Hidup Bersama dalam Problem Ruang Publik Kota

oleh Hardiwan Prayogo dan Santosa Werdoyo 

Lahir di Makassar dan menetap di Yogyakarta semenjak menjadi mahasiswa Sastra Inggris di Universitas Gadjah Mada. Pada 1992 Anggi Minarni menjadi direktur Yayasan Karta Pustaka, sebuah lembaga seni-budaya Indonesia-Belanda yang memiliki tiga visi: mempererat persahabatan Indonesia-Belanda melalui budaya, mendukung kegiatan pendidikan masyarakat melalui budaya, dan mendorong upaya-upaya pelestarian pusaka budaya. Anggi juga tercatat sebagai salah satu pendiri dan anggota Jogja Heritage Society (JHS). JHS adalah lembaga edukasi dan konservasi pusaka Indonesia di Yogyakarta. JHS menjadi pihak yang mengusulkan Jalan Malioboro sebagai kawasan pedestrian. Programnya yang lain adalah revitalisasi bangunan bersejarah di Kota Gede, Yogyakarta pasca gempa 2006. Selain di JHS, Anggi pernah tergabung dalam Kerupuk (Kelompok Peduli Ruang Publik Kota Yogyakarta) bersama kawan-kawannya yang terdiri dari arsitek, wartawan, hingga seniman. Kelompok ini aktif pada 2000-an, dengan fokus pada isu tata kota, terutama yang berhubungan dengan ruang publik. 

Salah satu tindakan nyata yang pernah dilakukan oleh Kerupuk adalah aksi “Di Sini akan Dibangun Mall (DADM)” pada Oktober, 2004. Ini merupakan sebuah aksi seni rupa publik yang melibatkan banyak seniman dari berbagai generasi. Intensi utamanya adalah untuk merespon persoalan di sekitar kontroversi pembangunan mall secara kritis, namun dengan cara/ strategi estetik dan artistik, serta eufemistik (halus), seperti karakter masyarakat Yogyakarta yang sering didengungkan. Dalam aksi ini, bahasa seni visual digunakan sebagai terapi kejut atas berbagai kebijakan politik-ekonomi yang ditelurkan dan beredar di pemerintah kota/ provinsi, pemilik modal, pengusaha, dan masyarakat umum.

Saat itu rencana pembangunan 8 mall di sekitar Kota Yogyakarta menimbulkan kontroversi. Kekhawatiran akan terjadi krisis ruang publik karena mall adalah ruang konsumtif mulai muncul. Ruang dialog sosial-budaya menjadi penting untuk dimunculkan. Ini menjadi semacam gerakan moral yang dirangsang oleh para pelaku seni. Aksi yang dilakukan oleh para seniman ini memantik perhatian DPRD untuk mengevaluasi kerja pemerintah. Hingga akhirnya, dari 8 yang direncanakan, hanya 4 mall yang jadi dibangun.

Kerupuk berangkat dari kepedulian atas tata kota kawasan Kota Baru, khususnya di Jalan Suroto. Ketika itu Anggi masih tergabung bersama Karta Pustaka, bertemu dengan kawan-kawan arsitek dan pakar tata kota. Pemerintah belum terbuka dengan rencana tata kota. Dari sini Kerupuk, yang mengetahui ‘bocoran’ rencana tata kota, membuat kritik terhadap pemerintah melalui media massa. Tujuan awalnya jelas, yakni untuk meningkatkan kesadaran publik terhadap penataan ruang publiknya.

Aksi-aksi yang dilakukan oleh Kerupuk banyak menarik perhatian, termasuk mengintervensi kebijakan-kebijakan tata kota yang dirancang oleh pemerintah daerah. Kerupuk pernah mengusulkan kepada walikota Jogja (ketika itu Herry Zudianto) untuk membuat dan memanfaatkan ruang publik di setiap kampung. Anggi merasa bahwa kampung perlu menyediakan satu ruang publik agar tercipta obrolan antar tetangga.

Kerupuk juga kerap mengkritik penataan media luar ruang. Pada awal 2000-an, Jogja mulai dipenuhi dengan papan-papan iklan berukuran besar. Kerupuk mengusulkan pada harian Kompas edisi Jogja untuk membuat satu rubrik berjudul “Keliling Kota”, sebuah rubrik berisi opini/ kritik publik atas tata ruang kotanya. Dalam wawancara bersama beliau, Anggi mengaku bahwa ketika itu ia bersama rekan-rekannya mendapat banyak dukungan,  khususnya dari pihak media. Pernyataan-pernyataan Kerupuk beberapa kali menjadi berita utama koran. Selain dukungan media, satu hal yang membuat Kerupuk memiliki posisi tawar adalah relasi yang sudah dibangun Anggi dengan pihak-pihak luar negeri seperti Kedutaan Besar Perancis, pemerintah kota Savannah, hingga World Monument Fund ketika menjabat sebagai direktur Karta Pustaka. 

Bagi Kerupuk, audiensi, dialog, atau bahkan ketegangan dengan pemerintah adalah hal biasa. Salah satunya adalah ketika Kerupuk mengupayakan agar pembangunan Ambarukmo Plaza tidak merusak gandok tengen (gandok kanan; gandok adalah bangunan yang menempel di bagian kiri atau kanan rumah utama dalam arsitektur Jawa) dari sebuah bangunan bersejarah yang ada di situ (pendhapa Ambarukmo). Pada akhirnya Ambarukmo Plaza tetap saja dibangun. Meski demikian, Anggi punya satu sikap politis yang terus dilakukan sampai sekarang, bahwa ia tidak akan pernah menginjakkan kaki ke sana.

Anggi Minarni juga terlibat di dalam Pekan Budaya Tionghoa Yogyakarta (PBTY), yang sekarang sudah masuk ke agenda pariwisata nasional. Gelaran kesenian ini berangkat dari kebutuhan yang sangat internal, yaitu konservasi kawasan Ketandan. Anggi mulai mengupayakan PBTY sejak 2006 sebagai bagian dari tugas JHS. Ketandan sebagai kawasan pecinan Jogja perlu lebih banyak diketahui publik, dalam artian mengurai jarak sosialnya. Maka PBTY sebagai pergelaran seni-budaya dirancang untuk tidak hanya menampilkan representasi Tionghoa tapi juga proses-proses akulturasi dalam busana, kuliner, hingga kesenian. Menurut Anggi, generasi Tionghoa yang paling muda sudah cukup tercerabut dari akar budayanya. Lambat laun situasi ini merubah persepsi orang-orang etnis Tionghoa terhadap lingkungan sosialnya,  terutama di kawasan Ketandan yang cenderung menyendiri dan tertutup. 

Strategi Anggi untuk menggandeng seniman menjadi salah satu cara yang tepat untuk mendukung aksi ini. Sebuah aksi yang sama membutuhkan strategi yang berbeda dan terkait dengan kehadiran sosial media serta tekanan dari pihak-pihak tertentu. Dari pada meromantisasi aktivitas-aktivitas yang dilakukannya bersama Kerupuk sebagai sesuatu yang heroik, Anggi merasa bahwa waktu itu mereka hanya sedang berada dalam momentum yang tepat. Tepat dalam mengumpulkan kegelisahan yang serupa atas kota dari berbagai lapisan masyarakat. Pada saat itu pun, banyak yang melakukan gerakan serupa Kerupuk dengan konsentrasi masing-masing, dan itu dinilai sangat baik.

Dalam kerja manajemen, Anggi adalah pelaku yang berangkat dari kegelisahan atas problem kota, bukan keinginan semata ingin membuat peristiwa kesenian seperti pameran, pertunjukan, dll. Ini terlihat dari cara kerjanya di Kerupuk dan JHS. Problem kota yang dimaksud bukan hanya persoalan bangunan fisik, tetapi juga interaksi sosial yang terjalin di dalamnya. Persoalan ini hadir tidak sekadar sebagai inspirasi, lebih dari itu, justru hidup dan dihidupi bersama. Dalam hal kesenian, Anggi menilai seni akan selalu diapresiasi dengan cara berbeda dari masa ke masa. Peningkatan kuantitas peristiwa seni belakangan ini bisa dinilai bahwa seni mulai tidak dimiliki oleh sekelompok orang saja, meski juga tidak melulu dibarengi dengan peningkatan kualitas. Ini bisa disebut semakin menyemakkan kota, karena di satu sisi membuat kota semakin penuh dan macet. 

Jika kita lihat dari beberapa contoh aksi yang pernah Anggi lakukan bersama rekan-rekannya, seperti DADM dan PBTY, sepertinya memang tidak ada bentuk baku dalam merancang strategi. Yang jelas, Anggi beserta rekan-rekannya selalu memiliki cara kerja tersendiri untuk menghadirkan kesenian dalam upaya utamanya mendekatkan publik pada persoalan kota. Di dalam intervensi terhadap manajemen kota beserta irisan elemen kebudayaannya, Anggi meletakkan kesenian bukan hanya pada judul karya atau teks-teks kuratorial, melainkan sebagai bagian dari cara untuk mempengaruhi kebijakan.

Artikel ini merupakan rubrik Sorotan Dokumentasi dalam Buletin IVAA Dwi Bulanan edisi Juli-Agustus 2019.