Category Archives: Activities

Pra Kongres Kebudayaan 2018, Ragam Masalah dan Rekomendasi Menuju Strategi Kebudayaan

Oleh Krisnawan Wisnu Adi

Sebagai lembaga yang dekat dengan kerja kebudayaan, IVAA mendapat undangan untuk mengikuti Pra Kongres Kebudayaan Indonesia (KKI) pada 4-6 November 2018. Acara yang bertempat di The Sultan Hotel & Residence Jakarta ini digelar oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Pra KKI merupakan forum diskusi yang melibatkan para ahli dan pekerja kebudayaan, yang terbagi ke dalam 11 forum dari total 24 forum, yang mendiskusikan serangkaian aspirasi ruang sektoral terkait ekosistem kebudayaan, untuk menyusun rekomendasi dalam kepentingan perumusan Strategi Nasional/ Strategi Kebudayaan.

Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan menjadi titik tolak diselenggarakannya Pra KKI. Sebagai langkah pemerintah yang berbeda dari seluruh KKI sebelumnya, Pra KKI dimaksudkan untuk mengawali KKI 2018 dengan rekomendasi berbasis forum diskusi. Pra KKI menjadi bagian besar dari proses perumusan Strategi Nasional/ Strategi Kebudayaan yang telah didasarkan atas penyusunan PPKD (Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah) dari kabupaten sejak Maret 2018.

Dari 11 forum, IVAA berpartisipasi ke dalam forum Kajian dan Pendidikan Tinggi Kebudayaan. Forum ini diikuti oleh mereka yang dianggap sebagai representasi pendidikan tinggi (seni), institusi riset, asosiasi keilmuan, pusat studi, dan eksekutif birokrasi. Oleh karena itu, forum ini dipecah kembali ke dalam dua kelompok, yakni Kelompok Gabungan 1 (institusi riset, pusat studi, eksekutif birokrasi) dan Kelompok Gabungan 2 (asosiasi keilmuan dan perguruan tinggi). Secara ringkas, tujuan dari forum ini adalah untuk mengidentifikasi masalah kebudayaan apa yang muncul, inisiatif apa yang sudah dilakukan, dan merumuskan rekomendasi yang layak ditempuh.

Dalam Kelompok Gabungan 1 ada empat isu yang dibicarakan selama proses diskusi. Pertama, soal diskonektivitas antar stakeholder dan antar bagian dalam institusi. Bahwa masih ada jarak yang lebar antara proses dan hasil penelitian kebudayaan dengan dinamika masyarakat. Selain itu diskonektivitas juga terjadi antar institusi pendidikan dengan pemangku kebijakan. Pemerintah di level daerah tidak menjalankan fungsinya sebagai badan penyalur hasil penelitian kepada masyarakat. Persoalan diskonektivitas ini membuat pemanfaatan hasil penelitian atau kajian untuk perumusan kebijakan dan ranah pendidikan tidak terjadi.

Isu kedua adalah bahwa stakeholder masih memiliki visi dan misi yang terbatas tentang pentingnya kebudayaan dalam pembangunan. Kebudayaan beserta ilmu mengenainya masih didudukkan lebih rendah dari kepentingan industri dan ilmu eksak. Oleh sebab itu, perhatian terhadap kajian kebudayaan bersifat terbatas sehingga informasi tentang kebudayaan pun sangat minim. Namun, inventarisasi data kebudayaan melalui PPKD dapat menjadi pintu masuk yang cukup potensial.

Isu ketiga masih berkaitan dengan perihal visi dan misi, bahwa stakeholder memiliki visi dan misi yang parsial. Tidak ada visi dan misi yang solid dari seluruh daerah terkait pemajuan kebudayaan. Kompleksitas isu kebudayaan di daerah tidak terpetakan dan terpotret dengan baik oleh ilmuwan. Tulung Agung menjadi contoh kasus yang diangkat. Dulu ada ratusan kelompok ketoprak, tapi sekarang tidak ada lembaga yang mampu memberi data tentang itu. Jadi ketika kita bicara soal ketoprak, kita hanya bicara soal imajinasi.

Persoalan diseminasi menjadi isu yang terakhir dibicarakan dalam kelompok ini. Para peserta melihat bahwa hasil riset atau kajian kebudayaan tidak didiseminasikan dengan tepat. Tidak ada proses translasi dari bahasa riset ke bahasa masyarakat dan bahasa kebijakan untuk sistem pendidikan. Pengelolaan informasi yang buruk (lack of information management) juga muncul, terutama di level daerah.

Dari keempat isu itu, kelompok ini menghasilkan rekomendasi sebagai berikut:

  1. Penciptaan ruang-ruang kolaboratif di berbagai tingkat dengan cara membentuk MoU, pokja (kelompok kerja), dan perjanjian kerja sama.
  2. Membuka akses perguruan tinggi kepada sumber data (dokumen PPKD) yang dimiliki.
  3. Harus ada executive review PPKD di level nasional dan tingkat kabupaten/ kota yang menjadi acuan.
  4. Pembentukan pokja untuk menindaklanjuti dan me-review dokumen PPKD untuk dituangkan sebagai renstra (rencana strategis) pemerintah kabupaten/ kota.
  5. Optimalisasi fungsi litbang baik di tingkat nasional/ kabupaten/ kota untuk menstimulasi koordinasi lintas pihak intra dan ekstra instansi.
  6. Mengintegrasikan fungsi litbang dan humas untuk mengolah hasil penelitian agar bisa dikelola dan didiseminasikan.

Kelompok Gabungan 2 juga memiliki poin-poin masalah yang telah diidentifikasi. Pertama, berhubungan dengan poin masalah dari Kelompok Gabungan 1, adalah soal sinergitas. Bahwa konektivitas antar asosiasi keilmuan atau lintas lembaga dengan masyarakat belum maksimal. Dengan pemerintah, baik pusat maupun daerah serta lembaga negara yang lain pun, sinergitasnya belum terwujud dengan baik. Bagi kelompok ini, masalah konektivitas juga terkait dengan beberapa masalah lain, seperti belum seluruh disiplin ilmu bidang kebudayaan memiliki asosiasi lembaga keilmuan murni dan terapan, asosiasi keilmuan belum berdaya dalam penguatan SDM dan infrastrukturnya, belum seluruh asosiasi keilmuan memiliki dewan etik dan kode etik, dan belum adanya rekomendasi secara berkala dan kontekstual dari asosiasi keilmuan mengenai pemajuan kebudayaan.

Isu yang kedua adalah soal regulasi. Ada beberapa poin masalah seperti belum terbitnya PP pelaksanaan UU Pemajuan Kebudayaan dan regulasi turunannya untuk mengatur peran lembaga perguruan tinggi, belum ada perlindungan keamanan yang maksimal dari negara terhadap kegiatan berkebudayaan baik kepada perguruan tinggi maupun masyarakat, dan ada kecenderungan keterbatasan perspektif dalam studi seni (skripsi, tesis, dan disertasi).

Isu program juga menjadi sorotan dalam perbincangan, bahwa program pendampingan, event-event kebudayaan, riset, kekaryaan oleh perguruan tinggi bidang kebudayaan belum maksimal. Mungkin masalah itu berhubungan dengan persoalan anggaran atau pendanaan. Kelompok menilai bahwa belum ada anggaran pemajuan kebudayaan yang tersalurkan kepada perguruan tinggi terkait riset bidang kebudayaan.

Dari beberapa masalah tersebut kelompok ini memberikan beberapa poin rekomendasi:

  1. Pengelola kebudayaan harus mengarusutamakan pemahaman dari perspektif pemilik kebudayaan terkait dengan upaya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan secara berkelanjutan.
  2. Inventarisasi dan identifikasi kajian-kajian kebudayaan secara berkesinambungan yang berorientasi pada pengembangan keberagaman, pemberdayaan sumber daya, penguatan jati diri melalui Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu yang dipublikasikan melalui portal pemajuan kebudayaan yang dapat diakses publik.
  3. Debirokratisasi sistem pelaksanaan riset kebudayaan dalam rangka optimalisasi pengembangan ilmu-ilmu kebudayaan.
  4. Sinergitas peran pemerintah pusat dan daerah, lembaga negara yang lain, swasta, dan masyarakat penyangga dalam mewujudkan gerakan nasional penguatan ekosistem pendidikan tinggi dan kajian kebudayaan.
  5. Mendesak penerbitan regulasi dalam semua tingkatan hirarki perundang-undangan dalam hal penguatan pendidikan tinggi dan kajian kebudayaan dalam rangka pemajuan kebudayaan.
  6. Meningkatkan peran dan posisi pendidikan tinggi dan asosiasi keilmuan bidang kebudayaan dalam pembangunan yang berkelanjutan berbasis kebudayaan melalui forum tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional (dunia).
  7. Optimalisasi peran pendidikan tinggi dan asosiasi keilmuan bidang kebudayaan dalam program diplomasi kebudayaan sebagai upaya peran aktif negara dalam mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia.

Ada satu lagi poin yang didiskusikan, yakni soal kebudayaan maritim. Forum menilai bahwa kebudayaan maritim belum tersentuh sebagai objek penelitian keilmuan budaya maupun pemanfaatannya sebagai sumber daya kebudayaan. Oleh karena itu, rekomendasi yang diajukan adalah pengembangan peran PELNI sebagai Universitas Kebudayaan Maritim dan pengembangan program pembelajaran yang terintegrasi di bidang penyelenggaraan festival, pameran, pertunjukkan di atas kapal PELNI, sekaligus perjalanan budaya yang memfasilitasi dosen dan mahasiswa dalam rangka pengembangan literasi kebudayaan.

Poin-poin masalah dan rekomendasi di atas hanyalah satu dari sebelas forum lainnya. Belum lagi tiga belas forum di luar acara Pra KKI. Bisa dibayangkan betapa banyak masalah dan rekomendasi perihal kebudayaan yang nanti akan dirumuskan ke dalam satu komando Strategi Kebudayaan. Rasa kepemilikan yang tinggi menjadi harapan dari ambisi pemerintah untuk mencoba merumuskan Strategi Kebudayaan yang berangkat dari konteks daerah, seperti penggalan sambutan Hilmar Farid demikian,

“Yang penting dari penyelenggaraan KKI 2018 ini adalah rasa kepemilikan yang tinggi. Ini karena basis data-data yang dihimpun adalah dari seluruh provinsi/ kabupaten/ kota di Indonesia. Aspirasi dari daerah-daerah, diberikan ruang untuk menjadi penyusun strategi kebudayaan. Ini yang membedakan penyelenggaraan KKI 2018 dari yang sebelum-belumnya.”

Artikel ini merupakan rubrik Agenda Rumah IVAA dalam Buletin IVAA Dwi Bulanan edisi November-Desember 2018.

Indonesia Philanthropy Festival

Oleh: Hardiwan Prayogo

Dari 15 hingga 17 November 2018 di Plenary Hall Jakarta Convention Centre, tim IVAA mengunjungi Indonesia Philanthropy Festival. Acara ini adalah semacam pameran produk CSR dari lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta. Selain itu juga terdapat lembaga-lembaga independen (non pemerintah) yang berpotensi mendapat bantuan philanthropy. Lembaga ini beragam, mulai dari yang bergerak di ranah lingkungan, pengelolaan sampah plastik, peternakan, perjuangan hak disabilitas hingga seni-budaya. Acara berlangsung selama 3 hari dengan rangkaian acara mulai dari pameran, talkshow, hingga diskusi kelompok terarah.

IVAA bergabung dalam booth milik Koalisi Seni Indonesia (KSI), lembaga yang menaungi pelaku seni baik kelompok maupun individu. Booth ini menampilkan video profil dari para pelaku seni, hingga rilisan dan buku terbitannya. Melalui booth tersebut KSI berharap atensi dari lembaga-lembaga philanthropy dalam mendukung kegiatan seni-budaya yang selama ini masih minim dapat meningkat.

KSI mendapat satu slot di panggung utama untuk menggelar talkshow sekaligus peluncuran buku pada hari ketiga. Buku yang diluncurkan berjudul Dampak Seni di Masyarakat, menampilkan 12 Gerakan dan Komunitas Seni, sekaligus ingin menunjukkan sedikit dari banyak komunitas seni budaya yang tersebar di Indonesia dan melahirkan inisiatif-inisiatif lokal. Bersama dengan peluncuran buku, talkshow diisi oleh perwakilan dari Jatiwangi Art Factory (JAF) dan Pasa Harau.

Sebagai bagian dari upaya menyambut Kongres Kebudayaan Indonesia yang akan digelar pada 5-9 Desember 2018, KSI juga mendapat slot untuk menggelar FGD. Diskusi intensif ini mempertemukan antara perwakilan lembaga seni-budaya dengan lembaga philanthropy. Masing-masing berdiskusi untuk saling mempertemukan persoalan. Inti persoalan dari kedua pihak itu adalah masih sulitnya mengakses informasi tentang philanthropy dalam negeri, perlunya basis data terpadu soal potensi seni-budaya yang mendesak dan perlu dukungan, dan cara menakar tingkat efektivitas dan kesuksesan seni-budaya yang tentu tidak bisa semata menggunakan kuantifikasi ekonomi. Hilmar Farid, selaku Direktur Jenderal Kebudayaan, menyampaikan sebuah pidato sebagai penutup FGD dan menyatakan bahwa poin-poin dalam acara ini akan menjadi bahan pertimbangan dalam Kongres Kebudayaan Indonesia.

Rangkaian Indonesia Philanthropy Festival akhirnya ditutup di malam hari pada 17 November 2018. Acara ini memiliki tagline “From Innovation To Impact”. Titik temu agar benar-benar memiliki “impact” antara lembaga seni-budaya dan lembaga philanthropy tentu akan sulit terealisasi dalam satu kali perhelatan. Perjalanannya bisa panjang dan berliku, atau bahkan jika ukuran yang digunakan hanya soal komoditas ekonomi, pertemuan itu bisa menjadi semakin utopis, atau hanya beredar dalam lingkaran yang kecil.

Artikel ini merupakan rubrik Agenda Rumah IVAA dalam Buletin IVAA Dwi Bulanan edisi November-Desember 2018.

Selamatan Rumah IVAA

Oleh Sukma Smita

Tumpeng nasi kuning komplit dengan lauk-pauk yang diletakkan di tengah amphiteater mengiringi rangkaian acara pembukaan Selamatan Rumah IVAA, pada petang 21 Desember 2018. Dalam bahasa Jawa, tumpeng merupakan akronim dari yen metu kudu mempeng, atau secara bebas dalam Bahasa Indonesia bisa diartikan dengan ‘harus penuh kesungguhan jika muncul’. Nasi kuning kerap menjadi menu hidangan utama dalam suatu kegiatan perayaan. Juga tumpeng nasi kuning merupakan simbol rasa syukur, doa untuk kebahagiaan, kesejahteraan dan keselamatan. Acara selamatan yang diselenggarakan selama 2 hari, yaitu 21-22 Desember 2018 dengan mengundang publik seni dan warga sekitar untuk turut merayakan dan mendoakan, adalah wujud rasa syukur IVAA atas selesai dan dibukanya ruang baru serta doa keselamatan untuk beberapa rencana program mendatang IVAA.

Pada pembukaannya, acara selamatan diawali dengan sambutan oleh Ibu Rini Widarti selaku Lurah Keparakan dan Yoshi Fajar selaku Ketua Yayasan IVAA. Dalam sambutannya Yoshi menyampaikan bahwa IVAA perlu melakukan refleksi dan penguatan posisi terutama dalam kerja-kerja pengarsipan seni budaya yang sudah dilakukan lebih dari 23 tahun. Penguatan posisi perlu diambil selain karena melihat situasi politik dan kaitannya dengan seni budaya hari ini, juga karena kerja pengarsipan IVAA memiliki peran penting dalam menentukan arah demokrasi yang lain, terutama di tengah 3 rezim yang tengah berlangsung yaitu Wisata, Percepatan Pembangunan dan Industri Kreatif. Selepas beberapa sambutan yang diutarakan, Gunawan Maryanto diundang untuk memimpin refleksi sederhana serta doa keselamatan yang kemudian disambung oleh pertunjukan Sahita, kelompok teater ibu-ibu dari Surakarta yang diundang secara khusus untuk melakukan pementasan. Pembukaan selamatan ditutup dengan pemotongan tumpeng oleh Lisistrata yang kemudian diserahkan kepada perwakilan warga Dipowinatan, dilanjutkan dengan dhahar kembul atau memakan nasi kuning bersama-sama.

Sebagai penanda dibukanya ruang baru, yaitu ruang pamer, IVAA mengadakan pameran arsip dan tafsirnya. Dalam pameran yang bertajuk Waktu dan Ingatan Tak Pernah Diam, IVAA mengajak Ipeh Nur -seniman muda perempuan yang tertarik merespon situasi di sekitarnya melalui karya-karya yang interaktif-, Piring Tirbing -kelompok seniman yang fokus bekerja dengan medium audio-visual-, serta Arga Aditya –kurator muda yang pernah terlibat dalam Festival Arsip IVAA 2017 sebagai asisten direktur artistik-. Melalui pameran tersebut, Ipeh Nur dan Piring Tirbing ditantang untuk merespon arsip menjadi karya artistik dan melakukan eksplorasi atas tema Tradisi dan Identitas, yaitu eksplorasi berjalan tim Newsletter IVAA yang tertuang dalam 3 edisi terakhir selama Mei hingga Oktober 2018. Reading Identity menjadi judul karya Ipeh Nur, dan Out of the Circle menjadi judul karya Piring Tirbing.

Selain pameran, juga diadakan peluncuran kembali IVAA Shop, yaitu salah satu bidang usaha IVAA yang muncul atas semangat kemandirian pada segi pendanaan. Kali ini IVAA Shop mengajak 3 orang seniman untuk berkerja bersama dalam merancang, memproduksi dan menjual produk merchandise melalui tema Fashion as Statement. Tiga seniman yang diajak yaitu Agan Harahap, Hendra ‘Blankon’ Priyadhani dan Vendy Methodos. Selama dua hari acara, diajak pula beberapa komunitas untuk terlibat yaitu teman-teman pegiat zine, antara lain Asal kelihatan Boleh Dibicarakan, Indischzine Partij, Kios 5A, Demi Sesuap Nasi, dan pameran buku oleh Pojok Cerpen serta lapak musik oleh Jogja Record Store Day.

Rangkaian kegiatan pada hari kedua diawali dengan pemutaran 2 film pendek untuk anak-anak oleh Bioscil. Ini merupakan kali kedua IVAA sengaja mengundang Biocil untuk memutarkan film pilihannya. IVAA mengajak anak-anak sekitar untuk terlibat. Mereka adalah anak-anak sekitar yang selama liburan sekolah biasa menghabiskan waktu untuk bermain game online menggunakan wifi Rumah IVAA. Aktifitas lain di hari kedua yaitu workshop merawat kaset oleh Jogja Record Store Day, tur pameran, serta diskusi dan peluncuran buku berjudul Nu’u. Buku ini berisi tulisan hasil pengamatan Lifepatch selama 45 hari tinggal di Nusa Tenggara Timur. Acara Selamatan Rumah IVAA ditutup dengan semarak dalam Musrary yang menampilkan 3 kelompok music, yaitu Doa Ibu, Help Me Touch Me dan Didi Kempits Hits Collection.

Artikel ini merupakan rubrik Agenda Rumah IVAA dalam Buletin IVAA Dwi Bulanan edisi November-Desember 2018.

Rangkaian kunjungan ke Rumah IVAA Studi Ekskursi Program Studi Arsitektur UTY  dan Balai Penelitian Batik

Oleh Elis Sriwahyuni (Kawan Magang IVAA)

IVAA adalah suatu lembaga arsip yang membuka peluang informasi bagi setiap masyarakat, baik dari lembaga hingga universitas, dan berbagai kalangan (peneliti, mahasiswa, waratan, seniman, kurator, dan lain-lain) dengan tidak membatasi siapa saja yang mau berkunjung. Seperti halnya pada tanggal 3 mei 2018, IVAA mendapatkan kunjungan sekitar 80 mahasiswa Universitas Teknologi Yogyakarta (UTY) dari program studi Arsitektur, Fakultas Sains & Teknologi dalam rangka kegiatan Studi Ekskursi mata kuliah Sejarah Arsitektur Indonesia.

Kunjungan ini menjadi kesempatan berbagi pengalaman, cerita tentang ruang seni, konsep ruang, dan pengarsipan. Para mahasiswa ini cukup antusias dan merespon dengan baik penjelasan dari IVAA, yang diwakili oleh Dwi Rachmanto, Hardiwan Prayoga, dan Santosa. Mereka bertiga bercerita cukup panjang tentang sejarah berdirinya IVAA, lengkap dengan dinamika ruangnya. IVAA yang berdiri pada 1995 telah melakukan 2 kali perpindahan, pertama di Ngadisuryan, kemudian pindah ke Patehan Tengah, dan sejak 2011 mulai menempati “rumah” sendiri di Dipowinatan. Dwi Rachmanto dan Santosa yang sudah bergabung dengan IVAA sejak 2003 bercerita bahwa konsep Rumah IVAA yang sekarang, disebut sebagai yang paling ideal karena sudah milik sendiri. Dengan kata lain, desain ruang IVAA dibuat senyaman mungkin untuk kegiatan belajar dan diskusi. Namun sekaligus tidak melupakan standar keamanan, karena juga berfungsi sebagai rumah penyimpan arsip. Desain rumah yang didominasi oleh bahan kayu, dimaksudkan agar Rumah IVAA jauh dari kesan mewah yang dapat membuat sungkan publik untuk berkunjung. Setelah sesi “kuliah” singkat ini, para mahasiswa ini berkeliling melihat-lihat setiap ruangan yang ada di IVAA. Mereka melihat dengan cukup detail mulai dari perpustakaan di lantai 1 dan 2, ruang arsip, ruang server, dan ruang editing dokumentasi.

Dalam kesempatan berbeda 18 Mei 2018, IVAA juga mendapat kunjungan dari Balai Penelitian Batik. Kunjungan ini lebih dalam tujuan melihat IVAA mengelola arsip dan hal-hal teknis yang berkaitan dengannya. Balai Penelitian Batik dalam waktu dekat ini sedang akan membangun basis kerja kearsipan, yang sesuai dengan kebutuhan baik secara penelitian maupun kelembagaan. IVAA sebagai lembaga yang bekerja untuk publik, selalu membuka kesempatan bertukar pengalaman dan cerita dengan siapapun tentang bagaimana mengelola ruang seni sebagai salah satu wadah diseminasi pengetahuan.

Artikel ini merupakan rubrik Agenda Rumah IVAA  dalam Buletin IVAA Dwi Bulanan edisi Mei-Juni 2018.

Diskusi Lintas Generasi “Setelah Dua Dekade: Seni Setelah 20 Tahun Reformasi”

Oleh Putri R.A.E. Harbie (Kawan Magang IVAA)

Dalam rangka memperingati 20 tahun reformasi, Koalisi Seni Indonesia (KSI) mengadakan diskusi dengan tema seni sebelum dan pasca-reformasi, Senin (27/5) di Rumah IVAA. Sesi diskusi pertama, yang berlangsung dari pukul 13.00-15.30, fokus pada praktik seni pada masa sebelum hingga transisi reformasi dengan moderator Alia Swastika. Muhamad “Ucup” Yusuf, Gunawan Maryanto, Aji Wartono dan Yustina Neni adalah pembicara dalam sesi pertama ini. Sesi kedua lebih membicarakan praktik seni setelah 1998 dengan moderator Brigitta Isabella dari Kunci Cultural Studies. Sesi ini juga menghadirkan 4 pembicara yaitu Fitri DK, Wok The Rock, Heni Matalalang dan Linda Mayasari. Peserta yang hadir juga beragam, dari yang sepantaran usia dengan pembicara di sesi pertama, hingga generasi sesi kedua yang fokus berkarir pada periode tahun 2000an. Diskusi ini diharapkan menjadi jembatan untuk mengatasi kekhawatiran atas gap generasi.

Setelah uraian singkat dari FX Harsono tentang profil KSI, Alia Swastika membuka sesi pertama dimulai dengan mmepersilakan menceritakan kisahnya bersama ASRI, sikapnya dalam menghadapi kerusuhan tahun 1998 hingga terbentuknya Taring Padi generasi pertama. “Ternyata di ruangan tersebut, masih ada teman-teman yang muncul dan kami membuat sebuah organisasi kesenian dan kebudayaan dengan modal buku-buku putih milik kami. Saat itu diberi nama Komite Pemuda Rakyat Perjuangan atau KPRP”, cerita Ucup tentang awal terbentuknya organisasi yang kemudian disebut Taring Padi.

Pembicara kedua yaitu Gunawan Maryanto dari Teater Garasi, yang aktif berpraktik di ranah seni pertunjukan. Gunawan aktif di dunia berkesenian sejak 1994. Saat itu dia tidak begitu mengerti dan menyadari situasi politik yang bergejolak. Gunawan hanya teringat kenangan masa kecilnya, saat disuruh melambaikan tangan pada iringan rombongan presiden Soeharto. Perkenalannya dengan Teater Garasi menjadi permulaan dirinya menjadi lebih peka terhadap politik. Sebagai salah satu aktivitas di kampus, kegiatan Teater Garasi diawali dengan naskah-naskah adaptasi yang kemudian ditampilkan dalam Malam Apresiasi Seni dan Politik sejak tahun 1993. Meski melalui banyak regulasi dan proses pra-sensor terhadap naskah teater mereka, pertunjukan tersebut menjadi katarsis karena didominasi dialog yang tidak mungkin diizinkan berada di luar gedung pertunjukan.

Aji Wartono sebagai pembicara ketiga menceritakan problem represi yang tidak jauh berbeda. Pada masa sebelum reformasi, seluruh musisi wajib memberikan daftar lagu-lagu yang dinyanyikan, tema acara, serta panitia yang bertanggung jawab terhadap kegiatan tersebut. Setiap acara musik selalu dijaga satuan pengamanan. Beberapa teman musisi yang dianggap melanggar, bisa tiba-tiba digiring ke kantor polisi setempat.

Pembicara keempat yaitu Yustina Neni, yang aktif sebagai manajer dan produsen acara seni sejak 1990 dan dikenal sebagai pemilik Kedai Kebun Forum (KKF). Neni bercerita bahwa perencanaan kegiatan kesenian sebelum reformasi tidak selalu wajib mengurus perizinan kepada pihak pemerintah secara formal. Lewat publikasi acara, pihak kepolisian pasti sudah mengetahui pelaksanaan acara tersebut dengan sendirinya. Neni juga menceritakan pengalaman mendapat ancaman misterius via telepon sebelum pembukaan sebuah pameran di KKF.

Sesi ini ditutup dengan tanya jawab. Satu yang menarik, ketika salah seorang peserta diskusi menceritakan pengalamannya menerima kartu pos hasil fotokopi karya Taring Padi saat terjadi konflik horizontal di Sulawesi. Akunya, banyak siswa sekolah menengah di lokasi konflik merasa memiliki harapan baru dari menerima gambar tersebut. Tanggapan berbeda muncul dari Nindityo Adipurnomo, yang juga merupakan seniman pada masa transisi reformasi. Menurutnya seniman tidak melulu merespon tragedi 1998 secara politik. Ada kecenderungan beberapa seniman yang memanfaatkan isu ini sebagai ajang mencari sensasi dan meningkatkan popularitas. Nindityo menekankan bahwa memaknai reformasi seharusnya lebih dalam dari sekedar bumbu-bumbu, tetapi bagaimana fenomena makro ini direfleksikan dalam praktik yang paling mikro.

Tanpa jeda yang terlalu lama, sesi kedua mulai dibuka oleh Brigitta Isabella. Fitri DK menjadi pembicara pertama dalam sesi kedua ini. Fitri menceritakan pengalamannya bergabung dalam organisasi kesenian Sanggar Caping hingga Taring Padi. Meski berkarir pada masa pasca reformasi, Fitri dan rekan-rekannya masih mengalami perlakuan traumatis dari organisasi masyarakat saat pameran Lady Fast 2016 di Survive Garage, Yogyakarta. Mereka disebut melakukan kegiatan asusila dan berbagai kata-kata merendahkan lainnya. Namun pada masa itu, pihak aparat juga tidak memberikan solusi selain mengunci diri di tempat pameran tersebut tanpa melindungi mereka dari oknum-oknum yang mengancam.

Selanjutnya, Wok The Rock membagi perspektif musik setelah reformasi. Wok adalah seniman instalasi dan video, namun dalam diskusi ini lebih fokus membahas kancah musik pada masa tersebut. Di masa awal pasca reformasi, musisi mengalami titik jenuh dari pertunjukan musik yang harus seremonial, akses untuk sampai ke dapur rekaman harus mahal serta banyak lirik yang penuh restriksi. Akhirnya muncul semangat independen untuk membuat pertunjukan kecil seadanya, rekaman dan penggandaan dengan jumlah dan kualitas terbatas, serta distribusi berbasis komunitas.

Kemudian, Heni Matalalang menceritakan perkembangan film pasca reformasi, khususnya film dokumenter. Diakuinya, perkenalannya dengan film cukup traumatis. Saat kelas 3 SD, Heni diwajibkan pemerintah untuk pergi ke bioskop dan menonton film propaganda militer. Heni yang aktif di masa-masa awal berdirinya Festival Film Dokumenter (FFD), menyadari peran film khususnya dokumenter identik  dengan propaganda. Kemudian Heni mencetuskan kegiatan School Docs dengan menontonkan film-film dokumenter ke sekolah-sekolah. Upaya ini dilakukan dengan misi memperkenalkan ulang bahwa dokumenter tidak melulu soal propaganda seperti yang dilakukan oleh Orde Baru. Misi lain yang dibawa adalah menstimulasi lahirnya dokumentaris Indonesia di masa mendatang.

Linda Mayasari menjadi pembicara penutup sesi kedua. Pengalamannya di bidang seni pertunjukan diperoleh dengan pernah bekerja di Padepokan Seni Bagong Kussudiardja (PSBK), hingga terlibat sebagai peneliti dan kurator Indonesian Dance Festival (IDF). Memori Linda tentang 1998 tidak terlalu jelas karena saat itu masih duduk di bangku SMP, Linda hanya ingat bahwa teman-temannya yang beretnis Tionghoa diamankan oleh aparat saat pecah kerusuhan. Selebihnya Linda justru tidak terlalu menandai reformasi sebagai momentum praktik berkeseniannya secara pribadi.

Sesi ini juga ditutup dengan tanya jawab. Brigita sebagai moderator lebih memprioritaskan respon dari pelaku seni yang segenerasi dengan pembicara-pembicara di sesi kedua. Respon yang muncul adalah pertanyaan-pertanyaan reflektif seputar sejauh apa reformasi benar-benar menjadi tonggak titik balik praktik kesenian yang lebih ekspresif. Dan sejauh apa momentum reformasi dimaknai di seluruh wilayah Indonesia, terutama hingga pelosok daerah Indonesia bagian timur.

Pada akhirnya, reformasi masih menjadi topik yang begitu menarik untuk terus direfleksikan dan dikontekstualisasi. Terlebih memasuki Mei 2018 yang bertepatan dengan 20 tahun reformasi. Begitu banyak acara diskusi mengambil tema serupa, baik dengan irisan politik, sosial, agama, hingga termasuk seni. KSI melihat momentum ini juga sekaligus sebagai ajang sosialisasi peran-peran strategisnya dalam medan kesenian.

Artikel ini merupakan rubrik Rubrik Agenda Rumah IVAA  dalam Buletin IVAA Dwi Bulanan edisi Mei-Juni 2018.

Pelatihan Menulis Wikipedia: Bias Gender Dalam Seni

Oleh: M.S Fitriansyah (Kawan Magang IVAA)

Sebelum 23 maret 2018, Wikipedia Indonesia baru memiliki 46 halaman pelukis dan pematung Indonesia. Terlebih hanya ada tiga profil seniman perempuan. Beranjak dari kegelisahan bahwa pengetahuan harus bisa diakses siapapun secara bebas dan gratis, Wikimedia selaku lembaga yang menangani produksi artikel di laman wikipedia indonesia, bersama IVAA dan Kunci Cultural Studies mengadakan acara untuk menaikan seniman perempuan Indonesia ke permukaan. Kemudian digelarlah kegiatan Edit-A-Thon: Wikipedia Seni dan Perempuan. Kegiatan tersebut berlangsung di Rumah IVAA. Pemilihan tema perempuan pelaku seni tidak hanya pertimbangan akan kurangnya jumlah halaman tentang seni di Wikipedia Indonesia, namun juga mempersoalkan bias gender dalam dinamik dunia seni.

Kegiatan tersebut dihelat pada Jumat, 23 Maret 2018 dan diikuti sekitar 21 peserta umum. Lisis mengungkapkan latarbelakang acara tersebut adalah berangkat dari penulisan sejarah seni rupa yang bias gender. “Acara ini bagi IVAA sebagai pengingat, karena kita mengarsipkan dan lumayan berpartisipasi dalam penulisan sejarah. Kalau kita tidak diingatkan, penulisan sejarah seni rupa Indonesia itu sexist, nah itu lumayan bahaya,” ungkapnya,” saat memberi sambutan pada acara tersebut, Jumat (23/3). Lisis berharap bahwa acara tersebut tidak cuma di sini, tetapi didorong kelanjutannya oleh semua pihak. Dalam acara ini IVAA bertindak sebagai fasilitator ruang, dan referensi baik buku maupun tautan digital.

Argumen juga dilontarkan Gita dari perwakilan Kunci. Gita berpendapat bahwa peran perempuan di dalam ranah seni seperti dilupakan begitu saja. “Mungkin standar-standar yang diciptakan dunia seni cukup patriarkis,” katanya. Bagi Gita dunia secara umum membuat perempuan tidak dapat berperan aktif sebagai seniman, misalnya karena urusan-urusan domestik. Harapannya, lanjut Gita, selain menulis lebih banyak seniman perempuan, juga harus terus bersama-sama memikirkan aktifitas kehidupan sehari-hari, misalnya pembagian kerja domestik tadi.

Peserta cukup antusias dalam mengikuti alur kegiatan yang dipandu oleh mentor dari wikimedia. Acara yang berlangsung selama 4 jam ini menarik perhatian khalayak luas, dari berbagai kalangan dan latar belakang. Peserta yang hadir pun tidak hanya datang dari perempuan, tetapi ada pula kaum adam ikut serta dalam kegiatan tersebut. Setelah peserta berlatih step by step menulis di Wikipedia Indonesia, dilakukan diskusi pendek yang membahas peran seniman perempuan di Indonesia.

Obrolan berjalan cukup intens ketika terjadi tarik menarik soal konsistensi penggunanaan istilah, apakah mau menggunakan seniman perempuan, pelaku seni perempuan, perempuan pelaku seni, ataru justru seniwati. Akhirnya setelah berdiskusi, istilah yang disepakati adalah perempuan pelaku seni. Dengan pertimbangan bahwa istilah pelaku seni mencakup lebih banyak profesi di bidang seni, tidak hanya seniman namun juuga kurator, manajer seni, wartawan dan lain-lain. juga meletakkan kata perempuan di depan sebagai rujukan orangnya, bukan orientasi karyanya. Acara berakhir sekitar pukul 17.00 WIB.

Perempuan pelaku seni yang di-input adalah sebagai berikut: Yustina Neni, Tamara Pertamina, Mary Northmore, Tintin Wulia, Mia Bustam, Marida Nasution, I GAK Murniasih, Nunung WS, Erna Pirous, Siti Adiyati, Hildawati Soemantri, Kelompok Nuansa, Umi Dachlan, Edith Ratna, Trijoto Abdullah.

Artikel ini merupakan rubrik Rubrik Agenda Rumah IVAA  dalam Buletin IVAA Dwi Bulanan edisi Maret-April 2018.

Mozaik Mimpi Koalisi Seni

Oleh: Hardiwan Prayogo

Berangkat dari semangat untuk melakukan perubahan dan perbaikan ekosistem kesenian di Indonesia, Koalisi Seni Indonesia (KSI) pada 17-18 Maret 2018 berlokasi di Westlake Resto mengadakan pertemuan yang diberi tajuk Mozaik Mimpi Koalisi Seni. Dengan agenda utama berupa Focus Group Dicussion (FGD) antara anggota KSI di area Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. IVAA diwakili oleh Lisistrata Lusandiana dan Hardiwan Prayoga berkesempatan untuk terlibat dalam diskusi antara berbagai sektor pelaku seni ini.

Pada Sabtu 17 Maret 2018, diskusi terbagi dalam beberapa sesi, pertama adalah sesi “Percakapan #1 Pembelajaran”. Tujuan dari sesi ini adalah mendengar capaian dan strategi masing-masing pelaku seni, baik individu maupun kolektif dalam praktek kesenimanannya. Lingkungan seni, khususnya di Yogyakarta, tidak membentuk kultur/ perilaku seniman yang berpikir panjang. Dengan kata lain strategi yang ditempuh adalah kerja-kerja yang taktis, bukan strategis. Maka secara organik akan lahir jarak antara kebutuhan pelaku seni yang jangka pendek dengan logika kerja KSI yang cenderung jangka panjang. Kemudian diskusi bergulir hingga kondisi bahwa sebenarnya sumber dana selalu ada di sekitar kita, salah satunya adalah dana desa. Perlu dibangun kesadaran bahwa persoalan mengenai dana tidak melulu harus diselesaikan di pusat. Dengan demikian, pelaku seni sekaligus akan menjadi salah satu pilar yang aktif dalam struktur masyarakat, tampil sebagai salah satu kontributor utama dalam sektor riil. Para anggota berharap bahwa KSI menjadi jembatan atau platform akan akses ini. Bahwa seniman bukan hanya soal berkarya, tetapi juga memikirkan posisi sosial dari kerja infrastruktur.

Sesi kedua berjudul “Percakapan #2 Inspirasi”. Setelah saling berbagi tentang bagaimana selama pelaku seni bertahan hidup dengan berbagai macam cara, para anggota mencoba mencari bentuk ideal dari cara kerja KSI yang implementatif dengan kebutuhan anggotanya. Diawali dengan kesadaran bahwa kesenian kini semakin multidisiplin, KSI perlu menjadi wadah yang inklusif antar anggota untuk saling berbagai pengetahuan dan potensi. Pada dasarnya pelaku seni dimanapun senantiasa membutuhkan jejaring dalam lingkup regional, terutama dalam rangka memperkaya refrensi tekstualnya. Lebih lanjut agar semua sektor kesenian ikut terlibat dalam peningkatan daya apresiasi seni dari publik.
Sesi ketiga hari pertama ini ditutup dengan sosialisasi Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan (UUPK). Undang-Undang ini adalah kebijakan yang secara aktif dikawal oleh KSI dalam 5 tahun terakhir. Disampaikan bahwa UUPK bersifat ofensif, dengan tidak menganggap globalisasi sebagai ancaman, namun justru peluang untuk pengkayaan teks dan jejaring. Objek UUPK ada 10, yaitu tradisi lisan, manuskrip, adat, ritus, pengetahuan tradisi, seni, bahasa, teknologi tradisional, permainan rakyat, dan olahraga tradisional. Pemilahan ini tidak bersifat kategoris, tetapi tagging, artinya satu produk/bidang bisa terdiri lebih dari satu objek. UUPK menggunakan logika pemajuan, bukan pelestarian karena menuntut untuk dikembangkan, tidak hanya dilestarikan. Dalam hal ini yang dikembangkan adalah relasi antara kajian dan penciptaan, memberikan kesempatan berkesenian yang sama, dan lain-lain.

UUPK dimulai dengan dokumen perencanaan bernama Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) yang disusun dari partisipasi masyarakat di tingkat kabupatan/kota, lalu diajukan ke tingkat provinsi, kemudian akan dikumpulkan dalam satu rumusan strategi kebudayaan nasional. Ini adalah tahap pertama dari implementasi UUPK berskala nasional namun dilaksanakan berdasar pada potensi dan urgensi setiap daerah.

Hari kedua, 18 Maret 2018, dimulai dengan sesi “Percakapan #3 Aspirasi”. Sesi ini membagi peserta dalam kelompok diskusi yang lebih kecil, 2-3 orang per kelompok. Antar kelompok diberi tugas berbeda yang secara garis besar menyusun strategi dan program ideal KSI untuk periode 2017-2022. Kelompok yang bertugas merumuskan strategi mengawali dengan bahasan bahwa secara umum publik seni masih canggung untuk mengartikulasikan bahwa seni adalah klaim politik. Berkaca pada fakta bahwa seni di Indonesia tidak pernah kritis secara jumlah, menunjukkan bahwa persoalan tidak terletak pada sumber dana, tetapi keberanian publik seni mengeksplisitkan klaim politiknya. Dalam kerangka ini KSI perlu menjadi lembaga yang juga bisa mengadvokasi, memberi perlindungan dan solidaritas jika ada anggotanya yang tertekan akibat klaim politik tertentu. Diakui bahwa kultur berkoalisi secara organik sudah tumbuh di daerah-daerah, terutama daerah yang infrastruktur seninya terbilang minim. Dengan kata lain KSI perlu mendorong sosialisasi paralegal, agar anggotanya memiliki kesadaran hukum. Di sisi lain, KSI sangat perlu untuk memperluas/ menambah anggota, dengan tidak melupakan syarat yaitu jejaring yang solid. Kemudian secara program, KSI perlu membuat peta, atau mapping kebutuhan infrastruktur seni setiap daerah, dan menyasar tokoh strategis sebagai sasaran audiensi. Dengan asumsi bahwa setiap responden akan aktif dan dapat mengidentifikasi problem, yang lebih penting adalah melakukan campaign apa keuntungan terbesar dari anggota yang aktif.

Hari kedua yang sekaligus menjadi hari penutup ini berlangsung dengan lebih cair. Semua gagasan yang mencuat dalam 2 hari ini akan dijadikan pegangan oleh para pengurus KSI. Pegangan agar KSI menjadi lembaga inklusif yang menjembatani keterbatasan dan kepanjangan tangan dari publik seni di Indonesia. KSI sendiri melanjutkan agenda serupa di daerah lain, yaitu Temu Anggota Jakarta, Jawa Barat dan Sumatra, dan Temu Anggota Indonesia Timur dan Bali.

Artikel ini merupakan rubrik Rubrik Agenda Rumah IVAA  dalam Buletin IVAA Dwi Bulanan edisi Maret-April 2018.

#sorotanpustaka Januari-Februari 2018

Oleh: Santosa

Dalam dua bulan ini perpustakaan IVAA berbenah, melakukan penataan kembali, membuat sign system dan merapikan koleksi agar semakin mudah dan cepat ditemukan. Tiga orang kawan magang membantu dalam proses entri data ke dalam Senayan Library Management System (SLIMS)  dan meletakkan buku sesuai dengan kode rak-nya masing-masing. Sedangkan publik, yang mengakses koleksi pustaka memiliki kecenderungannya, Beberapa koleksi yang banyak diakses dalam dua bulan ini diantaranya ialah referensi seputar fotografi, film, teori dan sejarah seni, biografi seniman terutama Affandi.  Ada juga yang membaca ataupun meminjam dengan topik – topik tertentu, umumnya sebagai bahan penulisan skripsi hingga tesis. Topik mengenai Desember hitam 1974 dan Gerakan Seni Rupa Baru (GSRB) masih banyak dicari. Dengan tinjauan-tinjauan buku serta katalog yang melingkupinya seperti, Biennnale Jakarta, Outlet: Peta Seni Rupa Yogyakarta, Sejarah Seni Rupa Indonesia, Lekra Tak Membakar Buku, Tuan Tanah Kawin Muda. Topik lain yang berkenaan dengan mural, yang dikaji antara lain Katalog Mural Sama Sama, Mural Rasa Jogja, Kode Art Project, buku tentang ruang kota, Jalan Seni Jalanan Yogyakarta, dan  beberapa skripsi berkenaan dengan mural dan pertarungan  seni di ruang publik.

Untuk tambahan pustaka kali ini berdasar jenis terdapat 15 Buku, 3 Jurnal, 25 Majalah dan 55 Katalog. Sedangkan berdasar subyek terdapat Performance Art, Film, Musik, Ilmu Sosial, Seni Rupa. Dalam tambahan pustaka baru ada 3 yang kita tampilkan ulasannya di sini, pertama “Anak Sabiran, di Balik Cahaya Gemerlapan (Sang Arsip)”, kedua buku kumpulan tulisan “Melampaui Citra dan Ingatan: Bunga Rampai Tulisan Seni Rupa 1968 – 2017”. Kemudian yang ketiga adalah “Journal Southeast Of Now Directions in Contemporary and Modern Art In Asia” No 1 tahun 2017. Khusus untuk buku ketiga sorotan ditulis dalam bahasa Inggris oleh kontributor Angela Wittwer.

Oleh: Santosa, Eka Chintya Putri, dan Angela Wittwer

Artikel ini merupakan bagian dari Rubrik Sorotan Pustaka dalam Buletin IVAA Dwi Bulanan edisi Januari-Februari 2018.

[SOROTAN PUSTAKA] Melampaui Citra dan Ingatan: Bunga Rampai Tulisan Seni Rupa 1968-2017

Penulis; Bambang Bujono
Editor: Ardi Yunanto
Esai pengantar: Hendro Wiyanto
Peneliti dan pengarsip: Berto Tukan
Editor bahasa: Ninus D. Andarnuswari
Desain: Andang Kelana
Diterbitkan oleh Yayasan Jakarta Biennale
Cetakan pertama, November 2017
Tebal: xxxii + 576 hlm; 13,8 x 20,3 cm

Oleh: Santosa

“Melampaui Citra dan Ingatan” adalah kumpulan tulisan Bambang Boejono dari berbagai media massa, buku, katalog ataupun makalah dirangkum dan diklasifikasikan. Buku ini merupakan kumpulan tulisan seni rupa tahun 1968 hingga 2017, total 432 tulisan Bambang Boejono terkumpul hingga Oktober 2017. Terseleksi 101 tulisan yang kemudian dibagi dalam lima bab, disajikan dalam buku setebal dari 576 halaman. Tulisan-tulisan dalam buku ini disusun secara diakronik dan diberi kerangka bab sebagai bagian dari pembingkaian esai.

Bab pertama membicarakan peristiwa seni rupa selama lebih dari empat dekade- khususnya di Jakarta- diawali apresiasi lukisan Affandi dengan revolusi bentuk dan penemuan teknik sebagai bagian dari seni lukis modern. Pembaca juga disuguhi cara analisis, telaah karya dengan beberapa contoh pelukis dengan sapuan yang khas seperti Srihadi Sudarsono, Fadjar Sidik, dan Nazar di Pameran Seni Lukis Indonesia 1972.

Bab kedua mencermati karya pameran dan seniman secara urut. Mengenali sosok yang berpengaruh dalam sejarah seni rupa, dari pameran kelompok, pameran tunggal dan beberapa tonggak perjalanan seni rupa seperti Pameran Besar Seni Lukis Indonesia, Biennale Jakarta, momentum yang disebut melahirkan Seni Lukis Modern, Gerakan Seni Rupa Baru (GSRB), hingga Seni Rupa Kontemporer.

Dalam bab-bab selanjutnya, buku ini menggambarkan landskap sejarah seni rupa, khususnya di Jakarta sejak Taman Ismail Marzuki (TIM) menjadi pusat seni rupa di Jakarta. Perkembangannya mulai dari sejak masih didominasi lukisan dan patung, sampai muncul objek instalasi, video art hingga new media art. Juga perjalanan pameran yang dulunya dikerjakan secara mandiri oleh seniman dan galeri, hingga kini populer profesi kurator sebagai pengawal sebuah pameran.

Artikel ini merupakan bagian dari Rubrik Sorotan Pustaka dalam Buletin IVAA Dwi Bulanan edisi Januari-Februari 2018.

[SOROTAN PUSTAKA] Anak Sabiran, di Balik Cahaya Gemerlap (Sang Arsip)

Judul Buku : Anak Sabiran, di Balik Cahaya Gemerlap (Sang Arsip)
Penulis : Aiko Kurasawa, Ajip Rosidi, Akba Yumni, Bonnie Triyana, Fuad Fauji, Hafiz Rancajale
Penerbit : Forum Lenteng
Tebal : xxiv + 112
Ukuran : 14,8×21 cm

Oleh: Eka Chintya Putri 

Sebuah memoar seorang tokoh yang menyerahkan seluruh hidupnya untuk mengawetkan wacana dan memaknainya kembali sebagai sumber sejarah perfilman Indonesia, dengan buah karyanya yaitu Sinematek Indonesia. Anak Sabiran, di Balik Cahaya Gemerlap (Sang Arsip)” adalah buku yang menceritakan Misbach Yusa Biran, tokoh yang memutuskan berhenti sebagai sutradara dan memilih menjadi pengarsip film.

Misbach Yusa Biran, lahir di Rangkasbitung 11 September 1933. Saat di bangku sekolah, Misbach sudah mempunyai jiwa kesenimanan. Banyak tokoh kebudayaan Indonesia yang sudah Misbach jumpai, yang kemudian mendorongnya untuk menghasilkan beberapa karya dan masuk di majalah Merdeka. Tahun 1952, Misbach yang kala itu masih SMA berusaha masuk dunia film. Usaha yang ia lakukan sendiri dan dianggapnya sebagai sesuatu yang agak nekat. Tekad Misbach tidak pernah padam untuk dapat terjun ke dunia film. Dorongan Misbach di dunia film, banyak dilatari oleh film Pulang karya Basuki Effendi. Pekerjaan pertama Misbach di dunia yaitu pencatat skrip pada film Nya’ Abbas Akup, berjudul Heboh (1954).

Menurut pemikiran Misbach, Sinematek Indonesia (SI) menjadi pusat pengarsipan film pertama sekaligus terbesar di Asia Tenggara. SI tidak bisa dilihat hanya sebagai ruang penyimpanan artefak bersejarah, namun sebagai ruang pelestarian sejarah dan film Indonesia. Karena sejarah jika tidak dikelola secara baik, situasinya memburuk dan mengancam sejarah itu sendiri. SI sendiri merupakan lembaga ilmiah yang bergerak dalam kegiatan pengarsipan film, dengan cara dokumentasi, perpustakaan dan penelitian. Buku ini memiliki 2 sudut pandang dari generasi yang berbeda. Tujuannya, untuk mengetahui bagaimana cara memaknai arsip dan gagasan film Indonesia. Dari hal tersebut didapat sebuah benturan dan kolaborasi dengan mengkonstuksikan masalah, kemudian menafsir catatan sejarah untuk kemungkinan yang terjadi dimasa kini. Sebagai kaum terpelajar, diharapkan generasi muda dapat melanjutkan cita-cita Misbach terhadap Sinematek Indonesia. Sekaligus menjadikan Sinematek sebagai tempat belajar menghasilkan karya-karya bermutu, agar dapat memberikan kontribusi positif khususnya bagi perfilman.

Artikel ini merupakan bagian dari Rubrik Sorotan Pustaka dalam Buletin IVAA Dwi Bulanan edisi Januari-Februari 2018.