Tag Archives: jogja

Kondisi Lingkungan Di Daerah yogyakarta

1333513593 - Seni untuk Merusak - Matahati - 2004
Seni untuk Merusak. Matahati. 2004 –arsip dokumentasi IVAA

Oleh : Arif

[Tulisan ini sebelumnya dimuat di blognya, pada hari Selasa, 25 November 2014]

*****

Jika kita berbicara tentang kerusakan lingkungan maka tidak akan ada habisnya setiap daerah setiap provinsi pasti ada saja probelmanya , bahkan bukan hanya di indonesia saja tapi juga berbagai kerusakan linkungan hidup di berbagai negara. Tapi kali ini saya akan mengangkat kerusakan lingkungan di indonesia yaitu provinsi di daerah istimewa Yogyakarta.

Berbagai julukan yang sering dilontarkan untuk Kota Yogyakarta seperti Kota Perjuangan, Kota Pariwisata, Kota Pelajar, Kota Budaya, dan yang paling populer yaitu Kota Gudeg, memang bukanlah tanpa alasan. Peran Kota Yogyakarta untuk Indonesia memang sangat besar terutama pada masa sebelum dan sesudah kemerdekaan. Maka tidaklah berlebihan jika Pemerintah pusat memperbolehkan penggunaan nama daerahnya memakai sebutan DIY sekaligus statusnya sebagai Daerah Istimewa. Status Yogyakarta sebagai Daerah Istimewa berkenaan dengan runutan sejarah Yogyakarta, baik sebelum maupun sesudah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.
terbagi dalam 5 Daerah Tingkat II yang terdiri satu daerah Kota Madya dan empat Kabupaten masing-masing :
a. Kota Madya Yogyakarta, terdiri dari 14 Kecamatan dan 45 Kelurahan.
b. Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman, terdiri dari 17 Kecamatan dan 86 Desa.
c. Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul, terdiri dari 17 Kecamatan dan 75 Desa.
d. Kabupaten Daerah Tingkat II Kulonprogo, terdiri dari 12 Kecamatan dan 75 Desa.
e. Kabupaten Daerah Tingkat II Gunung Kidul, terdiri dari 18 Kecamatan dan 144 Desa.

Dalam kurun lima tahun terakhir, Wahana Lingkungan Indonesia (WALHI) Yogyakarta mencatat sebanyak 94 kasus lingkungan hidup di DIY terbengkelai. Mereka minta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DIY lebih proaktif menuntaskan isu-isu lingkungan hidup serta berperan aktif dalam upaya tata kelola lingkungan hidup yang lebih baik.

“Sejumlah 94 kasus lingkungan di Yogyakarta tak satupun yang terselesaikan dengan tuntas,” kata ketua divisi researce and campaign WALHI Yogyakarta, Fathur Roziqin dalam aksi mimbar bebas memperingati hari lingkungan hidup, di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DIY, Fathur menyebut pengubahan status fungsi hutan Merapi menjadi Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM) menuai polemik dalam masyarakat. Kawasan seluas 6410 ha ini dinilai WALHI membatasi ruang dan akses masyarakat baik ekonomi, kultural, maupun sosial. “Masyarakat mengeluhkan keberadaan TNGM yang membatasi sumber penghidupan mereka,” ujarnya.  Contohnya di daerah Bantul. Penambangan batu di area perbukitan di Bantul makin marak. Aktivitas ini mengancam kelestarian lingkungan dan berpotensi memicu bencana alam penambangan batu di antaranya terdapat di Kecamatan Pajangan dan Pleret. Di Pajangan, lokasi penambangan berlokasi di dekat Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIB Bantul serta di daerah Selarong. Bahkan di Selarong, penambangan lebih masif karena menggunakan alat berat, Cokrowiyarjo, 64, penambang di dekat Rutan Pajangan mengatakan, dalam dua hari ia berhasil mengumpulkan satu rit truk batu. “Kalau sehari hanya bisa mengumpulkan satu rit pikap, tapi kalau dua hari satu truk,” kata Cokrowiyarjo, Jumat (23/8/2013).
Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Bantul, Suwito, mengatakan, penambangan bukit batu bila dilakukan terus menerus akan merusak keseimbangan ekosistem di sekitarnya.
“Terkecuali kalau bekas lokasi penambangan direhabilitasi lagi dengan penanaman pohon,” ujarnya .. Selain merusak lingkungan, teknik penambangan yang salah dapat menyebabkan longsor. Pernyataan itu menurutnya bukan tanpa bukti. Sebab di Kecamatan Piyungan sudah terjadi longsor bukit batu yang disebabkan aktivitas penambangan.
Pemerintah, menurut Suwito, kesulitan menertibkan aktivitas tambang yang dilakukan warga di atas tanah pribadi. Upaya yang dapat dilakuan hanya dengan sosialiasi mengenai dampak negatif penambangan batu tersebut.
Bukan hanya penambangan batu saja yan marak di bantul tapi juga penambangan pasir yang sangat mengancam lingkungan dan masyarakat di sekitanya

Dampak buruk telah menanti jika keberadaan penambangan pasir di sepanjang Sungai Progo dibiarkan. Yang utama adalah kerusakan lingkungan. Salah satu upaya mengendalikannya adalah melalui kontrol perizinan. Dampak kerusakan lingkungan lainnya adalah rusaknya konstruksi di sekitar lokasi penambangan. Itu karena proses penambangan pasir yang terlalu dalam dapat menyebab-kan pergeseran tanah , Susanto, seorang petani di pesisir selatan mengatakan, dampak buruk langsung yang dirasakan para petani akibat penambangan pasir adalah terganggunya saluran irigasi. Saluran irigasi, kata Susanto, didesain sejajar atau bahkan lebih rendah dengan posisi air di sungai dalam kondisi normal. Itu bertujuan agar air dapat mengalir hingga ke persawahan.
Bukan hanya di daerah Bantul saja tapi juga di daerah Kulonprogo Walhi juga menyebut rencana penambangan pasir besi di Kulonprogo juga akan menyebabkan perubahan bentang alam dan alih fungsi lahan 22 km2 x 1,8 km2 (6,8 %) dari total luas Kulonprogo. “Kualitas lahan pertanian terancam dan habitat fauna pesisis di Kecamatan Galur yakni burung migran akan terancam hilang, penegakan hukum yang lemah menjadi salah satu faktor pendorong yang kuat terjadinya kerusakan lingkungan terbengkalai.. lantas siapa yang mau di salahkan dan yang akan bertanggung jawab akan hal ini ?? banyak para pewarta berkata “hukum tumpul keatas tajam kebawah”
masalah kerusial yang bukan hanya di hadapi oleh pemerintah tapi juga masyarakat yang setidaknya juga mengambi alih dalam pelestarian lingkungan “kalau bukan kita siapa lagi ?? []

sumber :: http://www.harianjogja.com/baca/2013/08/23/kerusakan-lingkungan-penambangan-batu-kian-marak-2-440618

http://www.radarjogja.co.id/blog/2014/11/24/desak-pemkab-pertegas-aturan-penambangan/

Geliat Aktivis Lingkungan di Yogyakarta

1349329547 - Budaya Taman - Januri - 2007
Budaya Taman. Januri. 2007 –arsip dokumentasi IVAA

Oleh : Dzikri Sabillah Anwar

Tak hanya tinggal diam, sejumlah warga Yogya berinisiatif membentuk komunitas-komunitas untuk menyikapi masalah lingkungan. Mereka melakukan berbagai kegiatan, mulai dari kampanye hingga pengawalan isu, demi Yogya yang lebih baik.

Minggu (8/3) pagi, Jalan Mangkubumi dipadati oleh masyarakat yang ingin menikmati acara car free day. Di tengah keramaian tersebut, sejumlah anak muda mengenakan kaus hitam bertuliskan angka 60. Mereka tergabung dalam Earth Hour (EH) Jogja, sebuah komunitas peduli lingkungan yang berdiri pada 2010. Ihsan Martasuwita, Ketua EH menjelaskan, “Earth Hour di Indonesia sudah ada sejak 2009. Terus berkembang ke 27 kota lain. Komunitas ini tidak hanya ada di Indonesia, tapi di 159 negara.”

 photo EH_zpsg85un8o3.gif

Kegiatan Earth Hour Jogja (foto diolah dari berbagai sumber)

Selama lima tahun berdiri, EH telah melakukan kampanye-kampanye untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya menerapkan gaya hidup yang ramah lingkungan. “Di tahun 2015 ini, kami fokus pada empat kegiatan. Pertama, tentu Jogja Petengan dalam rangka Hari Bumi. Kemudian ada Baby Tree Friends, kami mendonasikan dan memfasilitasi teman-teman yang ingin menanam pohon. Ada juga program KonservAksi penyu di Pantai Samas. Kami juga melakukan roadshow Sesami, Sekolahku Sayang Bumi, ke sejumlah SD setiap bulan,” kata Ihsan.

Menyikapi minimnya ruang terbuka hijau di Jogja, pada 14 Februari lalu EH mengadakan aksi Hari Kasih Taman di Titik Nol Kilometer. Melalui aksi ini mereka mengkritik minimnya keberadaan taman kota di Jogja. Selain kampanye yang ditujukan kepada masyarakat luas, EH juga telah melakukan audiensi ke BLH, Bappeda, hingga Pemerintah DIY untuk menyuarakan aspirasi masyarakat.

Satu tahun setelah Earth Hour Jogja berdiri, pada 2011 sejumlah anak muda lain melahirkan Koalisi Pemuda Hijau Indonesia (KOPHI) Jogja. Selain di Jogja, gerakan KOPHI juga tersebar di 20 provinsi lain di Indonesia. Berbeda dengan EH yang berbentuk komunitas, KOPHI menyatakan dirinya sebagai sebuah organisasi yang bersifat cukup mengikat. Seleksi yang harus dilalui cukup ketat, yakni meliputi seleksi berkas, wawancara, pembinaan selama tiga bulan hingga akhirnya dilantik menjadi anggota. Uniknya, KOPHI tidak menerima para perokok sebagai anggotanya.

Kegiatan yang telah dijalankan KOPHI selama ini berfokus pada masalah yang terjadi di pesisir dan daerah aliran sungai Jogja seperti Kali Code, Winongo, dan Gajah Wong. “Kami fokus pada masalah ekosistem sungai. Tahun 2012, kami bekerja sama dengan Dinas Perikanan Jogja melepas 3.000 bibit ikan di Bintaran Kulon. Syukurlah, sekarang sudah berkembang dengan baik dan jadi manfaat bagi warga sekitar. Padahal awalnya, itu cuma percobaan karena kami ingin tahu air Kali Code terpolusi atau tidak,” kata Lalu Hendri Bagus, Ketua KOPHI. Lalu juga menerangkan bahwa KOPHI menganut prinsip sustainable, oleh sebab itu ia dan rekan-rekannya terus memantau perkembangan sungai binaan KOPHI. Mereka turut mengajak masyarakat yang tinggal di sekitar sungai untuk bersama-sama menjaga lingkungan tempat mereka tinggal.

 photo KOPHI_zpslpfk898u.gif

Kegiatan KOPHI Jogja (foto diolah dari berbagai sumber)

Merespons isu komersialisasi Jogja, KOPHI mengaku tak keberatan atas pembangunan hotel yang berkembang pesat beberapa tahun terakhir. “Kami setuju saja, asal mereka punya AMDAL dan memenuhi kewajiban dengan baik. Hotel harus terbuka menyampaikan ke masyarakat bagaimana perencanaan pembangunannya, bagaimana mereka memperhatikan dampak lingkungan hingga mengelola limbah.”  KOPHI juga mengapresiasi upaya pemerintah yang berusaha menggalakkan ruang terbuka hijau di sekitar perkampungan warga. KOPHI menilai upaya pemerintah tersebut kurang mendapatkan publikasi sehingga banyak masyarakat yang tidak mengetahuinya.

Aksi lain datang dari Lintas Jogja Group, sebuah komunitas berbasis media sosial Facebook yang menginisiasi acara Jogja Bersih (Jogber). Dengan dilatarbelakangi oleh keinginan untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat, sejak akhir 2014 mereka rutin menyambangi kawasan Titik Nol Kilometer dan Malioboro setiap bulannya. Tak hanya berkumpul, berbekal sarung tangan dan kantong plastik, anggota Lintas memungut sampah-sampah yang tercecer di trotoar. Sampah yang terkumpul nantinya akan dibuang di TPS dekat Pasar Beringharjo. “Yang kami temukan macam-macam, contohnya alat kontrasepsi laki-laki, pembalut, sampai kutang. Pernah juga saya melihat ada perempuan yang buang air sembarangan di trotoar. Dia memakai kertas yang dibentuk kerucut kemudian ditempelkan, buang air sambil berpura-pura telepon,” kata Hestanisyar Basyir, Ketua Lintas Jogja Group. Melalui Jogja Bersih, mereka berupaya melakukan aksi yang sebenarnya sederhana namun sering dilupakan oleh warga dan wisatawan.

 photo Lintas_zpspoxw99hx.gif

Kegiatan Lintas Jogja Group (foto diolah dari berbagai sumber)

Jauh sebelum ketiga komunitas di atas lahir, Jogja juga telah mempunyai pahlawan di bidang lingkungan. Pahlawan itu adalah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jogja yang berdiri pada 1986. WALHI Jogja adalah organisasi berbasis forum yang beranggotakan 10 kelompok pecinta alam dan 19 lembaga swadaya masyarakat.

WALHI juga mengukuhkan keberadaannya dengan kekuatan akta notaris di tingkat nasional. Oleh sebab itu, WALHI memiliki ruang gerak yang lebih leluasa dalam memperjuangkan isu-isu lingkungan. “Dalam proses advokasi di WALHI ada tiga poin yang kami lakukan, yaitu kampanye, riset kajian kebijakan dan data, serta pengorganisasian masyarakat. Dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah kami kuatkan riset agar jadi referensi dalam mengawal kebijakan yang sudah ada maupun yang akan dibuat. Harapannya kebijakan tersebut benar-benar pro terhadap rakyat dan lingkungan,” kata Halik Sandera, Direktur Eksekutif WALHI.

 photo WALHI_zps8lhdjlg2.gif

Kegiatan WALHI Jogja (foto diambil dari berbagai sumber)

Aksi WALHI turut melibatkan masyarakat secara kolaboratif. Contohnya ketika WALHI beraksi bersama masyarakat daerah Gunung Merapi untuk menghalangi kegiatan penambangan pasir illegal di sekitar lahan pertanian. WALHI juga bekerja sama dengan Warga Berdaya dan Watchdog untuk memproduksi film berjudul Belakang Hotel. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk memaparkan dan menyadarkan masyarakat Jogja tentang isu-isu lingkungan. Selain itu, WALHI tak ragu mengajukan judicial review atau legal standing terhadap kebijakan lingkungan yang krusial. Salah satunya adalah kebijakan tentang aktivitas tambak udang di pesisir selatan Bantul serta kebijakan pemetaan kawasan bentang alam karst di Gunung Sewu, Gunung Kidul, Wonogiri dan Pacitan.

Perjuangan Earth Hour, KOPHI, Lintas maupun WALHI dilatarbelakangi tujuan yang sama, yaitu agar masyarakat Jogja menjadi lebih sensitif pada isu-isu lingkungan. Meskipun masing-masing bergelut pada isu yang berbeda, tak jarang apa yang mereka perjuangkan melengkapi satu sama lain. Tanggung jawab yang diemban tak menjadi masalah selama semua pihak bergerak mencapai  bersama. Seperti yang diungkapkan Lalu Hendri Bagus, “Teman-teman di KOPHI maupun  di komunitas lingkungan lain punya beban moral lebih besar. Ini karena pola hidup kami menjadi sorotan dan contoh bagi banyak orang.”[]

Pembangunan Hotel dan Mall di Yogyakarta Rugikan Lingkungan

Sebuah Kota dan Waktu Yang Berlalu - 2004 - Melodia
Sebuah Kota dan Waktu Yang Berlalu. Melodia. 2004 –arsip dokumentasi IVAA

Oleh : Martha Lusiana

[Tulisan ini sebelumnya dimuat di situs web SatuHarapan, pada Kamis, 23 April 2015]

*****

YOGYAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Maraknya pembangunan hotel dan pusat perbelanjaan (mall) di Yogyakarta ternyata lebih banyak menimbulkan sejumlah masalah serius, terutama pada lingkungan. Hal itu disampaikan Dadok Putera Bangsa, aktivis Jogja Asat, dalam diskusi bertajuk ‘Yogya Sold Out (?)’ (Jogja sudah terjual, Red), di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Gadjah Mada (UGM), Rabu (22/4).

Dadok mengungkapkan kondisi yang terjadi di Miliran, kampung tempat tinggalnya yang mengalami kekeringan akibat pendirian Fave Hotel Jalan Kusumanegara, Yogyakarta. “Kami jadi korban pembangunan Fave Hotel. Sejak beroperasi 2012 silam, sumur warga menjadi kering. Padahal, sejak saya hidup di sini dari kecil, sumur tidak pernah kering meski musim kemarau,” ujarnya, seperti yang dilaporkan dalam laman resmi ugm.ac.id.

Menyikapi hal tersebut, ia bersama warga setempat telah mengajukan protes ke manajemen hotel, sayangnya tak mendapatkan respon yang jelas. Mereka juga menyambangi Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta agar melakukan pengawasan penggunaan sumur dalam hotel tersebut.

“Ironisnya, argumen Pemkot melalui Badan Lingkungan Hidup (BLH) membenarkan operasional hotel karena dinilai sudah tepat mengambil sumber air dalam yang tidak akan mengganggu sumber air dangkal masyarakat, sementara jelas-jelas sumur warga terdampak menjadi kering,” ungkapnya menyayangkan.

Oleh sebab itu, Dadok mengajak seluruh masyarakat, termasuk kaum muda, untuk memperjuangkan kepentingan rakyat yang telah kehilangan kebutuhan dasar, yakni air. Salah satunya dengan melakukan riset terkait analisis dampak lingkungan (amdal) pembangunan hotel dan mall di Yogyakarta.

“Saya takut Jogja nantinya benar-benar menjadi kering,” kata Dadok.

Hal senada juga disampakian R.M. Aji Kusumo, aktivis anti pembangunan apartemen utara, yang menilai bahwa pembangunan hotel dan mall tidak banyak memberikan nilai positif bagi masyarakat. Namun sebaliknya, lebih banyak menimbulkan dampak negarif yang tidak memberikan keuntungan bagi warga.

“Pembangunan hotel dan mall dengan modal investor tidak menguntungkan warga, sebab keuntungannya hanya masuk ke kantong mereka sendiri,” ujarnya.

Meskipun merugikan masyarakat, lanjutnya, kebanyakan usaha pembangunan komersil tersebut tetap berjalan karena telah mendapat dukungan dari sejumlah pihak, sepeti aparat kepolisian. Bahkan, persetujuan itu juga didapat melalui dukungan ilmiah dari kalangan akademisi.

“Sekarang ini pengusaha, negara, dan kaum intelektual bekerja sama menyengsarakan rakyat,” tutur Aji.

Sementara itu, Francis Wahono, Direktur Center for Integrated Development and Rural Studies menilai maraknya pembangunan hotel dan mall telah merusak keistimewaan Yogyakarta.

Tidak ada hal yang khas lagi di Yogyakarta, misalnya citra rakyat yang ramah semakin pudar seiring dengan sering meletusnya konflik bernuansa sara. Lalu, cara berjualan yang tidak jujur, nuthuk harga semakin dipraktikkan di berbagai kawasan objek wisata dan sejumlah hal lainnya.

“Kalau dulu warung-warung kampung dan dusun hidup, sekarang sepi digilas supermarket. Kalau dulu tanpa polisi saja orang tidak saling mendahului, kini seolah-olah berebut jalan, tak berbeda dengan di kota besar seperti Jakarta. Jadi apa yang istimewa?” ujarnya.

Kondisi Yogyajarta, menurutnya, akan berjalan harmonis dan lestari apabila jagad pakeliran geo-ekologis dijadikan sebagai acuan pertumbuhan, penghidupan, dan pembangunan Yogyakarta. Sebab, ciri khas yang istimewa dari Yogyakarta tidak hanya terletak pada bentuk pemerintahan dan penguasa tanahnya, tetapi justru dari geo-ekologis yang ditopang oleh inisiatif rakyatnya.

“Hanya dengan itu ‘Jogja Sold Out‘ tidak akan terjadi,” ujarnya.[]

Kebudayaan dan Kearifan Lokal dalam Mengelola Lingkungan dan Sumberdaya Air Kawasan Kars Gn. Sewu

1417694930 - Batupun Mencair - Afdhal - 2008
Batupun Mencair . Afdhal. 2008 –arsip IVAA

Oleh : Petrasa Wacana – Pusat Studi Manajemen Bencana Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta

[Tulisan ini sebelumnya dimuat di situs web Lembaga Penelitian & Pengabdian MasyarakatUPN “Veteran” Yogyakarta, pada hari 2 Juli 2008]

*****

Abstrak
Kabupaten Gunung Kidul DI Yogyakarta merupakan kawasan Pegunungan Seribu (Gunung Sewu) adalah kawasan yang memiliki keunikan tatanan geologi dan hidrologi, dikenal sebagai kawasan kars yang dikenal sebagai kawasan yang kering dan tandus, hal ini diakibatkan oleh sifat batuan yang mudah larut (batugamping) apabila bereaksi dengan air sehingga air yang berada di atas permukaan akan mengalir dan tersimpan di bawah permukaan menjadi sungai-sungai bawah permukaan yang berada di dalam gua-gua. Kekeringan menjadi permasalahan utama bagi masyarakat Gunung Kidul selama beratus-ratus tahun, kawasan ini telah dihuni oleh masyarakatnya selama berabad-abad lamanya bahkan dari jaman batu (megalithikum). Munculnya peradaban manusia yang berkembang di kawasan ini menggambarkan bahwa masyarakat di kawasan ini mampu beradaptasi dengan kondisi alamnya yang menyediakan sumberdaya alam untuk dapat dimanfaatkan, salah satu sumberdaya yang utama adalah air,  pola perkembangan pemukiman di wilayah ini akan selalu mendekati pada sumberdayanya dimana air akan menjadi sumber utama untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan untuk pertanian bagi masyarakat di sekitar Kawasan Kars Gunung Sewu. Dalam menjalankan kelangsungan hidupnya masyarakat memiliki cara dan tradisi tersendiri dalam mengelola sumberdaya air yang ada, serta mengolah lahan kering di sekitarnya menjadi lahan pertaniaan yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber kehidupan masyarakat lokal, kearifan lingkungan menjadi pilar utama dalam pengelolaan kawasan bagi masyarakat lokal untuk menjaga dan melestarikan sumberdaya yang ada, kebudayaan lokal berkembang dan terus dijalankan sebagai dasar bagi masyarakat lokal untuk menjalankan kehidupannya di wilayah kars Gunung Sewu. Pergeseran kebudayaan dalam pembangunan mengakibatkan permasalahan lingkungan di kawasan kars menjadi objek utama dalam tulisan ini, sehingga perlu  adanya penggalian kembali kearifan lokal yang ada untuk mengelola kembali lingkungan menjadi lebih baik dan berkelanjutan.
Kata Kunci: kars, kearifan lokal/lingkungan, kawasan kars, sumberdaya air, gua.

I. Pendahuluan
Kabupaten Gunung Kidul, DI Yogyakarta merupakan kawasan Pegunungan Seribu (Gunung Sewu) adalah kawasan yang memiliki keunikan tatanan geologi dan hidrologi, dikenal sebagai kawasan kars yang disusun oleh Batugamping bersifat karbonatan (mengandung CaCO3) sehingga mudah mengalami proses pelarutan oleh adanya reaksi kimia dengan air hujan yang bersifat asam

Proses pelarutan yang terjadi secara terus menerus akan membentuk bentang alam eksokars yang terbentuk di permukaan dan memiliki fenomena yang khas, yaitu  karren atau lapies (lubang-lubang pada batuan hasil pelarutan), bukit kerucut (conical hill), lembah yang berada di antara bukit-bukit kerucut (doline), telaga kars, sungai periodik yang berujung pada mulut gua vertical (sinkhole), lubang air masuk (ponour), sungai permukaan yang menghilang masuk ke mulut gua horizontal (shallow hole), dan lembah-lembah tidak teratur yang buntu (blind Valey), dan proses pelarutan berkembang di bawah permukaan menghasilkan bentukan lahan bawah permukaan (endokars) yang menghasilkan jaringan lorong lorong vertikal dan horizontal dengan ukuran dan jenis bervariasi yang membentuk sistem perguaan (cave system) atau sistem sungai bawah tanah. Kondisi ini mengakibatkan kawasan kars memiliki keunikan sistem hidrologi yang terakumulasi di bawah permukaan sehingga kurangnya sumberdaya air di atas permukaan menjadi permasalahan utama di kawasan ini yang dapat mengakibatkan bencana kekeringan berkelanjutan.

Kawasan Kars Gunung Kidul telah dihuni oleh masyarakatnya selama berabad-abad lamanya bahkan dari zaman batu (megalithikum). Munculnya peradaban manusia yang berkembang di kawasan ini menggambarkan bahwa masyarakat di kawasan ini mampu beradaptasi dengan kondisi alamnya yang menyediakan sumberdaya alam untuk dapat dimanfaatkan, salah satu sumberdaya yang utama adalah air,  pola perkembangan pemukiman di wilayah ini akan selalu mendekati pada sumberdayanya dimana air akan menjadi sumber utama untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan untuk pertanian bagi masyarakat di sekitar Kawasan Kars Gunung Sewu. Kemajuan teknologi memberikan tantangan kepada para peneliti karstologi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan di kawasan kars untuk menjawab tantangan dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan kekeringan di kawasan kars, sehingga banyak program-program atau proyek-proyek yang dikembangkan dari berbagai disiplin ilmu untuk mengelola kawasan kars dan menaikkan sumber air bawah tanah ke permukaan agar dapat didistribusikan kepada seluruh  masyarakat yang membutuhkan air, dalam program-program yang telah dijalankan ada yang menunjukkan keberhasilan namun banyak juga yang mengalami kegagalan, yang sering menjadi permasalahan adalah para peneliti dari berbagai bidang ilmu keteknikan sering lupa, bahwa kondisi tatanan geologi kawasan kars yang unik tidak bisa diperlakukan seperti kawasan non-karstik sehingga banyak proyek-proyek pengembangan sumberdaya air justru mematikan sumber air itu sendiri dan menjadikan masyarakat ketergantungan akan sistem-sistem perpipaan yang dibangun sehingga menghilangkan kearifan lokal yang dimiliki masyarakat dalam mengelola sumber daya air dan lingkungan yang sudah dimiliki dari jaman nenek moyangnya terdahulu dalam bertahan hidup di wilayahnya. Kearifan lokal sering dimaknai sebagai suatu pemikiran yang tidak berdasarkan pada teori-teori yang ada, yang dipahami sebagai kepercayaan dan suatu tradisi yang harus dilakukan oleh masyarakat setempat, tanpa mengkaji secara mendalam pemaknaan manfaat dari adanya kearifan lokal yang tumbuh dari masyarakat itu sendiri. Untuk itu kita perlu menggali kembali kearifan lingkungan masyarakat, peran serta dari semua disiplin ilmu karstologi, speleology, teknik, geologi, geografi dan hidrologi dalam mengelola kawasan kars Gunung Sewu secara berkelanjutan.

II. Pendekatan Ekologi
Hubungan timbal-balik antara manusia dan lingkungannya sangat berkaitan erat dengan pola perkembangan suatu wilayah dimana segala sesuatu yang dilakukan kepada lingkungannya akan berpengaruh balik terhadap ekologi yang ada di sekitarnya dapat bernilai positif dan bernilai negatif tergantung dari bagaimana pengelolaan yang dilakukan untuk menjaga keseimbangan ekologi. Manusia mempunyai tanggung jawab dan pengaruh yang besar terhadap perubahan lingkungan di sekitarnya, perkembangan dan kemajuan teknologi dari waktu ke waktu dapat mempengaruhi perubahan-perubahan pola penggunaan lahan, pertumbuhan masyarakat, urbanisasi, pertanian, ekonomi dan sosial budaya.

Masyarakat di Kawasan Kars Gunung Kidul sebagian besar memiliki mata pencaharian sebagai petani yang memanfaatkan lahan-lahan di sekitar cekungan-cekungan kars (doline) sebagai lahan pertanian yang dikelola oleh masyarakat. Lahan pertanian dikelola secara swadaya oleh masyarakat dengan teknologi-teknologi konvensional yang telah mereka pelajari dari zaman nenek moyangnya secara turun-temurun dan dikembangkan secara tradisional untuk mencapai hasil yang lebih baik sesuai dengan perkembangan dan perubahan lahan. Kebutuhan akan air sebagai penyubur lahan pertanian di kawasan ini menjadi permasalahan yang dialami oleh para petani dalam mengelola lahannya, ketersediaan sumberdaya alam yang ada memberikan pilihan kepada masyarakat untuk dapat mengelolanya secara manual, kondisi ini mengakibatkan adanya usaha-usaha masyarakat dalam mengelola sumber daya air yang ada di permukaan dan bawah permukaan secara tradisional dengan memanfaatkan kearifan-kearifan lokal baik yang mengandung unsur  mitos atau kepercayaan dan kebudayaan-kebudayaan sebagai tatanan kehidupan masyarakat yang berlaku di sekitar kawasan Gunung Kidul.

Manusia harus memperlakukan lingkungan di sekitarnya sebagai tempat tinggal yang telah memberikan segalanya untuk kita, sehingga ada tanggung jawab yang besar untuk menjaga dan mengelolanya, pengembangan teknologi sederhana di dalam mengelola sumberdayanya akan selalu dipertahankan untuk menjaga tradisi, memberi motivasi dan menjaga kepercayaan masyarakat dalam mengelola wilayahnya sehingga peran masyarakat sebagai kunci utama dalam menjaga keseimbangan sumberdaya alam yang ada di sekitarnya. Kearifan lokal harus menjadi yang terdepan dalam menjalankan program-program pengembangan wilayah di kawasan kars untuk mendorong masyarakat sebagai pelaku utama dalam usaha mengembangkan sumberdaya alamnya.

III. Kebudayaan dan Kearifan Lokal Dalam Masyarakat
Kearifan lingkungan atau kearifan lokal masyarakat (local wisdom) sudah ada di dalam kehidupan masyarakat semenjak zaman dahulu mulai dari zaman pra-sejarah hingga saat ini, kearifan lingkungan merupakan perilaku positif manusia dalam berhubungan dengan alam dan lingkungan sekitarnya yang dapat bersumber dari nilai-nilai agama, adat istiadat, petuah nenek moyang atau budaya setempat (Wietoler, 2007), yang terbangun secara alamiah dalam suatu komunitas masyarakat untuk beradaptasi dengan lingkungan di sekitarnya, perilaku ini berkembang menjadi suatu kebudayaan di suatu daerah dan akan berkembang secara turun-temurun, secara umum, budaya lokal atau budaya daerah dimaknai sebagai budaya yang berkembang di suatu daerah, yang unsur-unsurnya adalah budaya suku-suku bangsa yang tinggal di daerah itu. Dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan oleh adanya kemajuan teknologi membuat orang lupa akan pentingnya tradisi atau kebudayaan masyarakat dalam mengelola lingkungan, seringkali budaya lokal dianggap sesuatu yang sudah ketinggalan di abad sekarang ini, sehingga perencanaan pembangunan seringkali tidak melibatkan masyarakat.

Di Gunung Kidul masyarakat sudah hidup selama bertahun-tahun dengan kondisi wilayah yang kekeringan dan kekurangan air walaupun memiliki cadangan air bawah permukaan yang sangat besar jumlahnya, faktor geologis pada wilayah ini sebagai kawasan batugamping yang mengalami proses pelarutan, mengakibatkan pada bagian permukaan kawasan ini merupakan daerah yang kering, masyarakat memanfaatkan sumber-sumber air dari telaga-telaga kars dan gua-gua yang memiliki sumber-sumber air. Kearifan lingkungan masyarakat Gunung Kidul dalam mengelola lingkungannya dilakukan secara bergotong royong untuk menjaga sumber-sumber air yang ada dengan melakukan perlindungan dan membuat aturan-aturan adat yang memberikan  larangan-larangan kepada masyarakat ayang memberikan penilaian negatif dari dampak yang akan ditimbulkan bila tidak dilakukan, untuk dapat menjaga dan mengelola sumber-sumber air yang ada. Kebudayaan lokal pada suatu daerah harus tetap dijaga kelestariannya agar kondisi alamiah dari lingkungannya tetap terjaga, banyak program-program pemerintah yang dilakukan di wilayah Gunung Kidul dalam usaha pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya air bawah permukaan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah Gunung Kidul, tapi program-program yang telah dijalankan oleh pemerintah tidak menjadikan budaya lokal masyarakat sebagai referensi dalam menjalankan program pembangunan di wilayah ini, kawasan kars memiliki karateristik yang berbeda dari kondisi wilayah lainnya, proses pelarutan yang terjadi mengakibatkan adanya perubahan karakteristik dari batugamping, banyak pembangunan infrastruktur sistem perpipaan yang seharusnya dapat menyuplai kebutuhan air untuk masyarakat menjadi tidak berfungsi pada waktu tertentu akibat dari penyumbatan-penyumbatan aliran pipa yang di sebabkan oleh adanya proses pelarutan, pada batuan yang di lewati sumber airnya.

Banyak danau-danau kars yang tidak dapat berfungsi lagi akibat adanya pembangunan waduk di sekitar danau dan dilakukan pengerukan untuk memperdalam tampungan air dengan asumsi akan dapat menambah jumlah persediaan air, tapi justru hal ini harus di bayar mahal dengan hilangnya atau tidak berfungsinya danau akibat dari hilangnya sumber air yang ada masuk ke bawah permukaan melalui rekahan-rekahan batuan hal ini disebabkan oleh hilangnya lapisan lumpur (terarosa) yang berfungsi sebagai penahan air. Sehingga banyak sistem perpipaan dan penampung air yang dibangun hanya menjadi sebuah monumen yang tidak dapat berfungsi. Sejak zaman dahulu masyarakat di wilayah Gunung Kidul telah hidup dalam kondisi kekeringan, namun mereka punya cara tersendiri untuk beradaptasi dengan alam di sekitarnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya untuk kebutuhan sehari-hari dan lahan pertanian, ini terus berlangsung hingga sampai saat ini walaupun banyak orang yang sudah mulai meninggalkannya untuk mencari penghidupan di tempat lain yang biasanya di kota-kota besar, tetapi masyarakat di Kawasan Kars Gunung Kidul tetap melakukan kearifan lingkungan yang sudah menjadi budaya lokal yang masih tetap dikembangkan oleh masyarakat setempat. Banyak kearifan lingkungan di wilayah ini yang menjadi program bagi masyarakat untuk mengelola lingkungan dan sumberdaya air serta untuk mengembangkan pariwisata di kawasan kars baik wisata alam maupun wisata minat khusus gua.

Permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pengelolaan kawasan lingkungan di kawasan kars dapat menjadi pelajaran bagi kita bersama dalam mengembangkan pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat untuk menjadi lebih baik. Kebudayaan masyarakat dan kearifan lingkungan masyarakat menjadi pilar utama dalam pengelolaan lingkungan kawasan kars berkelanjutan yang harus didorong bersama oleh masyarakat dan pemerintah dalam menata lingkungan dan sumberdaya air sehingga menjadi lebih baik.

IV. Kearifan Lingkungan Masyarakat Gunung Kidul Dalam Mengelola Sumberdaya Air
Sumberdaya air yang ada di kawasan Gunung Kidul memiliki nilai yang sangat tinggi bagi masyarakat dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari baik untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga maupun untuk pertanian, banyak cara yang telah dilakukan oleh masyarakat setempat di daerah yang memiliki sumberdaya air dengan melakukan penjagaan dan pengelolaan secara konvensional, ini berjalan seiring dengan kebutuhan bersama. Pola kehidupan masyarakat yang berpusat pada daerah yang memiliki sumber air baik itu air danau maupan air dari sungai bawah permukaan yang ada di dalam gua menyebabkan adanya rasa tanggung jawab bersama dalam mengelolanya agar dapat dimanfaatkan bersama. Pada saat hujan, air permukaan akan masuk melalui lubang-lubang vertikal (sinkhole) yang biasanya berada di lembah-lembah kars (doline) dan mengalir ke bawah permukaan melalui sungai bawah permukaan dan mengalir melalui sistem perguaan (cave system) sebagian akan keluar melalui mata air ataupun melalui mulut gua yang lain dalam satu sistem yang sama, proses infiltrasi air juga akan membawa sedimentasi ke dalam gua melalui aliran dan akan dapat mempengaruhi air yang ada di bawah permukaan yang keluar di tempat lain untuk menjaga sedimentasi perlu dilakukan pengelolaan sinkhole dan gua-gua kars dengan baik, hal ini telah dilakukan oleh masyarakat di banyak wilayah kars yang memiliki sinkhole pada suatu dolena yang ada pada suatu wilayah.

Dari dulu masyarakat sudah mengetahui bahwa sedimentasi yang terjadi pada saat infiltrasi air, sangat mempengaruhi kualitas air di tempat air itu keluar sebagai sumber mata air, karena pada saat hujan terjadi sesuai dengan hukum gravitasi bahwa air akan mengalir ke tempat yang lebih rendah dan terakumulasi ke suatu cekungan dengan membawa material-material sedimen yang ikut bersama dengan aliran air. Kearifan lingkungan yang sudah ada adalah bagaimana masyarakat mengelola sinkhole-sinkhole, dengan menyusun tumpukan batuan di sekitar bibir sinkhole itu, batuan ini akan berfungsi sebagai penyaring sedimen pada saat air masuk sehingga pada saat musim hujan sumber air yang berada di dalam sistem itu tidak keruh dan tetap dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari, dari berbagai tempat yang memiliki sinkhole yang berada di kawasan Gunung Kidul yang pernah saya temui selalu dalam kondisi tertata rapi dan biasanya selalu ditanami tumbuh-tumbuhan di sekitarnya, masyarakat setempat mempercayai dengan menjaga sinkhole ini akan memberikan manfaat yang baik bagi sumber air yang ada di sekitar wilayahnya, selain itu setiap musim hujan banyak masyarakat yang menampung air hujan ke dalam penampungan air agar dapat tersimpan dan menabung air untuk memenuhi kebutuhan air pada waktu musim kemarau tiba.

Kearifan lingkungan yang lain yang ada adalah pengelolaan danau-danau kars di kawasan Gunung Kidul, sebagai contoh yang pernah saya ketahui bagaimana cara masyarakat mengelola suatu danau dimana danau ini merupakan sumber air yang ada di wilayah Semanu, Kabupaten Gunung Kidul, berdasarkan cerita dari masyarakat setempat  masyarakat mengelola kembali danau kars yang sudah mati dan tidak berfungsi lagi, masyarakat melihat bahwa danau ini memiliki potensi yang besar sebagai penampung air hujan dengan melihat sejarah desa dimana danau ini pernah menjadi pusat sumber air bagi masyarakat sekitarnya kemudian masyarakat secara bergotong-royong dengan membuat susunan batuan di setiap tepian danau yang berfungsi sebagai penyaring air yang masuk, kemudian memberi lapisan tanah lempung di setiap sisi danau yang berfungsi sebagai penahan air agar tidak masuk ke bawah permukaan melalui rekahan-rekahan yang ada dan menanam berbagai macam tumbuhan di sekitar danau seperti Jarak, Jati dan lain-lain berfungsi sebagai penyerap dan penyimpan air, setelah melakukan ini masyarakat harus menunggu sampai tiga periode musin hujan selama tiga tahun untuk menjadikan danau ini berfungsi kembali. Karena danau ini dibangun berdasarkan kearifan lingkungan yang ada dan dimanfaatkan bersama maka masyarakat memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi untuk menjaga dan mengelola danau ini sehingga masyarakat lebih memandang budaya lokal yang ada untuk mengelolanya dengan membuat aturan-aturan adat tentang pelestarian dan pengelolaan danau ini.

Aturan adat yang berlaku adalah budaya-budaya masyarakat yang ada dan dipadukan dengan sisi kepercayaan yang mengatur semua tatanan sosial terhadap lingkungannya, mulai dari adanya hukuman adat dari masyarakat bila terbukti merusak sumber-sumber air baik itu masyarakat lokal ataupun masyarakat dari luar mereka mempercayai jika dilakukan perusakan terhadap sumber air yang ada maka mereka akan mendapatkan malapetaka seperti sebelum sumber danau itu di fungsikan kembali yaitu adanya bencana kekeringan, gagal panen dan kelaparan. Sebagian masyarakat Gunung Kidul mempercayai adanya suatu pertanda buruk apabila terjadi perusakan terhadap sumber airnya, hal ini akan diberlakukan aturan-aturan adat untuk memberikan hukuman baik itu yang dilakukan oleh masyarakat lokal ataupun oleh masyarakat luar.

Masih banyak cara yang dilakukan oleh masyarakat Gunung Kidul dalam mengelola kawasan kars, untuk mengembangkan pertanian lokal masyarakat memanfaatan lahan datar disekitar cekungan-cekungan doline sebagai lahan-lahan pertanian, namun dibeberapa tempat ada juga masyarakat yang menutup lubang-lubang vertikal tempat masuknya air permukaan pada saat hujan, ini dilakukan sebagai upaya agar air yang terakumulasi ke dalam cekungan tidak langsung hilang ke bawah permukaan tapi dapat berfungsi sebagai air irigasi untuk lahan pertanian di sekitarnya.

V. Kesimpulan
Pengelolaan lingkungan berkelanjutan (environmental management) dapat berjalan dengan baik apabila ada interaksi seimbang antara kebutuhan akan alam dan sistem pengelolaan terpadu yang dijalankan, baik oleh masyarakat setempat ataupun pemerintah. Budaya masyarakat memberikan gambaran yang nyata bagaimana suatu wilayah yang memiliki sumberdaya akan tetap terjaga sebagai aset berharga yang dapat dimanfaatkan secara terus-menerus, kearifan lingkungan akan menjadi suatu pegangan bagi masyarakat dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan sehingga pemerintah perlu menjadikan kearifan lingkungan sebagai bahan referensi rencana kerja dalam pembangunan dan pada akhirnya pembangunan berkelanjutan akan berjalan dengan sempurna dengan adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat untuk mencapai tujuan bersama mencapai masyarakat adil dan makmur.

VI. Daftar Pustaka

    • Acintyacunyata Speleological Club, 1999, Gua, Air dan Permasalahannya, ASC DI Yogyakarta.
    • Gadgil. M and F. Berkes, 1991, Traditional Resouce Management System, Resource Management and Optimization 8 (3/4): 127 – 41
    • Smit, K, 1996, Environmental Hazards: Asessing Risk and Reducing Disaster, London, Routledge, second edition.
    • Mitchell B, 1997, Resource and Environmental Management, First Edition is Published by Arrangement With Pearson Education Limited

Teh Celup Rasa Pluralisme

1347004169 - negeri tanpa identitas - Hayatudin - 2000
Negeri Tanpa Identitas. Hayatudin. 2000 –arsip dokumentasi IVAA

Oleh: Adnan Fauzi Siregar -Mantan Pimpinan Umum LPM Keadilan

[Tulisan ini sebelumnya dimuat di situs web Keadilan Online, pada 17 November 2011]

*****

Stasiun Tugu, akhir pekan ke dua, September 2010. Sampai juga Saya di Yogyakarta, setelah perjalanan melelahkan dari kampung halaman. Jarum jam menunjukan pukul lima pagi dan hari masih gelap. Sementara itu saya sambangi dulu sebuah warung kopi di depan stasiun sembari menunggu datangnya jemputan.

Sebatang rokok saya sulut, lalu menghisapnya pelan-pelan. Baranya menyala merah, walau samar-samar tertutup abu. Gulungan tembakau berbungkus kertas itu terbakar, suara pijarnya terdengar khas, “kretek…kretek..”. Rokok jadi salah satu teman buat merasai pagi sejuk nan indah kota ini. Suasana kian legit dengan seruputan secangkir teh celup bikinan si penjaja. Segar!

Tiba-tiba terbayangkan skema teh celup. Ya, tumbukan teh halus dibalut kantong, diikat tali lalu dicemplungkan ke dalam air, bikin yang bening jadi berwarna. Herannya setelah air berganti warna, kantong teh dibuang supaya rasa tidak pekat. Bekas teh celup bisa disimpan untuk digunakan lagi sampai rasa tehnya hilang.

Saya kira tidak ada salahnya melambangkan teh celup sebagai alegori pluralisme di Indonesia, sebagai kenyataan yang harus diterima masyarakat Indonesia. Tidak etis menolak kemajemukan. Andaikata teh celup adalah pluralisme, maka perumpamaan itu bertentangan dengan Bhineka Tunggal Ika.

Karim Raslan, peneliti dari Malaysia, dalam buku ‘Ceritalah Indonesia’, dia bilang kalau, “Kekuatan Indonesia terletak pada keberagamannya. Kemakmurannya yang sekarang tumbuh dari tradisi untuk menoleransi serta merayakan perbedaan dan pluralisme.”

Itu semacam ungkapan jenuh Raslan pada kondisi Malaysia, majemuk tanpa didukung wadah kerukunan dan toleransi antar umat beragama. Ia berpikiran sekalipun jumlah etnis, suku, agama dan ras yang berbeda di negerinya cenderung sedikit, namun hanya karena soal kecil, perkara sepele bisa  jadi permasalahan besar. Misal kasus truth claim pemakaian kata “Allah” oleh beberapa komunitas agama di Malayasia.

Bandingkan dengan Indonesia yang keragamannya lebih besar, Indonesia justru sedikit unggul dalam meredam konflik. Namun agak sinis melihat para intelektual dan pemerintah Indonesia masih menghambakan diri dan membanggakan kelompok atau golongannya, serta sibuk mengalem negara luar.

Sikap membangga-banggakan identitas sering dijumpai di negeri ini. Alhasil kelompok marginal akan semakin tersingkir. Ditambah disintegrasi kian menimbulkan kesan destruktif pada sesama makhluk sosial.

Pluralisme tidak begitu saja diterima baik oleh masyarakat. Perbedaan ras, suku dan agama telah mengkotak-kotakkan kehidupan. Misal bagi pemeluk Budha, jangan harap menjabat Menteri Agama, atau orang Papua jangan bermimpi duduk di kursi Presiden.

Teringat Haji Bambang, relawan yang membantu korban Bom Bali pada 2002. Konsep Menyame Beraye yang diusung Bambang mampu meredam konflik Hindu-Islam di Bali. Menyame Beraye adalah semboyan asli masyarakat Bali. Bermula sejak masuknya Islam di Bali, rakyat Pulau Dewata yang mayoritas memeluk Hindu memandang orang-orang berbeda keyakinan dengan mata hati yang jernih. Baik dan buruk bukan dilihat dari perbedaan.

Atau Ustadz Khairun. Ia berdakwah Islam di lokalisasi Gang Dolly tanpa memandang ras dan golongan. Lalu kehidupan simbiosis mutualisme Islam dan Kristen Suku Lamaholot di Flores, NTT. Namun contoh tersebut belum diterapkan secara luas oleh bangsa ini.

Sumpah Pemuda yang dicetuskan 28 Oktober 1928 semestinya bisa jadi langkah awal untuk tercapainya persatuan bangsa. Melalui Cultural Diplomacy para founding father berhasil membulatkan tekad mengangkat martabat  rakyat Indonesia. Inilah komitmen perjuangan yang membawa pada kemerdekaan.

Sumpah Pemuda maupun Menyame Beraye punya kesamaan nilai dalam menyikapi perbedaan. Ada pameo lama “Asam di darat, ikan di laut, bertemu dalam belangga”, fenomena perbedaan bukan bencana, tapi bagian dari persatuan. Penyatuan perbedaan bukan hal mustahil, selama keinginan itu dilakukan demi keselarasan perbedaan. Bukan untuk perpecahan.

Masyarakat Indonesia sebagai ‘society of societies’ seharusnya memahami kolektivitas kehidupan bermasyarakat. Adanya kedaulatan tunggal berlebih, akan mengakibatkan ketidakseimbangan sosial. Cukup tepat bila pluralisme dialegorikan “teh celup”. Dipakai lalu dibuang seenaknya.

Jika disandingkan dengan pluralisme tentu hidup semakin monoartistik. Dengan melepaskan simbol-simbol, maka perbedaan tidak jadi soal. Dengan demikian kerukunan tercipta. Menjadikan pluralisme sebagai Totem Pro Parte lebih ideal ketimbang Pars Pratoto. Islam menyatakan, Al-Ikhtilafu Rahmah (perbedaan adalah rahmat). Masyarakat Indonesia masih perlu belajar apa arti Pluralisme. []

Bincang Senja: Mulai Intoleransi di Jogja hingga Kasur Tua

1336116047 - Rapat Umum Tamu Luar Negeri tentang Perdamaian - Batara Lubis - 1958
Rapat Umum Tamu Luar Negeri tentang Perdamaian. Batara Lubis. 1958 — arsip dokumentasi IVAA

Oleh : Tunggul Tauladan

[Tulisan ini sebelumnya dimuat di situs web SatuHarapan.com, pada hari Minggu, 2 Februari 2014]
*****

YOGYAKARTA, SINARHARAPAN.COM – WS. Rendra pernah berkata, “Jogja itu ibaratnya seperti kasur tua”. Ungkapan inilah yang kembali digunakan oleh Hairus Salim dari LKis ketika mengawali pembicaraan dalam Bincang Senja bertajuk “Masa Depan Keberagaman Yogyakarta”.

Entah apa yang saat itu terlintas di benak Rendra sehingga mengatakan Jogja ibaratnya seperti “kasur tua”, namun bagi Hairus Salim, yang namanya “kasur tua” itu pasti tidak enak. “Kasur tua itu pasti atos (Jawa:keras),” demikian ungkap Hairus Salim.

Hairus Salim tak bicara seorang diri di senja itu. Pasalnya, ada tiga pembicara lain, yaitu Pendeta Indianto (Rumah Pirukun), Elga Sarapung (Dian – Interfidei), dan Muhammad Subkhi Ridho (Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah). Keempat pembicara ini hadir untuk berdialog dan bertukar pemikiran dalam bingkai keberagaman di acara Bincang Senja yang digelar pada Kamis (30/1) di Kedai Gendhong, Jalan Sorowajan Baru No. 16, Banguntapan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Bincang Senja merupakan sebuah acara yang muncul sebagai wujud keprihatinan akan aksi kekerasan dan intoleransi yang mulai marak belakangan ini di Yogyakarta. Beberapa komunitas, seperti Jaringan Gusdurian, Our Indonesia, dan Komunitas Makaryo yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Sipil Yogyakarta, akhirnya mengemas sebuah dialog dengan tujuan untuk mengajak dan mengupayakan agar Yogyakarta dapat tetap damai dalam keberagaman.

Sekitar pukul 15.30 WIB, acara yang dipandu oleh Pedro Indarto dan dihadiri oleh puluhan aktivis lintas komunitas ini akhirnya dimulai. Sebagaimana diketahui, Pedro Indiarto adalah ketua aksi damai, “Partai Boleh Beda Jogja Tetap Damai” yang dihelat di perempatan Tugu Jogja pada Sabtu, 18 Januari 2014 silam. Bincang senja ini merupakan follop up dari aksi “Partai Boleh Beda Jogja Tetap Damai”.

Mengawali dialog, Muhammad Subkhi Ridho dari Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah menyampaikan pemikiran tentang adanya pergeseran dari esensi toleransi. “Arti toleransi akhir-akhir ini mulai direduksi dengan cara yang sangat sempit, yaitu yang penting tidak ada kekerasan fisik. Padahal arti toleransi itu sendiri dapat lebih luas, misalnya spanduk ‘Syiah bukan Islam’ yang terpampang akhir-akhir ini di Jogja sebenarnya adalah wujud intoleransi. Selain itu, spanduk caleg juga bisa jadi merupakan upaya pengkotak-kotakan, misalnya spanduk yang bertuliskan, “Putera asli Bantul”. Hal ini bisa menjadi bias karena memungkinkan adanya mengkotak-kotakkan antara orang asli Bantul dan bukan Bantul.”

Bagi kader Muhammadiyah ini, branding Kota Yogyakarta pada 2002-2003 yang digaungkan oleh Pemkot Yogyakarta melalui wali kotanya saat itu, Herry Zudianto sebagai Jogjakarta The City of Tolerance, kini mulai pudar. Memudarnya slogan ini, salah satunya diakibatkan karena orang masih alergi terhadap pluralisme sehingga muncul stigma negatif terhadap kaum pluralis yang mencoba untuk lebih menghargai arti keberagaman.

Degradasi sikap intoleransi pada masyarakat Yogyakarta ini pula yang menjadi sorotan Pendeta Indianto. Pria yang mendirikan komunitas Rumah Pirukun ini mencoba menelisik sikap intoleransi dari kacamata kebudayaan.

“Tahun 90-an, slogan ‘Yogyakarta Berhati Nyaman’ benar-benar terealisasi. Buktinya, ketika saya mau menyeberang di Malioboro, semua kendaraan berhenti. Bahkan saya sampai munduk-munduk (Jawa: membungkuk) kepada para pengemudi.

“Namun sekarang perilaku intoleransi justru yang sering kita temukan di jalan raya. Perilaku saling mengalahkan, tidak memperhitungkan orang lain yang berada di jalan raya, siapa cepat dia dapat, dan siapa nekat dia yang menang.

“Dulu ketika saya melanggar aturan lalu lintas, misalnya melawan arus, maka saya hanya diperingatkan, tidak langsung ditilang seperti sekarang. Kini, orang semakin tidak peduli dengan orang lain.

“Aparat penegak hukum juga tidak memberikan pembinaan, melainkan langsung penindakan. Artinya, sekarang ini telah terjadi pergeseran nilai,” demikian disampaikan oleh Pendeta Indianto.

Menurut Pendeta Indianto, pada tataran analisis budaya terjadi pergeseran nilai pada masyarakat Yogyakarta, jika dibandingkan dengan kebudayaan (kebiasaan) yang ada pada tahun 90-an dengan 2000-an. Ekspresi dari pergeseran nilai, di mana individualisme, primordialisme yang didasari agama, suku, golongan, terekspresikan dalam tindakan konkret.

Arus budaya kekerasan yang belakangan ini mulai marak di Yogyakarta adalah ekspresi rusaknya, minimal, bergesernya tata nilai, yaitu tindakan saling mengalahkan atas nama agama, golongan, dan komunitas. Kasus nyata dari budaya kekerasan ini semisal kasus penyerangan di LP Cebongan yang melibatkan oknum Kopassus.

“Sistem nilai yang tampaknya mulai dirusak oleh individualisme, primordialisme, termasuk SARA, harus kita perangi dengan tindakan damai, tindakan kasih,” demikian Pendeta Indianto memberikan solusi.

Lain halnya dengan Pendeta Indianto yang menganalisa lewat frame budaya, Hairus Salim dari LKis mencoba menelaah lebih luas lagi untuk mencari solusi lewat panggung nasional. Menurut Hairus Salim, kekerasan yang terjadi belakangan ini merupakan imbas dari gerakan reformasi yang tak terarah. Satu contoh jelas yang tergambar di panggung nasional adalah agenda keagamaan.

“Waktu zaman Orba, rezim politik mengatur agenda keagamaan. Politik menjadi atasan dari dinamika keagamaan. Namun, usai Pak Harto jatuh, maka yang terjadi adalah kebalikannya, yaitu dinamika keagamaan menentukan arah perpolitikan. Contohnya adalah keberadaan MUI yang notabene merupakan suatu lembaga non negara, namun kini keberadaannya justru menentukan arah perjalanan negara. Saya melihat tujuan dari hal tersebut adalah adanya upaya ingin menyeragamkan suatu pandangan keagamaan, lebih sempit lagi pandangan Islam tertentu,” demikian disampaikan oleh Hairus Salim.

Program pokok untuk menyeragamkan pandangan (baca: Islamisasi) inilah yang membuat kelompok tersebut senantiasa memiliki inisiatif. Alhasil, menurut kacamata umum, kelompok ini adalah kaum protagonis. Di sisi lain, kaum pluralis yang bereaksi terhadap penyeragaman ini senantiasa dianggap sebagai pihak antagonis karena terus menerus terlambat untuk mengantisipasi. “Sekarang kita tidak bisa jika hanya bereaksi. Jika kita ingin terlihat protagonis, maka kita harus berinisiatif terlebih dahulu”.

Terkait dengan inisiatif tersebut, kaum pluralis dalam waktu dekat harus mengantisipasi datangnya Pemilihan Umum (Pemilu). Namun untuk jangka panjang, pluralis harus mengantisipasi kota Yogyakarta ini. “Jogja akan menjadi kota urban karena kondisi saat ini mulai mengarah ke sana. Ketakutan saya, Jogja sebagai The City of Tolerance akan berubah menjadi kota urban alias intoleran,” ucap Hairus Salim.

Menyambung paparan Hairus Salim, Elga Sarapung menyoroti suatu kenyataan di Indonesia, bahwa kini negara hanya mengikuti fatwa. “Inilah kenyataan dan kesalahan besar. Negara mengikuti agama (dalam hal ini MUI). Sekarang mulai ada fatwa tentang Ahmadiyah. Kita harap fatwa Syiah tidak keluar,” ucap aktivis dari Dian-Interfidei ini.

Di sisi lain, Elga juga menyoroti tentang ketidakadilan terkait dengan e-KTP. Elga mencontohkan tentang poin agama yang tertera di KTP. “Masyarakat di Kalimantan yang banyak menganut Kaharingan diperbolehkan untuk menulis kepercayaan tersebut di KTP. Namun, penulisan tersebut hanya berlaku secara lokalitas, karena jika telah dimasukkan ke dalam E-KTP, maka tidak ada ruang untuk Kaharingan, melainkan hanya diberikan pilihan sebagai Hindu Kaharingan. Ini bukan hanya soal ketidakadilan, tetapi memakai teologi keagamaan untuk menjustifikasi dalam rangka kehidupan berbangsa,” demikian disampaikan oleh Elga Sarapung.

Kenyataan ini jika dibiarkan tentu akan semakin menyempitkan ruang keberagaman. Hal yang lebih terlihat lagi dengan pembiaran ini adalah pemakaian frame mayoritas-minoritas dalam rangka melanggengkan kekuasaan. “Posisi negara dan kepentingan-kepentingan politik yang ada di dalamnya hendaknya tetap menjadikan nilai pluralitas sebagai patokan dalam menentukan kebijakan,” ungkap Elga.

Usai para pembicara memaparkan pemikiran, dilakukan dialog dengan para aktivis. Para aktivis melontarkan pemikiran serta pertanyaan yang ditujukan kepada para pembicara. Beberapa pertanyaan tersebut, semisal Aan dari Perhimpunan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) UIN Sunan Kalijaga menyampaikan pemikiran bahwa faktor utama kesulitan untuk menerapkan pluralisme di Inodensia adalah masalah ekonomi.

Hadianto dari Puskat Jogja Kotabaru menyampaikan pemikiran bahwa muara dari kekisruhan yang terjadi di Indonesia adalah keserakahan manusia an sich kapitalisme sehingga menghilangkan nilai. Salah satu upaya untuk mengatasi hal tersebut adalah menempuh jalur pendidikan yang bisa menanamkan pendidikan nilai dan arti kemajemukan sejak dini.

Menanggapi pemikiran para aktivis sekaligus sebagai statement akhir, Muhammad Subkhi Ridho menyatakan bahwa terkait dengan isu pluralisme (multikulturalisme), maka kita harus masuk ke konteks pemberdayaan ekonomi warga atau rakyat kecil, misalnya melalui semangat Go Green, seperti bank sampah, penanaman pohon, dan lain-lain.

“Ranah inilah yang harus kita garap karena bebas nilai. Tidak ada yang peduli dengan ini sampah milik siapa atau pohon beragama apa,” ujar Muhammad Subkhi Ridho.

Pendeta Indianto sepakat dengan solusi pendidikan untuk mengatasi persoalan pluralisme. “Hanya pada pendidikan nilai-nilai yang luhur, seperti solidaritas, kita bisa menghormati masyarakat Indonesia yang plural dan multikultur,” kata Indianto.

Pendeta Indianto juga memberikan solusi untuk masuk ke dalam gerakan besar (arus besar) anti kekerasan, deradikalisme, dan multikulturalisme dengan menggarapnya melalui jejaring. Jika hal tersebut bisa dilakukan, maka sekat, dikotomi, pengkotak-kotakan antarumat beragama maupun antara intern agama bisa dirobohkan.

Di sisi lain, Elga Sarapung memberikan solusi agar kita dapat lebih percaya (trust) kepada orang lain. “Kepercayaan tersebut bisa menjadi kekuatan bersama untuk membangun bangsa. Kita memerlukan ruang untuk membangun itu, seperti kampus, gereja, kedai, masjid, dan lain sebagainya. Kita perlu menciptakan sebanyak mungkin ruang bersama untuk melatih diri kita dalam menghargai perbedaan. Ciptakanlah ruang-ruang bersama itu. Dan seringlah berkumpul di ruang-ruang itu”.

Hairus Salim di sesi akhir pernyataannya lebih menyoroti Yogyakarta yang kini pelan tapi pasti mulai berubah ke arah kota urban yang intoleran. Keadaan kota Yogyakarta yang sekarang ini berbeda dengan puluhan tahun silam. Yogyakarta kini mulai menampakkan sisi ketidaknyamanannya. Banyak degradasi nilai yang semakin hari, semakin jelas terlihat.

Satu hal yang jelas terlihat di Yogyakarta sekarang ini adalah desa-desa di Yogyakarta kini mulai menjadi desa urban. Namun, meskipun mulai tidak nyaman, sesuai dengan lead di atas yang diibaratkan oleh Rendra sebagai “kasur tua”, kita harus terus berusaha membuat Yogyakarta tetap nyaman.

Hidup bersama sungguh bahagia/ Selalu damai dengan sesama/ Walaupun beda suku agama/ Kita satu adanya/ Assalamu’alaikum/ Shalom/ Santi/ Salam oh wassalam/ Kita satu adanya. (Sebuah lagu yang jamak dinyanyikan oleh aktivis pluralis). []

Perumahan Muslim dan Pluralisme yang Tersekat di Jogja

1418397215 - Sekat Dimensi  - Iqi Qoror - 2012
Sekat Dimensi. Iqi Qoror. 2012 –arsip dokumentasi IVAA

Oleh : Kamil Alfi Arifin (Wartawan BeningPost)

[Tulisan ini sebelumnya dimuat di situs web BeningPost pada hari Senin, 7 Juli 2014]

*****

Seperti cendawan di musim hujan. Beberapa tahun terakhir, perumahan-perumahan berlabel agama—dalam hal ini Islam—semakin banyak bermunculan dan marak di Yogyakarta. Perumahan-perumahan muslim, begitu kemudian disebut, barangkali tak berlebihan jika dikatakan menjadi semacam tren dan gaya hidup (lifestyle) tersendiri di kalangan masyarakat muslim urban.

Tak percaya? Cobalah menyempatkan diri jalan-jalan blusukan sejenak ke berbagai tempat di kota Yogyakarta. Atau, berselancarlah di dunia maya, carilahmenggunakan mesin pencari google dengan mengetik kata kunci perumahan islam/muslim. Maka, kita tidak akan sulit untuk menemukan perumahan-perumahan muslim yang sudah dibangun atau baru ditawarkan sebagai produk properti di berbagai iklan dalam situs-situs perumahan.

Dari seluruh kabupaten di Yogyakarta (Bantul, Sleman, Kulonprogo dan Gunung Kidul) rasa-rasanya, tak ada satu pun yang tak menjadi lokus dari proyek penggarapan dan pengembangan perumahan-perumahan muslim. Di Bantul saja misalnya, untuk menyebut beberapa di antaranya, ada perumahan muslim “Pesona Kota Gede” yang terletak di Singosaren, “Baitus Sakinah” yang terletak di Jalan Wonosari,“Madina Residence Yogyakarta” yang terletak di Jambidan, “Griya Baiturahman” yang terletak di Jalan Wates dan “Puri Sakinah 2” yang terletak di Banguntapan. Di Kabupaten Sleman, ada perumahan muslim “Darussalam” yang terletak di Gamping,“Perumahan muslim Jogja Village” yang terletak di Plosokuning,perumahan muslim“Villa Green Madani”di Jalan Wates. Sedangkan di Kulonprogo, ada perumahan muslim “Griya Nadhifa”. Sementara di Gunung Kidul, perumahan muslim “De Afifa Residence” yang terletak di Wonosari, perumahan muslim “Rahmani Green Resident” serta masih banyak yang lainnya.

Sulit memastikan secara meyakinkan mengenai kapan sebenarnya perumahan-perumahan muslim muncul pertama kali di Yogyakarta. Tapi untuk menjelaskan konteks munculnya perumahan-perumahan muslim secara umum, saya kira, tidak bisa dilepaskan dari persoalan ekonomi dan politik yang melingkupinya. Pada pertengahan tahun 1980-an, sebagaimana kita tahu, deregulasi ekonomi memberikan peluang yang cukup besar kepada swasta atau pengembang (developer) non-pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan perumahan. Kemudian, banyak inovasi-inovasi dan berbagai macam konsep perumahan yang dikembangkan dan dilakukan oleh para pengembang untuk menarik minat dan perhatian konsumen. Misalnya, konsep “perumahan hijau”, yang tidak hanya menekankan pada kenyamanan dan kemegahan hunian semata, melainkan juga keasrian dan kesegaran alam. Tidak hanya itu, para pengembang juga memasukkan konsep agama (islam) ke dalam persaingan bisnis properti perumahan yang kemudian kita kenal dengan perumahan muslim.

Dimasukkannya konsep agama ke dalam bisnis properti perumahan, diperkirakan mulai mengendap-ngendap muncul pada sekitar tahun 1990-an, terlebih di Jakarta dan beberapa kota besar. Tak mengherankan, pada waktu itu, arus kesadaran islam kultural dan politik—minimal dalam level dan tataran simbolik—sedang meningkat. Meskipun barangkali di awal-awal kemunculannya memang tidak sebanyak dan se-semarak seperti sekarang ini, mengingat dalam masyarakat konsumeris, menurut Baudrillard (1970) tidak ada konsumsi yang langsung bersifat massal, menjadi selera umum dan membentuk gaya hidup tertentu secara sekaligus, melainkan selalu dimulai dan diawali olek kelompok terbatas dan baru kemudian menyebar ke berbagai kategori sosial yang lainnya sejalan dengan promosi sosial yang dilakukan.

Komodifikasi Agama dan Ruang Kontrol

Mencermati fenomena maraknya perumahan-perumahan muslim di Yogyakarta, secara teoretis kita menemukan dua hal, apa yang oleh Ronald Lukens-Bull (2008) disebut sebagai ideologization of commodities (religification of commodities) dan commoditization of ideologies. Dua konsep yang mengacu pada proses-proses yang menyambungkan dan melekatkan (embodement) nilai-nilai, ide-ide dan ideologi pada suatu komoditas, serta proses-proses yang menjadikan yang ideologis tersebut menjadi suatu komoditas. Dalam konteks perumahan muslim, identitas islam dilekatkan pada properti perumahan, sehingga dengan sendirinya, islam menjadi sekedar komoditas. Pertanyaannya, mengapa fenomena perumahan-perumahan muslim semakin marak di Yogyakarta?

Bagi para pengembang yang orientasinya sekedar bisnis dan profit, tentu perumahan-perumahan muslim diproduksi karena menganggap prospek pasar yang bagus. Mengingat jumlah masyarakat muslim cukup besar, kalau tidak dikatakan mayoritas. Meskipun dari pengamatan yang saya lakukan, motivasi itu bisa dianggap terlalu menyederhanakan persoalan. Sebab ada beberapa proyek perumahan yang dibangun bukan semata-mata karena tujuan mencari keuntungan semata, melainkan juga karena digerakkan oleh hal-hal yang sifatnya ideologis-keagamaan, baik dari pengembang sendiri maupun tuntutan lingkungan masyarakat dimana perumahan akan dibangun. Misalnya untuk menciptakan ruang-ruang yang islami di tengah-tengah kehidupan sosial perkotaan yang dianggap amoral, jauh dari nilai-nilai islam dan sebagainya.

Artinya, di dalam fenomena maraknya perumahan-perumahan muslim di Yogyakarta, bukan hanya persoalan komodifikasi agama yang penting untuk dikaji dan dipersoalkan, tetapi juga pertarungan ideologis tertentu yang kemungkinan bermain di dalamnya. Mengingat perumahan muslim sebagai ruang (sosial) menurut Lefebvre (1991) diciptakan secara sosial untuk meraih dan menciptakan kontrol dan melanggengkan suatu bentuk kekuasaan. Lihat salah satu persyaratan untuk membeli dan menghuni perumahan muslim harus beridentitas islam/muslim. Meski saya belum memastikan, apakah semua perumahan muslim di Yogyakarta memiliki persyaratan yang sama. Tapi beberapa di antaranya mengharuskan demikian.

Segregated Pluralism

Pada titik penilaian tersebut di atas, fenomena maraknya perumahan muslim yang tengah booming di Yogyakarta mendatangkan sejumlah implikasi-implikasi sosial yang ganjil dan cukup serius serta patut kita renungkan. Terlebih, jika direfleksikan dengan persoalan keberagaman dan toleransi sebagai sifat yang melekat pada tubuh Yogyakarta selama ini. Meskipun belakangan di kota gudeg ini, banyak terjadi praktik-praktik intoleransi keagamaan yang dianggap mencederai semangat pluralisme dan hidup berdampingan dengan yang lain. Pertama, perumahan-perumahan muslim mendorong tumbuh dan massifnya kantong-kantong pemukiman yang homogen.

Kedua, pemukiman-pemukiman yang homogen di tengah kehidupan masyarakat Yogyakarta yang majemuk, terlebih secara agama, bukan tidak mungkin, akan membuat bangunan pluralitas dan pluralisme di dalamnya perlahan mengalami kekeroposan. Pluralisme di Yogyakarta bisa sempurna menjadi sekedar apa yang disebut oleh Bhikhu Parekh (2002) sebagai segregated pluralism, yakni pluralisme yang tersekat. Di luar sana, memang ada realitas keberagaman yang hidup di tengah masyarakat. Tapi keberagamaan tersebut tersekat dalam komunitas-komunitas pemukiman yang homogen dan tertutup. Dan, sekat-sekat pluralisme di Yogyakarta nampaknya kini, disadari atau tidak, semakin tajam oleh munculnya banyak perumahan muslim itu. []

Arsenal Berhati Nyaman: Sebuah Kritik Identitas

Memandang Kota – Joko Gundul – 2003

Oleh : Yamadipati Seno

[Tulisan ini sebelumnya dimuat di situs web fandom.id pada hari Senin, 15 Juni 2015 sebagai rangkaian dari program Fandomenulis]

 ****

Keistimewaan Jogja dewasa ini sudah dikorup maknanya oleh para investor dan stakeholder rakus yang tak lagi mengindahkan adagium Hamemayu Hayuning Bawono. Agar tak kehilangan identitasnya, semua elemen Jogja bisa belajar dari Arsenal.

“Ketika sebuah identitas sudah menguap, kekayaan apalagi yang bisa kita banggakan?” Pertanyaan tersebut mungkin terdengar klise, namun menjadi sesuatu yang esensial dan seharusnya bisa dijawab dengan tegas, terutama untuk sebuah kota (yang katanya) istimewa.

Perhatikan judul di atas. Frasa “berhati nyaman” merupakan unsur mesra dari sebuah kota yang disebut Yogyakarta (selanjutnya disebut Jogja). Frasa tersebut telah melekat cukup lama; konon melewati dua dasawarsa. Frasa “berhati nyaman” merupakan cermin khas dari masyarakat kota Jogjayang madani dan luas. Para pendatang secara otomatis akan merasakan cinta ketika menginjakkan kaki di Bumi Damai Amarta. Namun, seiring zaman yang berputar, kemesraan justru memudar. Kini, yang disebut istimewa, tak lagi semanis derawa (gula –red).

Lagi, perhatikan judul di atas, di mana kata “Arsenal” melengkapi frasa “berhati nyaman”. Bukan, Arsenal bukanlah bagian dari Jogja. Arsenal adalah salah sebuah klub yang bermukim di London Utara, di negerinya Ratu Elizabeth. Lalu, mengapa kata Arsenal nangkring mendampingi frasa “berhati nyaman”?

Beberapa hari yang lalu, penulis membaca sebuah artikel daring dari Radar Jogja yang berjudul Akan Ada 12 Mal di DIJ. Artikel terbitan 21 Maret 2015 tersebut pada intinya menyebutkan bahwa akan ada 12 tempat perbelanjaan modern baru yang akan berdiri di Jogja. Sekilas, kabar tersebut menyiratkan bentuk modernisasi dan pesatnya pembangunan di Jogja. Akan tetapi, alih-alih bahagia, penulis justru merasakan hati yang sakit dan miris jika membayangkan bagaimana rupa Jogja kelak.

Penulis bukan ahli tata kota dan pembangunan. Penulis hanya warga lokal biasa sekaligus penggila Arsenal yang prihatin dengan arah perjalanan Jogja untuk beberapa tahun ke depan. Penulis merasa, pembangunan 12 mal tersebut bukan langkah terbaik untuk warga Jogja pada umumnya. Pembangunan tersebut merupakan hegemoni kosong dari praktik pembangunan tanpa identitas. Ya, ini adalah kritik terhadap identitas, suatu nilai yang penulis pelajari dari Arsenal dan nilai luhur budaya Jogja.

Ada sebuah paralelisme antara Arsenal dan Jogja, yang mungkin tidak pernah digali. Pertama, kita akan berbicara Arsenal, terutama dalam rentang puasa gelar selama sembilan tahun usai memenangi Piala FA pada tahun 2005. Pada periode tersebut, para pendukung Arsenal seperti diuji kesabarannya sampai batas maksimal. Mungkin, tidak sedikit pendukung Arsenal yang tidak mampu bersabar lebih lama lagi dan memutuskan menjadi glory hunter saja. Namun penulis mencoba setia, memahami, dan mempelajari arah “pembangunan” manajemen Arsenal.

Dana yang minim, ditambah batasan tegas soal besarnya gaji membuat Arsene Wenger, manajer Arsenal, tidak mampu royal berbelanja pemain. Bahkan, selama puasa gelar tersebut, Arsenal menjadi selling club yang ikhlas melepas 2-3 pemain intinya setiap musim. Pengetatan ikat pinggang dan praktik pengiritan yang dilakukan Arsenal tersebut bukan tanpa tujuan. Selain untuk membangun stadion yang representative dan berkelas dunia, Arsenal juga menginvestasikan sejumlah besar pemasukan untuk membangun pusat pelatihan, akademi, dan tentu masa depan klub.

Selama masa itu juga, Arsene Wenger sendiri diuji kebesaran hatinya. Beberapa kali ia diminta untuk turun. Namun Wenger bertahan, tentu dengan dukungan manajemen, untuk terus menegaskan identitas dan visi terbaik yang tengah dibangun. “Mungkin, jika tanpa Wenger, Arsenal tidak akan berdiri di tempatnya saat ini, sebagai klub profesional yang mandiri secara finansial, tangguh untuk menyambut masa depan, dan mampu bersaing dengan para big fish Liga Primer Inggris di empat besar” adalah kalimat sakti dari para pencinta Wenger. Penulis sendiri berpandangan, manajer pengganti Wenger bisa saja memenangi gelar Liga Champions, kompetisi antarklub paling bergengsi di Eropa. Sebuah titel yang sampai saat ini belum pernah dicapai Wenger. Namun, si pengganti tersebut, siapa pun dia, akan merasakan manisnya kesuksesan dengan dasar yang dibangun seorang Wenger.

Dalam proses tersebut jelas terjadi sebuah kesepakatan untuk membangun klub di jalan yang benar. Salah satunya adalah dengan mempertahankan identitas dan memperkuatnya dengan visi Victoria Concordia Crescit (kemenangan yang dicapai dari keharmonisan). Saat terjebak di tengah klub pemangsa dengan dana wah, Arsenal tidak tergoda untuk berutang atau menjual identitas demi latah membeli pemain-pemain dengan harga selangit. Arsenal tetap bertahan dengan identitas pembinaan pemain dan dengan visi terbaik.

Sisi inilah yang sangat dibutuhkan Jogja saat ini. Jogja, sebagai kota dengan budaya luhur, jelas mempunyai modal istimewa untuk menjadi kota modern sekaligus ramah dengan manusia yang berkembang di dalamnya. Apakah 12 mal, yang “dipaksa” berdiri di wilayah sempit adalah bahan bakar terbaik untuk menggerakkan roda perekonomian Jogja? Tidak! Apakah bangunan fisik merupakan modal paling penting mencapai kemandirian dan keluhuran insan? Tidak! Jogja harus membangun patokan dan dasar utama globalisasi, yaitu manusia.

Pembangunan yang salah kaprah sudah menunjukkan dampak negatifnya. Tengok saja Jalan Laksda Adisucipto kala malam hari setiap akhir pekan. Jalan besar kota Jogja-Sleman berubah menjadi seperti babakan. Riuh rendah kendaraan yang tersendat, macet lagi ruwet. Ingat lagi dengan protes warga tempo hari karena sumur yang asat. Pendirian hotel tanpa memikirkan lingkungan membuat air minggat. Warga protes dengan mandi tanah, menjadi gambaran betapa dampak buruk pembangunan tanpa visi tersebut. Kalau sudah begini, sah sudah jika Anda ingin menghapus “Ruang Terbuka Hijau” dari kamus istilah milik pemerintah daerah kota Jogja (yang katanya istimewa).

Lihat bagaimana Arsenal tidak gampang menyerah dengan investor bernaluri pemangsa. Lihat Arsenal yang bertahan dengan identitas dan visinya. Penting untuk dicatat bahwa identitas adalah kekayaan sebenarnya dari seorang manusia. Insan dewasa, yang sudah memahami bagaimana dunia bekerja, selalu mendasarkan identitas kepada khitahnya sebagai manusia ciptaan Tuhan. Bagi orang Jogja, ada satu adagium luhur, yaitu Hamemayu Hayuning Bawono.

Menurut Ahmad Sarwono bin Zahir, Hamemayu Hayuning Bawono artinya kewajiban untuk melindungi, memelihara, melestarikan keselamatan dunia dengan mengedepankan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi atau golongan. Masih menurut Ahmad Sarwono, Hamemayu Hayuning Bawono selaras dengan keyakinan rahmatan lil-alamain dalam agama Islam, yang bermakna menebarkan rahmat dan kasih sayang. Sementara itu, Wagiran dalam artikelnya berjudul Pengembangan Karakter Berbasis Kearifan Lokal Hamemayu Hayuning Bawana menjelaskan bahwa Hamemayu Hayuning Bawono merupakan filsafat dasar pemerintahan raja, yang berarti membuat dunia menjadi lebih indah (ayu) dengan pembangunan yang ramah lingkungan.

Dari dua teori di atas, kita (warga Jogja dan pemerintah daerah pada khususnya) seharusnya paham bahwa visi Jogja ke depan bukan hanya soal branding “Istimewa” dengan warna merah menyala. Pembangunan harus dilandasi dengan pemahaman bahwa dunia harus dibangun dengan dasar kebaikan manusia, bukan kebaikan golongan tertentu. Seiring pemahaman tersebut, pendarasan Hamemayu Hayuning Bawono akan semakin indah ketika sebuah kota mungil dibangun dengan visi ramah lingkungan. Jogja sudah punya modal kuat dalam diri Hamemayu Hayuning Bawono, lalu mengapa kita enggan untuk menerapakannya?

Arsenal akan terus hidup, berkembang, dan akan semakin kuat dengan identitas. Jogja, akan terus hidup, berkembang, tetapi entah apakah identitas sebagai kota budaya akan segera lenyap. Pada akhirnya, manusia Jogja harus hidup dengan pemahaman Hamemayu Hayuning Bawono yang dibangun dengan visi Victoria Concordia Cresit. Kemenangan (kebaikan luhur) dicapai dengan keharmonisan (bukan gedung bertingkat).

SEBUAH PROYEK KELAS MENGGEMBOSI JOGJA

Pamflet Menggembosi Jogja

SEBUAH PROYEK KELAS MENGGEMBOSI JOGJA
Menggembosi Tempat, Menumbuhkan Kolaborasi, Membangun Sikap

Diselenggarakan oleh: Indonesian Visual Art Archive (IVAA)
Moderator Kelas: Yoshi Fajar Kresno Murti

Kelas Pembuka:
15 Mei 2015 | Pukul 15.00 WIB

Tempat:
Rumah IVAA | Jalan Ireda Gang Hiperkes 188A/B Dipowinatan, Keparakan, Mergangsan, Yogyakarta

Merupakan serial pertemuan untuk berdiskusi, berbagi, dan membaca bersama Yogyakarta sebagai teks sekaligus konteks dari perasaan ‘resah yang berkelanjutan’,  yang dirasakan oleh sebagian besar warga Kota Yogyakarta mengenai situasi dan perubahan kotanya. Keresahan ini meningkat suhunya akhir-akhir ini di tengah perubahan lansekap fisik kota yang fantastis, penurunan kualitas lingkungan yang drastis, serta di dalam eskalasi situasi sosial budaya politik ekonomi yang memanas. Proyek kelas ini tidak ada hubungannya dengan “ontran-ontran” Kraton Yogyakarta yang sedang ramai di media massa saat ini, tetapi bisa jadi menjadikan keramaian tersebut sebagai teks untuk melihat apa yang sedang bergelombang di bawah permukaan. Proyek kelas Menggembosi Jogja ini akan dibarengi dengan kerja kliping online dan akan dibagi dalam beberapa tema sesuai kebutuhan dan dinamika kelas.

Model dan metode kelas diharapkan bisa membangun dialog. Saling membagikan kembali beragam kata kunci, tema-isu-gagasan yang dirasakan orang dari berbagai latar belakang, dari berbagai basis kerja-kerja yang beragam, dan dari berbagai reaksi maupun aksi atas perubahan-perubahan yang terjadi di sebuah lokasi yang bernama Yogyakarta. Berbagai kata kunci, gagasan, reaksi maupun aksi ini penting dibagikan bersama, dipresentasikan, dan direfleksikan sebagai upaya membangun “keruangan (yang telah hilang)”, namun lebih dari itu: memberi daya dorong dan inspirasi bagi perjumpaan antarorang dalam konteks resistensi keruangan sebuah kota.

***

Salah satu tanda kehadiran globalisasi adalah berubahnya setiap jengkal ruang hidup di muka bumi menjadi tempat (place). Menjadi tempat berarti menjadi lokasi atau situs, dan selanjutnya – ia menjadi tujuan (destinasi). Kapitalisme dalam hal ini merupakan keseluruhan cara berpikir yang berupaya mengubah, mewujudkan, dan menciptakan tiap jengkal tanah menjadi tempat (place), dimana rantai akumulasi modal terjadi. Daya kapitalisme yang luar biasa mampu menggerakkan, mendorong dan menghidupkan setiap hal dengan segala cara: dengan segala metode keilmuan, memperkembangkan kemajuan teknologi dan informasi, dengan segala infrastruktur ‘poleksosbudhankam’ (termasuk arsip),… untuk diubah menjadi tujuan (destinasi). Menjadi tujuan berarti menjadi tempat untuk ditinggali, dikunjungi, dibeli, dikonsumsi, diinvestasi, di”lestarikan”, dan bahkan menjadi tujuan hidup itu sendiri. Tempat (place) adalah jantung kapitalisme.

Dalam kurun waktu satu dasawarsa terakhir, setiap desa ataupun kampung kota di Indonesia telah bercita-cita menjadi desa atau kampung wisata. Menjadi desa atau kampung wisata berarti menjadi tempat destinasi, dan dengan demikian semua jengkal tanah menjadi tempat yang berteriak untuk dikunjungi, bahkan atas dasar hal tersebut nalar pembangunan di sebuah lokasi dijalankan. Jalan-jalan diperluas dan ditambah, bandara-bandara diperbaharui menuju standar global, tempat-tempat persinggahan disebarkan, fasilitas-fasilitas perjalanan dan akomodasi dibangun, pusat-pusat informasi didirikan, dan lain sebagainya. Di dalam konteks ini, ruang-ruang hidup, di setiap pelosok, setiap sudut, dan setiap ranah kehidupan di desa maupun di kota telah berubah menjadi tempat. Kehidupan suku-suku terpencil, juga kampung-kampung “kumuh” di tengah kepadatan kota tidak luput untuk menjadi lokasi maupun situs dari tujuan berbagai kepentingan yang datang.

Globalisasi telah menyapu ruang dan mengubahnya menjadi tempat. Namun, di sisi yang lain, ia mendekatkan antartempat dan menghadirkan perjumpaan-perjumpaan yang mendorong gelombang kepedulian terhadap tradisi, masyarakat adat, sumber-sumber sejarah masa lalu, ekplorasi alam, gaya hidup alami dan sehat, dan lain sebagainya…

Perspektif Agraria dalam Pembangunan Kebudayaan Yogyakarta

1419001490 - Musafir di atas tanah yang gelisah - Hayatuddin
Musafir di atas tanah yang gelisah – Hayatuddin

Oleh : Ahmad Nashih Luthfi

Pendahuluan
Dalam pelajaran antropologi dasar, culture yang diartikan sebagai kebudayaan dapat tumbuh dari aktivitas tempatan (sedentary), yakni ketika orang bercocok tanam atau berbudi daya (cultuur) di atas tanah yang diketahui batas-batasnya dan dilakukan secara ajek mengikuti daur kehidupan tanamannya. Maka, kebudayaan adalah seakar kata dengan bercocok tanam atau disebut lain dengan bertani dan berkebun (agraria). Bertani melahirkan kebudayaan.

Namun kita menyadari bahwa intensi manusia atas tanah dan ruangnya bukan hanya untuk menghasilkan pangan melalui bertani di pedesaan, namun lebih luas daripada itu adalah ruang kehidupan dengan segenap nilai dan kebudayaan yang dihasilkan atas hubungan itu, baik di pedesaan maupun perkotaan. Dalam hubungan inilah maka masalah kebudayaan akan dibaca dalam perspektif agraria.

Kebudayaan sebagai Menanam, sumber majalah WHY
Kebudayaan sebagai Menanam, sumber majalah WHY

Membaca Konteks
Keistimewaan Yogyakarta bukanlah idiom kebudayaan (rakyat), namun ia adalah politik komunitarian yang menggerakkan teraglomerasinya kekuatan ekonomi-politik kepada segelintir orang (pihak). Di balik kata ‘keistimewaan’ yang diidentikkan dengan kebudayaan itu, dalam kenyataannya yang kita saksikan justru adalah konsolidasi spasial (ruang dan tanah), kapital (investasi melalui rezim perijinan), dan bersamaan dengan itu adalah reorganisasi birokrasi (salah satunya melalui adanya danais).

Oleh sebab itu tidak bisa kita mendesain pembangunan kebudayaan tanpa meletakkannya dalam konteks Yogyakarta saat ini yang sedang ditransformasikan oleh kekuatan di atas. Segenap proses itu berakibat pada kualitas hidup dan keseharian warga. Pertanyaan sederhana mengenai kemana arah transformasi itu, siapa yang diuntungkan dan siapa yang akan tersingkir oleh transformasi itu, dan apa akibatnya terhadap konstruksi kebudayaan kita, penting untuk dipikirkan.

Masalah Pertanahan
Keistimewaan Yogyakarta saya lihat sebagai anomali. Dalam masalah pertanahan, saya mendapati bahwa dengan menyebut ‘istimewa’ maka segenap kelaziman bisa diabaikan (kelaziman regulasi, kelembagaan, bahkan definisi dan logic yang menyertainya). Menurut saya, terjadi arus balik sejarah pertanahan, dari yang semula bertransformasi terintegrasi kedalam sistem pertanahan republik dan orientasi tanah untuk kesejahteraan masyarakat; beralih menjadi sistem pertanahan daerah (subversi?) dan alokasi tanah untuk investasi/pemodal.

Tahun 1919-1923 terjadi reorganisasi agraria: diakhirinya sistem apanage-bekel, tanah untuk masyarakat, tanah untuk desa, tanah untuk fasilitas publik dan pembangunan kota.
Dengan adanya UU No. 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Yogyakarta, SG/PAG yang oleh UUPA 1960 (berlaku di DIY pada tahun 1984) dapat menjadi tanah negara (Hak Menguasai Negara), beralih kembali menjadi tanah kerajaan. Maka, tidak lagi dikenal tanah negara di DIY. Kita bisa temukan beberapa keputusan lain bahwa subyek hak atas tanah adalah badan hukum khusus bagi Kasultanan dan Kadipaten, yang dinamakan ‘Badan Hukum Warisan Budaya’. Ia bukan badan hukum publik dan tidak badan hukum privat seperti yang dikenal dalam administrasi ketatanegaraan kita, namun ‘badan hukum khusus’. Status tanahnya diputuskan sebagai ‘tanah milik’, sehingga tidak tepat jika dikatakan bahwa badan hukum tersebut menerima pelimpahan kewenangan seturut pengertian hak menguasai negara yang ada. Maka patut dipertanyakan badan hukum istimewa itu personifikasi dari entitas Negeri Ngayogyakarta ataukah personifikasi dari lembaga dan individu-individu keraton? Bidang pertanahan sebagai salah satu kewenangan dalam Keistimewaan Yogyakarta dengan demikian bukan merupakan gerakan rakyat seperti yang banyak dituntut oleh masyarakat adat (volkgemeinschaft) namun merupakan gerakan elit atau kerajaan (zelfbestuurende) yang telah dibubarkan sebab sudah tidak sesuai dengan semangat Indonesia merdeka. Salah satu yang pernah dilakukan adalah penghapusan swapraja dan dibagikannya tanah eks-swapraja kepada masyarakat melalui agenda landreform. Maka, secara teknis regulasi yang mendefiniskan tanah keraton sebagai tanah ulayat (misalnya, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 522/8900/SJ tanggal 20 Desember 2013) tidaklah sesuai dengan spirit Indonesia merdeka.

Di situlah terdapat anomali yang memiliki implikasi serius pada soal pidana, yakni dengan dibebankannya pembiayaan proses identifikasi, pengukuran, dan penerbitan hak atas tanah yang disebut sebagai SG/PAG itu kepada anggaran publik (danais). Dapatkah jika logika ini diikuti maka bisa diindikasikan hal itu sebagai tindak korupsi atas danais? Di lapangan, kegiatan inventarisasi itu sudah terjadi. Sebagai contoh adalah yang ada di Bantul. Kasi Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Bantul menyatakan bahwa ada 1000 bidang tanah yg diukur menggunakan danais, 173 yang disertifikasi. Data yang dimilikinya adalah terdapat 2.650 bidang tanah yang dinyatakan Sultan Ground. Pengukuran dan sertifikasi akan terus berlanjut sampai dengan tahun 2015. (Tribun Jogja 6 September 2014).

Akibat dari pemahaman bahwa tidak lagi ada tanah negara (yang ada adalah tanah keraton) di atas, maka Gubernur DIY selanjutnya bergerak labih jauh dengan mengambil alih dan menata ulang tanah-tanah yang telah dilekati hak atas tanah negara tersebut. Surat edaran Gubernur DIY Nomor 593/4811, tertanggal 12 Nop 2012 disusuli dengan surat nomor 593/0708 tertanggal 15 Feb 2013 menginstruksikan kepada Kanwil BPN DIY utk mengendalikan setiap permohonan perpanjangan hak pakai, HGB, peningkatan hak atas tanah negara yang telah dikuasai oleh Pemda DIY untuk memperoleh ijin terlebih dahulu dari gubernur. Tanah yang dikuasai oleh Pemda dinyatakan status quo.

Pengawetan diskriminasi berbasis etnis
UU No. 13 Tahun 2012 digunakan untuk mengukuhkan kembali Instruksi Wagub No K 898/I/A/1975 tentang Penyeragaman Policy Pemberian Hak Atas Tanah kepada seorang WNI Non Pribumi. Pemberlakuan Instruksi ini berakibat pada dikukuhkannya praktik-praktik diskriminasi warga beretnis Tionghoa dalam kebijakan pertanahan DIY. Warga Tionhoa dilarang mempunyai hak milik, namun hanya hak pakai dan HGB. Tatkala mereka membeli tanah yang statusnya semula adalah tanah hak milik, maka diturunkan haknya menjadi hak pakai atau HGB. Kebijakan ini dianggap sebagai affirmative action. Tentu ini salah sama sekali jika mengacu pengalaman di Malaysia misalnya, sebab di Yogyakarta masyarakat Jawa justru yang dominan dan masyarakat Tionghoa tidaklah selalu kuat secara ekonomi. Dalam konteks itu, jikapun kebijakan “diskriminasi positif’ itu diberlakukan, maka seharusnya ia berbasis penguasaan tanah (kelas sosial kuat diberi disinsentif), dan bukan berbasis etnis atau ras.

Kita belajar bahwa masalah kewarganegaraan Tionghoa sebenarnya telah diselesaikan segera setelah Kemerdekaan RI. Keluarnya UU Kewarganegaraan tahun 1946 menyatakan bahwa Tionghoa adalah Warganegara Republik Indonesia. Ini menyelesaikan stereotype “ras” (bukan etnis) warisan era Kolonial. UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan yang sekali lagi menegaskan kewarganegaraan RI masyarakat Tionghoa (padahal UU tahun 1946 di atas juga tidak pernah dihapus), terlebih lagi UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang memperlakukan semua orang sama di hadapan hukum dan harus dijamin hak-hak asasinya. Maka sangat tidak beradab mempertahankan bahkan mengawetkan diskriminasi etnis di kota yang mendaulatkan diri sebagai kota budaya ini.

Atas kebijakan diskriminatif tersebut Komnas HAM pada tanggal 11 Agustus 2014 mengeluarjan surat bernomor 037/R/Mediasi/VIII/ 2014 mengenai tidak tepatnya kebijakan affirmative action tersebut dan justru bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi mengenai hak asasi manusia. Oleh sebab itu Komnas HAM merekomendasikan pencabutan Instruksi Wagub No K 898/I/A/1975 tersebut. (Berbagai dokumen resmi tentang kebijakan ini bisa dilihat di sini http://forpetankri.com/)

Konflik pertanahan di kota dan desa
Di atas tanah dengan klaim SG/PAG maupun di luar status tersebut, saat ini terjadi beberapa konflik.  Terdapat konflik masyarakat tani lahan pesisir kulonprogo yang disebabkan oleh perampasan tanah mereka melalui proyek besar penambangan Pasir Besi oleh PT. Jogja Magasa Mining (JMM) berkerja sama dengan PT Indomine Australia. Lahan yang direncanakan meliputi 4 wilayah di Kecamatan, termasuk di Desa Karangwuni yang cukup keras warganya memperjuangkan penolakan. Penggusuran beberapa keluarga yang telah berdiam lama di atas sebidang tanah margersari yang akan dialihkan kepada pihak lain: kasus Mbah Mantodihardjo di Suryowijayan.

Penjualan Jogja kepada investor untuk pembangunan hotel, mall, dan apartemen. Hotel dan mall sebagai penanda baru ‘pathok negara’ di empat mata penjuru angin Yogyakarta. Berdiri Sahid Jogja Lifestyle di Jalan Babarsari, Malioboro City dan Lippo Mall Saphir di Jalan Laksda Adisucipto, Jogja City Mall dan The Rich Sahid Hotel Jogja di Jalan Magelang, serta Hartono Lifestyle Mall di Ring Road Utara, sebelah Markas Polda DIY. Rencana pembangunan apartemen Uttara di Karangwuni, jln. Kaliurang, tanpa meminta persetujuan warga serta indikasi manipulasi perijinan menghasilkan proses yang merugikan warga. Pengadilan Negeri Sleman akhir tahun 2014 lalu menjatuhkan putusan atas dikriminalkannya warga yang menolak pendirian apartemen Uttara. Muncul berbagai inisiatif individu maupun aliansi yang melawan kecenderungan ini, seperti warga Miliran yang mengeluhkan keringnya air sumur mereka (aliansi Jogja Asat), penolakan terhadap maraknya pembangunan yang menurunkan kualitas hidup (Jogja Ora Didol, Mencari Hariyadi, dll).

Lahirnya berbagai aliansi masyarakat dari berbagai kampung di sepanjang aliran Sungai Code yang menghadapi klaim dan pengambil-alihan tanah oleh berbagai pihak: klaim margersari yang ditarik untuk pembangunan hotel (misal hotel Quest di Jogoyudan), klaim sebagai tanah desa (di Blunyahgede, Sinduadi), dan klaim sebagai tanah negara sebab merupakan bantaran sungai.

Penutup
Berbagai kebijakan yang melahirkan konflik dan perlawanan yang disebutkan di atas secara kultural menghasilkan masyarakat yang mengidentifikasi diri sebagai orang yang anti Keistimewaan, anti keraton, anti pemerintah, dan orang-orang yang merasa ditinggalkan oleh pemimpinnya. Perlawanan dan upaya mempertahankan diri atas hak konstitusinya dilihat sebagai tindakan kriminal. Akan lahir masyarakat yang bukan saja antipati namun sakit hati. Kebijakan pertanahan berseberangan dengan kesejahteraan masyarakat dan penghormatan atas segenap kehidupannya sebab diletakkan di bawah logika perluasan kapital dan pertumbuhan ekonomi.

Jika tanah dan ruang terus dibentuk ulang dan menghimpit manusia-manusia yang hidup di dalamnya; kapital terus digelembungkan serta konsumerisme terus dikampanyekan; manusia-manusia ditinggalkan dan terus dinegasikan identitas dan eksistensinya; maka kita hanya akan membangun kebudayaan yang rapuh dan penuh potensi konflik dan kekerasan, kebudayaan yang ‘dangkal tanpa kedalaman’.

Saya sedang memikirkan hal-hal sederhana untuk menilai seperti apa sebuah kota disebut berbudaya itu: ketika anak-anak bisa menyeberang jalan dengan aman tanpa rasa takut; ketika orang tidak membuang bangkai tikus di jalan yang menurut saya sangat aneh itu; ketika orang merasa mudah menemukan tempat buang air yang bersih dan nyaman, ketika orang tidak mendengar klakson dibunyikan di jalan; ketika orang bebas dari teror dan rasa bersalah tidak mengkonsumsi yang disebabkan baliho-iklan yang meriuhkan pandangan dan pikiran orang; ketika tidak ada pintu rumah kos yang terpampang tulisan ‘Menerima Kos Muslimah’ atau ‘Menerima Kos Khusus Muslim’; ketika pelajar Ambon atau Papua mudah mendapatkan rumah kos; ketika kita bisa mengadem di serambi masjid tanpa diperingatkan harus menggunakan jilbab atau tidak merokok; dan seterusnya. Kita harus mawas diri bahwa Yogyakarta sekarang justru sedang mengalami masalah besar itu.

(Makalah diskusi untuk merespon draft Cetak Biru Pembangunan Kebudayaan Yogyakarta 2015-2025, Pusat Kebudayaan Koesnadi Hardjosoemantri, Univeritas Gadjah Mada, 15-01-2015)