763 m2 (luas bangunan apartemen), 1.660 m2 (luas lahan),

kedalaman sumur 60 m (mata air konsumsi warga pada kedalaman 10 m)

Waktu                : 2014-sekarang

Aktor penyebab: Kabupaten, PT. Bukit Alam Permata

Akar rumput      : Paguyuban Warga Karangwuni Tolak Apartemen Uttara (PWKTAU)

Sumber referensi: Buku Pledoi  “Bonanza Properti: Tarik Tambang Konsesi Perijinan dan
Banjir Sampah Visual “

Kasus ini tampak ke permukaan sebagai permasalahan tata ruang kota, namun permasalahan laten yang mengancam adalah penguasaan ruang publik oleh pemodal, terutama bisnis properti. Apartemen berdiri di tas tanah eks hak milik warga. Keberadaannya dikhawatirkan mengganggu kehidupan sosial dan keberlanjutan ekologis warga di sekitar apartemen. Penolakan warga dilakukan dengan berbagai aksi hingga terjadi kriminalisasi terhadap warga dan Sumber referensinya akibat rusaknya banner iklan apartemen yang diklaim bernilai 100 juta rupiah pada saat aksi massa.

10. Nama proyek    : Revitalisasi kantor kepatihan yang berdampak penggusuran

Lokasi                : Suryatmajan

Luas/jumlah      : belum diketahui

Waktu                : 2012-sekarang

Aktor penyebab: Pemerintah Propinsi

Akar rumput      : Paguyuban Warga Suryatmajan

Sumber referensi: Dokumen Pembelaan Paguyuban Warga Suryatmajan

Penduduk di sepanjang Jalan Suryatmajan Yogyakarta di sisi utara jalan, meliputi 3 RT,  terancam penggusuran akibat revitalisasi kantor kepatihan. Revitalisasi yang dimaksud adalah pemindahan gerbang kantor dari menghadap Jalan Malioboro (menghadap ke barat) jadi menghadap ke Jalan Suryatmajan (menghadap ke selatan). Alasan revitalisasi adalah filososfi bahwa setiap bangunan harus menghadap keraton sebagai wujud pengabdian kepada Sultan. Akibat lanjut dari revitalisasi ini adalah semua bangunan di Jalan Suryatmajan sisi utara harus dibersihkan agar kantor terlihat. Sebagian tanah berstatus HGB (60 %) dan Hak Milik (40 %). Warga membentuk Paguyuban dan menempuh jalur hukum didampingi pengacara.

11. Nama proyek    : Penggusuran sekelompok warga

Lokasi                : Suryowijayan

Luas/jumlah      : ± 500 m2, 5 warga

Waktu                : 2012

Aktor penyebab: Kasultanan

Akar rumput      : masyarakat Suryowijayan

Sumber referensi: Putusan MA No 494 K/Pdt/2011 dan Berita Media

Bermodal surat ijin kraton (serat kekancingan) 5 warga Suryowijayan yang berprofesi sebagai pedagang kecil dan pengayuh becak menempati persil di tepi Jalan Suryowijayan No 20 Yogyakarta yang diklaim sebagai tanah SG sejak tahun 1970-an. Pada 2012 masa berlaku surat ijin habis, sehingga mereka mengajukan perpanjangan ke Panitikismo. Permohonan mereka ditolak dengan alasan lahan yang mereka tempati termasuk Region of Interest (ROI). Namun, seorang warga bermodal kuat diijinkan oleh Panitikismo untuk menempati lahan yang sama. Didampingi pengacara, kelima warga memohon kebijaksanaan kraton namun gagal. Mereka digugat oleh pemegang surat ijin dan dinyatakan kalah. Aksi menduduki halaman DPRD DIY tidak mendapat tanggapan. Mereka pulang dan mendapati pemukiman mereka telah digusur. Putusan MA memenangkan pihak pemegang surat ijin dari kraton. Saat ini kelima warga menderita stroke dan tinggal di rumah saudara masing-masing.

Menurut UUPA, agraria meliputi bumi, air, dan udara; sehingga urusan pertanahan dan tata ruang tidak dapat dipisahkan. Penguasaan tanah akan menentukan penataan ruang. Artinya, penentuan suatu proyek di daerah tertentu akan lebih mudah jika penguasaan tanah di daerah tersebut kuat secara hukum atau tanah dalam penguasaan penuh oleh negara, apalagi jika suatu daerah dimiliki oleh satu pihak saja. Umumnya, pemilikan individu atas tanah didukung oleh pemodal agar mempercepat jual beli tanah (pasar tanah/landmarket), dengan demikian investasi dapat masuk dan berjalan tanpa halangan secara hukum karena investor akan menjadi pemilik sah dari tempat usahanya. Namun, investasi tidak selalu didahului dengan pasar tanah. Investasi tetap dapat berjalan melalui sistem sewa antara investor dengan pemilik sah dari tanah (tempat usaha). Kasultanan/Pakualaman adalah Badan Hukum swasta yang dalam praktiknya hendak dijadikan pemilik tunggal atas seluruh tanah di DIY, dengan kata lain badan hukum swasta ini akan sangat menentukan penataan ruang di DIY.

Analisi Tanah Keraton Kesultanan Jogja

JpegDisalin dari : Ginanjar Julian Azizi

Hukum Tanah Swapraja adalah keseluruhan peraturan tentang pertanahan yang khusus berlaku di daerah swapraja, seperti Kesultanan Yogyakarta. Hukum Tanah Swapraja ini pada dasarnya adalah hukum tanah adat yang diciptakan oleh Pemerintah Swapraja dan sebagian diciptakan oleh Pemerintah Hindia Belanda. Landasan hukumnya adalah antara lain Koninlijk Besluit yang diundangkan dalam Staatsblad No. 474 tahun 1915 yang intinya memberi wewenang pada penguasa swapraja untuk memberikan tanahnya dengan hak-hak barat serta Rijksblad Kesultanan 1918 No.16 jo 1925 No.23, serta Rijksblad 1918 No.18 jo Rijksblad 1925 No.25 dimana hak milik atas tanah tidak diberikan kepada warga negara Indonesia non-pribumi. Jadi hanya orang pribumi saja yang dapat diberikan.

DI Yogyakarta, Sultan merupakan pemilik tanah yang merupakan tanah Keraton. Rakyat hanya punya hak sewa atau hak pakai dan biasa disebut magersari. Jika Sultan menghendaki, sewaktu-waktu ia dapat mencabutnya kembali. Menurut sejarahnya, hukum tanah diatur bersama-sama, baik dengan tanah kas desa, tanah penduduk, maupun tanah Keraton itu sendiri.

Tanah kas desa di DIY merupakan pemberian dari pihak Keraton Yogyakarta. Karenanya, berbagai permasalahan yang berkaitan dengan tanah kas desa dapat diselesaikan dengan cara musyawarah sehingga pemanfaatan tanah tersebut dapat dilakukan secara optimal. Sedangkan Tanah Keraton adalah tanah yang belum diberikan haknya kepada penduduk maupun kepada pemerintah desa, masih merupakan milik Keraton sehingga siapapun yang akan menggunakannya harus meminta ijin kepada pihak Keraton.

Di DIY pada awalnya tidak pernah ada tanah negara pada. Semua tanah negara di DIY adalah tanah Sultanat, yang sejak kemerdekaan diberikan kepada pemerintah daerah. Selain itu, ada tanah milik Keraton Yogyakarta (Sultan Ground), dan tanah milik Puro Paku Alam (Paku Alam Ground), yang sebagian saat ini digunakan oleh masyarakat untuk bermukim atau berbudidaya dengan kekancing atau sertifikat hak pakai dari Keraton dan Puro, tetapi bukan hak milik. Karena bersifat istimewa, pertanahan DIY dengan demikian seharusnya juga tidak cukup diatur dengan UUPA, melainkan harus dijabarkan dalam Peraturan Daerah (Perda).

Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan bahwa status tanah Sultan Ground dan Paku Alam Ground adalah tanah ulayat (Tanah Adat) dan tidak dijamin oleh UUPA, sampai sekarang status kepemilikannya dibuktikan surat yang dikeluarkan keraton, oleh karena itu pemerintah pusat harus memperjelas kepastian hukum status tanah milik keraton dan Paku Alam melalui sebuah Undang-Undang.

Terdapat pembabakan pengaturan pertanahan di DIY menurut kronologi sejarah yang intinya adalah sebagai berikut:

  • v Periode pertama

Berlangsung hingga tahun 1918, yakni saat dimulainya reorganisasi keagrariaan. Pada masa kabekelan/apanage ini berlaku asas bahwa tanah adalah milik raja; sebagian diantaranya diberikan kepada kerabat dan pejabat keraton sebagai tanah lungguh, sedang rakyat hanya mempunyai wewenang anggadhuh (meminjam). Dalam hal ini rakyat tidak memiliki hak hukum atas sebidang tanah, tetapi hanya sekedar menggarapnya. Oleh karenanya zaman ini meru¬pakan zaman penderitaan bagi rakyat kecil, dimana selain diharuskan menyerahkan sebagian hasil tanamnya, rakyat masih diwajibkan bekerja di perusahaan-perusa¬haan pertanian.

  • v Periode kedua

Ditandai dengan dilaksanakannya perubahan dalam sistem pemilikan tanah tahun 1918 hingga tahun 1950-an, pada masa ini raja melepaskan hak-haknya atas sebagian terbesar dari tanah yang termasuk wilayahnya, yang kemudian menjadi hak milik pribumi anggota masyarakat desa, dan diadakannya pembagian baru dari persil-persil tanah untuk penduduk desa. Peraturan perundangan yang mengatur tentang proses perubahan sistem pemilikan tanah ini adalah Rijksblad Kasultanan 1918 No. 16 tanggal 8 Agustus 1918, yang beberapa pasalnya berbunyi sebagai berikut:

  • Pasal 3 (1)   Sakabehe bumi kang wus kapranata maneh kang wus terang dienggo uwong cilik dienggoni utawa diolah ajeg utawa nganggo bera pangolahe, kadidene kang kasebut ing register kelurahan, iku padha diparingake marang kalurahan anyar mawa wewenang panggadhuh cara Jawa, dene bumi kang diparingake marang siji-sijine kalurahan mau, bumi kang kalebu ing wewengkone kalurahan miturut register kalurahan. (Semua tanah yang terletak dalam wilayah yang telah diorganisir yang nyata-nyata dipakai rakyat, baik yang ditempati maupun yang diolah secara tetap atau tidak tetap sebagaimana tercatat dalam register kalura¬han, diberikan kepada kalurahan baru tersebut dengan hak anggadhuh/inlandsbezitsrecht. Adapun tanah yang diberikan kepada masing-masing kalurahan itu adalah tanah yang termasuk dalam register kalurahan).
  • Pasal 3 (2)   wewenange penggadhuh kasebut ingadeg-adeg ndhuwur iki kasirnaake menawa saka panemune Bupati kang ambawahake bumine 10 tahun urut-urutan ora diolah utawa ora dienggoni. (hak anggadhuh tersebut ayat 1 menjadi gugur/hapus jika menurut pendapat Bupati yang membawahi dalam jangka waktu 10 tahun berturut-turut tidak diolah atau tidak ditempati).
  • Pasal 4 Kejaba wewenange penggadhuh tumrap bumi lungguhe lurah sarta perabot kelurahan tuwin bumi kang diparingake minangka dadi pensiune (pengarem-arem) para bekel kang dilereni, iku wenang penggadhuh kang kasebut ing bab 3 diparingake marang kalurahan mawa anglestareake wewenange kang padha nganggo bumi ing nalika tumindake pembangune pranatan anyar, wewenange nganggo bumi kang dienggo nalika iku, ditetepake turun temurun, sarta siji-sijine kalurahan sepira kang dadi wajibe dhewe-dhewe, dipasra¬hi amranata dhewe ngatase angliyaake bumi sajerone sawetara lawase sarta angliyerake wewenange nganggo bumi mau, semono iku mawa angelingi pepacak kang wis utawa kang bakal ingsun dhawuhake, utawa kang panin¬dake terang dhawuhingsung. (Kecuali hak anggadhuh atas tanah lungguh lurah dan perabot kelurahan serta tanah yang diberikan sebagai tanah pensiun para bekel yang diberhenti¬kan, hak anggadhuh/inlandsbezitsrecht yang tersebut pada pasal 3 diberikan kepada kalurahan dengan melestarikan hak para pemakai tanah pada saat berlakunya reorganisasi, hak pakai itu ditetapkan turun temurun (erfelijk gebruiksrecht), dan kelurahan diserahi mengatur sendiri mengenai ‘angliyaake’ tanah untuk sementara waktu (tijdelijke voorveending) dan ‘angliyer¬ake’ hak pakai tanah (overdracht van dat gebruiksrecht), dengan mengingat peraturan yang sudah atau akan ditetapkan kemudian.
  • Pasal 5 (1)   ing samangsa-mangsa ingsung kena mundhut kondur bumi sawatara bageyan kang padha diparingake marang kalurahan mawa wewenang penggadhuh, menawa bumi mau bakal diparingake marang kabudidayan tetanen iku bakal ingsun paringi wewenang ing atase bumi mau miturut pranatan bab pamajege bumi, mungguh laku-lakune kang kasebut ing ndhuwur iki bakal kapranatan kamot ing pranatan. (Sewaktu-waktu hak anggadhuh/inlandsbezitsrecht yang diberikan kepada kalurahan dapat ditarik kembali jika tanah itu diperlukan untuk perusahaan pertanian/landbouw onderneming menurut aturan penyewaan tanah/grondhuur reglement).
  • Pasal 5 (2)   padha anduweni bageyan bumi ing kalurahan kang bumine diparingake marang kabudidayan tetanen kasebut ing ndhuwur iki, padha kena diwajibake anindaake pegaweyan mawa bayaran tumrap kaperluane kabudidayen tetanen kasebut ing ater-ater ndhuwur iki. Mungguh tumin¬dake ing pegaweyan mau tumeka ing wektu kang bakal ketetepake ing tembe. (Orang-orang yang tanahnya diserahkan kepada perusahaan pertanian itu dapat diwajibkan bekerja pada perusahaan tersebut dengan menerima upah, sedang pelaksanaan pekerjaan itu sampai dengan waktu yang akan ditetapkan kemudian). Pasal 6 Kejaba tumrap lelakon kang kasebut ing bab 5, ingsun ora bakal mundhut bumikang dianggo uwong cilik kang katemtoake ing bab 3, menawa ora tumrap kaperluane ngakeh, semono iku mawa amaringi karugian kang tinam¬toake dening Pepatihingsun, sabiyantu kalayan Kanjeng Tuan Residen ing Ngayogyakarta, sawuse karembug dening kumisi juru taksir, dene panindake kang bakal tinamtoake ing tembe kamot ing layange undang-undang Pepatihingsun. (Selain untuk keperluan dimaksud pasal 5, Pemerintah tidak akan menarik kembali tanah-tanah yang dipergunakan oleh penduduk, apabila tidak untuk kepentingan umum dan dengan ganti rugi yang ditetapkan oleh Patih Kera¬jaan dengan persetujuan Residen di Yogyakarta dan telah mendengar penda¬pat komisi taksir. Pelaksanaan hal ini akan diatur kemudian dengan peraturan Patih Kerajaan).
  • Pasal 7 (1)   Bumi sak cukupe sabisa-bisane amba-ambane saproliman bumi kabeh kudu lestari dadi milike kalurahan, kang sapisan minangka kanggo lung¬guhe lurah sarta prabot kalurahan, kang kapindho dadi minangka pengar¬em-arem para bekel sak alame dhewa kang kabekelane kasirnaake jalaran saka pembangune pranatan anyar, kang katelu kanggo anyukupi kaper-luane kang tumraping akeh. (Sedapat mungkin seluas-luasnya 1/5 tanah keseluruhan harus tetap dikuasai kalurahan, pertama untuk lungguh lurah dan pamong, kedua untuk tanah pensiun bagi bekel yang diberhentikan akibat reorganisasi, dan ketiga untuk mencukupi kebutuhan kelurahan / kepentingan umum)
  • Pasal 7 (2)   Pambagene kanggo anyukupi kaperluan telung bab kasebut ing adeg-adeg ndhuwur iki katindakake kalurahan sawise dimufakati Bupati kang ambawahake. (Pembagian tanah untuk tiga keperluan tersebut diatas dilaksanakan kalurahan setelah disetujui oleh Bupati yang membawahi).

Sehubungan dengan perkembangan keadaan, maka beberapa ketentuan dalam Perda No. 12 Tahun 1954 ini diubah dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta No. 184/KPTS/1980. Satu masalah lagi yang perlu dijelaskan dalam periode ketiga ini adalah mengenai peralihan hak andarbe dari kalurahan dan hak pakai turun temurun atas tanah sebagaimana diatur dalam Rijksblad Kasultanan 1918 No. 16, menjadi hak milik perseorangan turun temurun atas tanah sebagaimana diatur dalam Perda No. 5 Tahun 1954. Menurut Perda No. 10 Tahun 1954, peralihan hak seperti ini dilaksa¬nakan oleh pamong kalurahan bersama DPR kalurahan. Apabila peralihan tersebut mengandung suatu perkara, maka dilaksanakan oleh DPR Kalurahan, Ketua, Wakil Ketua, Penulis Majelis Desa dan pamong kalurahan dengan mendengarkan keterangan lisan atau tertulis dari pihak-pihak yang bersangkutan. Dari pasal-pasal yang terdapat pada Peraturan Daerah-Peraturan Daerah di atas dapat difahami bahwa desa mempunyai wewenang yang besar dalam masalah pertanahan, termasuk peralihan hak atas tanah. Dengan demikian dapat dimengerti mengapa sampai dengan tahun 1984 Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di wilayah DIY bisa dikatakan tidak berfungsi.

Terlihat bahwa ada Dualisme penerapan hukum tanah di DIY telah berlangsung sejak diterbitkannya UU No.5/1960 (UUPA) yang mengatur secara detail mengenai ketentuan hukum agraria secara nasional. Bagi Yogyakarta, UU tersebut awalnya  harus dikecualikan dan penerapannya baru berjalan sekitar 24 tahun yang lalu. Namun hingga kini Yogyakarta masih memberlakukan Rijksblad Kesultanan 1918 No.16 jo 1925 No.23, serta Rijksblad 1918 No.18 jo Rijksblad 1925 No.25 dimana hak milik atas tanah tidak diberikan kepada warga negara Indonesia non-pribumi. Dualisme pemberlakuan hukum tanah di Yogyakarta memang bisa dianggap hak istimewa Yogyakarta. Namun bila keistimewaan dapat mengalahkan kewenangan hukum maka hal itu merupakan persoalan serius bagi negara ini.

Darurat Agraria Yogyakarta ; Tinjauan Hukum Atas Situasi Terkini

1349073079 - Makmur di tanah tandus - Januri
Makmur di Tanah Tandus – Januri

Disalin dari : Agraria
08 Maret 2015

UU KEISTIMEWAAN DIY DAN HAK RAKYAT ATAS TANAH YANG DIJAMIN UUPA
oleh Gerakan Masyarakat Penerus Amanat Sultan HB IX

Hak rakyat atas tanah dijamin oleh UU No 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria (UUPA)  dan aturan pelaksanaannya, tidak terkecuali di DIY. Menurut UUPA, agraria meliputi bumi, air, dan udara; sehingga urusan pertanahan dan tata ruang tidak dapat dipisahkan. Penguasaan tanah akan menentukan penataan ruang. Artinya, penentuan suatu proyek di daerah tertentu akan lebih mudah jika penguasaan tanah di daerah tersebut kuat secara hukum, apalagi jika suatu daerah dimiliki oleh satu pihak saja.

Terkait tata ruang, penguasaan tanah di DIY diubah agar sesuai dengan kepentingan modal besar,  yaitu megraproyek MP3EI. Di mana-mana, megaproyek ini dipromosikan sebagai pembangunan, meskipun hakikatnya adalah penjajahan ekonomi oleh sistem kapitalisme. Di manapun, MP3EI telah menimbulkan konflik sosial dan merusak lingkungan hidup, karena MP3EI menyasaratkan pengambilalihan ruang hidup rakyat demi pertambangan; industri berat; jalan tol; bandara internasional  atau fasilitas jasa pertemuan; penginapan; dan wisata. MP3EI menyebut perputaran modal di bidang jasa ini sebagai proyek MICE: Meeting, Incentive, Convention,Exhibition (Yanuardy dkk, 2014).  DIY adalah salah satu sasaran MICE, lebih-lebih dengan merk barunya: Jogja Istimewa.

Semenjak UU No 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY (UUK) disahkan, telah terjadi perubahan yang mendasar dalam hal penguasaan tanah di seluruh DIY. Melalui UUK, Kasultanan/Pakualaman menjadi badan hukum khusus sehingga dapat memiliki tanah. Badan hukum ini bernama Badan Hukum Warisan Budaya dan bersifat swasta. Dalam praktiknya, penguasaan tanah di DIY mengarah pada penetapan Kasultanan/Pakualaman sebagai pemilik tunggal (monopoli) dari seluruh tanah di DIY. Upaya monopoli pemilikan tanah itu dilakukan dengan cara menghidupkan kembali Rijksblad No 16 dan No 18 tahun 1918 yang berbunyi: “Sakabehing bumi kang ora ana tanda yektine kadarbe ing liyan mawa wewenang eigendom, dadi bumi kagungane keraton ingsun”, artinya, “semua tanah yang tidak ada bukti kepemilikan menurut hak eigendom (hak milik, menurut UU Agraria 1870), maka tanah itu adalah milik kerajaanku”.

Kedua Rijksblad itu sudah dihapus oleh Sri Sultan HB IX bersama DPRD melalui Perda DIY No 3 Tahun 1984 sebagai pelaksanaan Keputusan Presiden No 33 Tahun 1984 dan Diktum IV UU No 5 Tahun 1960 (UUPA). Bahkan, Pasal 1 Perjanjian Giyanti 1755 menyebutkan bahwa wilayah Mataram Kasultanan Yogyakarta adalah tanah pinjaman dari VOC. Demikian pula, Perjanjian Politik HB IX dengan Belanda 1940 menyatakan bahwa Kasultanan merupakan bagian dari wilayah Hindia Belanda dan karenanya berada di bawah kedaulatan Baginda Ratu Belanda yang diwakili Gubernur Jenderal (Pasal 1); bendera Kasultanan dan penduduk Kasultanan adalah bendera negeri Belanda (Pasal 12).

Tulisan ini hendak menunjukkan (1) bagaimana situasi pertanahan di DIY setelah UUK disahkan? (2) bagaimana dengan hak rakyat atas tanah di DIY? (3) bagaimana cara mempertahankan hak yang dijamin UUPA?

A. Situasi Pertanahan di DIY

Beberapa kebijakan telah dilakukan oleh Pemerintah DIY dengan mengatasnamakan pelaksanaan UUK atau keberadaan tanah milik Kasultanan (Sultanaat Grond/SG) dan tanah milik Pakualaman (Pakualamanaat Grond/PAG), antara lain:

  1. Sertifikasi Tanah menjadi milik Badan Hukum Kasultanan/Pakualaman (Kadipaten)

Saat ini dilakukan pendataan dan pendaftaran tanah-tanah negara (tanah yang belum bersertifikat) di seluruh DIY untuk dijadikan milik Kasultanan/Pakualaman sebagai badan hukum swasta menggunakan dana APBN (Dana Istimewa), meliputi hutan; pantai; wedi kengser; dan tanah desa. Bahkan, Kepala Kanwil BPN DIY siap melakukan pemeriksaan kembali asal-usul tanah yang telah menjadi Hak Milik masyarakat menurut Rijksblad No 16 dan No 18 Tahun 1918, jika terbukti pada 1918 sebidang tanah tidak bersertifikat hak milik (eigendom) maka tanah itu akan beralih kepemilikan; dari Hak Milik masyarakat menjadi Hak Milik Kasultanan/Pakualaman (Kedaulatan Rakyat, 2 Oktober 2013, judul: BPN DIY Siap Sertifikat Tanah SG dan PAG).

  1. Balik nama sertifikat Tanah Desa dari milik desa menjadi milik Badan Hukum Kasultanan/Pakualaman

UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Gubernur DIY No 65 Tahun 2013 mengamanatkan tanah kas desa adalah kekayaan desa yang harus disertifikatkan menjadi hak milik desa sebagai badan hukum. Namun, Gubernur tidak menghendaki tanah desa menjadi milik desa.Sehingga, Gubernur menerbitkan Peraturan Gubernur No 112 Tahun 2014 yang memerintahkan Pemerintah Desa melalui Bupati/Walikota untuk melakukan permohonan balik nama terhadap sertifikat tanah desa yang sudah diterbitkan dari Hak Milik Pemerintah Desa menjadi Hak Milik Badan Hukum Warisan Budaya Kasultanan/Kadipaten (Pakualaman) (Radar Jogja, 23 Januari 2015)

  1. Penghentian sementara Perpanjangan Hak Pakai dan Hak Guna Bangunan atas tanah negara yang diterbitkan menurut SK Gubernur

Segera setelah UUK disahkan, Gubernur mengirim surat no 593/4811 (12 Nopember 2012) dan surat no 593/0708 (15 Februari 2013) kepada Kepala BPN DIY, isinya: agar Kepala BPN Kanwil DIY mengendalikan setiap permohonan perpanjangan Hak Pakai, HGB, Peningkatan Hak, serta Pengalihan Hak atas tanah negara yang dikuasai Pemda DIY, perorangan, yayasan, lembaga negara, dan lembaga swasta dan bahwa setiap permohonan harus memperoleh ijin dari Gubernur DIY (Sultan HB X) sebagai bentuk implementasi UUK. Akibat surat ini, seluruh proses administrasi pertanahan dihentikan, baik itu perpanjangan HGB dan Hak Pakai, pengalihan hak (balik nama karena jual beli dan waris), dan peningkatan hak, hingga seluruh Tanah Negara menjadi Hak Milik Kasultanan/Pakualaman.

  1. Penyusunan Rancangan Perdais Pertanahan

Dalam Rancangan Perdais Pertanahan, Pengertian Tanah Kasultanan/Kadipaten adalah tanah-tanah yang sejak semula dimiliki dan dikuasai oleh Kasultanan/Kadipaten, disebut sebagai Sultan Grond/Pakualaman Grond yang tunduk pada Rijksblad. SG/PAG termasuk Tanah Keprabon (yang digunakan upacara) dan Tanah Non Keprabon (pantai, hutan, wedi kengser, tanah tanpa alas hak dan dengan hak). Tanah Non Keprabon yang dimiliki atau dimanfaatkan masyarakat akan diperiksa riwayat asal-usulnya: SG/PAG atau hak eigendom (pasal 14), jika terbukti SG/PAG maka kepemilikannya akan beralih kepada Badan Hukum Warisan Budaya Kasultanan/Kadipaten. Kedudukan masyarakat sebagai pemanfaat, bukan pemilik. Peningkatan hak hanya berupa HGB dan Hak Pakai.  Sertifikasi terhadap tanah-tanah yang diklaim sebagai SG/PAG sudah berjalan menggunakan APBN (dana istimewa), baik tanah negara (tanpa hak, HGB, Hak Pakai) atau tanah hak milik desa. Raperdais Pertanahan akan disahkan dalam waktu dekat.

Terlepas dari upaya penghidupan kembali Rijksblad 1918, di DIY juga terjadi diskriminasi rasial/etnis dalam hak atas tanah. Instruksi Kepala Daerah No K 898/I/A/1975 menghapuskan kesempatan setiap WNI secara turun-temurun untuk mempunyai hak milik atas tanah karena kewarganegaraannya dikategorikan sebagai WNI NON PRIBUMI.  Hak atas tanah dibatasi berdasarkan pertimbangan etnis/ras, bukan kelas sosial atau kekuatan modal. Kebijakan ini dikukuhkan dengan: 1) Surat Pemda Propinsi DIY  No 593/00531/RO I/2012 (8 Mei 2012); 2) Surat Gubernur No 430/3703 (15 Nopember 2010); 3) Surat Plt Kepala Kanwil BPN DIY No 287/300-34/BPN/2010; 4) Surat Kepala Kanwil BPN DIY No 640.05/24.99/BPN/2000 (26 Oktober 2000); dan 5) Surat Kepala kantor BPN Kabupaten Bantul No 640/922/2000 (9 Nopember 2000). Terkait diskriminasi rasial/etnis ini telah terbit Surat Rekomendasi KOMNAS HAM No 037/R/Mediasi/ VIII/2014 tertanggal 11 Agustus 2014 yang isinya seruan kepada Gubernur DIY untuk mencabut/menyatakan tidak berlaku lagi Instruksi Kepala Daerah 1975. Rekomendasi ini tidak ditanggapi oleh Gubernur.

B. Hak Rakyat atas Tanah di DIY

UUPA adalah satu-satunya peraturan tentang agraria dan berlaku di NKRI, termasuk di DIY. Sementara, pasal 1 UUK DIY menyatakan bahwa UUK  adalah aturan khusus dari UU Pemerintahan Daerah, bukan aturan khusus dari UUPA. UUK tidak berlaku surut ke belakang karena pengakuan atas hak asal-usul yang dimaksud UUK adalah bentuk penghargaan dan penghormatan negara atas pernyataan berintegrasinya Kasultanan dan Kadipaten ke dalam NKRI untuk menjadi bagian wilayah setingkat provinsi dengan status istimewa (Pasal 4 huruf a). Artinya, klaim atas tanah-tanah SG dan PAG tidak mempunyai dasar hukum yang sah, karena SG/PAG termasuk tanah swapraja (feudal) yang sudah dihapuskan oleh Diktum IV UUPA. UUK juga melarang penghidupan kembali feodalisme (Pasal 4) dan penyalahgunaan wewenang oleh Gubernur (Pasal 16). Sehingga, UUPA sebagai aturan khusus dari UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) adalah dasar hukum yang mengatur pertanahan di DIY saat ini. Bahkan, pemberlakuan kembali Rijksblad 1918 (aturan pemerintah kolonial) dalam tata hukum NKRI adalah perbuatan makar. Siapapun yang terlibat dalam perbuatan makar diancam dengan Pasal 106 dan 110 KUHP. SG/PAG sudah dihapuskan oleh HB IX, PA VIII, beserta DPRD melalui Perda DIY No 3 Tahun 1984 yang merupakan pelaksanaan dari Keputusan Presiden No 33 Tahun 1984 dan UUPA.

C. Cara-cara mempertahankan hak atas tanah

a. Masyarakat harus menyadari bahwa dirinya mempunyai Hak atas Tanah dan hak itu dijamin UUPA. Adapun cara memperjuangkan/mempertahankan hak di tingkat perorangan dan kelompok sebagai berikut:

1)    Bagi masyarakat yang menempati tanah turun-temurun dan belum memperoleh hak milik tidak perlu mengurus surat ijin (serat kekancingan) ke Panitikismo untuk mendapatkan hak menempati/memanfaatkan baik itu bernama magersari, ngindhung, anggadhuh, dan angganggo. Mengurus magersari dan sebagainya berarti mengakui SG/PAG berdasarkan Rijksblad 1918 yang telah dihapuskan sejak 1984, sehingga masyarakat sama saja kehilangan hak atas tanah.  Sebaliknya, masyarakat justru perlu melakukan pendaftaran tanah yang telah ditempatinya turun-temurun tersebut ke BPN agar mempunyai hak milik, bukan sekedar hak pakai/hak guna bangunan. Jika maka menjadi kewajiban pemerintah unutk memberikan hak milik sebagaimana amanat TAP MPR RI No 9 tahun 2001 dan UUPA beserta aturan pelaksanaannya..

2)    Bagi masyarakat yang sudah memliki sertifikat hak milik tidak perlu menyerahkan sertifikat hak miliknya kepada tim ajudikasi pertanahan Keraton/Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa meskipun alasannya untuk diperbaharui, karena akan status hak milik dapat diubah menjadi hak pakai jika asal-usul tanah yang dimilikinya dianggap sebagai SG/PAG.

3)    Bagi masyarakat yang mempunyai Hak Guna Bangunan/Hak Pakai agar memperpanjang haknya dengan status tetap di atas tanah negara atau meningkatkan haknya menjadi hak milik. Apabila terjadi perubahan status dari HGB di atas tanah negara menjadi HGB di atas tanah SG/PAG, maka masyarakat perlu menyadari bahwa itu merupakan pelanggaran hukum.

4)    Masyarakat sebagai pemilik sah dari tanah desa (tanah komunal) harus mempertahankan tanah desa tetap menjadi milik desa sebagai badan hukum publik sebagaimana amanat UU Desa, bukan membiarkan tanah desa dikuasai oleh badan hukum swasta.

b. Masyarakat perlu menyebarkan pengetahuan tentang hak atas tanah tersebut kepada masyarakat lainnya, baik yang sudah maupun yang belum menjadi korban pengambilalihan hak. Bahwa: UUPA dan aturan pelaksanaannya tetap berlaku di Indonesia, termasuk DIY.

c. Masyarakat perlu menggalang persatuan dengan sesama korban untuk menempuh upaya hukum dan non hukum agar hak atas tanah yang dijamin UUPA tidak dihilangkan oleh pihak manapun, karena hak atas tanah adalah hak atas ruang hidup.

Keberadaan Sultan Ground Sebagai Dasar Pertanahan Keraton Kasultanan Di Indonesia

Ilustrasi: “Statement Tanah Untuk Rakyat,” Yustoni Volunteero, performance & instalasi 1999. Sumber: Arsip IVAA

 

Disalin dari MI. Dani Putra

Latar Belakang

Di DIY pada awalnya tidak pernah ada tanah negara. Semua tanah negara di DIY adalah tanah Sultanat, yang sejak kemerdekaan diberikan kepada pemerintah daerah. Selain itu, ada tanah milik Keraton Yogyakarta (Sultan Ground), dan tanah milik Puro Paku Alam (Paku Alam Ground), yang sebagian saat ini digunakan oleh masyarakat untuk bermukim atau berbudidaya dengan kekancing atau sertifikat hak pakai dari Keraton dan Puro, tetapi bukan hak milik. Karena bersifat istimewa, pertanahan DIY dengan demikian seharusnya juga tidak cukup diatur dengan UUPA, melainkan harus dijabarkan dalam Peraturan Daerah (Perda).

Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan bahwa status tanah Sultan Ground dan Paku Alam Ground adalah tanah ulayat (Tanah Adat) dan tidak dijamin oleh UUPA, sampai sekarang status kepemilikannya dibuktikan surat yang dikeluarkan keraton, oleh karena itu pemerintah pusat harus memperjelas kepastian hukum status tanah milik keraton dan Paku Alam melalui sebuah Undang-Undang

Tanah milik Kraton Yogyakarta yang terdiri atas Sultan Ground dan Pakualaman Ground diharapkan akan memiliki kejelasan secara administratif maupun landasan hukum setelah aspek pertanahan dicantumkan dalam RUUK DIY. Pasalnya, tanah yang banyak ditempati masyarakat tersebut sampai saat ini belum memiliki tanda bukti administratif.

Tanah-tanah milik Kasultanan Ngayogyakarta dan Kadipaten Paku Alaman belum jelas letak, luas, pengguna/ pengelola, pemanfaatan serta batasnya, dan secara normatif keberadaan tanah Sultan Ground (SG) dan tanah Paku Alaman Ground (PAG) sampai saat ini belum terjangkau ketentuan UUPA, tetapi secara kenyataan keberadaan tanah SG/PAG diakui oleh masyarakat, untuk itu harus tetap dijaga, dipelihara, dan dilestarikan keberadaannya dengan pertimbangan secara historis, sosiologis, dan yuridis melalui kegiatan Inventarisasi sekaligus Sosialisasi Tanah SG/PAG di DIY. dalam UU No. 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta, wilayah Provinsi DIY adalah merupakan bekas Daerah Swapraja yang terdiri Kerajaan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Paku Alaman, karena itu sampai saat ini di wilayah DIY masih terdapat tanah- tanah yang diberi inisial SG (Sultan Ground) danPAG (Paku Alaman Ground) setelah disyahkannya UU No. 13 Tahun 2012 tentang KEISTIMEWAAN Daerah Istimewa Yogyakarta tanah-tanah dimaksud sebutannya menjadi Tanah Kasultanan Yogyakarta dan Tanah Kadipaten Paku Alaman.

Sultan Ground adalah Tanah Keraton yang belum diberikan haknya kepada penduduk maupun kepada pemerintah desa, masih merupakan milik keraton sehingga siapapun yang akan menggunakannya harus meminta ijin kepada pihak Keraton. Tanah di Yogyakarta dengan status Sultan Ground merupakan kesinambungan antara masa lalu dan masa kini untuk menghormati Kasultanan Yogyakarta. Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 19 Agustus 1945 dengan Piagam Kedudukan Sri Paduka Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan HB IX, secara resmi mengakui keberadaan Kraton Yogyakarta, termasuk tanah tanahnya yang berstatus sebagai keprabon dalem dan dede keprabon dalem. Walaupun tanah tanah itu telah mengalami perkembangan dalam penguasaan dan penggunaannya, namun status hukumnya senantiasa disesuaikan dengan konsep kerajaan, dimana Sultan adalah penguasa tunggal. Berdasarkan Rijksblaad Kasultanan 1918 Nomor 16 jo. Risjkblaad 1915 Nomor 23, dilakukan reorganisasi dengan tujuan memberikan hak atas tanah kepada rakyat biasa dengan hak hak yang kuat. Tanah sultan ground dibagi dua yaitu Crown Domain atau Tanah Mahkota dan Sultanaad Ground. Crown Domain atau Tanah Mahkota tidak bisa diwariskan itu yang merupakan atribut pemerintahan Keraton Ngayogyokarto Hadiningrat, diantaranya Keraton, Alun-alun, Kepatihan, Pasar Ngasem, Pesanggrahan Ambarukmo, Pesanggrahan Ambarbinangun, Hutan Jati di Gunungkidul, Masjid Besar dan sebagainya. Sedangkan tanah Sultanaad Ground (tanah milik Kasultanan) adalah tanah-tanah yang bisa diberikan dan dibebani hak. Tanah tersebut merupakan wilayah kerajaan Ngayogyokarto Hadiningrat yang tanahnya bisa dikuasai oleh rakyat. Tanah-tanah yang tidak ada tanda bukti haknya adalah tanah Sultan Ground/Paku Alaman Ground, yang perlu pengaturan lebih lanjut.

Pengertian Sultan Ground.

Tanah Keraton merupakan tanah yang belum diberikan haknya kepada penduduk maupun kepada pemerintah desa, masih merupakan milik keraton sehingga siapapun yang akan menggunakannya harus meminta ijin kepada pihak Keraton.

Pembagian Sultan Ground.

Tanah sultan ground dibagi dua yaitu Crown Domain atau Tanah Mahkota dan Sultanaad Ground. Crown Domain atau Tanah Mahkota tidak bisa diwariskan itu yang merupakan atribut pemerintahan Keraton Ngayogyokarto Hadiningrat, diantaranya Keraton, Alun-alun, Kepatihan, Pasar Ngasem, Pesanggrahan Ambarukmo, Pesanggrahan Ambarbinangun, Hutan Jati di Gunungkidul, Masjid Besar dan sebagainya. Sedangkan tanah Sultanaad Ground (tanah milik Kasultanan) adalah tanah-tanah yang bisa diberikan dan dibebani hak. Tanah tersebut merupakan wilayah kerajaan Ngayogyokarto Hadiningrat yang tanahnya bisa dikuasai oleh rakyat.

Tanah D.I. Yogyakarta Sekarang

Semula, Yogyakarta adalah daerah swapraja. Diktum UUPA huruf a mengatakan, hak dan wewenang dari swapraja atau bekas tanah swapraja yang masih ada pada waktu berlakunya undang-undang ini hapus dan beralih kepada negara. Hal-hal yang bersangkutan dengan huruf a diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Tapi sampai sekarang, peraturan pemerintah itu belum dibuat. Karena itulah UUPA di Yogyakarta belum dilaksanakan sepenuhnya. Yang diberlakukan hanya sebatas tanah hak yang diatur berdasarkan hukum Barat.

Hukum Tanah Swapraja adalah keseluruhan peraturan tentang pertanahan yang khusus berlaku di daerah swapraja, seperti Kesultanan Yogyakarta. Dalam konsiderans Staatsblad No. 474 tahun 1915 ditegaskan bahwa di atas tanah-tanah yang terletak dalam wilayah hukum swapraja, dapat didirikan hak kebendaan yang diatur dalam Burgerlijk Wetboek (BW), seperti hak eigendom, erfpacht, opstal, dan sebagainya. Di Yogyakarta, Sultan merupakan pemilik tanah yang merupakan tanah Keraton. Rakyat hanya punya hak sewa atau hak pakai dan biasa disebut magersari. Jika Sultan menghendaki, sewaktu-waktu ia dapat mencabutnya kembali. Menurut sejarahnya, hukum tanah diatur bersama-sama, baik dengan tanah kas desa, tanah penduduk, maupun tanah Keraton itu sendiri.

Dualisme penerapan hukum tanah di DIY telah berlangsung sejak diterbitkannya UUPA yang mengatur secara detail mengenai ketentuan hukum agraria secara nasional. Bagi Yogyakarta, UU tersebut awalnya harus dikecualikan dan penerapannya baru diakui pada 2 Februari 1984 dimana Sri Sultan Hamengkubuwono IX secara resmi menyatakan UUPA juga berlaku di Yogyakarta.

Untuk memperoleh izin dalam hal menyewa atau memakai tanah keraton (magersari), terlebih dahulu harus meinta izin kepada Paniti Kismo. Paniti Kismo merupakan lembaga adat yang mengurusi pertanahan keraton yang meliputi pengaturan dan perizinan. Tanda bukti izin tersebut adalah dikeluarkannya Surat Kekancingan Magersari yang di dalamnya memuat klausul bahwa pemegang Magersari dilarang mendirikan bangunan permanen, tanah magersari tidak bisa diperjual belikan, dan bersedia mengembalikan tanah bila sewaktu-waktu diminta. Namun, perizinan dan syarat administrasi tetap tunduk pada aturan pemerintah setempat dalam hal ini Pemkab walaupun untuk magersari tidak dimungkinkan mendapatkan sertifikat atas tanah tersebut.

Untuk tanah keraton yang telah bersertifikat hak milik, tentu saja menurut Hukum Agraria yang berlaku, permohonan hak atas tanah tersebut tunduk pada ketentuan UUPA serta ketentuan lain yang meliputi ketentuan administratif. Hal ini menandakan Hukum yang berlaku mengenai tanah di DIY masih bersifat dualisme.

Di samping itu, terdapat tanah-tanah yang telah bersertifikat dan dimiliki oleh perseorangan. Tanah tersebut merupakan tanah yang pada kenyataannya tidak dapat diganggu gugat oleh pihak keraton karena telah ada alas hak yang sah. Jika pihak lain ingin menguasai tanah tersebut, tidak perlu izin penggunaan lahan seperti megarsari kepada Paniti Kismo. Namun jika ingin mendirikan bangunan, harus memenuhi persyaratan untuk mendapatkan Izin Mendirikan Bangun Bangunan (IMBB) dan harus ada persetujuan dari Penghageng Wahono Sarto Kriyo untuk kawasan Kraton maupun tanah milik Kraton.

Sultan Ground Tidak Hanya di Yogyakarta

Tanah di Yogyakarta dan daerah lain dengan status Sultan Ground ( bertitel SG) merupakan kesinambungan antara masa lalu dan masa kini untuk menghormati eksistensi Kasultanan Yogyakarta. Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 19 Agustus 1945 dengan Piagam Kedudukan Sri Paduka Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan HB IX, secara resmi mengakui keberadaan Kraton Yogyakarta, termasuk tanah tanahnya yang berstatus sebagai keprabon dalem dan dede keprabon dalem. Walaupun tanah tanah itu telah mengalami perkembangan dalam penguasaan dan penggunaannya, namun status hukumnya senantiasa disesuaikan dengan konsep kerajaan, dimana Sultan adalah penguasa tunggal. Berdasarkan Rijksblaad Kasultanan 1918 Nomor 16 jo. Risjkblaad 1915 Nomor 23, dilakukan reorganisasi dengan tujuan memberikan hak atas tanah kepada rakyat biasa dengan hak hak yang kuat. Dengan UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok Pokok Agraria ( UUPA) dan Keppres Nomor 33 Tahun 1984, membawa konsekuensi bahwa semua tanah di wilayah Propinsi DIY tunduk pengaturannya, penggunaannya, peruntukannya, peralihan ataupun kepemilikannya. Untuk tanah berstatus keprabon dalem muncul persoalan hukum mengingat karakteristik kepemilikan secara historis dan fungsinya berdasar hukum tersendiri. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 dan 5 Tahun 1954, tanah tanah keprabon dalem itu diurus langsung oleh KHP Wahono Sarto Kriyo cq. Kantor Panitikismo. Dan dalam Surat Kekancingan Sultan HB IX tanggal 03 januari 1979, berisi perintah tugas untuk : (1)mengidentifikasi tanah milik Sultan atau Kraton Yogyakarta, terutama yang dudah terdaftar dengan titel SG ( Sultan Ground ); (2) mengusahan surat tanda bukti resmi berupa sertifikat atas tanah tanah kasultanan; (3) mengusahakan dibuatnya perjanjian tertulis antara pemakai atau penghuni setiap persil tanah itu dengan KHP Wahono Sarto Kriyo sebagai wakil Sultan, yang dalam perjanjian itu pemakai atau penghuni diwajibkan membayar uang sewa. Tanah dengan status SG ini tersebar tidak hanya didalam Provinsi Yogyakarta, tapi ada di wilayah provinsi jawa tengah dan jawa timur,, serta daerah lain.

Priyayi yang memiliki hak magersari diatas tanah kraton biasanya memiliki rumah besar dan pegawai yang banyak dan bertempat tinggal dalam lingkungan rumah/tanah Priyayi ybs. Para pegawai ini yang berjasa besar untuk kelangsungan status kehormatan dan mendapat berkah atau bayaran yang mencukupi keluarganya. Status menempati rumah/tanah ini yang disebut dengan ngindung dengan karakteristik yuridis, historis, dan politis tersendiri. Kenyataan dilapangan ada yang terjadi diluar tanah SG atau pada yang berstatus pribadi hak milik turun temurun dalam bentuk hak garap, hak kelola, hak gadai yang sudah selesai( dianggap tidak pernah dibayar oleh di ahli waris penggadai), atau insidentil berkepanjangan..

Ngindung (bhs.Ind = ikut, numpang) secara perdata bisa disamakan dengan hak pakai atau hak guna bangunan yang dalam hal ini atas ijin pemilik atau penguasa tanah. Secara historis mayoritas pengindung karena mereka keturunan pegawai/pekerja dari orang kaya pemilik/penguasa tanah. Mereka diberikan tempat tinggal dibagian rumah besar( atau terpisah dalam lingkungan tanah induk ) dengan kewajiban memelihara. Namun tidak pernah ada kejelasan tentang status penempatan tempat tinggal, dengan hak sewa atau hak menempati selama bekerja atau sampai meninggalnya. Anak turunnya walaupun sudah tidak bekerja lagi pada pemilik rumah/tanah masih menempatinya. Sehingga kewajiban memelihara ini terkondisi situasi perkembangan waktu dan menggunakan biaya yang tidak sedikit disamakan bila itu rumah/tanah sendiri.  Keadaan demikian diperparah oleh kenyataan sejarah ,bahwa Priyayi atau keluarga kerajaan pada masa Kolonial dan beberapa saat setelah kemerdekaan dihidupi dengan subsidi sebesar Rp 750,-, jumlah sangat besar pada masa itu , digunakan untuk menyokong status. Dan hilangnya subsidi status itu mengurangi banyak kesejahteraan pegawai yang ngindung. Priyayi yang tidak punya tanah pertanian sebagai sumber penghasilan otomatis menjadi miskin, bahkan tidak mampu membiayai rumahnya yang besar  sekali, termasuk membayar pegawai yang ngindung. Keadaan ini berlanjut hingga masa ini, pengindung yang meneruskan tempat tinggal menghadapi problema sosial dan hukum tentang status menempati rumah.

Berdasar keikhlasan , pemilik rumah dan/atau tanah memberikan hak bertempat tinggal dengan ketentuan tidak membangun melebihi yang dahulu ditempati. Kerancuan dan penipuan status tentang tanah terjadi setelah pemberlakuan UUPA, karena letak yang tidak menyatu dengan rumah/tanah pemilik kadang dianggap tanah tidak bertuan dan lagi ada ketentuan Agraria nasional yang mensyaratkan menempati 30 tahun tanpa gangguan dapat diubah statusnya menjadi hak milik sertifikat nasional. Ahli waris sah kadang juga tidak mengetahui sejarah keseluruhan kepemilikan/penguasaan tanah sehingga hal tersebut diatas terjadi, dan kalaupun tahu tidak segera mengurus hak pemilikan/penguasaannya ke Badan Pertanahan Nasional atau ke Kraton Yogyakarta bila itu bertitel SG. Pencatatan tanah yang menjadi dasar penerbitan Kutipan Letter C di desa  kadang terlambat dan dengan mudah bisa dimanipulasi dengan alasan ketidak jelasan status.

Apabila berbentuk rumah tinggal menjadi mudah karena nyata obyeknya ditempati anak turun pegawai Priyayi,  yang berbentuk tanah menjadi sulit karena alasan diatas kecuali ada kejelasan keterangan obyek warisan dan pencatatan yang benar di Kutipan Letter C dan D desa/ kelurahan.(1)Pewarisan yang meninggalkan penghuni ‘ngindung’ memang membutuhkan kebijaksanaan pemilik dan pengindung  dengan kesepakatan ketua RT dan RW.  Penyelesaian yang ada kadang berujung pada pemaksaan kehendak pemilik dengan laporan polisi dengan tuduhan ‘menempati tanah yang bukan haknya’, namun jalan pidana juga tidak membuahkan hasil yang baik, karena dianggap ada perkara perdata yang mesti diselesaikan.(2) Penghuni rumah indung, sesuai kebiasaan akan menuntut pesangon yang berbeda beda menurut besarnya rumah. Hal yang umum diterapkan adalah penggantian nilai rumah yang ditempati.

 

Dasar perhitungan yang ada dalam PBB atau nilai pajak bangunan masih  ditambahkan dengan nilai harga umum/pasar yang berlaku. Kesepakatan tentang nilai rumah menjadi masalah berkepanjangan apabila tidak segera diselesaikan. Mungkin diperlukan juru taksir yang disepakati kedua pihak untuk menilai harga penggantian rumah, sepanjang yang dihitung adalah nilai rumah pada saat itu sesuai pasar, bukan menurut berapa besar biaya pemeliharaan dan penggantian yang rusak.(3)Bila tidak segera dirampungkan, Pemilik dapat memberi opsi berupa status sewa dengan harga sewa yang murah untuk  2 tahun pertama, kemudian tahun berikutnya dapat ditetapkan sewa menurut harga umum dengan klausula sewa itu dapat diperpanjang sampai 10 tahun atau lebih. Hal ini diterapkan bila tanah rumah tersebut tidak segera diperlukan oleh pemilik. Bila tidak ada kesepakatan harus kembali pada tuduhan menempati rumah dengan tanpa hak dengan penawaran wajar harga pasar untuk pengganti.

 

Editorial: Menggembosi Jogja

Yogyakarta telah gembos. Daya angin yang menjadi kekuatan dari dalam telah pergi. Ironisnya, gembosnya Yogyakarta justru terjadi dengan kuat sejak keistimewaan Yogyakarta menjadi wacana politik nasional dan gejolak identitas lokal yang menguat. Serentak dengan menguatnya wacana Keiistimewaan Yogyakarta di dalam realitas justru memperlihatkan lansekap kota yang berubah secara masif dengan tanda hadirnya pembangunan hotel, mall, apartemen, kondotel, dan lain sebagainya. Pertumbuhan perumahan, mal, hotel, apartemen, dll, semakin pesat berbareng dengan privatisasi kepemilikan tanah dan komodifikasi ruang kota, hancurnya lingkungan dan merapuhnya tatanan sosial pertetanggaan. Keistimewaan Yogyakarta sebagai jargon identitas tempat merupakan istilah menarik bagi Yogyakarta yang berbeda dengan kota-kota lain, namun juga mengandung pisau bermata dua: di satu sisi bisa menggerakkan orang banyak dalam berbagai level mempunyai kepekaan keruangan yang cukup merata di sebuah kewilayahan; di sisi yang lain ia mengokohkan secara jelas keberadaan Yogyakarta sebagai destinasi, sebagai lokasi – dan itu akan mempercepat hancurnya ruang hidup bersama. Sebagai destinasi, lokasi, dan tempat (place),… tanah-tanah dan ruang-ruang Kota Yogyakarta mengalami privatisasi dan komodifikasi tidak terkendali, menancap seperti paku besar yang membuat gembos daya hidup (keistimewaan) lingkungan dan warganya. Tanah, seperti halnya ruang, merupakan dasar hidup orang banyak, benih dari persemaian kesejahteraan, budaya, dan berkembang-biaknya kemanusiaan. Privatisasi tanah dan komodifikasi ruang menggembosi dasar-dasar hidup orang banyak dan mematikan dayanya.

Menggembosi Yogya merupakan proyek mengumpulkan tulisan sekaligus melakukan pembacaan ulang terhadap Yogyakarta. Kata gembos dan menggembosi dirasa cukup representatif untuk menggambarkan situasi dan gagasan perubahan daya hidup Yogyakarta. Hal-hal yang menjadi sumber menggembos-nya daya hidup tersebut perlu disingkap terus-menerus. Menggembosi Yogya ini bertujuan untuk mendokumentasikan, membagikan dan menyebarluaskan cara membaca dan gagasan mengenai Yogyakarta yang beragam. Dengan cara seperti ini, kami mengikutsertakan diri sebagai bagian dari kegelisahan warga Yogyakarta yang aktif untuk melakukan kerja-kerja resistensi Yogyakarta yang gembos. Melalui website, kami mengumpulkan sekaligus membagikan kembali beragam tema-isu-gagasan orang dari berbagai refleksi amupun basis kerja-kerja yang dilakukan bersama sebagai reaksi maupun aksi atas perubahan-perubahan yang terjadi di sebuah lokasi yang bernama Yogyakarta. Berbagai gagasan, reaksi maupun aksi ini penting dibagikan bersama, di(re)presentasikan, dan direfleksikan sebagai upaya membangun “keruangan yang telah hilang”, melakukan permainan, dan semoga bisa memberi daya dorong dan inspirasi bagi perjumpaan antarorang dalam konteks resistensi keruangan sebuah kota.