Tag Archives: #buletinivaa_september2018

Pada Sebuah Kapal Buku – Membangun Budaya Literasi dalam Tarikan Kekuasaan

Oleh Gabriela Melati Putri (Kawan Magang IVAA)

Judul Buku         : Pada Sebuah Kapal Buku
Penulis                  : Muhidin M. Dahlan
Tahun Terbit      : 2017
Penerbit               : I:Boekoe
Nomor Panggil : 300 Dah D

Masih dalam rangkaian seri 20 Tahun Menulis Muhidin M. Dahlan, bagian ini membicarakan posisi buku sebagai instrumen politik, demikian dunia buku pun politis. Sebagai sebuah tempat tersimpannya gagasan (dan ingatan kolektif) masyarakat, buku berada dalam pusaran rumit dengan negara dan pemangku kuasa. Belum lagi korporasi buku dengan kelompok elit-intelektual, serta dengan berbagai lapisan kelas di masyarakat. Untuk merangkum narasi tersebut, buku ini diberi tajuk Pada Sebuah Kapal Buku.

Pelarangan buku (“penjagalan buku”, sebagaimana Muhidin menyebutnya) dan sensor barangkali menjadi salah satu topik yang paling sering kita simak dalam lini masa dunia perbukuan di Indonesia–terutama ketika membicarakan keterlibatan penguasa. Balai Pustaka, yang didirikan pada masa kolonialisme sebagai contoh, melakukan penertiban ”buku-buku liar”; apa yang “baik” dan “tidak baik” untuk dibaca para bumiputera. Menengok ke belakang, negara pun tidak jarang melakukan “bersih-bersih” terhadap buku-buku kiri, melanggengkan ketakutan dan kebencian terhadap komunisme (bersama Marxisme dan Leninisme).

Tentu, kelindan lain antara negara dan buku tak hanya terkait pelarangan dan sensor; bacaan yang “layak” dan “tidak layak”, tetapi terkait erat pula dengan kebijakan-kebijakan yang diputuskan oleh negara, juga dengan irisan-irisan kepentingan perniagaan buku. Infrastruktur buku menjadi salah satu yang cukup banyak dikupas dalam buku ini. Perpustakaan menjadi salah satu fokus perhatian Muhidin. Perpustakaan adalah ruang bagi memori kolektif untuk dicatat dan diarsipkan, dan pustakawan adalah pengawalnya; garda depan yang menjaga dan diberi kesempatan “berinteraksi” secara intensif dengan buku-buku. Akan tetapi, ruang-ruang ini pun memiliki keterbatasan untuk mencapai masyarakat lapisan terbawah. Ia ada di ruang-ruang kota, bukan di daerah-daerah lain yang terpencil. Dalam salah satu kritikan yang dilontarkan Muhidin, tak jarang perpustakaan menjadi sehambar tata kelola administratif. Tak jarang pula, perpustakaan bukan menjadi ruang dialog antara berbagai macam pikiran, tetapi justru telah dipilihkan apa “yang sesuai” dan “tidak sesuai”. Mencontoh Soekarno yang malang-melintang dalam berbagai gagasan (bacaan) yang bertentangan satu dengan yang lain, demikian pulalah seyogyanya negara memberikan bacaan-bacaan kepada masyarakat. Beruntungnya, membangun ruang baca ini menjadi kerja kolektif. Kelompok-kelompok arsip, perpustakaan-perpustakaan mandiri yang dibuka dan dikelola secara kolektif maupun individu justru yang memberi sumbangsih.

Membangun budaya membaca memang bukan hal yang mudah. Ada berbagai persoalan ekonomi dan politik yang melingkupinya. Ketersediaan bacaan dan akses terhadap bacaan adalah salah satu contoh. Mengutip puisi Wiji Thukul, Catatan, buku sering menjadi komoditas yang harganya tak dapat dijangkau oleh masyarakat di lapisan bawah. Tak jarang, toko-toko itu pun hanya tersedia di perkotaan, dengan dikte bacaan-bacaan “bagus” yang tak menyentuh masyarakat pembacanya. Maka, persoalan utama dari rendahnya minat baca  terletak pada ketersediaan dan akses terhadap bacaan tersebut.

Artikel ini merupakan rubrik Sorotan Pustaka dalam Buletin IVAA Dwi Bulanan edisi September-Oktober 2018.

Politik Tanpa Dokumen

Oleh Senjang Martani (Kawan Magang IVAA)

Judul Buku : Politik Tanpa Dokumen
Penulis          : Muhidin M. Dahlan
Tahun             : 2018
Penerbit       : I:Boekoe
No panggil  : 300 Dah D

..”jangan pernah mimpi memanen kejayaan peradaban (indonesia Jaya 2030) jika tak siap berjalan dalam kesunyian merawat, memupuk, dan menjaga warisan masa silam dengan segenap kesadaran. Bila tidak, aparat pemerintah hari ini akan dikutuk generasi berikutnya sebagai kutu bagi buku, rayap bagi dokumen, dan hama bagi padi yang menghancurkan harapan “petani-petani peradaban.” (Hlm 16)

Arsip selama ini dipahami sebagai kumpulan kertas usang dan berdebu tanpa dipahami informasi penting yang terkandung di dalamnya. Arsip sebagai sumber ingatan atau informasi haruslah dikelola secara serius, tidak asal-asalan apabila kita tidak mau kehilangan jati diri sebagai bangsa karena tidak mampu merawat rekaman peristiwa masa lalu.

Dalam esai-esainya pada buku berjudul Politik Tanpa Dokumen ini, Muhidin sangat jeli dalam menggunakan dan memilih data sebagai referensinya. Ada banyak sekali koran-koran lama yang dijadikannya sebagai data. Seperti dalam esainya yang berjudul “Setengah Abad Teror Kanigoro”, menggunakan kliping di Harian Rakjat edisi 11, 13 Februari 1965 untuk menampilkan narasi lain soal Tragedi Kanigoro. Esai-esai di buku ini juga ditebari oleh bibliografi media dan tokoh yang tidak hanya kaya atau terkemuka tapi juga serius: Bintang Timur, Kompas, Tempo, Medan Prijaji, Doenia Bergerak, Pramoedya Ananta Toer, Tirto Adhi Soerjo, Marco Kartodikromo, dan banyak nama lain.

Bagi para pecandu buku, membaca buku ini akan menjadi pengalaman menarik dan mungkin bisa mengubah cara pandang dalam melihat sejarah Indonesia. Ada banyak peristiwa yang luput atau jarang muncul dalam pembahasan buku-buku sejarah, ada di buku ini. Namun perlu kehati-hatian saat membaca setiap esai di buku ini karena pembacaan yang tergesa-gesa dan tidak hati-hati rawan menimbulkan kesalahan pemahaman.

Melalui esai-esai yang terkumpul dalam buku ini, Muhidin seolah ingin menebarkan “teror” bagi pembaca. Sepakat dengan editor buku ini bahwa esai-esai itu dibuat agar orang lain tidak bisa tidur nyenyak. Bagaimana tidak, separuh buku ini rasanya seperti makian muhidin. Makian-makian itu dibahasakan sedemikian rupa dan dibumbui data-data. Membuat pembacaan terhadap buku menjadi cukup eksploratif.

Artikel ini merupakan rubrik Sorotan Pustaka dalam Buletin IVAA Dwi Bulanan edisi September-Oktober 2018.

Begitu Ya Begitu Tapi Mbok Jangan Begitu

Oleh: Haling Ratih (Kawan Magang IVAA)

Judul Buku          : Begitu Ya Begitu Tapi Mbok Jangan Begitu
Pengarang           : Danarto
Penerbit                : Diva Press
Tahun                      : 2016
Deskripsi Fisik   : 416 halaman, 14×20 cm
No. Panggil           : 300 dan B

Begitu ya Begitu Tapi Mbok Jangan Begitu adalah kumpulan esai yang fantastis-surealistik. Danarto memang seorang penyentil yang luar biasa. Melalui cerita-ceritanya, Danarto mengajarkan kebiasaan manusia yang selalu tergesa-gesa dalam mencari kepuasan dunia. Nampaknya buah pikir Danarto sebagai seorang penulis surealis par-excellence dalam refleksi-refleksi ini adalah waktu merenungi fenomena-fenomena kekerasan dan sadisme, kekuasaan serta ketamakan. Dalam buku Begitu Ya Begitu, Tapi Mbok Jangan Begitu kita diberikan contoh betapa seorang yang tamak akan kekuasaan, orang yang selalu tergesa-gesa dalam pekerjaan tidak akan bertahan dalam kesenangannya, cerpen yang seakan mengajak pembaca agar lebih bijak dalam bertindak.

Melalui Danarto, kita bisa membayangkan sastra absurd yang khas Indonesia. Di Eropa, sastra absurd adalah kejengahan akan realisme dan rasionalisme. Sedangkan cerita pendek Danarto mencerminkan betapa masyarakat kita –yang dicerminkan oleh tokoh-tokoh cerita pendeknya– menjalani apa yang dalam bahasa Jawa disebut mulur-mungkret, yaitu silih berganti menjauhi dan mendekati modernitas. Absurditas sastra Eropa bersifat kelam, serius dan negatif, sedangkan absurditas Danarto berwarna-warni, penuh kelakar nan positif.

Artikel ini merupakan rubrik Sorotan Pustaka dalam Buletin IVAA Dwi Bulanan edisi September-Oktober 2018.

Bergerak dari Pinggir

Oleh: Nur Sista Senja Wiragasari  (Kawan Magang IVAA)

Judul Buku          : Bergerak dari Pinggir
Pengarang           : Wahyudin
Penerbit                : Basa Basi
Tahun                      : 2018
Deskripsi Fisik   : 268 Halaman
No. Panggil           : 701 WAH b

Buku kumpulan tulisan berjudul Bergerak dari Pinggir ini berasal dari ulasan-ulasan seni rupa dari Wahyudin. Tentang produksi, peristiwa, kehidupan artistik lokal, perkembangan estetik dan pencapaian artistik seseorang atau sekelompok perupa di  sejumlah kota Jawa Timur sekitar 13 tahun berakhir. Cerita pada buku ini patut untuk diriwayatkan bukan lantaran di Jawa Timur tak banyak periwayat, tukang cerita, atau kritikus seni rupa, melainkan guna utamanya untuk menunjukkan bahwa “perupa hebat berasal dari mana pun”.

Demikian, hal tersebut dapat membijaksanai posisi seni rupa Jawa Timur di dunia seni kontemporer Indonesia yang ambisius dan demokratis. Keserbajenisan karya yang diusung dalam sebuah perhelatan dapat ditandai lewat realisme. Sebuah gagrak estetik yang kelihatan paling bersahaja tetapi dominan dalam medan kreatif seni rupa Malang yang konon telah berkembang sejak dasawarsa 1930-an. Medan seni rupa di Jawa Timur mampu melahirkan perupa-perupa yang istimewa dengan kecakapan artistik tinggi, esai-esai dalam buku ini nampaknya tidak ingin membiarkan situasi ini menguap begitu saja.

Dalam buku ini menyoroti beberapa aktor penting dan menarik dalam semesta dunia artistik, salah satunya museum seni rupa. Tak ada museum seni rupa di Jawa Timur yang mengoleksi, menyimpan, dan mendidik publik serta menunjukkan kualitas dan nilai seni rupa. Pada akhirnya, buku ini lebih jauh ingin menggambarkan Jawa Timur sebagai harapan bagi dunia seni rupa kontemporer.

Artikel ini merupakan rubrik Sorotan Pustaka dalam Buletin IVAA Dwi Bulanan edisi September-Oktober 2018.

Becoming; 20 Tahun Galang Kangin

Oleh Senjang Martani  (Kawan Magang IVAA)

Judul Buku   : Becoming; 20 Tahun Galang Kangin
Editor              : Hardiman, Wayan Setem
Tahun               : 2018
Penerbit         : Arti Foundation [Buku Arti]
No . Panggil  : Becoming; 20 Tahun Galang Kangin

Becoming 20 Tahun Galang Kangin, merupakan kumpulan tulisan yang membahas tentang kelompok perupa Bali Galang Kangin (GK). Berisi kumpulan tulisan dari kuratorial pameran, media cetak, serta testimoni (seniman, budayawan, dan tokoh masyarakat) terhadap fenomena yang muncul terkait perjalanan GK. Selain membahas dalam persoalan artistik, kreativitas, dan profil anggotanya, buku ini juga membicarakan berbagai aktivitas dan kreativitas seni yang dikaitkan dengan masalah-masalah sosio-kultural dan politik.

Ada semacam kekuasaan yang bermain dalam penciptaan buku. GK sangat memahami betapa pentingnya seorang seniman atau kelompoknya mengarsipkan perjalanan kesenian, pemikiran, dan catatan ihwal eksistensinya. Pun sebagai bahan kajian, buku ini bisa sangat membantu untuk melihat bagaimana perkembangan seni rupa Bali melalui sepak terjang GK.

Melalui karya-karya dalam pameran yang sudah sekian kali pernah GK selenggarakan, ada beberapa hal yang dapat dicatat. Bahwa pada periode tertentu GK pernah sangat dekat dengan kecenderungan karya-karya formalistik. Fase ini muncul di masa awal  eksplorasi visual GK. Dalam fase berikutnya, sejarah mengantar ke arah lain, dengan karya-karya yang mencoba keluar dari batas-batas medium mereka selama ini. Eksplorasi pada wilayah karya-karya instalasi/ tiga dimensi pernah hadir mewarnai dinamika pergulatan GK.

Secara teknis, layout buku ini sangat kaku (lebih mirip layout jurnal), buku ini menuntut kesabaran mata untuk membacanya. Kumpulan tulisan kuratorial dan media cetak dalam buku ini memang tidak diedit. Maka tidak heran jika ditemukan banyak kesalahan pengetikan.

Bagian lain dari buku ini adalah perihal siapa saja individu dalam tubuh GK. ini menarik karena tidak hanya pembaca dapat menelusuri perjalan setiap seniman, juga menjadi bagian penting dalam metodologi penelitian kesenian. Tak kalah pentingnya adalah teks visual dalam bab terakhir buku ini. Gambar tentang aktivitas dan karya seniman GK ditampilkan sebagai alat-alat baca. Karena gambar atau foto hakikatnya juga teks yang melahirkan keterbacaan, semacam kombinasi pemantik yang menarik dalam proses pembacaannya.

Artikel ini merupakan rubrik Sorotan Pustaka dalam Buletin IVAA Dwi Bulanan edisi September-Oktober 2018.

Konferensi Asia-Afrika 1955 “Asal-Usul Intelektual dan Warisannya bagi Gerakan Global Anti imperialisme”

Oleh Rachma Aprillian Kusuma Wardhani (Kawan Magang IVAA)

Judul Buku: Konferensi Asia-Afrika 1955 “Asal-Usul Intelektual dan Warisannya bagi Gerakan Global Anti imperialisme”
Pengarang : Wildan Sena Utama
Penerbit : Marjin Kiri
Tahun : Desember 2017
No. Panggil : 300 UTA K

 

Konferensi Asia Afrika tidak asing ditelinga publik. Buku setebal 281 halaman ini bercerita lebih dalam tentang Konferensi Asia-Afrika 1955 dengan judul Konferensi Asia Afrika 1955 Asal Usul Intelektual dan Warisannya bagi Gerakan Global Anti imperialisme. Beberapa pernyataan dalam buku ini membenarkan bahwa pada April 1955, delegasi dari 29 negara Asia dan Afrika berkumpul di Bandung, Indonesia, untuk perhelatan Konferensi Asia-Afrika (KAA). Para peserta konferensi, yang kala itu tidak banyak memiliki kekuatan militer atau ekonomi, mencoba mencapai sasaran kebijakan luar negerinya melalui langkah-langkah performatif –yang simbolik–, yang lebih jauh memperluas kemungkinan seluruh peserta memiliki posisi tawar di negerinya masing-masing dan panggung politik internasional sebagai pemerintahan sah dan berdaulat.

KAA adalah suatu peristiwa yang belum ada bandingannya. Mengingat peristiwa ini terjadi ketika negara-negara Asia-Afrika, yang baru dan hampir merdeka, memonopoli panggung politik dunia di pertengahan abad 20. Ini adalah momentum ketika aktor-aktor non-Barat menggunakan pengaruh yang terpadu dan konstruktif untuk menempatkan diri dalam tatanan internasional. Tujuan utamanya adalah agar lebih mengakomodasi persoalan-persoalan Asia-Afrika, baik di bidang ekonomi, politik, hingga sosial.

Gagasan solidaritas Asia-Afrika mencapai puncaknya lewat pertemuan pertama KAA. Meskipun KAA baru berlangsung pada pertengahan 1950an, akar-akar intelektualnya telah malang-melintang sejak awal abad 20. Terutama ketika wacana Westernism masa kolonial dikritik oleh jaringan kaum internasionalis dan gerakan anti imperialisme Asia-Afrika. Dengan demikian KAA adalah buah dari perjuangan panjang jejaring gerakan global.

Pada 18-24 April 1955, KAA berlangsung di Bandung. Dihadiri perwakilan 29 negara merdeka dan hampir merdeka dari kawasan Asia-Afrika. Seperti telah diuraikan sebelumnya, KAA adalah kulminasi dari banyak aspirasi: solidaritas  Asia-Afrika, dekolonisasi, perdamaian dunia, dan kemungkinan membentuk aliansi baru. Hari-hari terakhir KAA pada Sabtu malam, 23 April 1955, komite pengurus tanpa pembahasan bertele-tele menerima naskah yang merekomendasikan 8 negara Asia-Afrika untuk menjadi anggota PBB. Atas dasar prinsip universalitas, direkomendasikan bahwa negara-negara peserta KAA, yaitu Kamboja, Jepang, Yordania, Libya, Nepal, Sri Lanka dan “Vietnam Bersatu” harus diterima sebagai anggota.

Dengan demikian, KAA adalah forum yang penting. Ia mempengaruhi legitimasi politik, pemerintahan, dan masyarakat. Pergulatan simbolik dalam konferensi tersebut dimainkan di hadapan dunia. Sekaligus memiliki konsekuensi nyata bagi diplomasi politiknya. Di sisi lain, Bandung menjadi saksi penting atas bertemunya para pejuang kebebasan dan gerakan anti kolonial. Mewakili kepentingan negaranya, dan masyarakatnya masing-masing. Kepentingan masyarakat yang bebas dari belenggu dan hegemoni kolonial. Kepentingan yang direpresentasikan sendiri, bukan ditafsir oleh dunia Barat.

Artikel ini merupakan rubrik Sorotan Pustaka dalam Buletin IVAA Dwi Bulanan edisi September-Oktober 2018.

“Sanggar Bambu Tidak Akan Dibubarkan, dan Akan Dipertahankan Hingga Anggota Terakhir!”: Koleksi Arsip Sanggar Bambu

Oleh: Hardiwan Prayogo

Ungkapan di atas muncul dalam surat bertanda tangan Soenarto Pr. tertanggal 9 April 1998. Dalam surat yang juga dilampirkan formulir pendaftaran anggota baru ini, adalah tindak lanjut atas pasang-surutnya eksistensi Sanggar Bambu. Soenarto Pr. dengan segala upayanya mengirim surat ini pada anggota-anggota Sanggar Bambu di berbagai daerah untuk merubah pasang-surut menjadi pasang-naik.

Sejak berdiri pada 1 April 1959, Sanggar Bambu aktif melakukan pameran keliling ke berbagai kota. Mulai dari Bogor, Pekalongan, Purwokerto, Balapulang (Tegal), Banyumas, Banjarnegara, Ngawi, Ponorogo, Mojokerto, Situbondo, Malang, Pasuruan, Bangkalan, Pamekasan, dan lain sebagainya. Kota-kota yang oleh publik seni ketahui bersama bukan melulu Jakarta, Bandung, dan Yogyakarta. Dalam satu artikel tulisan Kartosudirjo, Sanggar Bambu memiliki 3 komisariat, sebagai “djiwa” (komisariat Yogyakarta), sebagai “napas” (komisariat Jakarta), dan sebagai “tubuh” (komisariat muhibah keliling). Fungsi utama dari tersebarnya komisariat ini adalah menjadikan seluruh pelosok nusantara sebagai persembahan pameran keliling, sekaligus tempat belajar, berdialog, dan bergaul. Misi ini memang implementasi dari mukadimah (ikrar) angkatan dasar Sanggar Bambu 59. Intisari dari ikrar ini juga mengungkapkan keberpihakan pada masyarakat sosialis, yang seirama dengan wacana revolusi pada masa itu.

Satu statement menarik dari artikel terbitan tahun 1964 ini adalah Sanggar Bambu menjadi bukti jika ada yang mengatakan bahwa bangsa Indonesia tidak mengenal seni abstrak, maka itu adalah kekeliruan. Jawa, Kalimantan, Toraja, hingga Papua, semua identik dengan corak seni abstrak. Sanggar Bambu menjadi pertemuan antara corak seni abstrak dengan realis. Dengan anggapan bahwa seni abstrak tetap berangkat dari titik tolak realitas objektif. Itu pandangan dari sisi formalis karya-karya seniman Sanggar Bambu. Mengenai pandangan politiknya, meskipun tetap menjadikan politik sebagai panglima,  Sanggar Bambu menolak disebut berafiliasi pada partai politik tertentu. Dan sikap tegasnya menolak manifesto kebudayaan (manikebu).

Ikrar ini semacam “diperbarui”, tercatat dalam dokumen tertanggal 15 Desember 1993. Ikrar pertama yang disampaikan pada 1963 dicetuskan sebagai pernyataan sikap di tengah hiruk-pikuk dan gontok-gontokan partai politik hingga lembaga kebudayaannya. Memasuki dekade 1990-an, dimana suhu, iklim, dan perjuangan politik kepartaian sangat berbeda, ikrar Sanggar Bambu diupayakan tetap aktual dengan asas kemandirian politik, kesatuan sikap budayawan, dan seniman untuk menghadapi globalisasi.

Dalam posisi politis dan situasi zaman demikian, Sanggar Bambu nyatanya masih aktif di masa orde baru. Sejauh apa pengaruhnya terhadap presentasi karya seniman-senimannya, tentu bisa diperdebatkan dan membutuhkan penelitian lebih jauh. Namun dalam beberapa liputan media, pameran lukisan Sanggar Bambu tahun 1990-an mencatat hampir seluruhnya menampilkan gaya dekoratif, surealis, dan impresionis, dengan dominasi lukisan tentang figur kuda, alam, lautan, kematian, hingga kitab suci. Di samping itu, teknik dan gaya lukisan mereka cukup matang dan berciri khas.  Pada sebuah pembukaan pameran Sanggar Bambu di Solo, Erik Purnomo mengakui bahwa di tahun 1990-an eksistensi Sanggar Bambu mengalami pasang surut, meski pada masanya pernah memiliki nama besar. Maka setiap pamerannya kini menjadi semacam ujian bagi kelompok ini. Ujian untuk bertahan atau bahkan membawa angin segar dalam kancah seni rupa yang situasi zamannya terus bergerak dinamis. Agus Dermawan T. pernah menyebutkan bahwa Sanggar Bambu berhasil menunjukkan keindonesiaan dalam bentuk dan spirit, dengan kata lain banyak menceritakan peristiwa keseharian yang merakyat.

Tim arsip IVAA pada bulan Oktober ini mendapat donasi arsip Sanggar Bambu dari keluarga seniman, Rusdi. Rusdi adalah seniman dari Solo yang merantau ke Bali untuk menapaki karir kesenimanannya. Rusdi adalah anggota Sanggar Bambu untuk komisariat muhibah keliling daerah Bali. Rusdi pernah berpameran tunggal di Bandung, dan terlibat dalam Pameran Besar Seni Lukis Ke-IV. Selain itu, ikut serta pameran bersama di Tokyo tahun 1976 dalam acara 12th The Asia Modern Art Exhibition.

Dalam perjalanannya sebagai anggota Sanggar Bambu, Rusdi juga aktif dalam kegiatan organisasi. Banyak membantu terselenggaranya berbagai pameran Sanggar Bambu, hingga bertukar kabar dengan pendiri Sanggar Bambu, Soenarto Pr. Sedangkan dalam karir kesenimanannya, Rusdi adalah seniman yang sepenuhnya menyerahkan diri pada aktivitas berkesenian. Seniman yang mencurahkan seluruh waktunya pada kepentingan seni lukis, merenungkan diri dalam rangka perkembangan kekaryaannya. Rusdi punya filosofi bahwa musuh terbesarnya adalah dirinya sendiri, prinsip ini yang dibawanya dalam berkarya, bahwa lukisannya adalah pengabdian, bukan pesanan seseorang. Entah sejauh apa filosofi berkeseniannya ini berjalan bersama dengan spirit Sanggar Bambu. Tentu menarik jika pertanyaan ini dielaborasi lebih jauh melalui catatan dan koleksi arsip Rusdi yang bisa dijelajahi dengan tautan di bawah ini.

Profil Rusdi dan Sanggar Bambu

Artikel ini merupakan rubrik Sorotan Arsip dalam Buletin IVAA Dwi Bulanan edisi September-Oktober 2018.

Pengantar Sorotan Magang

Di edisi kali ini, kami menghadirkan Sorotan Magang sebagai sub-rubrik baru dari Kabar IVAA. Sorotan Magang menjadi ruang bagi kawan-kawan magang atau internship untuk berbagi gagasan atau pengalamannya selama berproses bersama IVAA. Tulisan yang dimuat bisa berbentuk refleksi kerja atau esai singkat sebagai bagian dari penelitian selama bekerja di IVAA. Untuk edisi ini terdapat dua tulisan, masing-masing dari Tessel Janse dan Putri R. A. E. Harbie, kawan-kawan magang yang pernah ikut bekerja bersama dengan IVAA.

Tessel, dalam rangka penelitian untuk studi doktoralnya, membagikan sedikit temuan penelitian mengenai dinamika dunia seni Yogyakarta yang fokus pada persoalan interseksi antara yang lokal dan global. Sedangkan Putri, lebih menyuguhkan refleksi pribadi selama bekerja di IVAA, khususnya di bidang pengarsipan dan dokumentasi.

Artikel ini merupakan pengantar Sorotan Magang dalam Buletin IVAA Dwi Bulanan edisi September-Oktober 2018.

Intersections Between the Local and the Global: Intercultural Dynamics in the Yogyakarta Art World

By Tessel Janse

To a Dutch student of postcolonialism and contemporary art, Yogyakarta, as a crossroads where local and international art worlds converge, brings many relevant topics together.[1] My fascination for the city started when my aunt and uncle, both artists, took part in an artist in residence (AiR) programme with Cemeti in 2008. Their fellow AiR was local artist Wimo Bayang, who made a series of photographs of Jogja locals with water pistols, with the title “Belanda Sudah Dekat!”, or “the Dutch are near!” This references the common Indonesian colonial expression “calm down, the Dutch are still far away,” and I interpreted Bayang’s project as a tongue-in-cheek comment on the presence of my aunt and uncle and perhaps even Cemeti. I became curious about where exactly the friction between the local and the international lay.

During my short stay with the IVAA, I spoke with over twenty artists and art managers from Jogja as well as from some international institutions that call Jogja home. Soon, it became clear to me that the dynamic between the local and the global art worlds is a topic increasingly discussed amongst Jogja’s local artists. In this article, I will shortly present some of my findings on this topic. Implicit in this, I will be speaking for others and therefore inflicting ‘epistemic violence’, by Gayatri Spivak defined as the repressing of another’s voice by ‘overwriting’ it with your own perception of it.[2] Therefore, I will limit myself to asking relevant questions and posing some possible options to move forward, drawn from suggestions by interviewees, rather than presenting set conclusions. Before anything can be said about the dynamics between local and Western international in Jogja, the complexity of its art scene needs to be emphasized: every gallery has a different management structure and approach to power relations or collaboration. The same counts for individuals. Moreover, many power dynamics are not simply traceable along an axis of ‘outsider’ versus Indonesian, but, as anywhere, also run along the divisions between gender, class, ethnicity, age and occupation. Any comprehensive conclusions would require a long-term intersectional study of the micro-politics of Jogja’s art world, which is beyond the scope of this study. However, there are some recurring issues that are specific to the encounter between the local and the international, which have been identified as a pattern of power relations by multiple interviewees.

Without doubt, the international aspect to the Jogja art world brings considerable benefits. Besides its contribution in shaping Jogja as a unique place of cultural exchange and a hotbed for artistic enterprise and international relations, international institutions bring funding and the many visitors generate an economy to the profit of locals. The international audience for Jogja’s artists provides some with the opportunity to travel, take part in international AiRs and address sensitive topics more freely than at home. It is safe to say that the Jogja arts culture would not have been as diverse and outspoken as it is today, without this international collaboration. However, this utopia of intercultural inspiration, as it is portrayed by some international galleries, is not free from the interplay of global relations that are still heavily influenced by colonialism.

Though branding the current dynamic in Jogja as neocolonial may be too rigorous, many local interviewees have expressed that they see similarities between colonial inequality and the Western presence in Jogja’s art scene today. First of all, there is an inequality in opportunity. Though international art spaces in Jogja present themselves as promotors of mutual exchange, this is in practice often slightly one-sided. The funding from home governments means that AiRs are mostly in the benefit of the home country. The result is that artists from that country are supported in travelling to Indonesia, but Indonesian artists rarely have the opportunity to travel the other way. General thresholds like the difficulty of obtaining a visa to Western countries, the difference in exchange rates, and the lack of government funding for the contemporary art sector in Indonesia, mean that accumulating the required time and money is a steep task for local artists. Moreover, as one internationally renowned local artist explained, when Indonesian artists do travel, it is often at the mercy of host organization. This because the devaluation of their money in the West makes them completely reliant on funding, in practice rendering these artists “poor and homeless cosmopolitans.”

Another issue lies in the contrast between how Western visitors to Jogja perceive their role, and how they are perceived by locals. To many locals, Western visiting artists or long-term art managers represent access to international networks and careers and signify a pathway of funding. Therefore, they have a powerful position as people are eager to collaborate and build connections, which entails the risk of exploitation. Western visitors often do not realize this, and misinterpret help and being accommodating for friendship, whilst locals do expect something in return such as fair payment, or an equal return of the favour. One could also ask oneself whether some actors in Jogja become gatekeepers: through their international connections, they could possibly control who becomes internationally successful, and indirectly affect art-historical developments. At the same time, expecting artists to remain culturally authentic would be a patronizing myth.

A third and often mentioned shadow of colonial relations is the presence of orientalist stereotypes in the discourse of Western institutions and artists. In interviews and in gallery publications, the experience of culture shock is very often romanticized, and Jogja and its locals are represented as ‘cultural’, friendly, close to nature and to the past. Several locals expressed their issue with the fact that visitors are invariably intrigued by stereotypically exotic features, but pay no attention to the complexity and modernity of Jogja’s culture. Another problem exists with visitors bringing preconceived ideas, such as the suspicion that locals will try to ‘rip them off’, or are and lazy and unreliable, which in some cases has led to serious conflict. At the same time, it was explained to me that self-exoticization is also a defense mechanism, a way to maintain a ‘right to opacity’ and only show certain aspects to visitors, as Indonesians would be foolish to fully open up to the West again after what happened in the past. Representation thus works both ways.

Though Jogja as a hotbed of creative intercultural exchange definitely rests on a more complex underlying structure, this is not a univocal story of Western perpetrators and the Jogja locals as ‘victims’ without agency. There is much to be said about the power relations in Jogja’s art scene, but its members often have the best intentions but are caught in a complex web of unequal international relations. Limitations to travel and mutual exchange, like difference in currencies or in chances of obtaining a visa or funding, are out of the hands of Jogja’s art world. On a deeper level, the traces of epistemological Eurocentrism in Indonesia invest international visitors with the aforementioned significance and resulting privileges. In this context, both parties have an approach to the other that is influenced by often unnoted colonial representations. Several internationals I spoke with about power relations referred to their own relation with local co-workers or assistants as one of true friendship, and thus devoid of any inequality. At the same time, almost all locals I interviewed spoke of the Javanese culture of being overly hospitable, and of an “inferiority complex” towards Westerners specifically that leads to measuring the ‘own’ culture against the West, which prevents them from saying no and setting boundaries. Is the term friendship in some cases too swiftly applied, with the effect of circumnavigating discussions of inequality?

The complex network of influences on Jogja’s art world makes it difficult to envision straightforward solutions. Nevertheless, several practical recommendations were voiced that could lead to improvement. A key aspect is better communication and self-reflexivity, between the locals and internationals, but also as part of the AiR policy of expat institutions. Visitors’ awareness of their own significance, Jogja’s culture, intercultural communication and fair payment could be increased, for instance by institutions providing more information before visiting artists commence their AiR. It was also explained that the inferiority complex and being overly accommodating towards Westerners could be circumnavigated, if Westerners took a more pro-active stance by asking questions about what is appropriate regarding payment or asking for assistance, rather than sit back and enjoy. Structural changes such as the discouragement of personal assistants to AiR visitors could be beneficial, since having a local assistant is reminiscent of the colonial hierarchy, and often involves misconceptions about proper payment. Also, when AiRs communicate directly with the institution and locals and are more self-reliant, they get to know Jogja’s society better, learn new things and approach the other more as equal.

Following from these suggestions, the way forward for now lies in individual and institutionalized self-reflexivity, communication, some structural changes, and in making the problematic visible and discussable. These solutions are small-scale but within reach, as the extensive problems of global inequality are not so easily tackled. Importantly, they require participation from both the internationals and locals of Jogja.

 

[1] This article is the result of a research placement with the Indonesian Visual Art Archives in April 2018, and can be read as an excerpt of a larger dossier for the Masters program Postcolonial Culture and Global Policy at Goldsmiths, University of London.

[2] Spivak, Gayatri Chakravorty. 1998. Can the Subaltern Speak? In Marxism and the Interpretation of Culture, edited by Cary Nelson and Lawrence Grossberg, 271-313. Urbana, Illinois: University of Illinois Press. Pp. 279-283.

Laporan Naratif Magang di Indonesian Visual Art Archive periode Mei-Agustus

oleh Putri R.A.E. Harbie

Saya memutuskan untuk magang di Indonesian Visual Art Archive karena rasa ingin tahu yang besar tentang pengarsipan seni. Selain itu saya diarahkan untuk mengunjungi IVAA oleh mantan dosen saya di Tangerang. Kebetulan film tugas akhir saya memang melibatkan arsip dan memanfaatkan archival look, sehingga menurut beliau IVAA bisa menjadi wadah yang tepat untuk ketertarikan saya terhadap arsip dan kompleksitasnya. Selain untuk alasan tersebut, saya juga ingin memperluas pengetahuan dan pengalaman sebelum masuk kuliah di Pascasarjana ISI Yogyakarta. Mempelajari dinamika seni di Yogyakarta tidak cukup jika hanya mengandalkan perkuliahan saja, saya yakin kesempatan observasi 3 bulan di IVAA akan sangat berguna untuk saya.

Secara pribadi, saya lebih suka menganalisa arsip daripada sekedar membaca buku untuk meneliti suatu karya, fenomena atau perhelatan seni. Menurut saya, arsip memiliki aktualitas yang tidak dimiliki beberapa tulisan penulis atau peneliti dengan subjektivitas dan kepentingan masing-masing. Terdapat kesempatan untuk menikmati arsip sebagai sebuah pengalaman yang dapat diinterpretasikan berbeda seiring berjalannya waktu.

Umumnya pengarsipan seni hanya dilakukan masing-masing organisasi dengan akses yang terbatas. Pendekatan IVAA sangat berbeda dengan organisasi lainnya, usaha aktivasi arsip benar-benar ditujukan untuk masyarakat luas. Sebagai perwujudan usaha tersebut, tahun lalu IVAA pernah menggelar Festival Arsip untuk membangun kepedulian masyarakat tentang arsip secara umum maupun arsip seni. Saya tidak terlibat langsung dalam kegiatan tersebut, namun ada beberapa dokumentasi yang saya edit agar bisa menjadi arsip yang utuh. Melalui proses tersebut saya merasa IVAA telah berhasil membangun jembatan pengetahuan dan hubungan yang lebih dekat dengan masyarakat.

Beberapa peneliti dan seniman residensi dari seluruh dunia sering datang ke IVAA untuk membaca fenomena seni yang terjadi di Indonesia. Mahasiswa seni juga sering datang untuk menyelesaikan karya ilmiahnya. Ada juga anak-anak dari sekitar IVAA yang datang untuk memanfaatkan akses internet yang ada (meskipun bukan untuk kegiatan literasi). Orang-orang yang datang ke IVAA cukup beragam dan lintas generasi, sehingga selalu ada dialog-dialog menarik yang terjadi di IVAA.

Selama magang, saya berada di bagian pengarsipan dan dokumentasi. Tanggung jawab saya kurang lebih adalah merekam dan mengedit materi audio visual (beberapa sudah bisa diakses di Youtube channel @rsip IVAA dan Instagram ivaa_id), terkadang juga membantu mengunggah materi arsip online untuk newsletter dan menulis. Setelah 2 minggu melakukan magang, kantor IVAA mulai dipenuhi kawan magang dari berbagai universitas di Indonesia. Akhirnya saya bisa fokus mengolah audio visual saja. Pekerjaan dokumentasi bisa dilakukan kawan magang lainnya. Namun ada kendala lain ketika melibatkan terlalu banyak personel dokumentasi di lapangan yaitu kesulitan mengontrol kebutuhan teknis dan distribusi alat. Setiap hari banyak peristiwa seni yang terjadi di Yogyakarta, sehingga sangat sulit mendokumentasikan semuanya. Untuk melengkapi arsip dan dokumentasi, IVAA membuka peluang donasi.

Seluruh video yang saya edit memiliki kesannya masing-masing, tapi ada satu video paling berkesan yaitu video promosional untuk Archive Showcase “Jiwa Kita”. Video ini melibatkan beberapa arsip video art, performance dan dokumentasi peristiwa seni yang dirangkai menjadi satu. Saya mengalami dialog yang sangat kuat antara elemen visual dengan audio yang berasal dari arsip berbeda tanpa saling menutupi potensi dan intensinya.  Tujuan saya membuat video ini adalah karena menyadari bahwa masih ada jarak antara pengunjung perpustakaan IVAA dengan Archive Showcase, meskipun berada dalam satu ruangan. Pengunjung masih ‘takut-takut’ untuk melihat isi komputer dan arsip-arsip yang dipamerkan. Saya harap arsip bisa lebih approachable dengan cara tersebut.

Secara keseluruhan, IVAA sangat baik dalam bertukar  pengalaman, ilmu dan pemikiran. Banyak kegiatan yang diinisiasi untuk memenuhi kebutuhan para kawan magang, seperti kunjungan ke museum OHD, kunjungan untuk melihat koleksi Istana RI Yogyakarta dan kunjungan ke studio seniman (Pak Subandi Giyanto). Kegiatan magang di IVAA sangat bermanfaat dan membuka pikiran terutama bagi teman-teman yang hendak mengenali situasi seni rupa dan acara seni di Yogyakarta.

Saran saya antara lain adalah agar IVAA bisa mulai berafiliasi dengan lini-lini di seluruh Indonesia, supaya tidak hanya seni rupa Yogyakarta saja yang bisa dicakup tapi seluruh Indonesia. Saya harap setelah IVAA selesai renovasi, IVAA bisa menambah program-program baru di ruang yang baru dan menambah SDM yang lebih banyak. Semoga rasa cinta seluruh staff IVAA terhadap arsip bisa terus ditularkan kepada seluruh individu di dunia seni.