Category Archives: Lingkungan dan sumber daya alam

Kondisi Lingkungan Di Daerah yogyakarta

1333513593 - Seni untuk Merusak - Matahati - 2004
Seni untuk Merusak. Matahati. 2004 –arsip dokumentasi IVAA

Oleh : Arif

[Tulisan ini sebelumnya dimuat di blognya, pada hari Selasa, 25 November 2014]

*****

Jika kita berbicara tentang kerusakan lingkungan maka tidak akan ada habisnya setiap daerah setiap provinsi pasti ada saja probelmanya , bahkan bukan hanya di indonesia saja tapi juga berbagai kerusakan linkungan hidup di berbagai negara. Tapi kali ini saya akan mengangkat kerusakan lingkungan di indonesia yaitu provinsi di daerah istimewa Yogyakarta.

Berbagai julukan yang sering dilontarkan untuk Kota Yogyakarta seperti Kota Perjuangan, Kota Pariwisata, Kota Pelajar, Kota Budaya, dan yang paling populer yaitu Kota Gudeg, memang bukanlah tanpa alasan. Peran Kota Yogyakarta untuk Indonesia memang sangat besar terutama pada masa sebelum dan sesudah kemerdekaan. Maka tidaklah berlebihan jika Pemerintah pusat memperbolehkan penggunaan nama daerahnya memakai sebutan DIY sekaligus statusnya sebagai Daerah Istimewa. Status Yogyakarta sebagai Daerah Istimewa berkenaan dengan runutan sejarah Yogyakarta, baik sebelum maupun sesudah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.
terbagi dalam 5 Daerah Tingkat II yang terdiri satu daerah Kota Madya dan empat Kabupaten masing-masing :
a. Kota Madya Yogyakarta, terdiri dari 14 Kecamatan dan 45 Kelurahan.
b. Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman, terdiri dari 17 Kecamatan dan 86 Desa.
c. Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul, terdiri dari 17 Kecamatan dan 75 Desa.
d. Kabupaten Daerah Tingkat II Kulonprogo, terdiri dari 12 Kecamatan dan 75 Desa.
e. Kabupaten Daerah Tingkat II Gunung Kidul, terdiri dari 18 Kecamatan dan 144 Desa.

Dalam kurun lima tahun terakhir, Wahana Lingkungan Indonesia (WALHI) Yogyakarta mencatat sebanyak 94 kasus lingkungan hidup di DIY terbengkelai. Mereka minta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DIY lebih proaktif menuntaskan isu-isu lingkungan hidup serta berperan aktif dalam upaya tata kelola lingkungan hidup yang lebih baik.

“Sejumlah 94 kasus lingkungan di Yogyakarta tak satupun yang terselesaikan dengan tuntas,” kata ketua divisi researce and campaign WALHI Yogyakarta, Fathur Roziqin dalam aksi mimbar bebas memperingati hari lingkungan hidup, di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DIY, Fathur menyebut pengubahan status fungsi hutan Merapi menjadi Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM) menuai polemik dalam masyarakat. Kawasan seluas 6410 ha ini dinilai WALHI membatasi ruang dan akses masyarakat baik ekonomi, kultural, maupun sosial. “Masyarakat mengeluhkan keberadaan TNGM yang membatasi sumber penghidupan mereka,” ujarnya.  Contohnya di daerah Bantul. Penambangan batu di area perbukitan di Bantul makin marak. Aktivitas ini mengancam kelestarian lingkungan dan berpotensi memicu bencana alam penambangan batu di antaranya terdapat di Kecamatan Pajangan dan Pleret. Di Pajangan, lokasi penambangan berlokasi di dekat Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIB Bantul serta di daerah Selarong. Bahkan di Selarong, penambangan lebih masif karena menggunakan alat berat, Cokrowiyarjo, 64, penambang di dekat Rutan Pajangan mengatakan, dalam dua hari ia berhasil mengumpulkan satu rit truk batu. “Kalau sehari hanya bisa mengumpulkan satu rit pikap, tapi kalau dua hari satu truk,” kata Cokrowiyarjo, Jumat (23/8/2013).
Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Bantul, Suwito, mengatakan, penambangan bukit batu bila dilakukan terus menerus akan merusak keseimbangan ekosistem di sekitarnya.
“Terkecuali kalau bekas lokasi penambangan direhabilitasi lagi dengan penanaman pohon,” ujarnya .. Selain merusak lingkungan, teknik penambangan yang salah dapat menyebabkan longsor. Pernyataan itu menurutnya bukan tanpa bukti. Sebab di Kecamatan Piyungan sudah terjadi longsor bukit batu yang disebabkan aktivitas penambangan.
Pemerintah, menurut Suwito, kesulitan menertibkan aktivitas tambang yang dilakukan warga di atas tanah pribadi. Upaya yang dapat dilakuan hanya dengan sosialiasi mengenai dampak negatif penambangan batu tersebut.
Bukan hanya penambangan batu saja yan marak di bantul tapi juga penambangan pasir yang sangat mengancam lingkungan dan masyarakat di sekitanya

Dampak buruk telah menanti jika keberadaan penambangan pasir di sepanjang Sungai Progo dibiarkan. Yang utama adalah kerusakan lingkungan. Salah satu upaya mengendalikannya adalah melalui kontrol perizinan. Dampak kerusakan lingkungan lainnya adalah rusaknya konstruksi di sekitar lokasi penambangan. Itu karena proses penambangan pasir yang terlalu dalam dapat menyebab-kan pergeseran tanah , Susanto, seorang petani di pesisir selatan mengatakan, dampak buruk langsung yang dirasakan para petani akibat penambangan pasir adalah terganggunya saluran irigasi. Saluran irigasi, kata Susanto, didesain sejajar atau bahkan lebih rendah dengan posisi air di sungai dalam kondisi normal. Itu bertujuan agar air dapat mengalir hingga ke persawahan.
Bukan hanya di daerah Bantul saja tapi juga di daerah Kulonprogo Walhi juga menyebut rencana penambangan pasir besi di Kulonprogo juga akan menyebabkan perubahan bentang alam dan alih fungsi lahan 22 km2 x 1,8 km2 (6,8 %) dari total luas Kulonprogo. “Kualitas lahan pertanian terancam dan habitat fauna pesisis di Kecamatan Galur yakni burung migran akan terancam hilang, penegakan hukum yang lemah menjadi salah satu faktor pendorong yang kuat terjadinya kerusakan lingkungan terbengkalai.. lantas siapa yang mau di salahkan dan yang akan bertanggung jawab akan hal ini ?? banyak para pewarta berkata “hukum tumpul keatas tajam kebawah”
masalah kerusial yang bukan hanya di hadapi oleh pemerintah tapi juga masyarakat yang setidaknya juga mengambi alih dalam pelestarian lingkungan “kalau bukan kita siapa lagi ?? []

sumber :: http://www.harianjogja.com/baca/2013/08/23/kerusakan-lingkungan-penambangan-batu-kian-marak-2-440618

http://www.radarjogja.co.id/blog/2014/11/24/desak-pemkab-pertegas-aturan-penambangan/

Geliat Aktivis Lingkungan di Yogyakarta

1349329547 - Budaya Taman - Januri - 2007
Budaya Taman. Januri. 2007 –arsip dokumentasi IVAA

Oleh : Dzikri Sabillah Anwar

Tak hanya tinggal diam, sejumlah warga Yogya berinisiatif membentuk komunitas-komunitas untuk menyikapi masalah lingkungan. Mereka melakukan berbagai kegiatan, mulai dari kampanye hingga pengawalan isu, demi Yogya yang lebih baik.

Minggu (8/3) pagi, Jalan Mangkubumi dipadati oleh masyarakat yang ingin menikmati acara car free day. Di tengah keramaian tersebut, sejumlah anak muda mengenakan kaus hitam bertuliskan angka 60. Mereka tergabung dalam Earth Hour (EH) Jogja, sebuah komunitas peduli lingkungan yang berdiri pada 2010. Ihsan Martasuwita, Ketua EH menjelaskan, “Earth Hour di Indonesia sudah ada sejak 2009. Terus berkembang ke 27 kota lain. Komunitas ini tidak hanya ada di Indonesia, tapi di 159 negara.”

 photo EH_zpsg85un8o3.gif

Kegiatan Earth Hour Jogja (foto diolah dari berbagai sumber)

Selama lima tahun berdiri, EH telah melakukan kampanye-kampanye untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya menerapkan gaya hidup yang ramah lingkungan. “Di tahun 2015 ini, kami fokus pada empat kegiatan. Pertama, tentu Jogja Petengan dalam rangka Hari Bumi. Kemudian ada Baby Tree Friends, kami mendonasikan dan memfasilitasi teman-teman yang ingin menanam pohon. Ada juga program KonservAksi penyu di Pantai Samas. Kami juga melakukan roadshow Sesami, Sekolahku Sayang Bumi, ke sejumlah SD setiap bulan,” kata Ihsan.

Menyikapi minimnya ruang terbuka hijau di Jogja, pada 14 Februari lalu EH mengadakan aksi Hari Kasih Taman di Titik Nol Kilometer. Melalui aksi ini mereka mengkritik minimnya keberadaan taman kota di Jogja. Selain kampanye yang ditujukan kepada masyarakat luas, EH juga telah melakukan audiensi ke BLH, Bappeda, hingga Pemerintah DIY untuk menyuarakan aspirasi masyarakat.

Satu tahun setelah Earth Hour Jogja berdiri, pada 2011 sejumlah anak muda lain melahirkan Koalisi Pemuda Hijau Indonesia (KOPHI) Jogja. Selain di Jogja, gerakan KOPHI juga tersebar di 20 provinsi lain di Indonesia. Berbeda dengan EH yang berbentuk komunitas, KOPHI menyatakan dirinya sebagai sebuah organisasi yang bersifat cukup mengikat. Seleksi yang harus dilalui cukup ketat, yakni meliputi seleksi berkas, wawancara, pembinaan selama tiga bulan hingga akhirnya dilantik menjadi anggota. Uniknya, KOPHI tidak menerima para perokok sebagai anggotanya.

Kegiatan yang telah dijalankan KOPHI selama ini berfokus pada masalah yang terjadi di pesisir dan daerah aliran sungai Jogja seperti Kali Code, Winongo, dan Gajah Wong. “Kami fokus pada masalah ekosistem sungai. Tahun 2012, kami bekerja sama dengan Dinas Perikanan Jogja melepas 3.000 bibit ikan di Bintaran Kulon. Syukurlah, sekarang sudah berkembang dengan baik dan jadi manfaat bagi warga sekitar. Padahal awalnya, itu cuma percobaan karena kami ingin tahu air Kali Code terpolusi atau tidak,” kata Lalu Hendri Bagus, Ketua KOPHI. Lalu juga menerangkan bahwa KOPHI menganut prinsip sustainable, oleh sebab itu ia dan rekan-rekannya terus memantau perkembangan sungai binaan KOPHI. Mereka turut mengajak masyarakat yang tinggal di sekitar sungai untuk bersama-sama menjaga lingkungan tempat mereka tinggal.

 photo KOPHI_zpslpfk898u.gif

Kegiatan KOPHI Jogja (foto diolah dari berbagai sumber)

Merespons isu komersialisasi Jogja, KOPHI mengaku tak keberatan atas pembangunan hotel yang berkembang pesat beberapa tahun terakhir. “Kami setuju saja, asal mereka punya AMDAL dan memenuhi kewajiban dengan baik. Hotel harus terbuka menyampaikan ke masyarakat bagaimana perencanaan pembangunannya, bagaimana mereka memperhatikan dampak lingkungan hingga mengelola limbah.”  KOPHI juga mengapresiasi upaya pemerintah yang berusaha menggalakkan ruang terbuka hijau di sekitar perkampungan warga. KOPHI menilai upaya pemerintah tersebut kurang mendapatkan publikasi sehingga banyak masyarakat yang tidak mengetahuinya.

Aksi lain datang dari Lintas Jogja Group, sebuah komunitas berbasis media sosial Facebook yang menginisiasi acara Jogja Bersih (Jogber). Dengan dilatarbelakangi oleh keinginan untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat, sejak akhir 2014 mereka rutin menyambangi kawasan Titik Nol Kilometer dan Malioboro setiap bulannya. Tak hanya berkumpul, berbekal sarung tangan dan kantong plastik, anggota Lintas memungut sampah-sampah yang tercecer di trotoar. Sampah yang terkumpul nantinya akan dibuang di TPS dekat Pasar Beringharjo. “Yang kami temukan macam-macam, contohnya alat kontrasepsi laki-laki, pembalut, sampai kutang. Pernah juga saya melihat ada perempuan yang buang air sembarangan di trotoar. Dia memakai kertas yang dibentuk kerucut kemudian ditempelkan, buang air sambil berpura-pura telepon,” kata Hestanisyar Basyir, Ketua Lintas Jogja Group. Melalui Jogja Bersih, mereka berupaya melakukan aksi yang sebenarnya sederhana namun sering dilupakan oleh warga dan wisatawan.

 photo Lintas_zpspoxw99hx.gif

Kegiatan Lintas Jogja Group (foto diolah dari berbagai sumber)

Jauh sebelum ketiga komunitas di atas lahir, Jogja juga telah mempunyai pahlawan di bidang lingkungan. Pahlawan itu adalah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jogja yang berdiri pada 1986. WALHI Jogja adalah organisasi berbasis forum yang beranggotakan 10 kelompok pecinta alam dan 19 lembaga swadaya masyarakat.

WALHI juga mengukuhkan keberadaannya dengan kekuatan akta notaris di tingkat nasional. Oleh sebab itu, WALHI memiliki ruang gerak yang lebih leluasa dalam memperjuangkan isu-isu lingkungan. “Dalam proses advokasi di WALHI ada tiga poin yang kami lakukan, yaitu kampanye, riset kajian kebijakan dan data, serta pengorganisasian masyarakat. Dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah kami kuatkan riset agar jadi referensi dalam mengawal kebijakan yang sudah ada maupun yang akan dibuat. Harapannya kebijakan tersebut benar-benar pro terhadap rakyat dan lingkungan,” kata Halik Sandera, Direktur Eksekutif WALHI.

 photo WALHI_zps8lhdjlg2.gif

Kegiatan WALHI Jogja (foto diambil dari berbagai sumber)

Aksi WALHI turut melibatkan masyarakat secara kolaboratif. Contohnya ketika WALHI beraksi bersama masyarakat daerah Gunung Merapi untuk menghalangi kegiatan penambangan pasir illegal di sekitar lahan pertanian. WALHI juga bekerja sama dengan Warga Berdaya dan Watchdog untuk memproduksi film berjudul Belakang Hotel. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk memaparkan dan menyadarkan masyarakat Jogja tentang isu-isu lingkungan. Selain itu, WALHI tak ragu mengajukan judicial review atau legal standing terhadap kebijakan lingkungan yang krusial. Salah satunya adalah kebijakan tentang aktivitas tambak udang di pesisir selatan Bantul serta kebijakan pemetaan kawasan bentang alam karst di Gunung Sewu, Gunung Kidul, Wonogiri dan Pacitan.

Perjuangan Earth Hour, KOPHI, Lintas maupun WALHI dilatarbelakangi tujuan yang sama, yaitu agar masyarakat Jogja menjadi lebih sensitif pada isu-isu lingkungan. Meskipun masing-masing bergelut pada isu yang berbeda, tak jarang apa yang mereka perjuangkan melengkapi satu sama lain. Tanggung jawab yang diemban tak menjadi masalah selama semua pihak bergerak mencapai  bersama. Seperti yang diungkapkan Lalu Hendri Bagus, “Teman-teman di KOPHI maupun  di komunitas lingkungan lain punya beban moral lebih besar. Ini karena pola hidup kami menjadi sorotan dan contoh bagi banyak orang.”[]

Pembangunan Hotel dan Mall di Yogyakarta Rugikan Lingkungan

Sebuah Kota dan Waktu Yang Berlalu - 2004 - Melodia
Sebuah Kota dan Waktu Yang Berlalu. Melodia. 2004 –arsip dokumentasi IVAA

Oleh : Martha Lusiana

[Tulisan ini sebelumnya dimuat di situs web SatuHarapan, pada Kamis, 23 April 2015]

*****

YOGYAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Maraknya pembangunan hotel dan pusat perbelanjaan (mall) di Yogyakarta ternyata lebih banyak menimbulkan sejumlah masalah serius, terutama pada lingkungan. Hal itu disampaikan Dadok Putera Bangsa, aktivis Jogja Asat, dalam diskusi bertajuk ‘Yogya Sold Out (?)’ (Jogja sudah terjual, Red), di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Gadjah Mada (UGM), Rabu (22/4).

Dadok mengungkapkan kondisi yang terjadi di Miliran, kampung tempat tinggalnya yang mengalami kekeringan akibat pendirian Fave Hotel Jalan Kusumanegara, Yogyakarta. “Kami jadi korban pembangunan Fave Hotel. Sejak beroperasi 2012 silam, sumur warga menjadi kering. Padahal, sejak saya hidup di sini dari kecil, sumur tidak pernah kering meski musim kemarau,” ujarnya, seperti yang dilaporkan dalam laman resmi ugm.ac.id.

Menyikapi hal tersebut, ia bersama warga setempat telah mengajukan protes ke manajemen hotel, sayangnya tak mendapatkan respon yang jelas. Mereka juga menyambangi Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta agar melakukan pengawasan penggunaan sumur dalam hotel tersebut.

“Ironisnya, argumen Pemkot melalui Badan Lingkungan Hidup (BLH) membenarkan operasional hotel karena dinilai sudah tepat mengambil sumber air dalam yang tidak akan mengganggu sumber air dangkal masyarakat, sementara jelas-jelas sumur warga terdampak menjadi kering,” ungkapnya menyayangkan.

Oleh sebab itu, Dadok mengajak seluruh masyarakat, termasuk kaum muda, untuk memperjuangkan kepentingan rakyat yang telah kehilangan kebutuhan dasar, yakni air. Salah satunya dengan melakukan riset terkait analisis dampak lingkungan (amdal) pembangunan hotel dan mall di Yogyakarta.

“Saya takut Jogja nantinya benar-benar menjadi kering,” kata Dadok.

Hal senada juga disampakian R.M. Aji Kusumo, aktivis anti pembangunan apartemen utara, yang menilai bahwa pembangunan hotel dan mall tidak banyak memberikan nilai positif bagi masyarakat. Namun sebaliknya, lebih banyak menimbulkan dampak negarif yang tidak memberikan keuntungan bagi warga.

“Pembangunan hotel dan mall dengan modal investor tidak menguntungkan warga, sebab keuntungannya hanya masuk ke kantong mereka sendiri,” ujarnya.

Meskipun merugikan masyarakat, lanjutnya, kebanyakan usaha pembangunan komersil tersebut tetap berjalan karena telah mendapat dukungan dari sejumlah pihak, sepeti aparat kepolisian. Bahkan, persetujuan itu juga didapat melalui dukungan ilmiah dari kalangan akademisi.

“Sekarang ini pengusaha, negara, dan kaum intelektual bekerja sama menyengsarakan rakyat,” tutur Aji.

Sementara itu, Francis Wahono, Direktur Center for Integrated Development and Rural Studies menilai maraknya pembangunan hotel dan mall telah merusak keistimewaan Yogyakarta.

Tidak ada hal yang khas lagi di Yogyakarta, misalnya citra rakyat yang ramah semakin pudar seiring dengan sering meletusnya konflik bernuansa sara. Lalu, cara berjualan yang tidak jujur, nuthuk harga semakin dipraktikkan di berbagai kawasan objek wisata dan sejumlah hal lainnya.

“Kalau dulu warung-warung kampung dan dusun hidup, sekarang sepi digilas supermarket. Kalau dulu tanpa polisi saja orang tidak saling mendahului, kini seolah-olah berebut jalan, tak berbeda dengan di kota besar seperti Jakarta. Jadi apa yang istimewa?” ujarnya.

Kondisi Yogyajarta, menurutnya, akan berjalan harmonis dan lestari apabila jagad pakeliran geo-ekologis dijadikan sebagai acuan pertumbuhan, penghidupan, dan pembangunan Yogyakarta. Sebab, ciri khas yang istimewa dari Yogyakarta tidak hanya terletak pada bentuk pemerintahan dan penguasa tanahnya, tetapi justru dari geo-ekologis yang ditopang oleh inisiatif rakyatnya.

“Hanya dengan itu ‘Jogja Sold Out‘ tidak akan terjadi,” ujarnya.[]

Kebudayaan dan Kearifan Lokal dalam Mengelola Lingkungan dan Sumberdaya Air Kawasan Kars Gn. Sewu

1417694930 - Batupun Mencair - Afdhal - 2008
Batupun Mencair . Afdhal. 2008 –arsip IVAA

Oleh : Petrasa Wacana – Pusat Studi Manajemen Bencana Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta

[Tulisan ini sebelumnya dimuat di situs web Lembaga Penelitian & Pengabdian MasyarakatUPN “Veteran” Yogyakarta, pada hari 2 Juli 2008]

*****

Abstrak
Kabupaten Gunung Kidul DI Yogyakarta merupakan kawasan Pegunungan Seribu (Gunung Sewu) adalah kawasan yang memiliki keunikan tatanan geologi dan hidrologi, dikenal sebagai kawasan kars yang dikenal sebagai kawasan yang kering dan tandus, hal ini diakibatkan oleh sifat batuan yang mudah larut (batugamping) apabila bereaksi dengan air sehingga air yang berada di atas permukaan akan mengalir dan tersimpan di bawah permukaan menjadi sungai-sungai bawah permukaan yang berada di dalam gua-gua. Kekeringan menjadi permasalahan utama bagi masyarakat Gunung Kidul selama beratus-ratus tahun, kawasan ini telah dihuni oleh masyarakatnya selama berabad-abad lamanya bahkan dari jaman batu (megalithikum). Munculnya peradaban manusia yang berkembang di kawasan ini menggambarkan bahwa masyarakat di kawasan ini mampu beradaptasi dengan kondisi alamnya yang menyediakan sumberdaya alam untuk dapat dimanfaatkan, salah satu sumberdaya yang utama adalah air,  pola perkembangan pemukiman di wilayah ini akan selalu mendekati pada sumberdayanya dimana air akan menjadi sumber utama untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan untuk pertanian bagi masyarakat di sekitar Kawasan Kars Gunung Sewu. Dalam menjalankan kelangsungan hidupnya masyarakat memiliki cara dan tradisi tersendiri dalam mengelola sumberdaya air yang ada, serta mengolah lahan kering di sekitarnya menjadi lahan pertaniaan yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber kehidupan masyarakat lokal, kearifan lingkungan menjadi pilar utama dalam pengelolaan kawasan bagi masyarakat lokal untuk menjaga dan melestarikan sumberdaya yang ada, kebudayaan lokal berkembang dan terus dijalankan sebagai dasar bagi masyarakat lokal untuk menjalankan kehidupannya di wilayah kars Gunung Sewu. Pergeseran kebudayaan dalam pembangunan mengakibatkan permasalahan lingkungan di kawasan kars menjadi objek utama dalam tulisan ini, sehingga perlu  adanya penggalian kembali kearifan lokal yang ada untuk mengelola kembali lingkungan menjadi lebih baik dan berkelanjutan.
Kata Kunci: kars, kearifan lokal/lingkungan, kawasan kars, sumberdaya air, gua.

I. Pendahuluan
Kabupaten Gunung Kidul, DI Yogyakarta merupakan kawasan Pegunungan Seribu (Gunung Sewu) adalah kawasan yang memiliki keunikan tatanan geologi dan hidrologi, dikenal sebagai kawasan kars yang disusun oleh Batugamping bersifat karbonatan (mengandung CaCO3) sehingga mudah mengalami proses pelarutan oleh adanya reaksi kimia dengan air hujan yang bersifat asam

Proses pelarutan yang terjadi secara terus menerus akan membentuk bentang alam eksokars yang terbentuk di permukaan dan memiliki fenomena yang khas, yaitu  karren atau lapies (lubang-lubang pada batuan hasil pelarutan), bukit kerucut (conical hill), lembah yang berada di antara bukit-bukit kerucut (doline), telaga kars, sungai periodik yang berujung pada mulut gua vertical (sinkhole), lubang air masuk (ponour), sungai permukaan yang menghilang masuk ke mulut gua horizontal (shallow hole), dan lembah-lembah tidak teratur yang buntu (blind Valey), dan proses pelarutan berkembang di bawah permukaan menghasilkan bentukan lahan bawah permukaan (endokars) yang menghasilkan jaringan lorong lorong vertikal dan horizontal dengan ukuran dan jenis bervariasi yang membentuk sistem perguaan (cave system) atau sistem sungai bawah tanah. Kondisi ini mengakibatkan kawasan kars memiliki keunikan sistem hidrologi yang terakumulasi di bawah permukaan sehingga kurangnya sumberdaya air di atas permukaan menjadi permasalahan utama di kawasan ini yang dapat mengakibatkan bencana kekeringan berkelanjutan.

Kawasan Kars Gunung Kidul telah dihuni oleh masyarakatnya selama berabad-abad lamanya bahkan dari zaman batu (megalithikum). Munculnya peradaban manusia yang berkembang di kawasan ini menggambarkan bahwa masyarakat di kawasan ini mampu beradaptasi dengan kondisi alamnya yang menyediakan sumberdaya alam untuk dapat dimanfaatkan, salah satu sumberdaya yang utama adalah air,  pola perkembangan pemukiman di wilayah ini akan selalu mendekati pada sumberdayanya dimana air akan menjadi sumber utama untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan untuk pertanian bagi masyarakat di sekitar Kawasan Kars Gunung Sewu. Kemajuan teknologi memberikan tantangan kepada para peneliti karstologi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan di kawasan kars untuk menjawab tantangan dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan kekeringan di kawasan kars, sehingga banyak program-program atau proyek-proyek yang dikembangkan dari berbagai disiplin ilmu untuk mengelola kawasan kars dan menaikkan sumber air bawah tanah ke permukaan agar dapat didistribusikan kepada seluruh  masyarakat yang membutuhkan air, dalam program-program yang telah dijalankan ada yang menunjukkan keberhasilan namun banyak juga yang mengalami kegagalan, yang sering menjadi permasalahan adalah para peneliti dari berbagai bidang ilmu keteknikan sering lupa, bahwa kondisi tatanan geologi kawasan kars yang unik tidak bisa diperlakukan seperti kawasan non-karstik sehingga banyak proyek-proyek pengembangan sumberdaya air justru mematikan sumber air itu sendiri dan menjadikan masyarakat ketergantungan akan sistem-sistem perpipaan yang dibangun sehingga menghilangkan kearifan lokal yang dimiliki masyarakat dalam mengelola sumber daya air dan lingkungan yang sudah dimiliki dari jaman nenek moyangnya terdahulu dalam bertahan hidup di wilayahnya. Kearifan lokal sering dimaknai sebagai suatu pemikiran yang tidak berdasarkan pada teori-teori yang ada, yang dipahami sebagai kepercayaan dan suatu tradisi yang harus dilakukan oleh masyarakat setempat, tanpa mengkaji secara mendalam pemaknaan manfaat dari adanya kearifan lokal yang tumbuh dari masyarakat itu sendiri. Untuk itu kita perlu menggali kembali kearifan lingkungan masyarakat, peran serta dari semua disiplin ilmu karstologi, speleology, teknik, geologi, geografi dan hidrologi dalam mengelola kawasan kars Gunung Sewu secara berkelanjutan.

II. Pendekatan Ekologi
Hubungan timbal-balik antara manusia dan lingkungannya sangat berkaitan erat dengan pola perkembangan suatu wilayah dimana segala sesuatu yang dilakukan kepada lingkungannya akan berpengaruh balik terhadap ekologi yang ada di sekitarnya dapat bernilai positif dan bernilai negatif tergantung dari bagaimana pengelolaan yang dilakukan untuk menjaga keseimbangan ekologi. Manusia mempunyai tanggung jawab dan pengaruh yang besar terhadap perubahan lingkungan di sekitarnya, perkembangan dan kemajuan teknologi dari waktu ke waktu dapat mempengaruhi perubahan-perubahan pola penggunaan lahan, pertumbuhan masyarakat, urbanisasi, pertanian, ekonomi dan sosial budaya.

Masyarakat di Kawasan Kars Gunung Kidul sebagian besar memiliki mata pencaharian sebagai petani yang memanfaatkan lahan-lahan di sekitar cekungan-cekungan kars (doline) sebagai lahan pertanian yang dikelola oleh masyarakat. Lahan pertanian dikelola secara swadaya oleh masyarakat dengan teknologi-teknologi konvensional yang telah mereka pelajari dari zaman nenek moyangnya secara turun-temurun dan dikembangkan secara tradisional untuk mencapai hasil yang lebih baik sesuai dengan perkembangan dan perubahan lahan. Kebutuhan akan air sebagai penyubur lahan pertanian di kawasan ini menjadi permasalahan yang dialami oleh para petani dalam mengelola lahannya, ketersediaan sumberdaya alam yang ada memberikan pilihan kepada masyarakat untuk dapat mengelolanya secara manual, kondisi ini mengakibatkan adanya usaha-usaha masyarakat dalam mengelola sumber daya air yang ada di permukaan dan bawah permukaan secara tradisional dengan memanfaatkan kearifan-kearifan lokal baik yang mengandung unsur  mitos atau kepercayaan dan kebudayaan-kebudayaan sebagai tatanan kehidupan masyarakat yang berlaku di sekitar kawasan Gunung Kidul.

Manusia harus memperlakukan lingkungan di sekitarnya sebagai tempat tinggal yang telah memberikan segalanya untuk kita, sehingga ada tanggung jawab yang besar untuk menjaga dan mengelolanya, pengembangan teknologi sederhana di dalam mengelola sumberdayanya akan selalu dipertahankan untuk menjaga tradisi, memberi motivasi dan menjaga kepercayaan masyarakat dalam mengelola wilayahnya sehingga peran masyarakat sebagai kunci utama dalam menjaga keseimbangan sumberdaya alam yang ada di sekitarnya. Kearifan lokal harus menjadi yang terdepan dalam menjalankan program-program pengembangan wilayah di kawasan kars untuk mendorong masyarakat sebagai pelaku utama dalam usaha mengembangkan sumberdaya alamnya.

III. Kebudayaan dan Kearifan Lokal Dalam Masyarakat
Kearifan lingkungan atau kearifan lokal masyarakat (local wisdom) sudah ada di dalam kehidupan masyarakat semenjak zaman dahulu mulai dari zaman pra-sejarah hingga saat ini, kearifan lingkungan merupakan perilaku positif manusia dalam berhubungan dengan alam dan lingkungan sekitarnya yang dapat bersumber dari nilai-nilai agama, adat istiadat, petuah nenek moyang atau budaya setempat (Wietoler, 2007), yang terbangun secara alamiah dalam suatu komunitas masyarakat untuk beradaptasi dengan lingkungan di sekitarnya, perilaku ini berkembang menjadi suatu kebudayaan di suatu daerah dan akan berkembang secara turun-temurun, secara umum, budaya lokal atau budaya daerah dimaknai sebagai budaya yang berkembang di suatu daerah, yang unsur-unsurnya adalah budaya suku-suku bangsa yang tinggal di daerah itu. Dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan oleh adanya kemajuan teknologi membuat orang lupa akan pentingnya tradisi atau kebudayaan masyarakat dalam mengelola lingkungan, seringkali budaya lokal dianggap sesuatu yang sudah ketinggalan di abad sekarang ini, sehingga perencanaan pembangunan seringkali tidak melibatkan masyarakat.

Di Gunung Kidul masyarakat sudah hidup selama bertahun-tahun dengan kondisi wilayah yang kekeringan dan kekurangan air walaupun memiliki cadangan air bawah permukaan yang sangat besar jumlahnya, faktor geologis pada wilayah ini sebagai kawasan batugamping yang mengalami proses pelarutan, mengakibatkan pada bagian permukaan kawasan ini merupakan daerah yang kering, masyarakat memanfaatkan sumber-sumber air dari telaga-telaga kars dan gua-gua yang memiliki sumber-sumber air. Kearifan lingkungan masyarakat Gunung Kidul dalam mengelola lingkungannya dilakukan secara bergotong royong untuk menjaga sumber-sumber air yang ada dengan melakukan perlindungan dan membuat aturan-aturan adat yang memberikan  larangan-larangan kepada masyarakat ayang memberikan penilaian negatif dari dampak yang akan ditimbulkan bila tidak dilakukan, untuk dapat menjaga dan mengelola sumber-sumber air yang ada. Kebudayaan lokal pada suatu daerah harus tetap dijaga kelestariannya agar kondisi alamiah dari lingkungannya tetap terjaga, banyak program-program pemerintah yang dilakukan di wilayah Gunung Kidul dalam usaha pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya air bawah permukaan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah Gunung Kidul, tapi program-program yang telah dijalankan oleh pemerintah tidak menjadikan budaya lokal masyarakat sebagai referensi dalam menjalankan program pembangunan di wilayah ini, kawasan kars memiliki karateristik yang berbeda dari kondisi wilayah lainnya, proses pelarutan yang terjadi mengakibatkan adanya perubahan karakteristik dari batugamping, banyak pembangunan infrastruktur sistem perpipaan yang seharusnya dapat menyuplai kebutuhan air untuk masyarakat menjadi tidak berfungsi pada waktu tertentu akibat dari penyumbatan-penyumbatan aliran pipa yang di sebabkan oleh adanya proses pelarutan, pada batuan yang di lewati sumber airnya.

Banyak danau-danau kars yang tidak dapat berfungsi lagi akibat adanya pembangunan waduk di sekitar danau dan dilakukan pengerukan untuk memperdalam tampungan air dengan asumsi akan dapat menambah jumlah persediaan air, tapi justru hal ini harus di bayar mahal dengan hilangnya atau tidak berfungsinya danau akibat dari hilangnya sumber air yang ada masuk ke bawah permukaan melalui rekahan-rekahan batuan hal ini disebabkan oleh hilangnya lapisan lumpur (terarosa) yang berfungsi sebagai penahan air. Sehingga banyak sistem perpipaan dan penampung air yang dibangun hanya menjadi sebuah monumen yang tidak dapat berfungsi. Sejak zaman dahulu masyarakat di wilayah Gunung Kidul telah hidup dalam kondisi kekeringan, namun mereka punya cara tersendiri untuk beradaptasi dengan alam di sekitarnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya untuk kebutuhan sehari-hari dan lahan pertanian, ini terus berlangsung hingga sampai saat ini walaupun banyak orang yang sudah mulai meninggalkannya untuk mencari penghidupan di tempat lain yang biasanya di kota-kota besar, tetapi masyarakat di Kawasan Kars Gunung Kidul tetap melakukan kearifan lingkungan yang sudah menjadi budaya lokal yang masih tetap dikembangkan oleh masyarakat setempat. Banyak kearifan lingkungan di wilayah ini yang menjadi program bagi masyarakat untuk mengelola lingkungan dan sumberdaya air serta untuk mengembangkan pariwisata di kawasan kars baik wisata alam maupun wisata minat khusus gua.

Permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pengelolaan kawasan lingkungan di kawasan kars dapat menjadi pelajaran bagi kita bersama dalam mengembangkan pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat untuk menjadi lebih baik. Kebudayaan masyarakat dan kearifan lingkungan masyarakat menjadi pilar utama dalam pengelolaan lingkungan kawasan kars berkelanjutan yang harus didorong bersama oleh masyarakat dan pemerintah dalam menata lingkungan dan sumberdaya air sehingga menjadi lebih baik.

IV. Kearifan Lingkungan Masyarakat Gunung Kidul Dalam Mengelola Sumberdaya Air
Sumberdaya air yang ada di kawasan Gunung Kidul memiliki nilai yang sangat tinggi bagi masyarakat dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari baik untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga maupun untuk pertanian, banyak cara yang telah dilakukan oleh masyarakat setempat di daerah yang memiliki sumberdaya air dengan melakukan penjagaan dan pengelolaan secara konvensional, ini berjalan seiring dengan kebutuhan bersama. Pola kehidupan masyarakat yang berpusat pada daerah yang memiliki sumber air baik itu air danau maupan air dari sungai bawah permukaan yang ada di dalam gua menyebabkan adanya rasa tanggung jawab bersama dalam mengelolanya agar dapat dimanfaatkan bersama. Pada saat hujan, air permukaan akan masuk melalui lubang-lubang vertikal (sinkhole) yang biasanya berada di lembah-lembah kars (doline) dan mengalir ke bawah permukaan melalui sungai bawah permukaan dan mengalir melalui sistem perguaan (cave system) sebagian akan keluar melalui mata air ataupun melalui mulut gua yang lain dalam satu sistem yang sama, proses infiltrasi air juga akan membawa sedimentasi ke dalam gua melalui aliran dan akan dapat mempengaruhi air yang ada di bawah permukaan yang keluar di tempat lain untuk menjaga sedimentasi perlu dilakukan pengelolaan sinkhole dan gua-gua kars dengan baik, hal ini telah dilakukan oleh masyarakat di banyak wilayah kars yang memiliki sinkhole pada suatu dolena yang ada pada suatu wilayah.

Dari dulu masyarakat sudah mengetahui bahwa sedimentasi yang terjadi pada saat infiltrasi air, sangat mempengaruhi kualitas air di tempat air itu keluar sebagai sumber mata air, karena pada saat hujan terjadi sesuai dengan hukum gravitasi bahwa air akan mengalir ke tempat yang lebih rendah dan terakumulasi ke suatu cekungan dengan membawa material-material sedimen yang ikut bersama dengan aliran air. Kearifan lingkungan yang sudah ada adalah bagaimana masyarakat mengelola sinkhole-sinkhole, dengan menyusun tumpukan batuan di sekitar bibir sinkhole itu, batuan ini akan berfungsi sebagai penyaring sedimen pada saat air masuk sehingga pada saat musim hujan sumber air yang berada di dalam sistem itu tidak keruh dan tetap dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari, dari berbagai tempat yang memiliki sinkhole yang berada di kawasan Gunung Kidul yang pernah saya temui selalu dalam kondisi tertata rapi dan biasanya selalu ditanami tumbuh-tumbuhan di sekitarnya, masyarakat setempat mempercayai dengan menjaga sinkhole ini akan memberikan manfaat yang baik bagi sumber air yang ada di sekitar wilayahnya, selain itu setiap musim hujan banyak masyarakat yang menampung air hujan ke dalam penampungan air agar dapat tersimpan dan menabung air untuk memenuhi kebutuhan air pada waktu musim kemarau tiba.

Kearifan lingkungan yang lain yang ada adalah pengelolaan danau-danau kars di kawasan Gunung Kidul, sebagai contoh yang pernah saya ketahui bagaimana cara masyarakat mengelola suatu danau dimana danau ini merupakan sumber air yang ada di wilayah Semanu, Kabupaten Gunung Kidul, berdasarkan cerita dari masyarakat setempat  masyarakat mengelola kembali danau kars yang sudah mati dan tidak berfungsi lagi, masyarakat melihat bahwa danau ini memiliki potensi yang besar sebagai penampung air hujan dengan melihat sejarah desa dimana danau ini pernah menjadi pusat sumber air bagi masyarakat sekitarnya kemudian masyarakat secara bergotong-royong dengan membuat susunan batuan di setiap tepian danau yang berfungsi sebagai penyaring air yang masuk, kemudian memberi lapisan tanah lempung di setiap sisi danau yang berfungsi sebagai penahan air agar tidak masuk ke bawah permukaan melalui rekahan-rekahan yang ada dan menanam berbagai macam tumbuhan di sekitar danau seperti Jarak, Jati dan lain-lain berfungsi sebagai penyerap dan penyimpan air, setelah melakukan ini masyarakat harus menunggu sampai tiga periode musin hujan selama tiga tahun untuk menjadikan danau ini berfungsi kembali. Karena danau ini dibangun berdasarkan kearifan lingkungan yang ada dan dimanfaatkan bersama maka masyarakat memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi untuk menjaga dan mengelola danau ini sehingga masyarakat lebih memandang budaya lokal yang ada untuk mengelolanya dengan membuat aturan-aturan adat tentang pelestarian dan pengelolaan danau ini.

Aturan adat yang berlaku adalah budaya-budaya masyarakat yang ada dan dipadukan dengan sisi kepercayaan yang mengatur semua tatanan sosial terhadap lingkungannya, mulai dari adanya hukuman adat dari masyarakat bila terbukti merusak sumber-sumber air baik itu masyarakat lokal ataupun masyarakat dari luar mereka mempercayai jika dilakukan perusakan terhadap sumber air yang ada maka mereka akan mendapatkan malapetaka seperti sebelum sumber danau itu di fungsikan kembali yaitu adanya bencana kekeringan, gagal panen dan kelaparan. Sebagian masyarakat Gunung Kidul mempercayai adanya suatu pertanda buruk apabila terjadi perusakan terhadap sumber airnya, hal ini akan diberlakukan aturan-aturan adat untuk memberikan hukuman baik itu yang dilakukan oleh masyarakat lokal ataupun oleh masyarakat luar.

Masih banyak cara yang dilakukan oleh masyarakat Gunung Kidul dalam mengelola kawasan kars, untuk mengembangkan pertanian lokal masyarakat memanfaatan lahan datar disekitar cekungan-cekungan doline sebagai lahan-lahan pertanian, namun dibeberapa tempat ada juga masyarakat yang menutup lubang-lubang vertikal tempat masuknya air permukaan pada saat hujan, ini dilakukan sebagai upaya agar air yang terakumulasi ke dalam cekungan tidak langsung hilang ke bawah permukaan tapi dapat berfungsi sebagai air irigasi untuk lahan pertanian di sekitarnya.

V. Kesimpulan
Pengelolaan lingkungan berkelanjutan (environmental management) dapat berjalan dengan baik apabila ada interaksi seimbang antara kebutuhan akan alam dan sistem pengelolaan terpadu yang dijalankan, baik oleh masyarakat setempat ataupun pemerintah. Budaya masyarakat memberikan gambaran yang nyata bagaimana suatu wilayah yang memiliki sumberdaya akan tetap terjaga sebagai aset berharga yang dapat dimanfaatkan secara terus-menerus, kearifan lingkungan akan menjadi suatu pegangan bagi masyarakat dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan sehingga pemerintah perlu menjadikan kearifan lingkungan sebagai bahan referensi rencana kerja dalam pembangunan dan pada akhirnya pembangunan berkelanjutan akan berjalan dengan sempurna dengan adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat untuk mencapai tujuan bersama mencapai masyarakat adil dan makmur.

VI. Daftar Pustaka

    • Acintyacunyata Speleological Club, 1999, Gua, Air dan Permasalahannya, ASC DI Yogyakarta.
    • Gadgil. M and F. Berkes, 1991, Traditional Resouce Management System, Resource Management and Optimization 8 (3/4): 127 – 41
    • Smit, K, 1996, Environmental Hazards: Asessing Risk and Reducing Disaster, London, Routledge, second edition.
    • Mitchell B, 1997, Resource and Environmental Management, First Edition is Published by Arrangement With Pearson Education Limited