Senisono: Ruang Bersama, Hak Siapa?

Oleh : Annisa Rachmatika Sari

Perluasan wilayah Gedung Istana Kepresidenan Yogyakarta pada tahun 1995, membawa persoalan serius dalam iklim kesenian di Yogyakarta. Pusat kesenian yang awalnya terpusat di Senisono menjadi berpindah ke Purna Budaya – sebelum adanya galeri-galeri seperti saat ini. Gunawan Raharjo salah satu pendiri PAKYO (Paguyuban Kartunis Yogyakarta), merasakan bahwa perpindahan basis kesenian telah mempersulit masyarakat dari berbagai kelas untuk mengapresiasi kesenian, “dulu di Senisono, tukang becak aja bisa nonton pameran”.  

Posisi Senisono berada di kawasan Maliboro, tepatnya di selatan Gedung Agung, di ujung perempatan titik nol, bersebrangan dengan Monumen Serangan Oemoem 1 Maret. Kawasan tersebut menjadi pusat keramaian masyarakat dari berbagai kelas di Yogyakarta – begitu pula saat ini.

Di masa penguasaan Belanda, Senisono difungsikan sebagai tempat hiburan malam. Banyak orang-orang Belanda yang menghabiskan waktu untuk bermain bilar ataupun berdansa di gedung yang kerap disebut “Kamar Bola” tersebut. Senisono pernah juga beralih fungsi menjadi bioskop, sebelum kemunculan Bioskop Indra dan Permata. Pernah juga menjadi gedung Kongres Pemuda Indonesia di tahun 1945. Baru sekitar tahun 1968, pengelolaan gedung Senisono diserahkan kepada seniman.  

Hampir setiap hari Senisono tidak pernah sepi acara kesenian. “Ya di tempat itu, semua seniman dari semua bidang dan kelas kumpul, yang dari Jakarta njujugnya ya kesitu dulu, rame mbak pokoknya…” ujar Gunawan Raharjo di sela-sela obrolan kami.  

Sumber: Badan Pusat Arsip Daerah DIY

Metamorfosis Senisono sebagai basis kesenian di Yogyakarta, tumbuh secara organik. Gunawan Raharjo menyebut Senisono menjadi barometer seni di masa itu. “Keberadaan seniman akan diakui kesenimannya ketika telah berkesenian di gedung tersebut” tutur Jemek Supardi.

Mengapa aktifitas kesenian di gedung tersebut tidak pernah sepi? Ternyata hal ini disebabkan oleh faktor pengelolaan infrastruktur yang memudahkan seniman membuat kegiatan dan lokasi Senisono yang berada dekat dengan Malioboro, sebagai pusat keramaian di Yogyakarta. Sehingga memudahkan seniman untuk menarik perhatian penikmat karya. “Sewa gedung Senisono cukup murah, dapat subsidi juga. Jadi harga sewa yang 75.000 cukup kami bayar 30.000 rupiah saja. Kemudian memberi uang kebersihan dan uang makan buat yang kerja” ungkap Jemek. Terlebih, kondisi di atas didukung dengan keadaan Yogyakarta yang belum diramaikan oleh ruang pamer seperti saat ini. “Dulu ada Purna Budaya, tapi lokasinya di utara, jauh dari keramaian” tambah Gunawan Raharjo.  

Keberadaan Senisono dengan latar belakangnya sebagai gedung pemerintah – tidak dimiliki swasta – membuka peluang bertumbuhnya seniman-seniman baru. Biaya sewa gedung dirasa terjangkau oleh semua kalangan. Pengunjungnya tidak dibatasi, siapapun boleh hadir menikmati.

Sebagai satu dari 48 gedung bersejarah yang tercatat dalam Dinas Purbakala DIY, sehingga layak untuk dilestarikan dan dilindungi, Senisono saat itu memainkan peran sosial di masyarakat Yogyakarta. Sangat mudah untuk bertemu, lebih-lebih wedangan bersama Rendra, Sawung Jabo, hingga Djoko Pekik dan Affandi. Kondisi ini yang membangun seni di Yogyakarta ibarat “makanan yang dapat dijangkau seluruh masyarakat”.   

Kontroversi Seputar “Renovasi”
Wacana renovasi Senisono telah berhembus sejak tahun 1976, namun gejolaknya muncul di tahun 1980-an akhir. Media cetak seperti Bernas, Kedaulatan Rakyat, Kompas, serta Tempo mencatat upaya perlawanan dari seniman dalam menolak wacana pemerintah tersebut. Banyak seniman yang melihat renovasi gedung, dapat dapat menghilangkan sejarah kota Yogyakarta.

Artikel Kedaulatan Rakyat (KR) berjudul “Senisono: Aku Sakit, Tapi Jangan Kau Bunuh”, mencatat usaha Bambang Paningron untuk menolakan pemugaran Senisono. Selain Bambang Paningron, banyak seniman lain yang “menyurati pemerintah” untuk menghentikan rencana pemugaran, sebut saja WS. Rendra, YB. Mangunwijaya, Emha Ainun Nadjib, dan masih banyak lagi.

Usaha untuk tetap mempertahankan Senisono juga dilakukan secara diplomatis. Pada tanggal 12 April 1991, Emha Ainun Nadjib mendapatkan undangan dari Mensesneg. Dari peristiwa yang dicatat oleh Kompas, pada pertemuan tersebut nampak bahwa Setyawan Djody dan Eros Djarot memberi dukungan pada seniman Yogyakarta saat itu. Namun, persoalan ini semakin carut marut ketika Djody dan Eros, malah memberi peluang pemerintah untuk menekankan penyelesaian masalah Senisono dengan pemberian fasilitas berupa gedung kesenian baru.

Bagi Emha – sebagai perwakilan seniman Yogya yang ditunjuk, penyelesaian masalah ini bukan pada pemberian gedung kesenian baru. Namun lebih pada pemugaran Senisono dan membiarkannya tetap ada. “Dengan banyaknya bukti nilai historis dan manfaat besar Senisono bagi kota kebudayaan seperti Yogya, mengapa Senisono harus dibongkar. “Senisono seharusnya justru dipugar, dikembalikan pengelolaannya kepada para seniman” tuturnya kepada Kompas.

Kondisi gedung memang tidak layak, ini menjadi persoalan berat bagi para seniman untuk memenangkan Senisono. Kepada Kompas, Pak Marto, Juru Kunci Senisono, mengakui bahwa Gedung Senisono sudah tidak layak pakai mulai tahun 1985. “Kondisinya memprihatinkan, banyak bocor di mana-mana.” Puncaknya terjadi ketika sebagian atap gedung tersebut ambrol pada 1 Maret 1993, pukul 14.30 WIB. Marto menambahkan bahwa jarang ada seniman yang mau memanfaatkan Gedung Senisono walaupun sewanya sangat murah.

Sebelum peristiwa ambrolnya atap, para seniman menggalang dana untuk perbaikan gedung melalui Aksi Solidaritas Dewan Seniman Muda Indonesia. Pada acara tersebut seniman akan menyumbangkan 75 persen hasil penjualan karya untuk renovasi Senisono. Harga karya mulai dari 50.000 hingga 500.000 rupiah. Kompas mencatat, sekitar 100 lebih karya terjual dalam acara tersebut.   

Orasi di Senisono, Rangkaian Kegiatan Aksi Cinta Kasih dalam Menolak Pembongkaran Senisono Sumber: http://archive.ivaa-online.org/khazanahs/detail/3089

Pemerintah Yogyakarta mengakui bahwa renovasi Senisono merupakan keputusan dari pusat – Jakarta. Pemerintah Daerah hanya menjalankan tugas. Menurut Djoko Sutono, Kepala Rumah Tangga Istana Kepresidenan Yogyakarta tahun 1996, dan Drs. Sujatmo, Ketua BAPPEDA DIY tahun 1996, Senisono tidak akan dipugar untuk kepentingan perluasan Istana Negara, melainkan hanya direnovasi. Kepada KR mereka menegaskan bahwa, usaha renovasi merupakan cara pemerintah untuk memuliakan gedung bersejarah, terlebih nantinya renovasi ini dapat mendukung kegiatan seniman – di masa itu. Namun, secara terpisah Djoko Sutono menegaskan kepada KR, bahwa pihak pemerintah tidak dapat memastikan fungsi Senisono akan berjalan seperti semula.        

Secara personal, Djoko Sutono menyampaikan kepada KR bahwa pihak Istana Negara terkadang merasa malu, ketika mendapat kunjungan dari pejabat tinggi. Sebagai gedung yang berdekatan dengan Istana Negara, Senisono yang terkesan kumuh sehingga merusak pemandangan dan citra Gedung Istana Negara yang megah dan agung.    

Jemek Supardi berpendapat lain, keadaan Senisono saat itu tidak kumuh, malah ruang akustiknya sangat bagus jika dibandingkan dengan gedung-gedung yang saat ini – menunjuk TBY. Ada dua bagian yang bisa digunakan untuk pertunjukan, ada pendopo dan Gedung Senisono. “Pendopo itu yang membangun Romo Mangun, buat temen-temen seniman yang enggak mampu bayar sewa gedung, Senisono itu tidak kumuh, jarang saya liat ada gelandangan yang tidur sembarangan di sana, ya karena mereka sungkan sama seniman. Tapi memang di sekitar sana banyak pohon-pohon beringin saja”.  

Persoalan pemerintah ini dipandang lain oleh beberapa pihak. Banyak yang menilai bahwa usaha perobohan Senisono bukan berasal dari pusat. Misalnya Tempo yang mencatat celetukan Bagong Kussudiardja yang menyebut “Tak mungkin pak Harto memerintahkan membongkar Senisono. Karena beliau cinta kesenian”.

Namun, kepada Tempo pula, Sudomo menjelaskan bahwa perintah pembongkaran datang dari Presiden Soeharto. Ketika Pak Harto memandang selatan Beteng Vredeburg, setelah memantau hasil renovasi, dirinya meminta kawasan itu dibenahi. Pembongkaran dilaksanakan berdasarkan surat Mensesneg kepada Menteri PU tentang rencana pengembangan kawasan Malioboro dan penampungan kegiatan Senisono. Surat No.B 665/M. Sesneg/3/1990 tanggal 12 Maret 1990.

Adapun, renovasi Senisono dipandang lain oleh Hardi, salah satu eksponen Seni Rupa Baru Indonesia. Menurutnya Senisono layak digusur. Kepada Kompas, Hardi bercerita bahwa yang dibutuhkan seniman adalah kesadaran profesional. Bentuk aktual kesadaran ini berupa penggarapan ruang gelar seni yang “representatif,” tidak kumuh, tidak berdinding lembab, tidak berlantai miring dan tambal sulam. Yogyakarta memerlukan pusat kesenian yang berada dalam suatu wilayah, di mana masing-masing cabang memiliki gedung gelar seni sendiri. Wacana tersebut, dapat memanfaatkan momentum renovasi Senisono, sebagai pemantik untuk memperjuangkan eksistensi Seniman Yogyakarta.

Menurutnya, hal ini mungkin terjadi, sebab Yogyakarta memiliki seniman yang dapat diperhitungkan, seperti Romo Mangun, Umar Kayam, Bagong Kussudiardja, Widayat, Emha Ainun, Linus Suryadi, dan Butet Kertaradjasa. Terlebih Yogyakarta memiliki seorang Sultan yang dianggap Hardi memiliki budi bowo leksono. Melalui artikelnya di kompas, Hardi menekankan kepada seniman Yogyakarta, untuk tidak hanya berputar pada wacana klise, seperti simbol kesenian, sejarah, gedung memiliki hak perlindungan, dalam menyoal renovasi Senisono. Sebab, mereka akan berhadapan dengan Visit Indonesia Year Deparpostel.

Senisono Ruang Siapa?
Dari sekian ingatan dan kisah mengenai Senisono, terlihat bahwa keberadaannya mampu mengkondisikan Yogyakarta sebagai kota yang memiliki gelombang sendiri dalam kesenian. Berbeda dengan Bandung, Jakarta maupun kota-kota lainnya.  

Perdebatan Senisono sendiri tidak hanya persoalan romantisme sejarah, melainkan lebih dari itu. Gedung pusat kesenangan yang mulanya terkhusus pada kelas-kelas tertentu, telah meleburkan seni sebagai panganan khas masyarakat Yogyakarta. Hingga pada suatu ketika, panganan ini menubuh menjadi identitas dari suatu wilayah. Kehadiran Senisono, telah menghapus tembok yang melegalkan seni sebagai permainan kaum borjuis.      

Di balik kekalahan seniman dalam mempertahankan Senisono muncul pertanyaan, yakni “Siapa yang berhak atas Senisono?” Masyarakat, sebagai subjek yang melahirkan wilayah Yogyakarta sebagai kota seni dan budaya? Atau pemerintah yang menempatkan Senisono sebagai obat was-was dari cibiran tamu-tamu Kota Yogyakarta?


Annisa Rachmatika Sari, (l.1990) mahasiswa Pascasarjana ISI Surakarta dengan minat Pengkajian Film ini sejak kuliah di Sekolah Tinggi Multi Media “MMTC” sudah mempelajari berbagai metode produksi program televisi dan radio. Sedari SMA tertarik untuk menulis hingga menghantarkan almamaternya menjuarai Lomba Mading antar SMA se-Jateng. Selain itu Nisa juga menyediakan jasa fotografi sebagai penghasilan sampingan. Ketertarikannya pada seni rupa berawal ketika menjadi peserta diskusi Study on Art Practices (SoAP) Ark Galerie 2016. Nisa magang di IVAA sejak akhir Maret, dan mulai Mei lalu mengikuti Lokakarya Penulisan & Pengarsipan Seni Rupa yang IVAA selenggarakan.


Artikel ini merupakan bagian dari Rubrik Baca Arsip dalam Buletin IVAA Mei-Juni 2017.