Tag Archives: BacaArsip

Jejak Senisono

Oleh: Tiatira Saputri

Di tahun 1990-an, publik seni gelisah dengan rencana pembongkaran gedung Senisono. Gedung yang berdiri sejak tahun 1915 tersebut sudah menjadi rumah bagi beragam kegiatan seni sejak tahun 1968. Sejarah juga mencatat bahwa pada tahun 1945 gedung ini menjadi lokasi Kongres Pemuda. Selain bersejarah, keberadaan gedung ini juga mencatat berbagai dinamika seni budaya serta menjadi saksi dari berbagai peristiwa bernilai. Oleh sebab itu, banyak seniman berupaya menegosiasikan pembatalannya ketika pemda berencana membongkar Senisono. Sebut saja peristiwa happening art bertema “Aksi Cinta Kasih” yang digelar di Malioboro, pembuatan instalasi patung di titik nol kilometer, dan Panggung Solidaritas Senisono oleh Teater Jiwa. Meskipun pada akhirnya, di tahun 1995 Senisono tetap saja dibongkar.

Sumber: koleksi IVAA http://archive.ivaa-online.org/khazanahs/detail/3085

 

Jauh sebelum Senisono dibongkar, ada baiknya jika kita menilik ke belakang untuk melihat sejauh apa Senisono dihidupi dan menghidupi dinamika kesenian di Yogyakarta. Menilik lokasi Senisono yang berada di penghujung ruas Malioboro, maka ketika membicarakannya berarti kita juga membicarakan Malioboro. Sebagai jantung dari sebuah kota, Malioboro sudah punya sejarah panjang sebagai ruang diplomasi. Di abad ke-10, Malioboro yang diposisikan sebagai jalan utama kerajaan atau yang dalam bahasa Sansekerta disebut rajamarga, jalan ini juga sekaligus menjadi ruang pertemuan raja dengan rakyatnya. Ia dimaknai sebagai ruang penghubung antara manusia dengan kosmosnya serta menjadi pusat kegiatan seremonial kerajaan yang dibuka untuk publik. Pada masa kolonial, Malioboro yang tadinya meliputi seluruh wilayah dari Keraton hingga Tugu Jogja, kemudian terbagi menjadi dua setelah pemerintahan Belanda membuka jalur kereta dan mendirikan Stasiun Tugu. Kendati demikian, Malioboro justru semakin hidup sebagai ruang diplomasi. Malioboro yang menjadi sebatas Keraton Ngayogyakarta hingga Stasiun tugu itu, akhirnya menjadi ruang untuk pertemuan yang diselenggarakan kerajaan, baik dengan warga maupun pejabat-pejabat tinggi Eropa.

Di tahun 70-an sampai 80-an, ketika kita bicara tentang seni di Yogyakarta, beberapa kali nama Malioboro dan Senisono disebut. Mungkin ini ada kaitannya dengan kehadiran Senisono sebagai ruang yang memfasilitasi kegiatan seni, baik dari diskursus sampai proses kreatif seni itu sendiri. Salah satu yang pernah menjadi sorotan di tahun 70-an adalah ketika Kelompok Kepribadian Apa, yang kemudian menjadi PIPA, gagal mengadakan pameran di Senisono, dikarenakan tampilan serta konten pameran dianggap terlalu vulgar atau bisa dikatakan frontal mengkritisi pemerintahan Orde Baru. Namun, bentuk kesenian yang dibawakan oleh kelompok PIPA ini justru menjadi oase segar untuk seni rupa saat itu. Dari sana PIPA kemudian dipandang sebagai salah satu percikan awal hidupnya seni kontemporer di Yogyakarta. Sama halnya ketika di tahun 1980-an Eddi Hara menampilkan performance art di Malioboro, dari situlah seni rupa mulai hadir di titik keramaian ruang terbuka, yang kemudian kita kenal dengan sebutan seni ruang publik.

Gambar: Pameran Seni Kepribadian Apa tahun 1977 Sumber: koleksi IVAA

Sebagai rumah dari beragam bentuk kesenian beserta komunitas yang menghidupi, beberapa nama besar yang kita kenal sekarang, juga sempat tercatat telah menjadikan Malioboro sebagai rumahnya, diantaranya ialah  Sawung Jabo di tahun 1970-an dan Ugo Untoro di tahun 1990-an.

Pada tahun 1990-an Apotik Komik juga membuat mural bertema “Sakit Berlanjut”di sekitar Maliboro, sebagai bagian dari Festival Kesenian Yogyakarta. Sejak saat itu mural menjadi lebih populer digunakan sebagai medium komunikasi, yang masih berlangsung hingga kini. Tidak hanya mural, berbagai kegiatan berbasis komunitas yang juga merupakan suara warga atas perubahan kotanya juga bisa kita temui di sekitar Malioboro. Seperti misalnya Apeman yang diselenggarakan Komunitas Malioboro (COMA) atau Gelar Kreativitas Girli setiap tahunnya.

Sumber: koleksi IVAA http://archive.ivaa-online.org/khazanahs/detail/138

 

Di tahun 2000-an perbincangan mengenai Malioboro banyak mengarah pada pembahasan mengenai perebutan kepentingan atas ruang publik. Sejak Walikota Soejono AJ di tahun 1970-an membuat kebijakan untuk membangun trotoar di kawasan Malioboro sebagai fasilitas pejalan kaki, pada saat itulah kawasan Malioboro justru penuh pedagang kaki lima. Sampai akhirnya di tahun 1987 muncul kebijakan mengenai penggunaan lahan Malioboro. Salah satu kebijakannya adalah dengan mengalih fungsikan trotoar bagian timur Malioboro sebagai lahan parkir, sebagai respon atas padatnya pengunjung berkendara di wilayah Malioboro. Itu artinya, di tahun 1980-an, pemerintah mulai menyetujui dan memaksimalkan pertumbuhan wilayah Malioboro sebagai ruang niaga. Malioboro dinilai perkapling, setiap jengkalnya memiliki nilai investasi. Ini menjadikan wilayah yang seharusnya milik publik kini menjadi ruang personal. Orang menjadi sangat perhatian dengan wilayahnya masing-masing, sehingga tidak heran, jika di tahun 1990-an masyarakat mulai banyak mengeluhkan kondisi Malioboro yang tidak nyaman. Jangankan untuk berinteraksi, berjalan menyusuri trotoar pun membuat kita harus sering beradu bahu lantaran sempit dan banyaknya wisatawan berbelanja. Lahirnya komunitas di Malioboro seperti komunitas Pinggir Kali (Girli) atau pun COMA bisa jadi merupakan bagian dari respon terhadap perubahan tersebut.

Girli misalnya, yang ada sejak tahun 1981 dan terdiri dari berbagai lapisan masyarakat, mulai dari pelajar, mahasiswa, seniman, aktivis, sampai warga kampung setempat ini selalu berupaya merangkul masyarakat Malioboro. Karena bukan saja warga lokal dan wisatawan, tapi juga anak-anak jalanan banyak menjadi korban kekerasan di Malioboro, seperti misalnya copet, mafia asuransi, mafia pengemis, atau korban pertengkaran antar kelompok di area Malioboro. Melihat kasus-kasus seperti itu seakan kita sudah tidak bisa lagi berkompromi di ruang Malioboro. Untuk itulah komunitas seperti COMA rutin mengadakan Apeman di wilayah Malioboro. Karena selain melestarikan tradisi, Apeman juga salah satu cara untuk bernegosiasi dengan warga sekitar tentang bagaimana mengupayakan ruang hidup yang lebih cair di Malioboro melalui kesenian dan kegiatan berbagi. Sehingga jika kita lihat kembali, kesenian hari ini di Malioboro tidak melulu dari seniman, tapi juga dari warga yang memiliki kepentingan untuk berdialog dengan rakyat banyak.

Di tahun 1980-an, ketika seni eksperimental masih sangat baru dan menjadi materi eksplorasi yang sangat segar bagi perupa, muncul beberapa praktik seni, seperti yang pernah dilakukan Eddi Hara di tahun 1987 dengan menelusuri wilayah Malioboro, dari stasiun Tugu, Sosrowijayan, sampai Senisono Art Gallery dalam waktu 24 jam. Kerja seni yang idenya diambil dari “Hardship Art” dalam buku Art in America ini sesungguhnya merupakan cara lain Eddi Hara untuk merasakan sensasi tradisi mati raga, puasa membisu, atau puasa mati geni melalui kesenian.

Dari berbagai ragam peristiwa yang terjadi, terutama di Malioboro, mulai dari aktivitas niaga, diplomasi hingga kebudayaan dalam berbagai pemaknaannya, terdapat satu nilai dominan yang tidak bisa dilepaskan dari Malioboro, yakni ruang dialog karena keberadaannya sebagai pusat kota dan kerumunan.


Artikel ini merupakan bagian dari Rubrik Baca Arsip dalam Buletin IVAA Mei-Juni 2017.

Senisono: Ruang Bersama, Hak Siapa?

Oleh : Annisa Rachmatika Sari

Perluasan wilayah Gedung Istana Kepresidenan Yogyakarta pada tahun 1995, membawa persoalan serius dalam iklim kesenian di Yogyakarta. Pusat kesenian yang awalnya terpusat di Senisono menjadi berpindah ke Purna Budaya – sebelum adanya galeri-galeri seperti saat ini. Gunawan Raharjo salah satu pendiri PAKYO (Paguyuban Kartunis Yogyakarta), merasakan bahwa perpindahan basis kesenian telah mempersulit masyarakat dari berbagai kelas untuk mengapresiasi kesenian, “dulu di Senisono, tukang becak aja bisa nonton pameran”.  

Posisi Senisono berada di kawasan Maliboro, tepatnya di selatan Gedung Agung, di ujung perempatan titik nol, bersebrangan dengan Monumen Serangan Oemoem 1 Maret. Kawasan tersebut menjadi pusat keramaian masyarakat dari berbagai kelas di Yogyakarta – begitu pula saat ini.

Di masa penguasaan Belanda, Senisono difungsikan sebagai tempat hiburan malam. Banyak orang-orang Belanda yang menghabiskan waktu untuk bermain bilar ataupun berdansa di gedung yang kerap disebut “Kamar Bola” tersebut. Senisono pernah juga beralih fungsi menjadi bioskop, sebelum kemunculan Bioskop Indra dan Permata. Pernah juga menjadi gedung Kongres Pemuda Indonesia di tahun 1945. Baru sekitar tahun 1968, pengelolaan gedung Senisono diserahkan kepada seniman.  

Hampir setiap hari Senisono tidak pernah sepi acara kesenian. “Ya di tempat itu, semua seniman dari semua bidang dan kelas kumpul, yang dari Jakarta njujugnya ya kesitu dulu, rame mbak pokoknya…” ujar Gunawan Raharjo di sela-sela obrolan kami.  

Sumber: Badan Pusat Arsip Daerah DIY

Metamorfosis Senisono sebagai basis kesenian di Yogyakarta, tumbuh secara organik. Gunawan Raharjo menyebut Senisono menjadi barometer seni di masa itu. “Keberadaan seniman akan diakui kesenimannya ketika telah berkesenian di gedung tersebut” tutur Jemek Supardi.

Mengapa aktifitas kesenian di gedung tersebut tidak pernah sepi? Ternyata hal ini disebabkan oleh faktor pengelolaan infrastruktur yang memudahkan seniman membuat kegiatan dan lokasi Senisono yang berada dekat dengan Malioboro, sebagai pusat keramaian di Yogyakarta. Sehingga memudahkan seniman untuk menarik perhatian penikmat karya. “Sewa gedung Senisono cukup murah, dapat subsidi juga. Jadi harga sewa yang 75.000 cukup kami bayar 30.000 rupiah saja. Kemudian memberi uang kebersihan dan uang makan buat yang kerja” ungkap Jemek. Terlebih, kondisi di atas didukung dengan keadaan Yogyakarta yang belum diramaikan oleh ruang pamer seperti saat ini. “Dulu ada Purna Budaya, tapi lokasinya di utara, jauh dari keramaian” tambah Gunawan Raharjo.  

Keberadaan Senisono dengan latar belakangnya sebagai gedung pemerintah – tidak dimiliki swasta – membuka peluang bertumbuhnya seniman-seniman baru. Biaya sewa gedung dirasa terjangkau oleh semua kalangan. Pengunjungnya tidak dibatasi, siapapun boleh hadir menikmati.

Sebagai satu dari 48 gedung bersejarah yang tercatat dalam Dinas Purbakala DIY, sehingga layak untuk dilestarikan dan dilindungi, Senisono saat itu memainkan peran sosial di masyarakat Yogyakarta. Sangat mudah untuk bertemu, lebih-lebih wedangan bersama Rendra, Sawung Jabo, hingga Djoko Pekik dan Affandi. Kondisi ini yang membangun seni di Yogyakarta ibarat “makanan yang dapat dijangkau seluruh masyarakat”.   

Kontroversi Seputar “Renovasi”
Wacana renovasi Senisono telah berhembus sejak tahun 1976, namun gejolaknya muncul di tahun 1980-an akhir. Media cetak seperti Bernas, Kedaulatan Rakyat, Kompas, serta Tempo mencatat upaya perlawanan dari seniman dalam menolak wacana pemerintah tersebut. Banyak seniman yang melihat renovasi gedung, dapat dapat menghilangkan sejarah kota Yogyakarta.

Artikel Kedaulatan Rakyat (KR) berjudul “Senisono: Aku Sakit, Tapi Jangan Kau Bunuh”, mencatat usaha Bambang Paningron untuk menolakan pemugaran Senisono. Selain Bambang Paningron, banyak seniman lain yang “menyurati pemerintah” untuk menghentikan rencana pemugaran, sebut saja WS. Rendra, YB. Mangunwijaya, Emha Ainun Nadjib, dan masih banyak lagi.

Usaha untuk tetap mempertahankan Senisono juga dilakukan secara diplomatis. Pada tanggal 12 April 1991, Emha Ainun Nadjib mendapatkan undangan dari Mensesneg. Dari peristiwa yang dicatat oleh Kompas, pada pertemuan tersebut nampak bahwa Setyawan Djody dan Eros Djarot memberi dukungan pada seniman Yogyakarta saat itu. Namun, persoalan ini semakin carut marut ketika Djody dan Eros, malah memberi peluang pemerintah untuk menekankan penyelesaian masalah Senisono dengan pemberian fasilitas berupa gedung kesenian baru.

Bagi Emha – sebagai perwakilan seniman Yogya yang ditunjuk, penyelesaian masalah ini bukan pada pemberian gedung kesenian baru. Namun lebih pada pemugaran Senisono dan membiarkannya tetap ada. “Dengan banyaknya bukti nilai historis dan manfaat besar Senisono bagi kota kebudayaan seperti Yogya, mengapa Senisono harus dibongkar. “Senisono seharusnya justru dipugar, dikembalikan pengelolaannya kepada para seniman” tuturnya kepada Kompas.

Kondisi gedung memang tidak layak, ini menjadi persoalan berat bagi para seniman untuk memenangkan Senisono. Kepada Kompas, Pak Marto, Juru Kunci Senisono, mengakui bahwa Gedung Senisono sudah tidak layak pakai mulai tahun 1985. “Kondisinya memprihatinkan, banyak bocor di mana-mana.” Puncaknya terjadi ketika sebagian atap gedung tersebut ambrol pada 1 Maret 1993, pukul 14.30 WIB. Marto menambahkan bahwa jarang ada seniman yang mau memanfaatkan Gedung Senisono walaupun sewanya sangat murah.

Sebelum peristiwa ambrolnya atap, para seniman menggalang dana untuk perbaikan gedung melalui Aksi Solidaritas Dewan Seniman Muda Indonesia. Pada acara tersebut seniman akan menyumbangkan 75 persen hasil penjualan karya untuk renovasi Senisono. Harga karya mulai dari 50.000 hingga 500.000 rupiah. Kompas mencatat, sekitar 100 lebih karya terjual dalam acara tersebut.   

Orasi di Senisono, Rangkaian Kegiatan Aksi Cinta Kasih dalam Menolak Pembongkaran Senisono Sumber: http://archive.ivaa-online.org/khazanahs/detail/3089

Pemerintah Yogyakarta mengakui bahwa renovasi Senisono merupakan keputusan dari pusat – Jakarta. Pemerintah Daerah hanya menjalankan tugas. Menurut Djoko Sutono, Kepala Rumah Tangga Istana Kepresidenan Yogyakarta tahun 1996, dan Drs. Sujatmo, Ketua BAPPEDA DIY tahun 1996, Senisono tidak akan dipugar untuk kepentingan perluasan Istana Negara, melainkan hanya direnovasi. Kepada KR mereka menegaskan bahwa, usaha renovasi merupakan cara pemerintah untuk memuliakan gedung bersejarah, terlebih nantinya renovasi ini dapat mendukung kegiatan seniman – di masa itu. Namun, secara terpisah Djoko Sutono menegaskan kepada KR, bahwa pihak pemerintah tidak dapat memastikan fungsi Senisono akan berjalan seperti semula.        

Secara personal, Djoko Sutono menyampaikan kepada KR bahwa pihak Istana Negara terkadang merasa malu, ketika mendapat kunjungan dari pejabat tinggi. Sebagai gedung yang berdekatan dengan Istana Negara, Senisono yang terkesan kumuh sehingga merusak pemandangan dan citra Gedung Istana Negara yang megah dan agung.    

Jemek Supardi berpendapat lain, keadaan Senisono saat itu tidak kumuh, malah ruang akustiknya sangat bagus jika dibandingkan dengan gedung-gedung yang saat ini – menunjuk TBY. Ada dua bagian yang bisa digunakan untuk pertunjukan, ada pendopo dan Gedung Senisono. “Pendopo itu yang membangun Romo Mangun, buat temen-temen seniman yang enggak mampu bayar sewa gedung, Senisono itu tidak kumuh, jarang saya liat ada gelandangan yang tidur sembarangan di sana, ya karena mereka sungkan sama seniman. Tapi memang di sekitar sana banyak pohon-pohon beringin saja”.  

Persoalan pemerintah ini dipandang lain oleh beberapa pihak. Banyak yang menilai bahwa usaha perobohan Senisono bukan berasal dari pusat. Misalnya Tempo yang mencatat celetukan Bagong Kussudiardja yang menyebut “Tak mungkin pak Harto memerintahkan membongkar Senisono. Karena beliau cinta kesenian”.

Namun, kepada Tempo pula, Sudomo menjelaskan bahwa perintah pembongkaran datang dari Presiden Soeharto. Ketika Pak Harto memandang selatan Beteng Vredeburg, setelah memantau hasil renovasi, dirinya meminta kawasan itu dibenahi. Pembongkaran dilaksanakan berdasarkan surat Mensesneg kepada Menteri PU tentang rencana pengembangan kawasan Malioboro dan penampungan kegiatan Senisono. Surat No.B 665/M. Sesneg/3/1990 tanggal 12 Maret 1990.

Adapun, renovasi Senisono dipandang lain oleh Hardi, salah satu eksponen Seni Rupa Baru Indonesia. Menurutnya Senisono layak digusur. Kepada Kompas, Hardi bercerita bahwa yang dibutuhkan seniman adalah kesadaran profesional. Bentuk aktual kesadaran ini berupa penggarapan ruang gelar seni yang “representatif,” tidak kumuh, tidak berdinding lembab, tidak berlantai miring dan tambal sulam. Yogyakarta memerlukan pusat kesenian yang berada dalam suatu wilayah, di mana masing-masing cabang memiliki gedung gelar seni sendiri. Wacana tersebut, dapat memanfaatkan momentum renovasi Senisono, sebagai pemantik untuk memperjuangkan eksistensi Seniman Yogyakarta.

Menurutnya, hal ini mungkin terjadi, sebab Yogyakarta memiliki seniman yang dapat diperhitungkan, seperti Romo Mangun, Umar Kayam, Bagong Kussudiardja, Widayat, Emha Ainun, Linus Suryadi, dan Butet Kertaradjasa. Terlebih Yogyakarta memiliki seorang Sultan yang dianggap Hardi memiliki budi bowo leksono. Melalui artikelnya di kompas, Hardi menekankan kepada seniman Yogyakarta, untuk tidak hanya berputar pada wacana klise, seperti simbol kesenian, sejarah, gedung memiliki hak perlindungan, dalam menyoal renovasi Senisono. Sebab, mereka akan berhadapan dengan Visit Indonesia Year Deparpostel.

Senisono Ruang Siapa?
Dari sekian ingatan dan kisah mengenai Senisono, terlihat bahwa keberadaannya mampu mengkondisikan Yogyakarta sebagai kota yang memiliki gelombang sendiri dalam kesenian. Berbeda dengan Bandung, Jakarta maupun kota-kota lainnya.  

Perdebatan Senisono sendiri tidak hanya persoalan romantisme sejarah, melainkan lebih dari itu. Gedung pusat kesenangan yang mulanya terkhusus pada kelas-kelas tertentu, telah meleburkan seni sebagai panganan khas masyarakat Yogyakarta. Hingga pada suatu ketika, panganan ini menubuh menjadi identitas dari suatu wilayah. Kehadiran Senisono, telah menghapus tembok yang melegalkan seni sebagai permainan kaum borjuis.      

Di balik kekalahan seniman dalam mempertahankan Senisono muncul pertanyaan, yakni “Siapa yang berhak atas Senisono?” Masyarakat, sebagai subjek yang melahirkan wilayah Yogyakarta sebagai kota seni dan budaya? Atau pemerintah yang menempatkan Senisono sebagai obat was-was dari cibiran tamu-tamu Kota Yogyakarta?


Annisa Rachmatika Sari, (l.1990) mahasiswa Pascasarjana ISI Surakarta dengan minat Pengkajian Film ini sejak kuliah di Sekolah Tinggi Multi Media “MMTC” sudah mempelajari berbagai metode produksi program televisi dan radio. Sedari SMA tertarik untuk menulis hingga menghantarkan almamaternya menjuarai Lomba Mading antar SMA se-Jateng. Selain itu Nisa juga menyediakan jasa fotografi sebagai penghasilan sampingan. Ketertarikannya pada seni rupa berawal ketika menjadi peserta diskusi Study on Art Practices (SoAP) Ark Galerie 2016. Nisa magang di IVAA sejak akhir Maret, dan mulai Mei lalu mengikuti Lokakarya Penulisan & Pengarsipan Seni Rupa yang IVAA selenggarakan.


Artikel ini merupakan bagian dari Rubrik Baca Arsip dalam Buletin IVAA Mei-Juni 2017.

Perupa dan Ruangnya di Jogja Setelah Boom Pasar Lukisan 2008

Oleh: Pitra Hutomo

Percakapan antar pekerja seni rupa dan pertunjukan kiranya akan selalu sampai pada pembahasan mengenai ruang. Konsep yang dibubuhkan pada ruang yang bisa menjadi nama program reguler tempat tersebut memiliki banyak ragam. Beberapa tempat menyebutnya rumah (Rumah Budaya Tembi, Rumah Seni Cemeti, Rumah Seni Sidoarum), hingga belakangan muncul juga sebutan untuk ruangan kecil dalam rumah layaknya kamar atau art room (Tahunmas Artroom, Wangi Artroom). Ada studio kerja yang bisa dipakai seniman lain (misal: Studio Kalahan, Kersan Art Studio, Studio Grafis Minggiran, Krack!, Studio Sempu, KOMHARO Studio, Miracle Prints Studio); dan ada pula art space yang diterjemahkan sebagai ruang seni (misal: Pendhapa Art Space, Nalarroepa Ruang Seni, Sewon Art Space, Sangkring Art Space).

Yogyakarta Contemporary Art Map (YCAM) versi 2016 mencatat 56 nama tempat yang bisa dan mau menyelenggarakan pameran, pertunjukan, atau kerja seni sejenis. Kemudian ada Almanak Seni Jogja 1999-2009 yang mengidentifikasi jelajah Warga Seni Rupa Jogja dalam Galeri, Manajemen Seni, Museum, Festival, Sentra Industri Kerajinan, dan Toko Seni. Upaya memetakan tempat mengakses kesenian pernah dilakukan Yayasan Kelola dan The Japan Foundation dengan menerbitkan daftar dan kumpulan profil dalam bentuk direktori seni budaya. Setelah pasar karya seni kontemporer disebut boom oleh media massa nasional dan internasional sepanjang 2008 hingga 2010, kunjungan kelompok dan individu ke ruang-ruang seni di Jogja menjadi agenda berkala setiap ada perhelatan besar seni rupa seperti ART|JOG atau Biennale Jogja.

Memasuki awal tahun 2000-an, Dialog Seni Kita dan Surat YSC mulai mengangkat perihal tumbuhnya tempat-tempat mengakses seni visual dan pertunjukan kontemporer di kota-kota besar yang bisa dijangkaunya karena satu dan lain hal (Jakarta, Bandung). Jogja adalah istilah yang dipakai untuk menyebut Kota Yogyakarta. Di Jogja, meski terkadang secara administratif termasuk kabupaten lain, tapi sepanjang masih berada di dalam ring road, suatu area biasanya masih dianggap ‘kota’.

Ketika membicarakan pertumbuhan ruang seni di kota Jogja, dinamika ruang-ruang yang diinisiasi oleh seniman menunjukkan kisahnya sendiri. Secara umum, ruang inisiatif seniman hampir-hampir tidak memiliki pola khas dalam pengelolaan. Sebagaimana berkarya, ruang inisiatif seniman dikelola secara intuitif oleh pendiri atau orang yang ditunjuk sebagai pengelola, dari mulai pendanaan hingga bentuk seni yang dihadirkannya. Ruang seni yang menjadi ruang kerja bersama suatu kelompok seni, jarang menempati bangunan permanen, biasanya karena ruang seni tidak sama maknanya dengan rumah tinggal. Berbeda dengan ruang inisiatif untuk pameran dan pertunjukan yang berada satu kompleks dengan rumah pendirinya, ruang kelompok sejak awal 2000-an adalah rumah kontrakan bersama yang ditinggali sebagian atau seluruh anggota kelompok tersebut.

Jika kita mundur lagi ke belakang untuk melihat kembali awal kelahiran ruang kelompok non pemerintah, kita bisa telusuri dari maraknya sanggar seni di Jogja dan beberapa kota lain, jelang masa kemerdekaan. Foto-foto kunjungan Presiden Soekarno ke Sanggar Pelukis Rakyat misalnya, menunjukkan bahwa sanggar bisa sewaktu-waktu dijadikan ruang pamer yang menerima kunjungan kepala negara meskipun ada gedung kesenian daerah. Beberapa dekade setelahnya, rumah kontrakan dibuka jadi ruang pamer dan pertunjukan karena mendapati gedung kesenian daerah tidak mampu mengakomodasi gagasan mereka. Para pembuka ruang seni ini menciptakan kantung-kantung di tengah permukiman yang terkadang mengundang warga sekitar, namun lebih sering menempatkan tokoh warga sebagai pihak yang meresmikan acara atau sekadar orang yang dimintakan izin penyelenggaraan acara.

Membahas soal peran dari gedung kesenian daerah, sejauh yang kami pantau, keberadaannya masih dimanfaatkan sebagai ruang pamer jika skala acaranya dinilai cukup besar dan persiapannya cukup panjang. Tidak jarang gedung kesenian daerah di Jogja menjadi tempat pameran bersama perupa luar Jogja, sebagaimana Galeri Nasional Indonesia atau kompleks Taman Ismail Marzuki digunakan tidak hanya oleh seniman berdomisili DKI Jakarta. Gedung kesenian daerah sesungguhnya terus digunakan tanpa pekerjanya mencari seniman yang ingin menggunakan ruang. Jadwal gedung kesenian seperti Taman Budaya Yogyakarta dan Societeit Militer bisa jadi sudah padat sepanjang tahun dengan agenda dinas terkait, seperti Dinas Kebudayaan DIY. Sehingga, seniman yang ingin berpameran perlu memasukkan proposal jauh-jauh hari. Pameran atau pertunjukan umumnya berstatus menyewa ruang dan seluruh penyelenggaraan acara dikelola pihak penyewa.

Museum Benteng Vredeburg, Purna Budaya, P4TK Kesenian, Karta Pustaka, Lembaga Indonesia Prancis, dan Bentara Budaya Yogyakarta adalah ruang-ruang yang dituju mahasiswa seni dan seniman Jogja sebelum maraknya ruang pamer di rumah kontrakan, dan sebelum banyak seniman membuka ruangnya sendiri. Seiring berjalannya waktu ruang-ruang tersebut tutup, berubah nama, atau mengalami perubahan organisasional.

Bentara Budaya Yogyakarta (BBY) adalah yang relatif tidak berubah sistemnya dan masih dijadikan pilihan tempat berpameran. BBY juga meluaskan khalayak mereka dengan membuka ruang untuk dikelola komunitas seperti acara reguler “Jazz ‘mben Senen”. Purna Budaya yang menjadi cikal bakal Taman Budaya Yogyakarta (TBY) berdiri 1977 hingga 2003. Bekas gedung kesenian daerah ini selama beberapa waktu dimanfaatkan hanya oleh UGM untuk kegiatan kemahasiswaan seperti seminar atau upacara wisuda. Tahun 2007, UGM mengajukan agar bangunan tersebut difungsikan kembali sebagai tempat kegiatan seni budaya umum, maka terbentuklah Pusat Kebudayaan Koesnadi Hardjasoemantri (PKKH). Sejarah PKKH yang berbeda dengan sejarah tempat pertunjukan dan pameran di lingkungan perguruan tinggi negeri lain, seperti galeri dan auditorium di Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta atau Universitas Negeri Yogyakarta turut mempengaruhi kebijakan pengelola ruang. Dalam hal ini, perguruan tinggi negeri seni atau perguruan tinggi negeri dan swasta yang membuka jurusan seni atau ilmu kebudayaan, tidak menentukan aktifnya kegiatan seni budaya dalam lingkungan akademis tertentu. Perguruan tinggi seperti Universitas Sanata Dharma misalnya, memutuskan membuka Galeri Gejayan tahun 2015 di ruang depan Perpustakaannya, setelah beberapa kali menyelenggarakan kegiatan kebudayaan yang diikuti umum atau selain mahasiswa dan anggota fakultas. Sedangkan setelah ISI pindah dari kampus Gampingan, didirikan Jogja National Museum (JNM) yang tidak secara langsung berhubungan dengan ISI maupun Dinas Kebudayaan. Meskipun bernama Museum, JNM dan Museum dan Tanah Liat (MDTL) tidak mengampu tanggung jawab mengelola koleksi permanen, berbeda dengan Museum yang didirikan Affandi atau Taman Tino Sidin yang didirikan keluarga Tino Sidin.

Lihat daftar ruang yang kami observasi di sini. (https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sB8HqzASE04B2m_P3S9DxE9OTJPi5lspSZRWs9yaY_0/edit?usp=sharing)


Artikel ini merupakan rubrik Baca Arsip dalam Buletin IVAA Maret-April 2017.

Baca Arsip: Memeriksa Kembali Seni dan Bali, Melihat Pengetahuan yang Terbagi

Oleh: Tiatira Saputri

Akhir-akhir ini saya melihat ada beberapa pameran seni rupa kelompok yang diselenggarakan di Yogyakarta berangkat dengan latar Bali. Di bulan Oktober dan Desember tahun lalu ada Pameran “Benang Merah” yang diselenggarakan di Bentara Budaya Yogyakarta dan “Contemporary Art from Bali” di Langeng Art Foundation. Lalu di bulan Februari tahun ini ada Pameran “Arus Bawah” di Jogja Contemporary. Kenapa ya? Kenapa pameran-pameran tersebut menggunakan “Bali” sebagai latar pameran kelompok? Apakah karena peserta pameran kelompok itu perupa Bali? Tapi bagaimana parameter perupa Bali itu? Bagaimana selama ini kita (yang berada di Yogyakarta) mengenali perupa Bali? Jadi apa sebenarnya Bali itu?

Bicara mengenai Bali, ada dua cerita yang menarik untuk direfleksikan. Pertama cerita dari Nyoman S. Pendit pada tulisan berjudul “Menuju Kampung Halaman”. Di situ dia bercerita tentang pejalanannya dari Jakarta menuju ke Bali sekitar tahun 1970-an. Sepanjang perjalanan dia mengamati perubahan yang terjadi di sekitarnya selama beberapa tahun terakhir. Seperti tentang transportasi Mutiara (dari kereta sampai bus) yang ia tumpangi, tentang perempuan Surabaya yang berdandan menor, merokok, dan berkelakar tanpa perduli orang-orang di sekitarnya. Dan di saat bersamaan Nyoman meresahkan upacara mesesegeh untuknya. Lalu kembali dia memperhatikan perubahan (kali ini kotanya sendiri) Tabanan dengan hadirnya bank, kantor PU, dan PLN. Sampai-sampai dia tidak sadar bahwa kopernya tertukar saat turun dari bus. Tapi sedikit pun dia tidak merasa khawatir karena dia tahu barang-barangnya akan aman walaupun dia tidak tahu bagaimana caranya untuk mendapatkan kopernya kembali. Itu karena dia meyakini masyarakat Bali tidak ada yang punya pikiran licik untuk mencuri atau merampok. Rasa amannya itu memang terbukti benar, dengan dibantu pemuda Bali di sekitarnya, ia mendapatkan kopernya kembali. Dan upacara mesesegeh, upacara penyucian untuk orang yang sudah lama pergi dari rumah atau baru saja tertimpa musibah itu tetap diselenggarakan walaupun tengah malam. Cerita itu sederhana dan hanya mendeskripsikan apa yang Nyoman lihat serta rasakan saat itu. Tapi yang ia bagikan menggambarkan bagaimana pembangunan dan kehidupan modern di Jawa mengubah laku masyarakatnya sementara di Bali, pembangunan juga tampak dan mengubah tampilan fisiknya, tapi tidak dengan tradisi di Bali. Tradisi itulah yang membuat Nyoman S. Pendit bisa membedakan Jawa dengan Bali. Oleh sebab itu Bali bukan hanya dlihat sebagai rumah atau tempat asal untuk Nyoman S. Pendit, tapi juga tradisi.

Cerita yang lainnya lagi dari Miguel Covarrubias pada tulisannya “Manusia dan Seniman”. Pada tahun 1930-an Covarrubias mengamati adanya fenomena patung a la Brancusi (patung berbentuk cacing berdiri tegak). Dalam beberapa minggu patung dengan model serupa banyak diproduksi setelah model aslinya muncul. Yang ingin ditekankan disini adalah bagaimana budaya masyarakat Bali yang komunal itu mempengaruhi iklim berkeseniannya. Karya tidak dilihat dari autentisitasnya, tapi lebih kepada teknik dan keterampilannya. Dikuatkan dengan ceritanya tentang seorang teman ketika dipameri patung dengan pahatan indah, ia kemudian mengomentari kesalahan pada lekukan rambutnya. Ini dikarenakan patung serupa diproduksi bersamaan di satu tempat yang sama. Sebenarnya orang Bali memiliki kebebasan dalam bereksplorasi, namun semuanya itu harus sesuai dengan ketentuan lokal. Seperti misalnya watak dalam karakter pewayangan bukan berdasarkan ciri fisiknya tapi berdasarkan kostum yang menyimpan simbol-simbol ajaran Hindu-Bali. Seperti kesatria sebagai penjaga keseimbangan harus menggunakan pakaian dalam poleng (motif hitam putih papan catur sebagai simbol keseimbangan). Dan karena karya-karya lekat dengan ajaran Hindu-Bali, sulit untuk seseorang yang berada di Bali melihat sesuatu yang khas. Tapi ketika kita berada di luar Bali, karya-karya tersebut menjadi corak yang khas Bali. Dari situ saya memahami bagaimana Bali bisa juga dipahami sebagai corak.

Lalu apakah daerah asal, tradisi, maupun corak inilah yang digunakan untuk mengidentifikasi? Bagaimana identifikasi ini berlangsung di Yogyakarta? Bagaimana seni rupa Bali diwacanakan di Yogyakarta?

Bicara mengenai perupa Bali di Yogyakarta, saya langsung teringat Sanggar Dewata Indonesia (SDI). Sanggar ini adalah sanggar pertama yang mewadahi perupa dari daerah Bali yang sedang atau selesai belajar di ISI Yogyakarta sejak tahun 1970-an. Itu artinya Sanggar Dewata sudah merekam dinamika perupa Bali dari generasi ke generasi selama lebih dari 40 tahun. Jadi saya pikir relevan jika saya mencoba membaca bagaimana identifikasi perupa Bali ini melalui jejak SDI. Kemudian dari membaca tulisan I Made Bakti Wiyasa berjudul “43 Tahun Sanggar Dewata Indonesia Menembus Batas”, saya menemukan satu kata kunci. Bahwa perupa Bali yang berada di Yogyakarta adalah orang Bali yang secara geografis terlepas dari Bali. Ini mengarah pada beberapa hal. Pertama, perupa terlepas secara geografis artinya terlepas dari kehidupan berbanjar. Semangat berkelompok yang membentuk iklim berkesenian dan ekspresi karya homogen, tidak dirasakan oleh perupa Bali ketika di Yogyakarta. Dalam perkuliahan mereka justru belajar mengenai autentisitas. Kondisi berjarak memberi kesempatan pada perupa perantau untuk menilik kembali hal-hal yang selama ini disepakati dalam kelompok. Hal serupa terbaca pada cerita I Wayan Upadana mengenai karyanya saat kami wawancarai. Barong dalam bathup (yang kita tidak tahu dia adalah coklat meleleh atau sedang berendam coklat) pada karya berjudul “Euphoria Globalisasi” berangkat dari pertanyaan Upadana mengenai kesakralan sebuah benda. Banyak sekali benda yang menjadi simbol-simbol kepercayaan masyarakat Hindu-Bali disakralkan. Padahal benda-benda ini buatan manusia. Dari situ ia mencoba merubah sakral menjadi hal yang lebih profan. Mengajak, bukan saja masyarakat Bali tapi juga pada kita untuk merenungi kembali makna sakral itu sendiri. Contoh yang lain lagi, bisa kita lihat pada generasi pertama Sanggar Dewata, seperti misalnya I Wayan Sika. Dengan gaya abstrak dia bukan saja berusaha untuk melepaskan diri dari corak-corak yang selama ini disepakati sebagai kekhasan kelompok seperti gaya lukis Ubud, Batuan, dsb. Tapi juga berusaha merombak citraan yang selama ini menjadi simbol-simbol kepercayaan. Seperti misalnya bagaimana Wayan Sika merubah apa yang selama ini kita bayangkan mengenai poleng dengan goresan-goresan hitam putih yang spontan dan abstrak. Sehingga kalau kita lihat, berjarak dengan kelompok juga memberi ruang pada perupa Bali untuk berjarak dengan ritual. Dengan berjarak ini memunculkan upaya-upaya untuk membongkar simbol-simbol dalam kepercayaan Hindu-Bali yang selama ini menjadi pakem.

Kedua, kondisi terlepas secara geografis dari Bali mendorong mereka untuk membangun semangat membanjar di dalam tubuh Sanggar Dewata. Semangat berkelompok menumbuhkan eksplorasi yang cenderung homogen. Banyak perupa memilih melanjutkan eksplorasi atau keberhasilan generasi terdahulu. Mungkin ini juga alasan mengapa pada periode 90-an terjadi boom lukisan abstrak ekspresionis pada perupa Bali. Karena seperti yang dibicarakan Jean Couteau bahwa sebenarnya abstrak ekspresionisme yang diangkat oleh perupa Bali bukanlah sebuah abstraksi yang diperkenalkan oleh Jackson Pollock:

Sesungguhnya yang tampaknya dicari oleh pelukis muda ini bukanlah “abstraksi” tetapi suatu cara untuk meneruskan simbolisme tanpa kekangan pola-pola yang membayangi tradisi mereka dan tanpa formalisme “surrealism” yang menghantui Surrealisme Yogya. Kita jauh dari American Abstrack Expressionism. (Couteau: 1997)

Hal yang juga menarik pada periode 90-an adalah bahwa SDI terbuka untuk perupa yang bukan datang dari Bali, seperti misalnya Eddi Hara, Heri Dono, dan Ivan Sagito. Karya-karya yang dihasilkan seniman-seniman tersebut bersama SDI memperluas perspektif mengenai seni rupa Bali di Yogyakarta. Seni rupa Bali bukan hanya mengenai karya yang diciptakan oleh perupa dari Bali, tapi juga oleh perupa yang mengangkat Bali sebagai konten karyanya. Tapi apakah konten Bali ini sesuatu yang tetap hingga bisa dijadikan parameter bahwa sebuah karya berkonten Bali? Saya bertanya demikian karena teringat pada perbincangan antara Sita Magfira dengan perupa-perupa yang terlibat dalam pameran “Arus Bawah”. Mereka bercerita bahwa sekarang sesajen bisa saja berupa beer atau jus dalam kemasan. Perubahan material sesajen ini menjadi penanda bahwa budaya ‘siap saji’ merubah ritual masyarakat Hindu-Bali. Dan kita sendiri pun mengenal akulturasi budaya. Segala sesuatu yang diciptakan oleh manusia, nantinya pun akan mengalami perubahan oleh pengaruh manusia juga. Akulturasi yang spesifik terjadi pada seni-budaya Bali juga sudah dibahas oleh Mikke Susanto melalui pendekatan hibriditas pada pengantar kuratorial pameran “Bali Art Now: Hibridity” (2008). Disitu dipaparkan bagaimana seni rupa Bali sejak awal, bahkan sejak dikenal sebagai seni lukis Bali klasik, ia merupakan perkembangan dari percampuran budaya Hindu-Buddis (Majapahit, Cina dan Asia Tenggara). Jadi kalau kebudayaan berubah dan dari sana identitas tidak bisa dilihat sebagai sesuatu yang tetap, bagaimana kita bisa memastikan bahwa sebuah kegiatan dilatari identitas? Pun jika tidak, lalu ‘Bali’ pada kegiatan yang akhir-akhir ini berlangsung dilihat sebagai apa? Mengapa marak sekali perhelatan seni berlatar ‘Bali’?

Kebetulan Bali akhir-akhir ini marak ditampilkan, makannya kemudian Bali menjadi satu contoh pembahasan. Karena sebenarnya pertanyaan ini berlaku juga untuk kegiatan seni yang dilatari identitas etnis apapun. Mengapa kemudian Bali, Minang, Jawa atau identitas etnis yang lainnya itu digunakan sebagai latar sebuah perhelatan seni? Apakah ia diselenggarakan hanya untuk memfasilitasi semangat solidaritas yang terbangun dalam sebuah kelompok, yang kebetulan berada di Yogyakarta? Jika demikian, lalu apakah yang bisa dipelajari oleh publik dari semangat kelompok ini hingga ia ditampilkan dalam bentuk pameran?

Saya teringat wawancara kami dengan I Gede Arya Sucitra. Dikatakan bahwa untuk masyarakat Hindu-Bali, mereka punya tradisi ngayah. Dimana kesenian merupakan bagian dari ibadah, dilakukan dengan tulus sebagai persembahan kepada Pura dan Puri. Sehigga aktualisasi manusia dalam imannya selesai ketika karya itu selesai dikerjakan. Sementara dalam seni rupa aktualisasi tidak cukup hanya dengan membuat karya. Hasil cipta ini harus bertemu dengan publik untuk mencapai aktualisasi sepenuhnya. Tapi tentu saja aktualisasi ini tidak berhenti hanya pada eksistensi. Dalam artian ketika publik mengetahui karya itu ada, maka perupa itu pun ada. Tapi lebih kepada pengetahuan yang dibagikan kepada publik dalam bentuk estetik inilah yang menjadikan perupa itu ada. Sebagai contoh, kebijakan laku manusia terhadap lingkungan dalam konsep desa-kala-patra hanya bisa kita rasakan dari refleksi perupa Bali dalam karyanya. Dan di saat itu lah kita menyadari kehadiran perupa atas apa yang ia bagikan kepada kita.

Oleh sebab itu saya berpikir tentang seberapa jauh agen-agen kesenian bisa berperan. Apakah sebuah perhelatan seni berlatarkan identitas etnis ini akan dihidupkan sebagai ladang pengetahuan atau tidak? Karena dari situ bukan hanya kehidupan perupa yang akan terpengaruhi, tapi juga bagaimana publik memahami apa itu seni, apalagi seni rupa Bali.


Artikel ini merupakan rubrik Baca Arsip dalam Buletin IVAA Dwi Bulanan edisi Januari-Februari 2017.