Tag Archives: jogja asat

Darurat Agraria Yogyakarta ; Tinjauan Hukum Atas Situasi Terkini

1349073079 - Makmur di tanah tandus - Januri
Makmur di Tanah Tandus – Januri

Disalin dari : Agraria
08 Maret 2015

UU KEISTIMEWAAN DIY DAN HAK RAKYAT ATAS TANAH YANG DIJAMIN UUPA
oleh Gerakan Masyarakat Penerus Amanat Sultan HB IX

Hak rakyat atas tanah dijamin oleh UU No 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria (UUPA)  dan aturan pelaksanaannya, tidak terkecuali di DIY. Menurut UUPA, agraria meliputi bumi, air, dan udara; sehingga urusan pertanahan dan tata ruang tidak dapat dipisahkan. Penguasaan tanah akan menentukan penataan ruang. Artinya, penentuan suatu proyek di daerah tertentu akan lebih mudah jika penguasaan tanah di daerah tersebut kuat secara hukum, apalagi jika suatu daerah dimiliki oleh satu pihak saja.

Terkait tata ruang, penguasaan tanah di DIY diubah agar sesuai dengan kepentingan modal besar,  yaitu megraproyek MP3EI. Di mana-mana, megaproyek ini dipromosikan sebagai pembangunan, meskipun hakikatnya adalah penjajahan ekonomi oleh sistem kapitalisme. Di manapun, MP3EI telah menimbulkan konflik sosial dan merusak lingkungan hidup, karena MP3EI menyasaratkan pengambilalihan ruang hidup rakyat demi pertambangan; industri berat; jalan tol; bandara internasional  atau fasilitas jasa pertemuan; penginapan; dan wisata. MP3EI menyebut perputaran modal di bidang jasa ini sebagai proyek MICE: Meeting, Incentive, Convention,Exhibition (Yanuardy dkk, 2014).  DIY adalah salah satu sasaran MICE, lebih-lebih dengan merk barunya: Jogja Istimewa.

Semenjak UU No 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY (UUK) disahkan, telah terjadi perubahan yang mendasar dalam hal penguasaan tanah di seluruh DIY. Melalui UUK, Kasultanan/Pakualaman menjadi badan hukum khusus sehingga dapat memiliki tanah. Badan hukum ini bernama Badan Hukum Warisan Budaya dan bersifat swasta. Dalam praktiknya, penguasaan tanah di DIY mengarah pada penetapan Kasultanan/Pakualaman sebagai pemilik tunggal (monopoli) dari seluruh tanah di DIY. Upaya monopoli pemilikan tanah itu dilakukan dengan cara menghidupkan kembali Rijksblad No 16 dan No 18 tahun 1918 yang berbunyi: “Sakabehing bumi kang ora ana tanda yektine kadarbe ing liyan mawa wewenang eigendom, dadi bumi kagungane keraton ingsun”, artinya, “semua tanah yang tidak ada bukti kepemilikan menurut hak eigendom (hak milik, menurut UU Agraria 1870), maka tanah itu adalah milik kerajaanku”.

Kedua Rijksblad itu sudah dihapus oleh Sri Sultan HB IX bersama DPRD melalui Perda DIY No 3 Tahun 1984 sebagai pelaksanaan Keputusan Presiden No 33 Tahun 1984 dan Diktum IV UU No 5 Tahun 1960 (UUPA). Bahkan, Pasal 1 Perjanjian Giyanti 1755 menyebutkan bahwa wilayah Mataram Kasultanan Yogyakarta adalah tanah pinjaman dari VOC. Demikian pula, Perjanjian Politik HB IX dengan Belanda 1940 menyatakan bahwa Kasultanan merupakan bagian dari wilayah Hindia Belanda dan karenanya berada di bawah kedaulatan Baginda Ratu Belanda yang diwakili Gubernur Jenderal (Pasal 1); bendera Kasultanan dan penduduk Kasultanan adalah bendera negeri Belanda (Pasal 12).

Tulisan ini hendak menunjukkan (1) bagaimana situasi pertanahan di DIY setelah UUK disahkan? (2) bagaimana dengan hak rakyat atas tanah di DIY? (3) bagaimana cara mempertahankan hak yang dijamin UUPA?

A. Situasi Pertanahan di DIY

Beberapa kebijakan telah dilakukan oleh Pemerintah DIY dengan mengatasnamakan pelaksanaan UUK atau keberadaan tanah milik Kasultanan (Sultanaat Grond/SG) dan tanah milik Pakualaman (Pakualamanaat Grond/PAG), antara lain:

  1. Sertifikasi Tanah menjadi milik Badan Hukum Kasultanan/Pakualaman (Kadipaten)

Saat ini dilakukan pendataan dan pendaftaran tanah-tanah negara (tanah yang belum bersertifikat) di seluruh DIY untuk dijadikan milik Kasultanan/Pakualaman sebagai badan hukum swasta menggunakan dana APBN (Dana Istimewa), meliputi hutan; pantai; wedi kengser; dan tanah desa. Bahkan, Kepala Kanwil BPN DIY siap melakukan pemeriksaan kembali asal-usul tanah yang telah menjadi Hak Milik masyarakat menurut Rijksblad No 16 dan No 18 Tahun 1918, jika terbukti pada 1918 sebidang tanah tidak bersertifikat hak milik (eigendom) maka tanah itu akan beralih kepemilikan; dari Hak Milik masyarakat menjadi Hak Milik Kasultanan/Pakualaman (Kedaulatan Rakyat, 2 Oktober 2013, judul: BPN DIY Siap Sertifikat Tanah SG dan PAG).

  1. Balik nama sertifikat Tanah Desa dari milik desa menjadi milik Badan Hukum Kasultanan/Pakualaman

UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Gubernur DIY No 65 Tahun 2013 mengamanatkan tanah kas desa adalah kekayaan desa yang harus disertifikatkan menjadi hak milik desa sebagai badan hukum. Namun, Gubernur tidak menghendaki tanah desa menjadi milik desa.Sehingga, Gubernur menerbitkan Peraturan Gubernur No 112 Tahun 2014 yang memerintahkan Pemerintah Desa melalui Bupati/Walikota untuk melakukan permohonan balik nama terhadap sertifikat tanah desa yang sudah diterbitkan dari Hak Milik Pemerintah Desa menjadi Hak Milik Badan Hukum Warisan Budaya Kasultanan/Kadipaten (Pakualaman) (Radar Jogja, 23 Januari 2015)

  1. Penghentian sementara Perpanjangan Hak Pakai dan Hak Guna Bangunan atas tanah negara yang diterbitkan menurut SK Gubernur

Segera setelah UUK disahkan, Gubernur mengirim surat no 593/4811 (12 Nopember 2012) dan surat no 593/0708 (15 Februari 2013) kepada Kepala BPN DIY, isinya: agar Kepala BPN Kanwil DIY mengendalikan setiap permohonan perpanjangan Hak Pakai, HGB, Peningkatan Hak, serta Pengalihan Hak atas tanah negara yang dikuasai Pemda DIY, perorangan, yayasan, lembaga negara, dan lembaga swasta dan bahwa setiap permohonan harus memperoleh ijin dari Gubernur DIY (Sultan HB X) sebagai bentuk implementasi UUK. Akibat surat ini, seluruh proses administrasi pertanahan dihentikan, baik itu perpanjangan HGB dan Hak Pakai, pengalihan hak (balik nama karena jual beli dan waris), dan peningkatan hak, hingga seluruh Tanah Negara menjadi Hak Milik Kasultanan/Pakualaman.

  1. Penyusunan Rancangan Perdais Pertanahan

Dalam Rancangan Perdais Pertanahan, Pengertian Tanah Kasultanan/Kadipaten adalah tanah-tanah yang sejak semula dimiliki dan dikuasai oleh Kasultanan/Kadipaten, disebut sebagai Sultan Grond/Pakualaman Grond yang tunduk pada Rijksblad. SG/PAG termasuk Tanah Keprabon (yang digunakan upacara) dan Tanah Non Keprabon (pantai, hutan, wedi kengser, tanah tanpa alas hak dan dengan hak). Tanah Non Keprabon yang dimiliki atau dimanfaatkan masyarakat akan diperiksa riwayat asal-usulnya: SG/PAG atau hak eigendom (pasal 14), jika terbukti SG/PAG maka kepemilikannya akan beralih kepada Badan Hukum Warisan Budaya Kasultanan/Kadipaten. Kedudukan masyarakat sebagai pemanfaat, bukan pemilik. Peningkatan hak hanya berupa HGB dan Hak Pakai.  Sertifikasi terhadap tanah-tanah yang diklaim sebagai SG/PAG sudah berjalan menggunakan APBN (dana istimewa), baik tanah negara (tanpa hak, HGB, Hak Pakai) atau tanah hak milik desa. Raperdais Pertanahan akan disahkan dalam waktu dekat.

Terlepas dari upaya penghidupan kembali Rijksblad 1918, di DIY juga terjadi diskriminasi rasial/etnis dalam hak atas tanah. Instruksi Kepala Daerah No K 898/I/A/1975 menghapuskan kesempatan setiap WNI secara turun-temurun untuk mempunyai hak milik atas tanah karena kewarganegaraannya dikategorikan sebagai WNI NON PRIBUMI.  Hak atas tanah dibatasi berdasarkan pertimbangan etnis/ras, bukan kelas sosial atau kekuatan modal. Kebijakan ini dikukuhkan dengan: 1) Surat Pemda Propinsi DIY  No 593/00531/RO I/2012 (8 Mei 2012); 2) Surat Gubernur No 430/3703 (15 Nopember 2010); 3) Surat Plt Kepala Kanwil BPN DIY No 287/300-34/BPN/2010; 4) Surat Kepala Kanwil BPN DIY No 640.05/24.99/BPN/2000 (26 Oktober 2000); dan 5) Surat Kepala kantor BPN Kabupaten Bantul No 640/922/2000 (9 Nopember 2000). Terkait diskriminasi rasial/etnis ini telah terbit Surat Rekomendasi KOMNAS HAM No 037/R/Mediasi/ VIII/2014 tertanggal 11 Agustus 2014 yang isinya seruan kepada Gubernur DIY untuk mencabut/menyatakan tidak berlaku lagi Instruksi Kepala Daerah 1975. Rekomendasi ini tidak ditanggapi oleh Gubernur.

B. Hak Rakyat atas Tanah di DIY

UUPA adalah satu-satunya peraturan tentang agraria dan berlaku di NKRI, termasuk di DIY. Sementara, pasal 1 UUK DIY menyatakan bahwa UUK  adalah aturan khusus dari UU Pemerintahan Daerah, bukan aturan khusus dari UUPA. UUK tidak berlaku surut ke belakang karena pengakuan atas hak asal-usul yang dimaksud UUK adalah bentuk penghargaan dan penghormatan negara atas pernyataan berintegrasinya Kasultanan dan Kadipaten ke dalam NKRI untuk menjadi bagian wilayah setingkat provinsi dengan status istimewa (Pasal 4 huruf a). Artinya, klaim atas tanah-tanah SG dan PAG tidak mempunyai dasar hukum yang sah, karena SG/PAG termasuk tanah swapraja (feudal) yang sudah dihapuskan oleh Diktum IV UUPA. UUK juga melarang penghidupan kembali feodalisme (Pasal 4) dan penyalahgunaan wewenang oleh Gubernur (Pasal 16). Sehingga, UUPA sebagai aturan khusus dari UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) adalah dasar hukum yang mengatur pertanahan di DIY saat ini. Bahkan, pemberlakuan kembali Rijksblad 1918 (aturan pemerintah kolonial) dalam tata hukum NKRI adalah perbuatan makar. Siapapun yang terlibat dalam perbuatan makar diancam dengan Pasal 106 dan 110 KUHP. SG/PAG sudah dihapuskan oleh HB IX, PA VIII, beserta DPRD melalui Perda DIY No 3 Tahun 1984 yang merupakan pelaksanaan dari Keputusan Presiden No 33 Tahun 1984 dan UUPA.

C. Cara-cara mempertahankan hak atas tanah

a. Masyarakat harus menyadari bahwa dirinya mempunyai Hak atas Tanah dan hak itu dijamin UUPA. Adapun cara memperjuangkan/mempertahankan hak di tingkat perorangan dan kelompok sebagai berikut:

1)    Bagi masyarakat yang menempati tanah turun-temurun dan belum memperoleh hak milik tidak perlu mengurus surat ijin (serat kekancingan) ke Panitikismo untuk mendapatkan hak menempati/memanfaatkan baik itu bernama magersari, ngindhung, anggadhuh, dan angganggo. Mengurus magersari dan sebagainya berarti mengakui SG/PAG berdasarkan Rijksblad 1918 yang telah dihapuskan sejak 1984, sehingga masyarakat sama saja kehilangan hak atas tanah.  Sebaliknya, masyarakat justru perlu melakukan pendaftaran tanah yang telah ditempatinya turun-temurun tersebut ke BPN agar mempunyai hak milik, bukan sekedar hak pakai/hak guna bangunan. Jika maka menjadi kewajiban pemerintah unutk memberikan hak milik sebagaimana amanat TAP MPR RI No 9 tahun 2001 dan UUPA beserta aturan pelaksanaannya..

2)    Bagi masyarakat yang sudah memliki sertifikat hak milik tidak perlu menyerahkan sertifikat hak miliknya kepada tim ajudikasi pertanahan Keraton/Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa meskipun alasannya untuk diperbaharui, karena akan status hak milik dapat diubah menjadi hak pakai jika asal-usul tanah yang dimilikinya dianggap sebagai SG/PAG.

3)    Bagi masyarakat yang mempunyai Hak Guna Bangunan/Hak Pakai agar memperpanjang haknya dengan status tetap di atas tanah negara atau meningkatkan haknya menjadi hak milik. Apabila terjadi perubahan status dari HGB di atas tanah negara menjadi HGB di atas tanah SG/PAG, maka masyarakat perlu menyadari bahwa itu merupakan pelanggaran hukum.

4)    Masyarakat sebagai pemilik sah dari tanah desa (tanah komunal) harus mempertahankan tanah desa tetap menjadi milik desa sebagai badan hukum publik sebagaimana amanat UU Desa, bukan membiarkan tanah desa dikuasai oleh badan hukum swasta.

b. Masyarakat perlu menyebarkan pengetahuan tentang hak atas tanah tersebut kepada masyarakat lainnya, baik yang sudah maupun yang belum menjadi korban pengambilalihan hak. Bahwa: UUPA dan aturan pelaksanaannya tetap berlaku di Indonesia, termasuk DIY.

c. Masyarakat perlu menggalang persatuan dengan sesama korban untuk menempuh upaya hukum dan non hukum agar hak atas tanah yang dijamin UUPA tidak dihilangkan oleh pihak manapun, karena hak atas tanah adalah hak atas ruang hidup.

Keberadaan Sultan Ground Sebagai Dasar Pertanahan Keraton Kasultanan Di Indonesia

Ilustrasi: “Statement Tanah Untuk Rakyat,” Yustoni Volunteero, performance & instalasi 1999. Sumber: Arsip IVAA

 

Disalin dari MI. Dani Putra

Latar Belakang

Di DIY pada awalnya tidak pernah ada tanah negara. Semua tanah negara di DIY adalah tanah Sultanat, yang sejak kemerdekaan diberikan kepada pemerintah daerah. Selain itu, ada tanah milik Keraton Yogyakarta (Sultan Ground), dan tanah milik Puro Paku Alam (Paku Alam Ground), yang sebagian saat ini digunakan oleh masyarakat untuk bermukim atau berbudidaya dengan kekancing atau sertifikat hak pakai dari Keraton dan Puro, tetapi bukan hak milik. Karena bersifat istimewa, pertanahan DIY dengan demikian seharusnya juga tidak cukup diatur dengan UUPA, melainkan harus dijabarkan dalam Peraturan Daerah (Perda).

Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan bahwa status tanah Sultan Ground dan Paku Alam Ground adalah tanah ulayat (Tanah Adat) dan tidak dijamin oleh UUPA, sampai sekarang status kepemilikannya dibuktikan surat yang dikeluarkan keraton, oleh karena itu pemerintah pusat harus memperjelas kepastian hukum status tanah milik keraton dan Paku Alam melalui sebuah Undang-Undang

Tanah milik Kraton Yogyakarta yang terdiri atas Sultan Ground dan Pakualaman Ground diharapkan akan memiliki kejelasan secara administratif maupun landasan hukum setelah aspek pertanahan dicantumkan dalam RUUK DIY. Pasalnya, tanah yang banyak ditempati masyarakat tersebut sampai saat ini belum memiliki tanda bukti administratif.

Tanah-tanah milik Kasultanan Ngayogyakarta dan Kadipaten Paku Alaman belum jelas letak, luas, pengguna/ pengelola, pemanfaatan serta batasnya, dan secara normatif keberadaan tanah Sultan Ground (SG) dan tanah Paku Alaman Ground (PAG) sampai saat ini belum terjangkau ketentuan UUPA, tetapi secara kenyataan keberadaan tanah SG/PAG diakui oleh masyarakat, untuk itu harus tetap dijaga, dipelihara, dan dilestarikan keberadaannya dengan pertimbangan secara historis, sosiologis, dan yuridis melalui kegiatan Inventarisasi sekaligus Sosialisasi Tanah SG/PAG di DIY. dalam UU No. 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta, wilayah Provinsi DIY adalah merupakan bekas Daerah Swapraja yang terdiri Kerajaan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Paku Alaman, karena itu sampai saat ini di wilayah DIY masih terdapat tanah- tanah yang diberi inisial SG (Sultan Ground) danPAG (Paku Alaman Ground) setelah disyahkannya UU No. 13 Tahun 2012 tentang KEISTIMEWAAN Daerah Istimewa Yogyakarta tanah-tanah dimaksud sebutannya menjadi Tanah Kasultanan Yogyakarta dan Tanah Kadipaten Paku Alaman.

Sultan Ground adalah Tanah Keraton yang belum diberikan haknya kepada penduduk maupun kepada pemerintah desa, masih merupakan milik keraton sehingga siapapun yang akan menggunakannya harus meminta ijin kepada pihak Keraton. Tanah di Yogyakarta dengan status Sultan Ground merupakan kesinambungan antara masa lalu dan masa kini untuk menghormati Kasultanan Yogyakarta. Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 19 Agustus 1945 dengan Piagam Kedudukan Sri Paduka Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan HB IX, secara resmi mengakui keberadaan Kraton Yogyakarta, termasuk tanah tanahnya yang berstatus sebagai keprabon dalem dan dede keprabon dalem. Walaupun tanah tanah itu telah mengalami perkembangan dalam penguasaan dan penggunaannya, namun status hukumnya senantiasa disesuaikan dengan konsep kerajaan, dimana Sultan adalah penguasa tunggal. Berdasarkan Rijksblaad Kasultanan 1918 Nomor 16 jo. Risjkblaad 1915 Nomor 23, dilakukan reorganisasi dengan tujuan memberikan hak atas tanah kepada rakyat biasa dengan hak hak yang kuat. Tanah sultan ground dibagi dua yaitu Crown Domain atau Tanah Mahkota dan Sultanaad Ground. Crown Domain atau Tanah Mahkota tidak bisa diwariskan itu yang merupakan atribut pemerintahan Keraton Ngayogyokarto Hadiningrat, diantaranya Keraton, Alun-alun, Kepatihan, Pasar Ngasem, Pesanggrahan Ambarukmo, Pesanggrahan Ambarbinangun, Hutan Jati di Gunungkidul, Masjid Besar dan sebagainya. Sedangkan tanah Sultanaad Ground (tanah milik Kasultanan) adalah tanah-tanah yang bisa diberikan dan dibebani hak. Tanah tersebut merupakan wilayah kerajaan Ngayogyokarto Hadiningrat yang tanahnya bisa dikuasai oleh rakyat. Tanah-tanah yang tidak ada tanda bukti haknya adalah tanah Sultan Ground/Paku Alaman Ground, yang perlu pengaturan lebih lanjut.

Pengertian Sultan Ground.

Tanah Keraton merupakan tanah yang belum diberikan haknya kepada penduduk maupun kepada pemerintah desa, masih merupakan milik keraton sehingga siapapun yang akan menggunakannya harus meminta ijin kepada pihak Keraton.

Pembagian Sultan Ground.

Tanah sultan ground dibagi dua yaitu Crown Domain atau Tanah Mahkota dan Sultanaad Ground. Crown Domain atau Tanah Mahkota tidak bisa diwariskan itu yang merupakan atribut pemerintahan Keraton Ngayogyokarto Hadiningrat, diantaranya Keraton, Alun-alun, Kepatihan, Pasar Ngasem, Pesanggrahan Ambarukmo, Pesanggrahan Ambarbinangun, Hutan Jati di Gunungkidul, Masjid Besar dan sebagainya. Sedangkan tanah Sultanaad Ground (tanah milik Kasultanan) adalah tanah-tanah yang bisa diberikan dan dibebani hak. Tanah tersebut merupakan wilayah kerajaan Ngayogyokarto Hadiningrat yang tanahnya bisa dikuasai oleh rakyat.

Tanah D.I. Yogyakarta Sekarang

Semula, Yogyakarta adalah daerah swapraja. Diktum UUPA huruf a mengatakan, hak dan wewenang dari swapraja atau bekas tanah swapraja yang masih ada pada waktu berlakunya undang-undang ini hapus dan beralih kepada negara. Hal-hal yang bersangkutan dengan huruf a diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Tapi sampai sekarang, peraturan pemerintah itu belum dibuat. Karena itulah UUPA di Yogyakarta belum dilaksanakan sepenuhnya. Yang diberlakukan hanya sebatas tanah hak yang diatur berdasarkan hukum Barat.

Hukum Tanah Swapraja adalah keseluruhan peraturan tentang pertanahan yang khusus berlaku di daerah swapraja, seperti Kesultanan Yogyakarta. Dalam konsiderans Staatsblad No. 474 tahun 1915 ditegaskan bahwa di atas tanah-tanah yang terletak dalam wilayah hukum swapraja, dapat didirikan hak kebendaan yang diatur dalam Burgerlijk Wetboek (BW), seperti hak eigendom, erfpacht, opstal, dan sebagainya. Di Yogyakarta, Sultan merupakan pemilik tanah yang merupakan tanah Keraton. Rakyat hanya punya hak sewa atau hak pakai dan biasa disebut magersari. Jika Sultan menghendaki, sewaktu-waktu ia dapat mencabutnya kembali. Menurut sejarahnya, hukum tanah diatur bersama-sama, baik dengan tanah kas desa, tanah penduduk, maupun tanah Keraton itu sendiri.

Dualisme penerapan hukum tanah di DIY telah berlangsung sejak diterbitkannya UUPA yang mengatur secara detail mengenai ketentuan hukum agraria secara nasional. Bagi Yogyakarta, UU tersebut awalnya harus dikecualikan dan penerapannya baru diakui pada 2 Februari 1984 dimana Sri Sultan Hamengkubuwono IX secara resmi menyatakan UUPA juga berlaku di Yogyakarta.

Untuk memperoleh izin dalam hal menyewa atau memakai tanah keraton (magersari), terlebih dahulu harus meinta izin kepada Paniti Kismo. Paniti Kismo merupakan lembaga adat yang mengurusi pertanahan keraton yang meliputi pengaturan dan perizinan. Tanda bukti izin tersebut adalah dikeluarkannya Surat Kekancingan Magersari yang di dalamnya memuat klausul bahwa pemegang Magersari dilarang mendirikan bangunan permanen, tanah magersari tidak bisa diperjual belikan, dan bersedia mengembalikan tanah bila sewaktu-waktu diminta. Namun, perizinan dan syarat administrasi tetap tunduk pada aturan pemerintah setempat dalam hal ini Pemkab walaupun untuk magersari tidak dimungkinkan mendapatkan sertifikat atas tanah tersebut.

Untuk tanah keraton yang telah bersertifikat hak milik, tentu saja menurut Hukum Agraria yang berlaku, permohonan hak atas tanah tersebut tunduk pada ketentuan UUPA serta ketentuan lain yang meliputi ketentuan administratif. Hal ini menandakan Hukum yang berlaku mengenai tanah di DIY masih bersifat dualisme.

Di samping itu, terdapat tanah-tanah yang telah bersertifikat dan dimiliki oleh perseorangan. Tanah tersebut merupakan tanah yang pada kenyataannya tidak dapat diganggu gugat oleh pihak keraton karena telah ada alas hak yang sah. Jika pihak lain ingin menguasai tanah tersebut, tidak perlu izin penggunaan lahan seperti megarsari kepada Paniti Kismo. Namun jika ingin mendirikan bangunan, harus memenuhi persyaratan untuk mendapatkan Izin Mendirikan Bangun Bangunan (IMBB) dan harus ada persetujuan dari Penghageng Wahono Sarto Kriyo untuk kawasan Kraton maupun tanah milik Kraton.

Sultan Ground Tidak Hanya di Yogyakarta

Tanah di Yogyakarta dan daerah lain dengan status Sultan Ground ( bertitel SG) merupakan kesinambungan antara masa lalu dan masa kini untuk menghormati eksistensi Kasultanan Yogyakarta. Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 19 Agustus 1945 dengan Piagam Kedudukan Sri Paduka Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan HB IX, secara resmi mengakui keberadaan Kraton Yogyakarta, termasuk tanah tanahnya yang berstatus sebagai keprabon dalem dan dede keprabon dalem. Walaupun tanah tanah itu telah mengalami perkembangan dalam penguasaan dan penggunaannya, namun status hukumnya senantiasa disesuaikan dengan konsep kerajaan, dimana Sultan adalah penguasa tunggal. Berdasarkan Rijksblaad Kasultanan 1918 Nomor 16 jo. Risjkblaad 1915 Nomor 23, dilakukan reorganisasi dengan tujuan memberikan hak atas tanah kepada rakyat biasa dengan hak hak yang kuat. Dengan UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok Pokok Agraria ( UUPA) dan Keppres Nomor 33 Tahun 1984, membawa konsekuensi bahwa semua tanah di wilayah Propinsi DIY tunduk pengaturannya, penggunaannya, peruntukannya, peralihan ataupun kepemilikannya. Untuk tanah berstatus keprabon dalem muncul persoalan hukum mengingat karakteristik kepemilikan secara historis dan fungsinya berdasar hukum tersendiri. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 dan 5 Tahun 1954, tanah tanah keprabon dalem itu diurus langsung oleh KHP Wahono Sarto Kriyo cq. Kantor Panitikismo. Dan dalam Surat Kekancingan Sultan HB IX tanggal 03 januari 1979, berisi perintah tugas untuk : (1)mengidentifikasi tanah milik Sultan atau Kraton Yogyakarta, terutama yang dudah terdaftar dengan titel SG ( Sultan Ground ); (2) mengusahan surat tanda bukti resmi berupa sertifikat atas tanah tanah kasultanan; (3) mengusahakan dibuatnya perjanjian tertulis antara pemakai atau penghuni setiap persil tanah itu dengan KHP Wahono Sarto Kriyo sebagai wakil Sultan, yang dalam perjanjian itu pemakai atau penghuni diwajibkan membayar uang sewa. Tanah dengan status SG ini tersebar tidak hanya didalam Provinsi Yogyakarta, tapi ada di wilayah provinsi jawa tengah dan jawa timur,, serta daerah lain.

Priyayi yang memiliki hak magersari diatas tanah kraton biasanya memiliki rumah besar dan pegawai yang banyak dan bertempat tinggal dalam lingkungan rumah/tanah Priyayi ybs. Para pegawai ini yang berjasa besar untuk kelangsungan status kehormatan dan mendapat berkah atau bayaran yang mencukupi keluarganya. Status menempati rumah/tanah ini yang disebut dengan ngindung dengan karakteristik yuridis, historis, dan politis tersendiri. Kenyataan dilapangan ada yang terjadi diluar tanah SG atau pada yang berstatus pribadi hak milik turun temurun dalam bentuk hak garap, hak kelola, hak gadai yang sudah selesai( dianggap tidak pernah dibayar oleh di ahli waris penggadai), atau insidentil berkepanjangan..

Ngindung (bhs.Ind = ikut, numpang) secara perdata bisa disamakan dengan hak pakai atau hak guna bangunan yang dalam hal ini atas ijin pemilik atau penguasa tanah. Secara historis mayoritas pengindung karena mereka keturunan pegawai/pekerja dari orang kaya pemilik/penguasa tanah. Mereka diberikan tempat tinggal dibagian rumah besar( atau terpisah dalam lingkungan tanah induk ) dengan kewajiban memelihara. Namun tidak pernah ada kejelasan tentang status penempatan tempat tinggal, dengan hak sewa atau hak menempati selama bekerja atau sampai meninggalnya. Anak turunnya walaupun sudah tidak bekerja lagi pada pemilik rumah/tanah masih menempatinya. Sehingga kewajiban memelihara ini terkondisi situasi perkembangan waktu dan menggunakan biaya yang tidak sedikit disamakan bila itu rumah/tanah sendiri.  Keadaan demikian diperparah oleh kenyataan sejarah ,bahwa Priyayi atau keluarga kerajaan pada masa Kolonial dan beberapa saat setelah kemerdekaan dihidupi dengan subsidi sebesar Rp 750,-, jumlah sangat besar pada masa itu , digunakan untuk menyokong status. Dan hilangnya subsidi status itu mengurangi banyak kesejahteraan pegawai yang ngindung. Priyayi yang tidak punya tanah pertanian sebagai sumber penghasilan otomatis menjadi miskin, bahkan tidak mampu membiayai rumahnya yang besar  sekali, termasuk membayar pegawai yang ngindung. Keadaan ini berlanjut hingga masa ini, pengindung yang meneruskan tempat tinggal menghadapi problema sosial dan hukum tentang status menempati rumah.

Berdasar keikhlasan , pemilik rumah dan/atau tanah memberikan hak bertempat tinggal dengan ketentuan tidak membangun melebihi yang dahulu ditempati. Kerancuan dan penipuan status tentang tanah terjadi setelah pemberlakuan UUPA, karena letak yang tidak menyatu dengan rumah/tanah pemilik kadang dianggap tanah tidak bertuan dan lagi ada ketentuan Agraria nasional yang mensyaratkan menempati 30 tahun tanpa gangguan dapat diubah statusnya menjadi hak milik sertifikat nasional. Ahli waris sah kadang juga tidak mengetahui sejarah keseluruhan kepemilikan/penguasaan tanah sehingga hal tersebut diatas terjadi, dan kalaupun tahu tidak segera mengurus hak pemilikan/penguasaannya ke Badan Pertanahan Nasional atau ke Kraton Yogyakarta bila itu bertitel SG. Pencatatan tanah yang menjadi dasar penerbitan Kutipan Letter C di desa  kadang terlambat dan dengan mudah bisa dimanipulasi dengan alasan ketidak jelasan status.

Apabila berbentuk rumah tinggal menjadi mudah karena nyata obyeknya ditempati anak turun pegawai Priyayi,  yang berbentuk tanah menjadi sulit karena alasan diatas kecuali ada kejelasan keterangan obyek warisan dan pencatatan yang benar di Kutipan Letter C dan D desa/ kelurahan.(1)Pewarisan yang meninggalkan penghuni ‘ngindung’ memang membutuhkan kebijaksanaan pemilik dan pengindung  dengan kesepakatan ketua RT dan RW.  Penyelesaian yang ada kadang berujung pada pemaksaan kehendak pemilik dengan laporan polisi dengan tuduhan ‘menempati tanah yang bukan haknya’, namun jalan pidana juga tidak membuahkan hasil yang baik, karena dianggap ada perkara perdata yang mesti diselesaikan.(2) Penghuni rumah indung, sesuai kebiasaan akan menuntut pesangon yang berbeda beda menurut besarnya rumah. Hal yang umum diterapkan adalah penggantian nilai rumah yang ditempati.

 

Dasar perhitungan yang ada dalam PBB atau nilai pajak bangunan masih  ditambahkan dengan nilai harga umum/pasar yang berlaku. Kesepakatan tentang nilai rumah menjadi masalah berkepanjangan apabila tidak segera diselesaikan. Mungkin diperlukan juru taksir yang disepakati kedua pihak untuk menilai harga penggantian rumah, sepanjang yang dihitung adalah nilai rumah pada saat itu sesuai pasar, bukan menurut berapa besar biaya pemeliharaan dan penggantian yang rusak.(3)Bila tidak segera dirampungkan, Pemilik dapat memberi opsi berupa status sewa dengan harga sewa yang murah untuk  2 tahun pertama, kemudian tahun berikutnya dapat ditetapkan sewa menurut harga umum dengan klausula sewa itu dapat diperpanjang sampai 10 tahun atau lebih. Hal ini diterapkan bila tanah rumah tersebut tidak segera diperlukan oleh pemilik. Bila tidak ada kesepakatan harus kembali pada tuduhan menempati rumah dengan tanpa hak dengan penawaran wajar harga pasar untuk pengganti.

 

Editorial: Menggembosi Jogja

Yogyakarta telah gembos. Daya angin yang menjadi kekuatan dari dalam telah pergi. Ironisnya, gembosnya Yogyakarta justru terjadi dengan kuat sejak keistimewaan Yogyakarta menjadi wacana politik nasional dan gejolak identitas lokal yang menguat. Serentak dengan menguatnya wacana Keiistimewaan Yogyakarta di dalam realitas justru memperlihatkan lansekap kota yang berubah secara masif dengan tanda hadirnya pembangunan hotel, mall, apartemen, kondotel, dan lain sebagainya. Pertumbuhan perumahan, mal, hotel, apartemen, dll, semakin pesat berbareng dengan privatisasi kepemilikan tanah dan komodifikasi ruang kota, hancurnya lingkungan dan merapuhnya tatanan sosial pertetanggaan. Keistimewaan Yogyakarta sebagai jargon identitas tempat merupakan istilah menarik bagi Yogyakarta yang berbeda dengan kota-kota lain, namun juga mengandung pisau bermata dua: di satu sisi bisa menggerakkan orang banyak dalam berbagai level mempunyai kepekaan keruangan yang cukup merata di sebuah kewilayahan; di sisi yang lain ia mengokohkan secara jelas keberadaan Yogyakarta sebagai destinasi, sebagai lokasi – dan itu akan mempercepat hancurnya ruang hidup bersama. Sebagai destinasi, lokasi, dan tempat (place),… tanah-tanah dan ruang-ruang Kota Yogyakarta mengalami privatisasi dan komodifikasi tidak terkendali, menancap seperti paku besar yang membuat gembos daya hidup (keistimewaan) lingkungan dan warganya. Tanah, seperti halnya ruang, merupakan dasar hidup orang banyak, benih dari persemaian kesejahteraan, budaya, dan berkembang-biaknya kemanusiaan. Privatisasi tanah dan komodifikasi ruang menggembosi dasar-dasar hidup orang banyak dan mematikan dayanya.

Menggembosi Yogya merupakan proyek mengumpulkan tulisan sekaligus melakukan pembacaan ulang terhadap Yogyakarta. Kata gembos dan menggembosi dirasa cukup representatif untuk menggambarkan situasi dan gagasan perubahan daya hidup Yogyakarta. Hal-hal yang menjadi sumber menggembos-nya daya hidup tersebut perlu disingkap terus-menerus. Menggembosi Yogya ini bertujuan untuk mendokumentasikan, membagikan dan menyebarluaskan cara membaca dan gagasan mengenai Yogyakarta yang beragam. Dengan cara seperti ini, kami mengikutsertakan diri sebagai bagian dari kegelisahan warga Yogyakarta yang aktif untuk melakukan kerja-kerja resistensi Yogyakarta yang gembos. Melalui website, kami mengumpulkan sekaligus membagikan kembali beragam tema-isu-gagasan orang dari berbagai refleksi amupun basis kerja-kerja yang dilakukan bersama sebagai reaksi maupun aksi atas perubahan-perubahan yang terjadi di sebuah lokasi yang bernama Yogyakarta. Berbagai gagasan, reaksi maupun aksi ini penting dibagikan bersama, di(re)presentasikan, dan direfleksikan sebagai upaya membangun “keruangan yang telah hilang”, melakukan permainan, dan semoga bisa memberi daya dorong dan inspirasi bagi perjumpaan antarorang dalam konteks resistensi keruangan sebuah kota.